Showing posts with label Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi. Show all posts

Saturday, June 3, 2017

Peran Sungai Brantas Pada Masa Kerajaan Majapahit

Kehidupan Majapahit ditopang sungai-sungai yang mengalir di pedalaman. Foto: Pinterest

Harian Sejarah - Indonesia memiliki beragam kerajaan Hindu-Budha yang terkenal pada jamannya. Salah satunya ialah kerajaan Majapahit. Kerajaan terbesar di pulau Jawa ini berdiri sekitar abad ke-13. Majapahit mencapai masa kejayaannya dibawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Bersama dengan Patih Gadjah Mada. Dimana perekonomian Majapahit sangat maju. Kemajuan ini ditopang pula oleh aspek sosial budaya, dan politik.

Wilayah kekuasaan Majapahit menurut Kakawin Negarakretagama pupuh XIII-XV, meliputi Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian kepulauan Filipina (Timbul Haryono, 2012:2).

Letak kerajaan Majapahit sangat strategis mengingat letaknya berada di antara dua sungai yang luas, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Ibukota Majapahit berada di Trowulan, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Alasan dipilihnya Trowulan sebagai Ibukota meski letaknya dipelosok adalah sebagai antisipasi keamanan dari ancaman kerajaan lain. Dalam catatan pelaut cina menyatakan, ketika akan ke Majapahit maka harus melewati Surabaya untuk mencapai ke Trowulan.

Peran Sungai pada masa kerajaan Majapahit juga sangat penting. Kerajaan Majapahit yang merupakan sebuah negara agraris dan maritim sangat bergantung kepada sungai sebagai penunjang baik dalam irigasi maupun sebagai sarana transportasi. Diketahui dari catatan Ma Huan tahun 1433, bahwa di pelabuhan-pelabuhan utama pantai utara Jawa, banyak dijumpai para pedagang Islam dan pedagang Cina yang telah berhasil dan menduduki posisi terhormat. Sebagian dari para pedagang tersebut menduduki jabatan penting di pelabuhan Tuban, Gresik, dan Surabaya 

Kerajaan Majapahit memanfaatkan sungai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Majapahit yang melakukan kegiatan pertanian dengan bercocok tanam, menangkap ikan serta berdagang.  Kegiatan produksi menghasilkan barang dan jasa ini tidak terlepas dari peran anak-anak cabang daerah aliran Sungai Brantas. Adanya aliran-aliran anak cabang Sungai Brantas mempermudah distribusi barang-barang secara cepat dengan menggunakan perahu  atau rakit.


Sungai Brantas sebagai sungai kedua terpanjang di Jawa setelah sungai Bengawan Solo bermata air di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Berasal dari simpanan air di Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto, sungai ini bercabang  dua menjadi Kali Mas (Ke arah Surabaya) dan Kali Porong (Ke Arah Porong Sidoarjo).

Secara geografis, wilayah Sungai Brantas memang cocok untuk pengembangan sistem pertanian sawah dengan irigasi yang teratur sehingga dari segi politik pun tidak mengherankan daerah itu menjadi salah satu pusat kekuasaan di Jawa Timur (Tanudirdjo, 1997). Hal ini terbukti dengan ditemukannya Prasasti Harinjing di Pare, dimana ada tiga bagian prasasti yang ditemukan. Yang tertua berangka tahun 726-804 M dan yang termuda tahun 849-927 M. Dalam prasasti  ini disebutkan pembangunan sistem irigasi (yang terdiri atas saluran bending atau tanggul) yang disebut dawuhan pada anak sungai kali Konto, yakni kali Harinjing (Lombard, 2000). 

Menurut sejarah geologinya, dataran rendah lembah Sungai Brantas  dari Blitar sampai Mojokerto dulunya merupakan suatu teluk lautan yang  semakin lama terisi oleh elfata gunung berapi yang mengapitnya teruatama Gunung Kelud ( Daldjoeni, 1984:76).  Ciri-ciri tanah di Sungai Brantas ini berkaitan dengan letusan gunung api tersebut. Hal ini mengakibatkan dampak yang penting bagi pertanian.

Sungai Brantas sebagai salah satu sungai terpanjang memiliki peranan besar  dalam pertanian kerajaan Majapahit. Hal ini sejalan dengan timbulnya pemukiman-pemukiman penduduk disekitar daerah aliran Sungai Brantas. Dikarenakan daerah sepanjang alirannya ini subur dan cocok untuk perniagaan. Selain itu keberadaan Sungai Brantas menguntungkan karena sebagai akses penghubung yang lebih cepat dan aman antar daerah pedalaman dengan pesisir. Mengingat Ibukota kerajaan Majapahit yang berada dipedalaman, maka kerajaan Majapahit sukses memadukan keunggulan agraris dan memperluas kekuatan maritimnya dengan memanfaatkan Sungai Brantas sebagai penghubung ke laut lepas.

Daftar Pustaka.

