Showing posts with label Era Presiden Soekarno. Show all posts
Showing posts with label Era Presiden Soekarno. Show all posts

Friday, May 5, 2017

Ular Besi Penyelamat Republik : Menghindari Teror Belanda dan Hijrahnya Pemimpin Republik


Harian Sejarah - Pada akhir 1945 situasi Jakarta sangat kacau. Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) kembali membuka kantor di bawah kendali HJ van Mook. Penculikan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin Republik yang baru seumur jagung kerap terjadi. Mobil Perdana Menteri Sutan Sjahrir, misalnya, pada 26 Desember 1945 dikejar segerombolan orang bersenjata yang menggunakan truk. Sjahrir nyaris saja terbunuh. Beruntung Polisi Militer Inggris yang sedang berpatroli datang menyelamatkan.

Dua hari setelah itu giliran Menteri Keamanan Rakyat Amir Sjarifuddin yang dicegat. Amir yang dalam perjalanan menuju rumah Bung Karno ditembak di depan Sekolah Tinggi Guru (sekarang Sekoah Tinggi Teologi Jakarta). Peluru meleset dan hanya mengenai mobil. Sebulan sebelumnya Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Mohammad Roem tertembak di bagian paha kiri.

Situasi Jakarta yang semakin memburuk dan tidak menentu membuat Presiden Sukarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 malam di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Sejarawan dari Yayasan Bung Karno Rushdy Hoesein menyebut rapat tersebut diadakan untuk menyikapi kelanjutan Indonesia setelah Jakarta kemungkinan besar akan jatuh ke tangan NICA. Muncul usulan agar petinggi negara diboyong ke daerah lain dan mengendalikan negara dari daerah itu. Daerah yang menjadi alternatif adalah Yogyakarta.

Masyarakat di dekat lintasan kereta api di belakang kediaman Presiden Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Foto: Repro IPPHOS

"Rapat malam itu memutuskan semua pejabat negara harus meninggalkan Jakarta. Sebelumnya memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah mengirim utusan ke Jakarta. Utusan ini membawa surat untuk Presiden Sukarno yang berisi saran agar ibukota dipindahkan ke Yogyakarta," ujar Rushdy saat pembukaan pameran foto “71th RI Bingkisan Revolusi” di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Jakarta, Jumat, 19 Agustus. Turut dipamerkan replika mini dan foto-foto gerbong yang berjasa membawa para pemimpin republik menuju Yogyakarta.

Menurut Direktur GFJA sekaligus kurator pameran "71th RI Bingkisan Revolusi" tersebut Oscar Motuloh replika tersebut adalah sumbangan dari Museum Angkut dan diharapkan menjadi primadona selama pameran yang akan berlangsung hingga 19 September 2016.

Usulan untuk memindahkan ibukota ke Yogyakarta disetujui peserta rapat. Lalu direncanakan perpindahan ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946 malam. Sukarno berpesan agar para pejabat negara yang ikut tidak membawa bekal apapun. Namun tranportasi apa yang digunakan belum disepakati. Sebab jika rencana ini bocor dan diketahui NICA seluruh pejabat negara kemungkinan akan disergap dan dibunuh.

Akhirnya Kepala Eksploitasi Barat, Sugandi dipanggil Bung Karno. Bung Karno, kata Rushdy yang juga pembina Komunitas Historia Indonesia, meminta Sugandi mempersiapkan sebuah perjalanan paling bersejarah. Setelah berdiskusi diputuskan perjalanan tersebut menggunakan ular besi alias kereta api. Esok harinya Sugandi bersama kawan-kawannya dari unit Balai Jasa Manggarai menyiapkan delapan gerbong khusus. "Para pegawai kereta api dikenal sigap membantu perjuangan dalam masa revolusi," ujar penulis buku 'Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati' yang diterbitkan Gramedia, 2014 itu.

Untuk memuluskan perjalanan, Dipo Lokomotif Stasiun Jatinegara menyiapkan Lokomotif C28-49. Lokomotif buatan Jerman ini yang terbaik masa itu. Mampu melaju dengan kecepatan 120 kilometer perjam. Djawatan Kereta Api juga diminta menyiapkan dua gerbong kereta khusus yaitu KA IL7 dan IL8 untuk presiden dan wakil bersama keluarganya. Kelak gerbong khusus itu berganti nama menjadi Kereta Luar Biasa (KLB).