Nugroho Notosusanto. Marwati Djoened Poesponegoro. 2009. Sejarah Nasional Indonesia I (Zaman Prasejarah Indonesia). Jakarta: Balai Pustaka
Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened P, Nugroho Notosusanto. 1975. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
Djoko Dwijanto. 1993. “Perpajakan pada Masa Majapahit”  dalam Sartono Kartodirdjo, dkk. 700 Tahun Majapahit (1293-1993) Suatu Bunga Rampai. (edisi II). Surabaya: Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur.
Darsiti Soeratman. 2000. Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939.Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia
Agus Aris Munandar. 2008. Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaiannya. Depok: Komunitas Bambu
Muhammad Yamin. 1962. Tatanegara Majapahit Parwa II. Jakarta: Yayasan Prapantja
Supratikno Rahardjo. 2011. Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir. Jakarta: Komunitas Bambu
Titi Surti Nastiti. 1991. “Perdagangan Pada Masa Majapahit” dalam Analisis Hasil Penelitian Arkeologi II. Jakarta: Depdikbud.

Saturday, April 22, 2017

Depresi Besar di Amerika Serikat 1930



The Great Depression atau Depresi Besar (1929-1939) merupakan titik nadir dalam perekonomian dunia barat, khususnya negeri Paman Sam. Di negeri tersebut The Great Depression dibuka dengan kejatuhan bursa saham Wall Street pada Oktober 1929 yang menggoyang seluruh sektor perekonomian.


Black Thursday dan Black Tuesday yang Mengancam 
Foto: Pinterest
Awalnya negeri Paman Sam hanya mengalami krisis ekonomi biasa pertengahan 1929 ketika tingkat daya beli masyarakat mulai turun dan banyak barang yang tidak terjual. Pasar saham pun masih dalam keadaan normal, bulan Oktober tahun itu menjadi mimpi buruk bagi Amerika, tepatnya tanggal 24 Oktober 1929 ketika terjadi market bubble atau kenaikan besar dalam pasar saham Amerika. Sejumlah 12,9 juta lembar saham dijual dan peristiwa tersebut dikenang sebagai Peristiwa Kamis Hitam atau “Black Thursday.”

Beberapa hari kemudian “Black Tuesday” pun terjadi dimana saat itu terjadi penjualan saham yang luar biasa banyaknya, tepatnya 16 juta lembar saham terjual saat itu karena kepanikan dalam bursa Wall Street. Jumlah saham yang sebanyak itu ternyata tidak menguntungkan, bahkan merugikan para pialang saham yang membelinya.

Dalam tiga tahun berikutnya bursa saham anjlok, hingga pada akhit 1932 nilai pasar saham turun hingga 80 persen dari nilai tahun 1929. Masalah pasar saham pun merembet hingga ke zona perbankan. Banyak bank dinyatakan bankrut, faktanya saat itu 11 ribu dari 25 ribu bank di Amerika dinyatakan bankrut.

Pengangguran dan Kelaparan Dimana-mana
Penangguran dan fenomena kelaparan menjadi hal yang umum di AS selama "Depresi Besar". Foto: Pinterest
Jumlah pengangguran terus merangkak naik, jika tahun 1930 jumlahnya sekitar 4 juta orang, maka tahun berikutnya jumlah pengangguran meningkat hingga 6 juta orang. Puncaknya pengangguran naik mencapai 12 hingga 15 juta jiwa atau sekitar 30 persen populasi Amerika.

Fenomena seperti tunawisma, pengemis dan orang-orang kelaparan menjamur di belahan kota di Amerika akibat krisis ini. Produksi barang-barang turun hingga 54 persen dibandingkan dengan tahun 1929. Hal yang menyedihkan juga terjadi di desa dimana saat itu para penduduk yang berprofesi sebagai petani bahkan tidak memiliki modal untuk bercocok tanam karena harga bahan pangan yang anjlok.

Kegagalan Sistem Pasar Bebas

Banyak dari saham-saham diperjual belikan secara besar-besara yang mengakibatkan anjloknya harga pasar saham. Foto: Pinterest
Penurunan daya beli masyarakat yang sangat besar bukan tanpa sebab, namun karena masyarakat saat itu sangat hati-hati dalam mengeluarkan uang mereka. Kehati-hatian itu justru berbuah petaka, akibat perilaku mereka terjadi keruntuhan siklus produksi dimana penurunan produksi yang signifikan berdampak kepada PHK besar-besaran perusahaan karena produk mereka tidak laku/sedikit sekali terjual. 

Dalam penanganan masalah ini, pemerintah terlalu mengandalkan prinsip perdagangan bebas dan tidak mengambil langkah mengatur pasar karena menganggap kondisi pasar akan menemukan titik keseimbangannya sendiri dan akan digerakkan oleh invisible hand dalam perekonomian, namun mereka salah. Harga pangan semakin anjlok, daya beli masyarakat semakin turun mengakibatkan perekonomian semakin kacau.

Depresi ini mencapai puncaknya tahun 1933 disaat 13-15 juta penduduk Amerika menjadi pengangguran dan hampir separuh bank-bank di Amerika tutup. Langkah sigap Presiden Franklin D. Roosevelt dengan program “New Deal” berangsur-angsur memulihkan Amerika dari krisis yang berlangsung.
 

Friday, April 21, 2017

Liberalisasi Ekonomi Domestik Indonesia


Sebelum kita membahas mengenai “Liberalisasi Ekonomi Domestik di Indonesia.” Kita harus mengetahui mengenai apa itu ekonomi domestik? Ekonomi domestik adalah sebuah sistem perekonomian yang berfokus pada orientasi pembangunan pasar dalam negeri, tanpa terlibatkan arus uang, arus lintas barang dan jasa, serta permodalan ekonomi yang bersumber dari luar atau bersifat global. 