Tepat tanggal 3 Januari para pegawai kereta api mulai mengelabui sejumlah tentara Belanda yang berjaga dekat Stasiun Manggarai. Sejak siang hari mereka melangsir beberapa kereta. Pada pukul enam sore Lokomotif C28-49 dengan masinis Hoesein yang dibantu oleh stoker (juru api) Moertado dan Soead bergerak dari Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Manggarai. "Gerbong-gerbong yang sebelumnya ada di jalur tiga lalu dipindah ke jalur lima untuk mengelabui tentara Belanda," kata Rushdy.

Setelah lokomotif dan gerboong menyatu kereta pun berjalan mundur dari Stasiun Manggarai menuju jalur arah Stasiun Cikini. Semua lampu gerbong dimatikan dan jendelanya ditutup. Kereta lalu berhenti di dekat rumah Presiden Sukarno. Sukarno, Hatta, dan sejumlah menteri yang sudah menunggu kemudian mengendap-endap menuju gerbong. Ikut diangkut kereta itu, dua buah mobil kepresidenan Buick 7 seat bercat hitam dan de Soto bercat kuning. "Tidak ada yang boleh bersuara saat itu. Semua dilakukan secara hati-hati. Bahkan menyalakan rokok saja tidak boleh," ujar Rushdy.

Perjalanan pun dimulai. Kereta pembawa rombongan ini berjalan lambat. Kecepatan awalnya hanya 5 km/jam. Setelah lewat lewat Stasiun Jatinegara kecepatan mulai ditambah. Lampu akhirnya dihidupkan ketika rombongan sudah melalui Stasiun Bekasi. Rombongan presiden tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 4 Januari 1946 pagi, disambut Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VII, dan rakyat Yogyakarta. Usai upacara penerimaan di Stasiun Tugu, rombongan menuju Pura Pakualaman, istana Sri Paku Alam.

Setelah istana siap, Bung Karno dan keluarga meninggalkan Pakualaman dan pindah ke bekas rumah gubernur Belanda di Jalan Malioboro, persis di depan Benteng Vredeburg. Bung Karno sempat berpidato di RRI Yogyakarta untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Pemerintah RI sejak saat itu.

Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa (pasukan pengawal presiden di era Sukarno) mengenang saat itu Sukarno, Fatmawati, Guntur, dan Hatta dikawal 13 polisi pengawal presiden. Diantaranya Soekasah yang kemudian menjadi Duta Besar di Arab Saudi, Winarso yang selanjutnya menjabat Kepala Kepolisan Daerah Jawa Tengah, dan Mangil Martowidjojo (Komandan Detasemen Kawal Pribadi Tjakrabirawa). Mereka bersenjata rangkap, senjata laras panjang M-95 dan revolver. "Kelak momentum mengawal presiden hijrah ke Yogyakarta dijadikan sebagai Hari Bhakti Paspampres," ujar Mangil seperti tertulis dalam buku 'Maulwi Saelan, Penjaga Terakhir Soekarno.”

Lokomotif yang disandingkan dengan rangkaian gerbong Kereta Luar Biasa yang pernah ditumpangi Presiden Soekarno. (Foto: Diana Tri/Kompas)

Bung Karno pernah menulis "Formasi kereta api yang dinamakan KLB ini, mechanis technis dan personil technis adalah salah satu formasi yang bersejarah dengan formasi ini saya meninggalkan Jakarta dengan cara rahasia memindahkan pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta dan sejak itu formasi KLB ini masih sering menjalankan tugas-tugas yang penting bagi presiden. Saya bangga dengan KLB ini".

Gerbong-gerbong bersejarah itu kini tersimpan di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.Sayangnya, kata Rushdy, Lokomotif C28-49 belum diketemukan. Dari 58 lokomotif C28 yang digunakan Djawatan Kereta Api, saat ini hanya tersisa 1 buah yaitu C28 21 buatan pabrik Henschel. "Lokomotif C28 21 itu dipajang di Museum Kereta Api Ambarawa," ujar Rushdy.

Putri sulung Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta mengenang dirinya dilahirkan saat dalam pengungsian di Yogyakarta. Meutia menyebut bahwa ayahnya pernah menuturkan peristiwa pengungsian itu berlangsung amat menegangkan. "Sekarang rel di belakang rumah Bung Karno itu sudah tidak ada karena sudah dipindahkan ke atas," ujarnya.

Yang patut disayangkan adalah lok C28 49 yang menjadi penarik kereta bersejarah ini sudah musnah karena dijagal/dikilokan. Dari 58 unit loko C28 hanya tersisa lok C28 21 di Ambarawa


Rujukan:  X.Detix.com. Ular Besi.Penyelamat Republik. Tertanggal 26 Agustus 2016.

Trio Komunis: Aidit, Lukman, dan Njoto

Dari Kiri ke Kanan: Lukman, Aidit, Njoto. Foto: Arsip Majalah Life/katarsisalamalika

Harian Sejarah - Revolusi memakan anak sendiri. Sebelas pemimpin PKI tewas. Muso, Amir Sjarifuddin, dan Maruto Darusman ditembak mati di Desa Ngalihan, Solo. Partai limbung ini, tercerai-berai. Tiba-tiba muncul tiga anak muda, Aidit, Njoto, dan Lukman, bagaikan The Three Musketeers, mereka muncul menjadi tulang punggung partai. 

Ketiganya menghidupkan partai dan bisa membuat lebih besar. Mereka kemudian dikenal sebagai trisula PKI: Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjen I, dan Wakil Sekjen II. Kisah persahabatan dan konflik tiga sahabat itu menarik dikenang. 

Dipa Nusantara Aidit pertama kali bertemu dengan Mohamad Hakim Lukman pada 1943 di Menteng 31, Jakarta. Bekas Hotel Schomper itu terkenal sebagai sarang para pemuda aktivis kemerdekaan. Mereka bergabung dengan Gerakan Indonesia Merdeka. Aidit tiga tahun lebih muda daripada Lukman, yang ketika itu baru 23 tahun. Aidit kemudian menjadi Ketua Dewan Politik Gerakan Indonesia Merdeka, dan Lukman anggota.

Sejak itu, Aidit dan Lukman menjadi akrab dan seolah ditakdirkan melakoni sejarah hidup yang sama. Keduanya pada 1944 terpilih masuk Barisan Pelopor Indonesia, kumpulan 100 pejuang paling setia kepada Bung Karno. Keduanya pernah dijebloskan ke penjara Jatinegara oleh Polisi Militer Jepang karena ikut menggerakkan demonstrasi di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. Keduanya juga pernah ditangkap dan ditawan di Pulau Onrust, Jakarta Utara, selama tujuh bulan.

Keduanya bersama memilih jalan komunis dan berguru ke tokoh-tokoh komunis senior. Saat menjadi penghuni Menteng, mereka misalnya menjalin kontak dengan Widarta, penanggung jawab organisasi bawah tanah PKI Jakarta. Widarta adalah kawan akrab Wikana, pemimpin PKI Jawa Barat yang terkenal cerdas. Aidit dan Lukman terkesan pada Wikana. 

Setelah bebas dari Onrust, mereka mencari Wikana di Yogyakarta. Di Yogya saat itu, pemimpin PKI Sardjono, eks Digulis, baru saja memindahkan kantor pusat PKI di Jalan Boemi 29, Solo, ke Jalan Bintaran, Yogyakarta. Aidit dan Lukman kemudian tinggal di Yogya. Mereka menghidupkan majalah dwibulanan Bintang Merah. Di sinilah keduanya lalu bertemu Njoto. Njoto saat itu 19 tahun. Pemuda berkacamata tebal itu adalah wakil PKI Banyuwangi dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Sejak itulah terjalin persahabatan antara Aidit, Njoto, dan Lukman. Saat KNIP bersidang di Malang pada Maret 1947, Aidit terpilih menjadi Ketua Fraksi PKI, Njoto memimpin Badan Pekerja KNIP. Aidit, Njoto, dan Lukman kemudian masuk Komisi Penterjemah PKI di awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels.

Pada Agustus 1948, tiga serangkai ini sama-sama menjadi anggota Comite Central PKI. Aidit mengurus agraria, Lukman di sekretariat agitasi dan propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan. Hingga pecahlah geger Madiun….

Aidit sempat tertangkap, tapi dibebaskan karena tak ada yang mengenalnya. Ibarruri Putri Alam, putri sulung Aidit, melukiskan, ayahnya bisa lolos ke Jakarta dengan menyamar menjadi pedagang Cina. ”Rambutnya digundul habis, Papa ikut iring-iringan konvoi barang.” Njoto dan Lukman, kemudian menyusul Aidit ke Jakarta. Di Jakarta, trio Aidit-Lukman-Njoto ditempa. ”Mereka menggodok orientasi partai,” kata Sumaun Utomo, kini 85 tahun, bekas Ketua Lembaga Sejarah CC PKI, mengenang. 