Pembangunan ekonomi domestik berfokus pada pengembangan jual beli, pembangunan infrastruktur ekonomi dan permodalan yang berasal dari dalam negeri itu sendiri yang diperuntukan sebatas pemenuhan kehidupan masyarakat dan kemandirian ekonomi.


Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 berpidato mengenai Manifestasi Politik (Manipol) yang diakronimkan dengan istilah USDEK kepanjangan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. 

Melalui Dektir Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi awal kembalinya hegemoni Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang berkuasa secara penuh sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Setelah sebelumnya kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri dinilai kurang berhasil disebabkan kegaduhan politik di Parlemen yang berlarut-larut. Hingga akhirnya Presiden Soekarno bertindak mengambil alih kekuasan secara utuh.

Ekonomi Terpimpin yang menjadi poin di dalam Manipol/USDEK, merupakan gagasan Presiden Soekarno yang ingin menciptakan sebuah perekonomian yang mandiri dan berdikari. Presiden Soekarno dalam mengembangkan sistem perekonomiannya, menekankan pada pembangunan domestik dan perdagangan yang tertutup secara umum. 

Presiden Soekarno berusaha membangun sistem ekonomi domestik yang tangguh dan berdikari dengan perombakan struktur dua pilar produksi : pertanian dan industri. Dalam kerangka sosialisme Indonesia, Presiden Soekarno didukung oleh PKI dan sayap kiri lainnya melaksanakan Reforma Agraria. Disaat bersamaan Presiden Soekarno begitu bersikeras teguh membangun kedaulatan pangan. Hal ini berdasarkan data, bahwa tahun 1961, mayoritas pekerja Indonesia bekerja di sektor pertanian  sekitar 75 persen). Dan menyumpang kontribusi yang cukup signifikant sekitar 52,9 persen, terhadap PDB Indonesia. 
Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto. (Foto: Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI)
Kecenderungan ini cukup berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dimasa pemerintahannya. Mulai terbukanya bantuan dan investasi asing yang bertujuan meningkatkan pembangunan Indonesia. Presiden Soeharto dengan "Revolusi Hijau" berusaha untuk menggenjot produktifitas dan intensifitas pertanian. 

Meskipun hal ini terlihat senada dengan sikap Presiden Soekarno untuk mengembangkan pertanian. Akan tetapi cara yang dipergunakan berbeda. Presiden Soeharto cenderung untuk menarik secara perlahan investasi asing untuk memodali modernisasi alat-alat pertanian melalui hutang luar negeri dan bantuan negara-negara kapitalis, misalnya Amerika Serikat.

Booming minyak (oil boom) pada 1970-1980n. Membuat Presiden Soeharto mulai sedikit mengencangkan sabuk pengaman atas investasi asing terhadap perekonomian Indonesia pada saat itu. Dengan melonjaknya harga minyak pada dekade 1970-1980, Presiden Soeharto mulai melirik sektor baru untuk ambil bagian dalam pembangunan Indonesia. 

Industrialisasi menjadi tindakan Presiden Soeharto selanjutnya dalam usaha modernisasi dan globalisasi perekonomian dengan didukung oleh sejumlah proyek pembangunan dan fasilitas teknologi tinggi.

Pak Harto meninjau sistem penyimpana beras kedap udara (Foto: Caraka)
Pemanfaatan oil boom sebagai penggerak industriaslisasi mulai menunjukan penurunan performa pada  awal tahun 1980n. Harga minyak mulai terjun bebas pada tahun 1982, dari sekitas AS$37 per barel pada 1981 menjadi hanya AS$13 per barel pada tahun berikutnya. 

Pendapatan pemerintah dari sektor minyak turun drastis dari AS$10,6 miliar pada 1981 menjadi AS$7,2 miliar setahun kemudian pada 1982. Pemerintah akhirnya terpaksa menunda sejumlah mega proyek industri dan menyadari bahwa pembangunan berlandaskan Revolusi Hijau sebagai upaya dalam mengintensifkan Pertanian tidak memberikan dampak yang cukup besar didalam penerimaan negara yang diharapkan.

Pada akhirnya Presiden Soeharto kembali kepada skema lama yang pernah tinggalkan pada tahun 1960an, dengan mengandalkan sepenuhnya investasi asing. Untuk menarik permodalan asing tersebut, pemerintah menggeser orientasi perekonomian Indonesia. Semula pembangunan ekonomi berorientasi internal (domestik) menjadi orientasi pasar ekternal (global). 

Sejak 1986 pemerintah mengambil serangkaian kebijakan yang menekankan “pro" ekspor sementara disisi lain menghilangkan sekat-sekat dengan menghapus pelbagai penghalang impor. Mencabut pembatasan modal asing, kemudian membuat serangkaian aturan yang memungkinkan masuknya seratus persen kepemilikan aset dan investasi oleh perusahaan asing.
Kegiatan ekspor dan impor, menggambarkan ekonomi Indonesia yang global (Foto:okezone.com)
Kelanjutan setelah itu pada tahun 1983 hingga 1988. Pemerintahan Presiden Soeharto menginisiasi liberalisasi perekonomian Indonesia dengan fokus meningkatkan ekspor non migas. Liberalisasi berfokus pada empat bidang, meliputi: 
  1. Reformasi perbankan 
  2. Pasar modal, 
  3. Perdagangan internasional, dan 
  4. Investasi luar negeri. 
Reformasi perdagangan dan investasi menjadi agenda utama dalam tahun-tahun berikutnya setelah pertimbangan bahwa sektor pertanian dan industri dinilai kurang menguntungkan secara praktis. Hal ini dapat dilihat pada pemotongan anggaran dan proteksi terhadap upaya pemberdayaan petani dan buruh yang kian berkurang.

Indonesia akhirnya menggeser orientasi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi agraris modern dan industri berorintasi domestik yang padat karya, kini diputar haluan menjadi pembangunan padat modal yang bersumber pada investasi dan hutang luar negeri yang berfokus pada perekonomian berorientasi ekspor dan impor berskala global.

Kepustakaan

Habibi Muhtar. 2016. Surplus Pekerja Pinggiran di Kapitalisme Pinggiran. Marjin Kiri : Tangerang Selatan
Ricklefs.M.C. 2016. Sejarah Indonesia Modern . Cetakan Kesebelas. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta
Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70 - 1973/74

Monday, April 17, 2017

Depresi Besar Dunia 'Malaise' (1929-1939)


Depresi Besar atau zaman malaise adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan.

ota-kota besar di seluruh dunia terpukul, terutama kota yang pendapatannya bergantung pada industri berat. Kegiatan pembangunan gedung-gedung terhenti. Wilayah pedesaan yang hidup dari hasil pertanian juga tak luput terkena dampaknya karena harga produk pertanian turun 40 hingga 60 persen.

Antara 1939 dan 1944, banyak orang mendapat pekerjaan kembali karena Perang Dunia II, dan Depresi Besarpun berakhir.

Dunia barat antara tahun 1929-1939 mengalami krisis ekonomi yang terdalam dan paling lama dalam sejarah industri barat. Di Amerika Serikat, depresi ekonomi terjadi ketika jatuhnya pasar modal pada bulan Oktober 1929 di bursa saham Wall Steet yang menyebabkan hilangnya jutaan investor. Selama beberapa tahun ke depan, di AS terjadi penurunan belanja konsumsi dan investasi yang menyebabkan berkurangnya produksi barang dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Pada tahun 1933, ketika depresi berat mencapai titik terburuk, sejumlah 13-15 juta orang Amerika menganggur dan hampir setengah dari bank di negara mengalami failed. Meskipun bantuan darurat dan pembaharuan sistem ekonomi dilakukan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang dikenal dengan "New Deal" cukup membantu mengurangi efek terburuk dari depresi besar pada 1930-an

Perekonmian Amerika Serikat baru mengalami kemajuan setelah 1939, ketika Perang Dunia II yang membuat industri di Amerika melejit pesat atas permintaan pasar senjata dan bahan makanan.

Jatunya Pasar Saham "Wall Street" 1929

Ekonomi Amerika memasuki masa resesi selama musim panas 1929, ketika belanja konsumen menurun dan mengakibatkan barang-barang menumpuk, sehingga memperlambar laju produksi. Pada saat yang sama, harga saham terus mengalami kenaikan dan pada musim gugur 1939 mencapi tingkat yang tidak dapat diperkirakan. Pada 24 Oktober 1929, investor mulai menjual saham mereka secara massal.
Banyak dari anak-anak terlantar dan kelaparan karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan untuk membeli kebutuhan pangan. Foto: US-History.com
Pada saat itu 24 Oktober 1929, tercatat sekitar 12,8 juta saham diperdagangkan hari itu, yang kemudian dikenal sebagai "Kamis Hitam." Lima hari kemudian pada "Selasa Hitam" sekitar 16 juta saham diperdagangkan pasca gelombang kepanikan susulan melanda Wall Street. Jutaan saham berakhir tidak berharga dan para investor yang telah memberli saham "margin" (dengan uang pinjaman) disapu bersih sepenuhnya.

Sebagaimana konsumen yang menghilang di tengah jatuhnya pasar modal, penurunan pengeluaran dan investasi mendorong pabrik dan bisnis lain untuk memperlambat produksi dan konstruksi mulai memikirkan nasib karyawan mereka. Bagi mereka yang cukup beruntung untuk tetap bekerja, upah akan jatuh dan daya beli terus menurun. Banyak orang Amerika terpaksa untuk membeli secara kredit jatuh ke dalam utang.

Penggunaan standar emas dalam pertukaran mata uang membuat depresi dari Amerika Serikat menyebar hingga ke seluruh dunia, terutama Eropa

Memburuknya Depresi Ekonomi

Presiden Herbert Hoover dan para pemimpin AS lainnya memberikan jaminan bahwa krisis ekonomi akan berlalu dengan sendirinya, pada kenyataannya tidaklah demikian. Krisis ekonomi terus memburuk hingga tiga tahun ke depan. Pada tahun 1930, sekitar empat juta orang Amerika menjadi pengangguran, kemudian angka tersebut meningkat menjadi enam juta orang pada tahun 1931. Industri juga mengalami kelesuan dengan penurunan 50% produksi barang.

Garis bantuan makanan, dapur umum, dan meningkatnya jumlah tunawisma menjadi hal yang umum di kota-kota di Dunia dan Amerika. Pada tahun 1920-an, kekeringan yang melanda dunia menyebabkan petani-petani mengalami gagal panen dan tidak dapat menghasilkan kebutuhan pangan. Banyak petani yang berusaha mengatasi kebutuhan pangan mereka sendiri, sementara di tempat lain banyak orang-orang mengalami kelaparan.