Terbunuhnya banyak kader dalam Peristiwa Madiun membuat mereka harus mandiri. ”Mereka jadi independen karena tak punya lagi tempat bertanya,” kata Murad Aidit dalam bukunya, Aidit Sang Legenda. Mereka diam-diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan membentuk Onder Seksi Comite di tingkat kecamatan. Adapun organisasi dijalankan lewat sistem komisariat di Comite Central. Situasinya sulit karena setiap kabinet alergi komunisme.  Sampai-sampai itu membuat trio Aidit-Lukman-Njoto harus bersembunyi dengan menyamar. Aidit dan Lukman bahkan pernah disiarkan pergi ke Cina pada 1949. 

Padahal itu hanya bualan belaka untuk mengecoh pengejaran. Ada yang bilang sesungguhnya mereka ke Medan. Ada yang bilang ke Jakarta. ”Mereka sering menginap di rumah seorang kawan di Kemayoran,” tulis sejarawan Prancis, Jacques Leclerc, dalam Aidit dan Partai Pada Tahun 1950. Dalam situasi serba repot itu, Aidit dan Lukman justru nekat kembali menerbitkan Bintang Merah pada 15 Agustus 1950. Dua pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakjat, embrio Harian Rakjat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55 ribu per hari. 

Njoto bergabung di redaksi pada Januari 1951. Dua tahun kemudian, tiga sahabat kelompok Bintang Merah ini memimpin partai. Aidit menjadi sekretaris jenderal, Lukman wakil sekjen I, dan Njoto wakil sekjen II jabatan ini diganti menjadi ketua dan wakil ketua pada 1959). Sebagai ketua, Aidit memelototi politik secara umum. Lukman, yang jago main sepak bola, memimpin Front Persatuan. Urusan agitasi dan propaganda kini diemban Njoto. Tak cuma berorganisasi, untuk meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah, dari tingkat dasar sampai universitas.

Usaha itu berbuah. Pada Pemilihan Umum 1955, PKI menclok di urutan keempat. Hasil itu membuat Aidit optimistis partainya bisa meraih posisi nomor satu sebelum 1975. ”Asalkan keadaan berjalan normal,” kata Murad mengutip ucapan kakaknya. Kenyataannya, cita-cita itu terempas. Tragedi 1965 menguak cerita bahwa tiga sekawan itu, meski di luar tampak guyub, ternyata tidak melulu solid. Aidit dan Njoto, misalnya, amat berbeda pendapat soal teori revolusi. Aidit percaya kup yang didukung sedikitnya 30 persen tentara bisa bermutasi menjadi revolusi. Aidit saat itu, menurut Manai Sophiaan (almarhum) dalam sebuah tulisannya, terinspirasi oleh kudeta di Aljazair pada Juni 1965. Saat itu Kolonel Houri Boumedienne mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Ben Bella.

Sebaliknya, Njoto justru mempertanyakan kesahihan teori itu. Bahkan, dalam wawancaranya dengan koresponden Asahi Shimbun di Jakarta pada 2 Desember 1965, dua pekan sebelum ia dinyatakan ”hilang,” ia tak yakin Gerakan 30 September dapat dikategorikan sebagai kudeta yang bisa menjadi revolusi. ”Revolusi siapa melawan siapa?” kata Njoto. Ia bahkan menyangsikan premis Letnan Kolonel Untung soal Dewan Jenderal bisa membenarkan kup. Soetarni, bekas istri Njoto kini 79 tahun ingat, sesungguhnya menjelang petaka 1965 suaminya yang pandai main musik dan dandy sudah disingkirkan Aidit. 

Masalahnya adalah kedekatan Njoto dengan Soekarno. Njoto kerap menulis naskah pidato si Bung. Soekarno pernah menyebut Njoto sebagai Marhaen sejati. Aidit malah melihat Njoto ”dipakai” Soekarno. ”Di mata Soekarno, Njoto pertama-tama adalah nasionalis, itu baru komunis,” kata Aidit saat itu. Tapi, menurut Semaun, Njoto tersingkir karena punya pacar orang Rusia. Namanya Rita. Gara-gara itulah seluruh posisi dipreteli oleh Aidit. Tidak etis, menurut Aidit, seorang pentolan partai yang sudah berkeluarga memiliki pacar.

Sumber: Catatan Tempo. Aidit, Lukman, dan Njoto bahu-membahu membesarkan partai. Karena perempuan, Njoto tersisih. Madiun, 19 September 1948 

Wednesday, April 19, 2017

Kudeta 3 Juli 1946 'Kudeta Pertama' dalam Sejarah Indonesia

Kelompok Persatuan Perjuangan 1946. (Foto: Jakarta.go.id)

Kemerdekaan Indonesia yang belum genap setahun harus mengakami pergolakan politik yang menjurus pada perebutan kekuasaan. Pada tanggal 3 Juli 1946, terjadi peristiwa yang dilakukan oleh pendukung Tan Malaka yang berusaha merebut kekuasaan.