Pada musim gugur tahun 1930-an, satu dari empat gelombang kekacauan perbankan dimulai. Banyak dari investor kehilangan kepercayaan solvabilitas mereka dan menutup deposito. Banyak bank yang kemudian melikuidasi pinjaman dengan tujuan melngkapi cadangan kas yang cukup bagi mereka sendiri.

Kekacauan kembali terjadi di musim semi dan musim gugur tahun 1931 dan 1932 di AS, dan pada awal tahun 1933 ribuan bank telah menutup bank mereka. Untuk menghadapi situasi tersebut, Presiden AS, Herbert Hoover mengeluarkan kebijakan untuk menunjang bank-bank yang gagal dan lembaga lainnya dengan memberikan pinjaman dari negara. Peminjamaan dari negara kepada bank-bank tersebut dimaksudkan agar mereka dapat kembali menjalankan usahanya dan mampi mempekerjakan kembali karyawan mereka.

Harapan Baru dari Franklin D. Roosevelt

Hoover, seorang Republikan yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris AS bidang perdagangan, percaya bahwa pemerintah seharusnya tidak langsung campur tangan dalam perekonomian dan dengan demikian tidak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja atau memberikan bantuan ekonomi bagi warganya.

Pada tahun 1932, bagaimanapun, Amerika Serikat terperosok ke dalam Depresi Besar yang menyebabkan 13-15 juta orang (atau lebih dari 20 persen dari penduduk AS pada waktu itu) menjadi pengangguran. Pada pilpres selanjutnya, Franklin D. Roosevelt memenangkan kemenangan besar dalam pemilu Presiden.
Berita Tentang New Deal. Foto:slideplayer.com
Pada Hari Pengukuhan, Franklin D. Roosevelt (4 Maret 1933), setiap negara bagian AS telah memerintahkan semua bank yang tersisa untuk menutup diri pada akhir gelombang keempat kepanikan perbankan dan Departemen Keuangan AS tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua pekerja pemerintah. Meskipun demikian, Franklin D. Roosevelt berusaha memproyeksikan energi tenang dan optimisme, ia menyatakan bahwa “satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri.”

Roosevelt mengambil tindakan segera untuk mengatasi kesulitan ekonomi negara itu. Kebijakn pertama mengumumkan empat hari “libur bank” di mana semua bank akan menutup sehingga Kongres AS mengesahkan undang-undang reformasi dan membuka kembali bank-bank yang bertekad melawan depresi ekonomi. Dia juga mulai menangani masyarakat secara langsung melalui radio dalam serangkaian pembicaraan dan ini disebut sebagai “obrolan perapian” Roosevelt berusaha untuk memulihkan kepercayaan publik.
Franklin D. Roosevelt bercengkrama dengan masyarakat. Foto: Britannica
Selama 100 hari jalannya pemerintahan Roosevelt, pemerintahannya mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk menstabilkan produksi industri dan pertanian, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, Roosevelt berusaha untuk mereformasi sistem keuangan, menciptakan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk melindungi rekening nasabah dan Securities and Exchange Commision (SEC) untuk meregulasi pasar saham dan mencegah pelanggaran yang menyebabkan kejatuhan pasar saham tahun 1929 lalu. Program-program yang dijalankan oleh pemerintahan F.D. Roosevelt dikenal dengan istilah "New Deal."

Jalan Sulit Menuju Pemulihan Ekonomi

Di antara program dan lembaga-lembaga New Deal yang membantu dalam pemulihan dari Depresi Besar adalah Tennessee Valley Authority (TVA), yang merupakan proyek pembangunan bendungan dan proyek listrik tenaga air untuk mengendalikan banjir dan menyediakan tenaga listrik dari Selatan ke Lembah Tennessee yang merupakan wilayah miskin dan Works Progress Administration (WPA), sebuah program penciptaan lapangan pekerjaan yang memberikan pekerjaan tetap bagi 8,5 juta orang dalam kurun waktu 1935-1943.

Setelah menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan pada awal musim semi 1933, ekonomi terus membaik selama tiga tahun ke depan, di mana PDB riil (disesuaikan dengan inflasi) tumbuh pada tingkat rata-rata 9 persen per tahun.

Resesi tajam menghantam pada tahun 1937, disebabkan sebagian oleh keputusan Federal Reserve persyaratan untuk meningkatkan cadangan uang. Meskipun perekonomian mulai membaik kembali pada tahun 1938, kontraksi parah yang kedua dibalik banyak keuntungan dalam produksi serta lapangan kerja yang berkepanjangan.
File:Bundesarchiv Bild 119-11-19-12, Adolf Hitler bei Ortsgruppenfeier der NSDAP Rosenheim.jpg
Adolf Hitler berpidato pada tahun 1935. Foto: German Federal Archives
Depresi ekonomi dunia telah memicu munculnya gerakan-gerakan politik ekstrimis di berbagai negara di Eropa, terutama kemunculan rezim Nazi Adolf Hitler di Jerman. Agresi Jerman merambah Eropa pada tahun 1939 mengakibatkan WPA mengalihkan perhatiannyauntuk memperkuat infrastruktur militer Amerika Serikat, meskipun AS sebagai negara mempertahankan netralitasnya selama awal Perang Dunia II.

Di Kanada produksi industri negara tersebut jatuh dengan hanya mampu memproduksi 58% dari kebutuhan normal selama tahun 1929-1932. Di Eropa Inggris mengalami penurunan industri yang sangat buruk di angka 82% pada tahun 1929 yang menyebabkan pendapatan nasional Inggris turun menjadi 56%. Inggris pun mengalami masalah dengan peningkatan jumlah pengangguran yang mencapai 27 % pada tahun 1933.

Perancis mungkin menjadi negara yang tidak terlalu terdampak depresi besar ekonomi. Perancis mampu mengukir angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,43% selama Depresi Besar 1930 yang hanya turun 0,63% dari tahun sebelumnya. Penurunan produksi Perancis juga relatif kecil tak sampai 20% dengan penangguran yang hanya 4-5%.

Meskipun demikian, depresi di Perancis cenderung memiliki efek luas pada ekonomi lokal dan menyebabkan kerusuhan dan pembentukan Front Rakyat yang dipimpin oleh Léon Blum, pemimpin sosialis dari Serikat Pekerja Internasional Perancis yang kemudian memenangkan pemilu pada tahun 1936. Kelompok Ultra-Nasionalis cenderung meningkat, meskipun demokrasi tetap dominan hingga akhir Perang Dunia II.

Swasembada pangan yang relatif tinggi membuat Perancis hanya mengalami sedikit permasalahan pangan ketimbang negara lain di Eropa seperti Jerman dan Inggris.

Mengawali Perang Dunia II

Dengan keputusan Roosevelt untuk mendukung Inggris dan Prancis dalam perjuangan melawan Jerman dan Kekuatan Blok Sentral lainnya, manufaktur pertahanan siap melangkah, memproduksi lebih banyak dan lebih banyak pekerjaan di sektor swasta.

Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941 dan menyebabkan deklarasi perang AS, pabrik-pabrik di negara AS kembali pada kekuatan produksi penuh. Hal tersebut memperluas produksi industri, serta wajib militer meluas mulai tahun 1942, mengurangi tingkat pengangguran di bawah tingkat sebelum depresi ekonomi.

Ketika Depresi Besar dimulai, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara industri di dunia yang tidak memiliki asuransi atau jaminan sosial kepada warganya. Pada tahun 1935, Kongres AS meloloskan UU Jaminan Sosial, yang untuk pertama kalinya diberikan Amerika kepada pengangguran, disabilitas, dan pensiun untuk hari tua.



Friday, February 24, 2017

Negara Utara dan Selatan, Persaingan Ekonomi Global


Harian Sejarah - Pasca berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Konstelasi politik dinia yang sebelumnya terbagi atas Blok Barat yang berhaluan Liberalisme-Demokrasi dan Blok Barat yang berhaluan Sosialisme-Komunisme bisa dikatakan belum berakhir. Hal ini dikarenakan kekuatan komunis dunia belum runtuh secara keseluruhan, meskipun Uni Soviet sebagai pusat komunisme Dunia runtuh. Cina, Vietnam, Kuba, dan Korea Utara menjadi kekuatan komunisme yang tersisa di dunia, setelah demokratisasi yang melanda Eropa Timur dan Tengah.

Persaingan yang terjadi setelah perang ideologi dimenangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya beralih dari politik dan militer menjadi pada ajang adu kekuatan ekonomi. Dunia kemudian terbagi atas beberapa kekuatan ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah dunia bagian Utara dan Selatan. Hal ini didasari dari kekuatan ekonomi suatu negara dan pengaruh suatu negara terhadap kekuatan ekonomi di Dunia. Polarisasi kekuatan ekonomi ini dibareng dengan terbentuknya organisasi-organisasi ekonomi di dunia.

Di Eropa terbentuk Masyarakat Ekonomi Eropa yang kemudian dikenal dengan sebutan Uni Eropa (1993), di Asia Pasifik kemudian terbentuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 1989 yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik , dan kemudian organisasi kerja sama mulitilateral seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 yang merupakan organisasi kerja sama AS, Kanada, dan Mexico.

Negara-negara dunia ketiga yang sebelumnya pada perang dingin bersikap netral menghadapi kekuatan politik blok barat dan timur kemudian mereorganisasi dan berubah haluan menjadi berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi. Di Asia Tenggara kemudian dipelopori oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina kemudian membentuk organisasi kerja sama Asia Tenggara yang dikenal dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967. 


Negara Utara dan Selatan

  • Negara- negara bagian utara disebut juga dengan negara-negara maju. Negara maju berarti negara yang berpedapatan perkapita tingg, menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
  • Negara-negara bagian selatan atau disebut juga sebagai negara berkembang adalah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global.
Pengecualian terjadi untuk Australia dan Selandia baru. Meskipun letaknya di Selatan, tapi keduanya tergolong negara maju.

DAFTAR NEGARA UTARA DAN NEGARA SELATAN


Negara utara dan selatan dibatasi dengan garis hitam, terkecuali Australia dan Selandia baru yang letaknya di selatan, tetapi tergolong negara maju.

Negara Utara (Ekonomi Maju)

  • Anggota Uni Eropa: Austria, Jerman, Belanda, Belgia, Yunani, Portugal, Denmark, Irlandia, Spanyol, Finlandia, Italia, Swedia, Prancis, Luxemburg, dan Inggris
  • Negara non-UE: Andorra, Norwegia, Islandia, San Marino, Liechtenstein, Swiss, Monaco, Vatikan
  • Negara bukan Eropa: Australia, Jepang, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Hongkong, Taiwan, Israel, dan Amerika Serikat

Negara Selatan (Ekonomi Berkembang)
  • Benua Asia : Kazakstan, Uzbekistan, Arab, Irak, Iran, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Bangladesh, India, Nepal, Srilanka, Laos, Vietnam, Kamboja, Taiwan,
  • Benua Afrika : Kongo, Madagascar, Mesir, Kamerun, Zimbabwe, Afrika Selatan, Moroko, Sudan.
  • Benua Amerika : Brazil, Ecuador, Argentina.