Percobaan perebutan kekuasaan dilatarbelakangi oleh kekecewaan simpatisan Tan Malaka yang tergabung dalam kelompok Persatuan Perjuangan terhadap keputusan Perundingan Linggarjati. Persatuan Perjuangan menganggap gagalnya Kabinet Sjahrir mewujudkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia seratus persen. Pengakuan wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura mengecewakan kelompok ini dan berupaya merencanakan kudeta.

Kudeta yang dilakukan bukan menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno, melainkan untuk meruntuhkan Kabinet Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir. Di benak beberapa politisi dan bahkan pihak tentara, kebijakan PM Sjahrir di meja diplomasi dengan Belanda sangat tidak memuaskan.

Ketegangan antara Kabinet Sjahrir dan kelompok oposisi semakin meruncing. Rencana kudeta dilancarkan kelompok Persatuan perjuangan dengan menculik anggota-anggota Kabinet Sjahrir. telah diketahui oleh pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk meringkus kelompok Persatuan Perjuangan yang dibawahi Tan Malaka, Achmad Soebardjo dan Soekarni. Ketiganya dijebloskan ke jeruji besi pada 23 Maret 1946.

Simpatisan dan kolega Tan Malaka terutama yang berasal dari kalangan militer geram terhadap penangkapan Tan Malaka dan lainnya. Diantaranya adalah Mayjen R.P. Sudarsono maupun Kolonel Sutarto, serta A.K. Yusuf.

Mereka pun ambil langkah untuk menculik PM Sjahrir ketika singgah di Surakarta (Solo, Jawa Tengah). perintah  penculikan itu turut disertai surat tugas penangkapan yang diteken langsung oleh Kolonel Sutarto yang kala itu, bertindak sebaga Panglima Divisi IV.

Tanggal 27 Juni 1946 terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sjahrir, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo, dan beberapa tokoh kabinet lainnya. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia.
Media Massa mengabarkan kudeta yang dilakukan oleh kelompok pendukung Tan Malaka. Foto: Pinterest
Pada tanggal 29 Juni 1946 seluruh kekuasaan diserahkan kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno kemudian berpidato melalui radio menuntut pembebasan Sjahrir dan menteri-menterinya.

“Ini Presidenmu! Kalau engkau cinta kepada proklamasi dan Presidenmu, engkau cinta kepada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah, de jure akan diakui oleh seluruh dunia.

Tidak ada jalan kecuali. Hai, pemuda-pemudaku, kembalikanlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang engkau tawan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sadarlah bahwa perjuangan tidak akan berhasil dengan cara-cara kekerasan!"

Kelompok yang menculik tokoh-tokoh Kabinet Sjahrir kemudian membebaskan, meskipun demikian, usaha kudeta tetap saja terjadi.
PM Sutan Sjahrir memberikat penjelasan terhadap penculikan terhadapnya. Foto: santijehannanda.com
30 Juni dini hari, Sjahrir pun diantarkan ke Yogyakarta dan diserahkan pada para ajudan Soekarno. Tanggal 3 Juli 1946, pelaku utama kudeta, Mayor Jenderal Sudarsono datang menghadap Presiden Soekarno. Ia beserta rekan-rekannya menyodorkan empat naskah berisi maklumat kepada presiden untuk ditandatangani.

Isi dari maklumat tersebut :

  1. Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir.
  2. Preslden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik.
  3. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).
  4. Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).

Maklumat pada hakikatnya menuntut agar pimpinan pemerintahan diserahkan kepada para pengikut kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Tetapi Presiden Sukarno tidak menerima maklumat tersebut.

Pada saat itu juga Mayor Jenderal Sudarsono beserta rekannya ditangkap. Empat belas orang yang diduga terlibat dalam usaha kudeta diajukan ke depan Mahkamah Tentara Agung. Tujuh terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Dalam persidangan pengadilan tersebut, selain Mayor Jenderal Sudarsono, Mr. Muhammad Yamin juga dipersalahkan memimpin percobaan kudeta.
Foto: santijehannanda.com
Mereka kemudian dijatuhi hukuman empat tahun. Lima terdakwa lainnya dihukum 2-3 tahun. Tetapi mereka semuanya dibebaskan dengan grasi Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1948, pada peringatan tiga tahun Kemerdekaan Indonesia.


Rujukan:  Zara, M. Yuanda. 2009. Peristiwa 3 Juli 1946 MedPress, dll

Saturday, April 1, 2017

Desakan CGMI Kepada Presiden Soekarno Untuk Membubarkan HMI


Harian Sejarah - Perseteruan dua organisasi mahasiswa terbesar pada zamannya Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memang tidak bisa kita lihat kembali pada saat ini. Meskipun HMI masih eksis hingga kini tetapi CGMI telah bubar.

Dikutip dari merdeka.com, pergulatan dua organisasi mahasiswa yang berbeda ideologi itu sangat menarik untuk dibicarakan, bagai dua mata sisi uang baik CGMI ataupun HMI tidak akan pernah menyatu. CGMI sangat mencita – citakan paham komunisme tegak di bumi pertiwi sedangakan HMI menginginkan paham – paham Islam dapat menyatu dengan konstitusi Indonesia.

Puncak pertikaian dua organisasi tersebut terjadi pada kongres II yang digelar oleh CGMI tepatnya pada 28 September 1965. Teriakan bubarkan HMI bergemuruh di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan kader CGMI serempak berteriak semangat untuk membubarkan HMI.

“Bubarkan HMI! HMI antek nekolim!”

Sebelum Kongres yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena, hampir setiap hari CGMI berdemo meminta pemerintah untuk membubarkan HMI karena perbedaan pandangan politik dan ideologi.

Sayangnya permintaan CGMI yang juga underbouw dari Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu ditolak oleh pemerintah. Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena dan Presiden Soekarno yang berpidato malam itu juga dengan tegas menolak permintaan CGMI. Pemerintah tidak akan membubarkan HMI.

Selanjutnya Ketua Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC PKI) Dipa Nusantara Aidit naik ke mimbar untuk berpidato. Pidato Aidit langsung menggebrak dan diiringi oleh teriakan dukungan massa. “Kalau CGMI tak bisa membubarkan HMI lebih baik kalian memakai kain seperti perempuan!” kata Aidit disambut gemuruh teriakan anggota CGMI. “Bubarkan HMI, Bubarkan HMI.”

Kecaman Aidit ternyata tidak untuk HMI saja, pimpinan PKI tersebut juga mengecam Presiden Soekarno dalam pidatonya. “Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan bisa maju kalau diurus oleh pemimpin yang mempunyai empat atau malahan lima orang istri!” teriak Aidit.

Sejumlah hadirin langsung terkesiap mendengar kecaman Aidit. Wakil Komandan Tjakrabirawa, Kolonel Maulwi Saelan menggeleng-gelengkan kepala mendengar pidato Aidit. Semua tahu pada siapa sindiran Aidit itu dialamatkan kalau bukan Presiden Soekarno yang memiliki lima istri. Fatmawati, Hartini, Ratna Dewi, Haryati dan Yurike.

Tidak ada yang berani melihat wajah Soekarno. Tapi Soekarno dengan tenang meninggalkan acara tersebut tanpa berkata apapun. Padahal baru beberapa hari sebelumnya Soekarno menganugerahkan penghargaan prestisius Bintang Mahaputera pada Aidit. Soekarno pun hadir pada peringatan HUT PKI ke-45, 23 Mei 1965 di Istora Senayan. Dalam acara itu Soekarno dan Aidit berangkulan sangat mesra.

Saat itu PKI memang menjadi pendukung utama kebijakan Soekarno. Bagi Soekarno, PKI menjadi penyeimbang bagi kekuatan politik Angkatan Darat yang dominan. Soekarno selalu berusaha menjaga keseimbangan antara Angkatan Darat dan PKI.

Bukan kali pertama Aidit melancarkan serangan pada Soekarno. Aidit pernah menyatakan kalau rakyat Indonesia sudah bersatu dan sosialisme sudah terwujud, maka Pancasila tak dibutuhkan lagi. Seluruh rakyat tahu, Soekarnolah yang merumuskan Pancasila. Kritik Aidit dijawab Soekarno dengan menetapkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Hubungan Aidit dan Soekarno memang turun naik, kadang mesra, kadang renggang. Seperti kata pepatah, tidak ada kawan abadi yang ada hanyalah kepentingan.

Belakangan kita semua ketahui gerakan kontroversial bernama G30S atau G30S/PKI mencuat dan CGMI yang juga bagian dari PKI ikut didalamnya. Gerakan tersebut menjadi gerakan yang membuat PKI dibubarkan beserta organisasi – organisasi serta jaringan nasional yang mendukungnya termasuk CGMI. HMI yang saat itu tampil didepan untuk membubarkan PKI menjadi salah satu organisasi yang ikut menumbangkan orde lama.