Hubungan Utara dan Selatan

Hubungan yang terjalin antara negara-negara utara dan negara-negara berkembang terutama di bidang ekonomi. Bentuk hubungannya berupa kerjasama kedua negara utara dan selatan. Negara utara akan menanamkan modalnya dalam bentuk investasi atau bantuan modal ke negara selatan. Negara utara kemudian akan mendirikann perusahaan-perusahaan asing. Nantinya keuntungan akan diterima kedua pihak. Negara penerima modal akan menerima keuntungan berupa penarikan pajak, pembangunan dan pembagian keuntungan. Sedangkan negara pemberi modal akan terpenuhi kebutuhan nasionalnya.

Negara utara sangat maju dibidang teknologi, namun minim sumber daya alam. Sedangkan kondisi negara berkembang terjadi sebaliknya, yaitu sumber daya alam yang melimpah, namun teknologi minim. Negara utara membutuhkan negara selatan sebagai pemasok sumber daya ekstraktif. Biasanya negara utara mengimpor bahan mentah dari negara selatan, kemudian di olah menjadi barang jadi. Setelah itu dijual kembali di negara selatan atau untuk pemenuhan kebutuhan nasionalnya.

Pemberian modal pinjaman merupakan bentuk kerja sama negara utara dan selatan dalam bentuk moneter. Pinjaman modal diberikan oleh negara selatan untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam negeri. Sistem kredit pembayarannya bisa berupa suku bunga, transfer surplus dan kapital. Pinjaman modal inilah yang menyebabkan perekonomian negara selatan cenderung rawan. Kerawanan ini disebabkan karena modal dan kekuatan ekonomi yang menopang perekonomian cenderung berasal dari luar sehingga jika terjadi intervensi sekecil apapun terhadap negara penerima modal akan mengakibatkan guncangan baik ekonomi maupun politik dalam negeri.

Kerja sama yang lainnya biasanya dilakukan berbentuk transfer teknologi, baik teknologi pangan, komunikasi ataupun militer. Negara selatan yang tidak ingin terus bergantung kepada negara utara akan menekan kontrak transfer teknologi dalam jangan kontrak berlangsung. Dan negara utara akan mempersiapkan tenaga ahli secara bertahap dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswanya untuk berlajar ke negara-negara berteknologi maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Rusia.

Sifat Hubungan Utara dan Selatan

Pengambilan sumber daya ekstraktif milik negara selatan oleh negara utara bersifat ekspolitatif. Negara utara terus berusaha memaksimalkan pengambilan sumber daya milik negara selatan untuk memenuhi kebutuhannya. Sering yang terjadi, kerjasama yang dibuat lebih menguntungkan negara utara dari pada seimbang. Misalnya kerjasama Indonesia-Amerika dalam PT. Freeport Indonesia. Semula kerjasama ini adalah pengambilan batu bara oleh Amerika di daerah Papua. Pada kenyataanya ketika diadakan inspeksi, yang diambil oleh Amerika bukan hanya batu bara, melainkan emas dan hal itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun tanpa ada penanggulangan apapun.


Tenaga kerja buruh di negara selatan juga tereksploitasi oleh negara utara. Pendirian pabrik industri negara utara di negara selatan menyerap tenaga kerja lokal yang jumlahnya sangat banyak. Namun, pemberian upah minim dengan waktu kerja yang sangat lama membuat hal ini termasuk pengekploitasian tenaga kerja. Eksploitasi tenaga kerja di negara selatan semakin meningkat karena upah butuh yang rendah menyebabkan lebih banyak lagi perusahaan negara utara yang ingin menanamkan modalnya di negara selatan.

Pemberian kredit modal oleh negara utara kepada negara selatan hanya membuat ketergantungan yang tidak sehat terhadap negara utara. Dengan ketergantungan tersebut membuat negara selatan cenderung stagnan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta rawan terhadap stabilitas nasional. Indonesia pernah mengalami kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter pada tahun 1998 yang salah satunya disebabkan penarikan investasi besar-besaran karena krisis ekonomi yang melanda Asia. Krisis moneter 1998 tersebut kemudian mengacaukan stabilitas ekonomi dan keamanan negara yang berujung pada anjloknya perkonomian Indonesia yang ditopang oleh modal dari luar negeri.

Wednesday, December 21, 2016

Ekosistem Maritim Pembentuk Peradaban Indonesia di Masa Lalu


Jika kita melihat mengenai geografi kemaritiman di Indonesia, maka kita akan merujuk pada geografi kemaritiman Kerajaan Sriwijaya, kemudian daerah-daerah di Pantai Utara Jawa, Pantai Makasar, dan wilayah Maluku yang berkembang melalui perdagangan global pada masanya. Wilayah maritim yang notabene adalah wilayah pantai dan lautan dimanfaatkan oleh masyarakat di kerajaan-kerajaan untuk melakukan perdagangan secara global. 