Sunday, November 20, 2016

Tentara Keamanan Rakyat Indonesia (TKR RI)


Harian Sejarah - Badan Keamanan Rakyat terbentuk berdasarkan keputusan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara secara khusus.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Pemerintah mengeluarkan Maklumat tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), untuk merubah sistem BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946. Wakil Presiden Mohammad Hatta lalu memanggil bekas perwira KNIL, Mayor Oerip Soemohardjo ke Jakarta untuk menyusun organisasi tentara.

Pada tanggal 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian mengangkat Oerip menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Komite Nasional Indonesia Pusat Pada tanggal 9 Oktober 1945 menyerukan kepada seluruh pemuda rakyat Indonesia baik yang belum maupun yang sudah pernah memperoleh latihan militer, untuk dimobilisasi menjadi TKR. Pada tanggal 14 Oktober 1945 para perwira bekas tentara KNIL bangsa Indonesia, mengeluarkan penyataan kepada pemerintah Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa para perwira tersebut berdiri di belakang pemerintah Indonesia dan siap menerima perintah apapun.

Pada tanggal 20 Oktober 1945 Suprijadi diangkat sebagai Pimpinan Tertinggi TKR dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum. Tetapi Suprijadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya. Setelah Mayor Oerip diangkat sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal, Oerip dengan segera menyusun organisasi Markas Tertinggi TKR (MT-TKR), meniru Departemen Peperangan Hindia Belanda. Kemudian disusun juga organisasi Markas Besar Umum (MBU) yang merupakan bagian Markas Besar Tertinggi TKR.

Organisasi dan Markas

Markas TKR pertama, terletak di Gondokusuman, Yogyakarta; saat ini menjadi Museum Dharma Wiratama

Pada Awalnya Markas Tertinggi TKR ditetapkan di Purwokerto, tetapi akhirnya markas dipindahkan ke Yogyakarta berdasarkan saran dan pertimbangan strategi dari Oerip. Purwokerto terletak di daerah yang lebarnya kira-kira 100 km, sedangkan Yogyakarta terletak di daerah yang jauh lebih luas.
Pada saat pertama disusun struktur organisasi TKR terdiri dari tiga bagian yaitu Markas Tertinggi TKR, Markas Besar Umum TKR yang terdiri dari bagian-bagian (administrasi, keuangan, 

persenjataan, perhubungan, kesehatan, urusan kereta api, pendidikan, perlengkapan, penyelidikan) dan Komandemen yang terdiri dari empat komandemen (komandemen I Jawa Barat, Komandeman II Jawa Tengah, Komandemen II Jawa Timur dan Komandeman Sumatera). Tanggal 12 Desember 1945 dibentuk bagian penerbangan dibawah kedudukan Markas Besar Umum.

TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut dan TKR Jawatan Penerbangan yang semuanya berasal dari perubahan BKR Darat, BKR Laut dan BKR udara.

TKR tidak memiliki pimpinan tertinggi sampai dengan awal bulan November 1945 karena Suprijadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya. Maka untuk memilih pimpinan tertinggi, TKR mengadakan sebuah konferensi pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta. Di bawah pimpinan Kepala Staf Umum TKR, dilakukan pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR. Yang dihari oleh para panglima divisi dan komandan resimen. Hadir pula Paku Buwono XII, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mangkunegoro VIII dan Paku Alam VIII.

Pengangkatan Sudirman

Saat Soedirman dilantik menjadi pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Foto: Istimewa.

Dalam konferensi itu, Kolonel Soedirman sebagai terpilih Panglima Divisi V Komandeman Jawa Tengah dan Pemimpin Tertinggi TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pengangkatan Soedirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia

Sumber:

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR). Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).
Hatta, Mohammad (2011). Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Saturday, November 19, 2016

Badan Keamanan Rakyat Indonesia (BKR)

Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Harian Sejarah - Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan suatu badan yang diperuntukan untuk mengawal dan menjaga keamanan serta stabilitas negara yang dilakukan bersama rakyat semesta dan penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus

Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan dibentuknya BKR. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda, bekas PETA, Heiho, dan Kaigun untuk berkumpul pada tanggal 24 Agustus 1945 di daerahnya masing-masing.

Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin.

Di Jakarta, para pemuda dan bekas PETA berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan struktur keorganisasian zaman pendudukan Jepang. Para pemuda ini menamakan dirinya sebagai pengurus BKR tingkat pusat yang terdiri dari Kaprawi, Sutaklasana, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Machmud dan Zulkifli Lubis.