Perkembangan peradaban masyarakat Indonesia bertalian erat hubungannya dengan pesisir pantai dan lautan sebagai zona maritim. Kita akan melihat peradaban yang dibangun melalui jalur perdagangan. Hal ini dapat terjadi demikian karena masyarakat lepas pantai umumnya bukan hanya memanfaatkan lautan untuk memenuhi kebutuhan pangan lautan dengan berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi lebih dari itu pesisir pantai dan lautan dijadikan bandar perdagangan. 

Dalam proses perdagangan yang dilakukan secara internasional, selain sarana pertukaran barang terjadi pula interaksi budaya yang mengakibatkan infiltrasi budaya luar ke masyarakat lokal. Hal inilah yang menjadikan masyarakat di daerah pesisir mengalami peradaban yang lebih maju ketimbang wilayah pedalaman karena menerima kemajuan peradaban lain yang disebabkan interksi dengan pedagang-pedagan negara-negara lain yang singgah di pantai-pantai tersebut.

(Foto/Liputan Utama)
Kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam mengatur suatu kawasan. Hal tersebut karena kerajaan-kerajaan tersebut cenderung memiliki kekuatan ekonomi yang kuat dibanding dengan kerajaan-kerjaan di pedalaman. Ini terjadi karena level kuantitas perdagangan kerajaan maritim volume cukup besar dengan cakupan wilayah yang cukup luas, selain itu penerimaan bea pajak menjadi nilai tambah terhadap ekonomi, hal inilah yang membuat ekonomi masyarakat pesisir menjadi mumpuni karena aktifitas perdagangan tersebut.

Kekuatan dalam berdiplomasi merupakan cara agar kerajaan maritime dapat mempertahankan hegemoni atas kekuasaanya dilautan.  Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar dan teraktif dalam menjalankan perdagangan global di Nuasantara memiliki tradisi politik yang cenderung metropolitan. Sriwijaya membangun hubungan politik yang aktif dengan Kerajaan Chola dan Cina. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas jalur perdagangan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan jalur perdagangan ke India dan Cina

Proses penyebaran agama merupakan dampak dari aktifitas perdagangan global yang disebarkan melalui proses akulturasi masyarakat luar dengan masyarakat lokal. Penyebaran agama Hindu dan Buddha dengan beberapa teori mengatakan disebarkan oleh mereka golongan waisyaWaisya merupakan mereka yang termasuk ke dalam kasta pengusaha atau pedagang, diantara mereka yang singgah akhirnya melakukan penyebaran agama dengan menikahi penduduk lokal. Hal ini khususnya oleh Kerajaan Sriwijaya dilakukan dengan membuat Pusat Pengajaran Agama Buddha yang menjadikan Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat tradisi agama Buddha di Asia Tenggara.

Masyarakat wilayah pesisir di Indonesia umumnya Pantai Utara Jawa pada saat infiltarasi penyebaran agama Islam mengalami peningkatan status, hal ini karena mereka dapat terbebas dari sistem kasta yang menggolongkan masyarakat ke dalam beberapa bagian pada masa Kerajaan Hindu berkuasa di Tanah Jawa. Dan sebaliknya semua itu terjadi cukup lambat di daerah pedalaman karena masyarakat pedalaman terisolasi oleh peradaban dunia dengan menetap di tengah hutan, sehingga kehidupan masyarakat dan perdagangan hanya sebatas pada antar komunitas lokal, atau hanya sekadar melakukan perdagangan dengan wilayah pesisir.

Selain kekuatan perekonomian dan budaya. Posisi Geografi Maritim menjadi salah satu permasalahan kerajaan dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir, hal ini karena munculnya perebutan hegemoni antara kekuatan-kekuatan politik lain untuk menguasai jalur perdagangan. Perebutan hegemoni inilah yang seringkali menimbulkan peperangan untuk memperebutkan daerah perdagangan. Selain itu muncul ancaman dari intervensi asing juga menjadi bahaya bagi masyarakat wilayah pesisir. 

Kedatangan Orang Belanda
Kekuatan-kekuatan asing ini masuk melalui pelabuhan-pelabuhan stategis untuk melaksanakan monopoli dagang di wilayah tersebut yang kerap kali berusaha untuk mengintervensi kerajaan-kerajaan tersebut, dan akhirnya berujung pada penaklukan wilayah kerajaan pesisir. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Armada Spanyol yang dipimpin oleh  Afonso de Albuquerque dengan menaklukan Malaka (1511) atau mencampuri urusan dalam negeri yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi kerajaan maritim, seperti yang dialami oleh Kerajaan Makasar yang harus menandatangi perjanjian Bongaya akibat kekalahannya melawan Kerajaan Bone yang dibantu oleh VOC. Yang berakibat Makasar harus tunduk perjanjian yang menyebabkan VOC mendapatkan hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah Timur Nusantara.

Demikian bahwa geografi martim memiliki dampak yang berpengaruh disegala segi kehidupan masyarakat wilayah kerajaan maritim. Di satu sisi masyarakat daerah pesisir mengalami kemajuan peradaban yang lebih pesat ketimbang wilayah pedalaman akibat proses akulturasi budaya melalui jalur perdagangan. Namun disisi lain menjadi sebuah ancaman dari luar dengan kekuatan asing yang ingin memperoleh keuntungan lebih dalam perdagangan dengan melakukan monopoli dagang atau menaklukan kerajaan-kerajaan maritim.
________________________

Sumber :

[1] Prof. Dr. Slamet Muljana. 2013. Sriwijaya
[2] Abd Rahman Hamid. 2006. Sejarah Maritim