Foto: Havebe

Sementara itu pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji Kartawinata (Jawa Barat), Drg Mustopo (Jawa Timur), dan Soedirman (Jawa Tengah). Disamping BKR unsur darat, juga dibentuk BKR Laut yang dipelopori oleh bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi dan para pelaut dari Jawatan Pelayaran yang terdiri dari Mas Pardi, Adam, RE Martadinata dan R. Suryadi. Khusus di Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas perwira KNIL bergabung dan memimpin BKR Balai Besar Kereta Api Bandung dan stasiun kereta api yang lain.

Karena keterbatasan sarana komunikasi saat itu, tidak semua daerah di Indonesia mengetahui pembentukan BKR. Di Sumatera bagian timur dan Aceh, tidak pernah terbentuk BKR. Tetapi umumnya para pemuda-pemuda di daerah tersebut, membentuk organisasi yang kelak menjadi inti pembentukan tentara. 

Di Aceh para pemuda mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan para
Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik.

Hasil Sidang PPKI 22 Agustus 1945 antara lain :

  1. Membentuk Komite Nasional Indonesia
  2. Komite Nasional Indonesia Pusat
  3. Membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Negara
  4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Diplomasi menjadi andalan utama para politisi Indonesia dalam memperoleh pengakuan pasca Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang, menjadi salah satu pertimbangan juga, untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Selain itu bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara sekutu yang akan datang ke Indonesia


Selain BKR, Pemuda di daerah lainpun membentuk badan-badan perjuangan antara lain adalah :
  1. Pemuda Republik Indonesia (PRI) bermarkas di toko Ciyoda. Organisasi ini semula bernama Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yg bermarkas di jalan Tamblong.
  2. Angkatan Pemuda Indonesia (API) bermarkas di jalan Lengkong Besar
  3. Laskar Wanita Indonesia (Laswi) dibentuk atas inisiatif ibu Aruji Kartawinata pada 12 Oktober 1945. Dengan anggota lebih dari 300 orang yg tediri dari pasukan tempur, palang merah, penyelidikan dan perbekalan.
  4. Hizbullah
  5. Sabilillah. Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang merupakan cabang dari BPRI Surabaya. Anggotanya sebagian besar bekas anggota Pasukan Pelopor di masa Jepang yg dipimpin oleh Duyeh Suharsa. Kemudian BPRI dipimpin oleh Suryadi & Rivai.
  6. Barisan Banteng Republik Indonesia yg bermarkas di sekitar banceuy
  7. Barisan Berani mati
  8. Pemuda Indonesia Maluku
  9. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
  10. Laskar Rakyat
  11. Pasukan Istimewa
  12. Pasukan Garuda Putih
  13. Pasukan Beruang Merah dikepalai oleh Adullah Saleh di CIgereleng
  14. Polisi Istimewa dimpimpin oleh M.Harsono di Kebonjati
  15. Angkatan Muda PTT dan AM Kota Besar Bandung dengan tokohnya Ir.Juanda
  16. Angkatan Muda Kereta Api pimpinan A. Supian & Akhmad Tirto
Sumber :

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR): Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA). 

Tuesday, November 15, 2016

Foto - Foto Suasana Pasca G30S/PKI 1965

Pasca G30S kemarahan masyarakat meledak karena beranggapan bahwasannya PKI telah berusaha merongrong kekuasaan negara. Kemarahan pada ujungnya nanti diarahkan dengan aksi-aksi kekerasan sepihak terhadap angota PKI atau pun yang diduga sebagai simpatisan. 

Pada tanggal 6 Oktober, CIA menginformasikan bahwasannya selebaran yang berisi ganyang komunis banyak beredar di Jakarta. Pada tanggal 7 Oktober, CIA memasok info kepada Presiden Lydon B.Johnson bahwa pemakaman Ade Irma Suryani, putri Jendral A.H.Nasution, berhasil membangkitkan amarah kaum muslim, yang diperkirakan akan melakukan kekerasan terhadap gologan kiri. Esoknya CIA menyebutkan gerakan antikomunis mulai membakar kantor-kantor dan rumah anggota PKI. 


PEMBAKARAN KANTOR PUSAT PKI JAKARTA



PEMUSNAHAN BUKU-BUKU SAYAP KIRI



CORETAN TEMBOK PASCA G30S/PKI





Sumber pustaka

The President’s Daily Brief 1 Oktober-30 November. CIA. 2015

Hak Cipta Gambar