Showing posts with label Kontemporer. Show all posts
Showing posts with label Kontemporer. Show all posts

Sunday, January 28, 2018

Buddhisme dan Homoseksualitas: Kebijaksanaan yang Tidak Ternoda


Harian SejarahDalam arus politik belakangan, homoseksualitas adalah hal yang cukup menjadi perbincangan di kalangan luas masyarakat Indonesia. Berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menolak untuk memperluas pasal tentang perzinahan, perbincangan lanjutan di berbagai forum kemudian diisi dengan pembahasan tentang homoseksualitas –ada yang mendukung keputusan MK, demikian tidak kurang yang kontra terhadapnya. 

Menjadi perhatian penulis ketika kemudian sekian banyak argumen yang muncul merujuk pada dasar ajaran agama-agama yang diakui Indonesia. “Semua agama di Indonesia menolak hubungan homoseksual”, demikian itulah kira-kira argumen yang muncul dalam forum-forum. 

Merujuk pada “semua agama” artinya membicarakan enam agama yang diakui Indonesia, yang artinya pula melibatkan Buddhisme di dalamnya. Untuk menghindari saling duga yang tidak berdasar, kemudian tulisan ini dibuat. Tulisan ini akan memberikan gambaran singkat tentang pandangan Buddhisme terhadap hubungan homoseksualitas dan meluruskan posisinya. Demikian, agar keseluruhan masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam karma buruk kolektif dengan menggunakan Buddhisme untuk mengutuk perilaku homoseksual. 

Pandangan Buddhisme tentang hubungan homoseksual secara singkat menunjukkan sikap yang sama sekali tidak mengutuk atau menolaknya. Ajaran Buddhisme yang disusun melalui sidang pertama para Sangha hingga masa-masa selanjutnya memberikan gambaran bahwa hubungan homoseksual dipandang sama posisinya seperti hubungan lain yang di dalamnya mengandung daya tarik seksual. Dalam Buddhisme, semua daya tarik seksual diawali dari motivasi dan motivasi setiap orang –yang unik dan khusus, dihargai secara tinggi. Kecuali bila motivasi itu mencelakakan makhluk lain, baru kemudian dianggap sebagai sesuatu yang jahat. 

Dengan demikian, dengan pandangan Buddhis kemudian dapat ditanyakan apakah hubungan homoseksual atau orientasi seksual homoseks seseorang membahayakan orang lain? Apakah hubungan mereka menimbulkan korban? Ataukah hubungan mereka menyakiti makhluk lain? Bila kemudian jawabannya adalah hubungan mereka menyakiti makhluk lain, dalam pandangan Buddhis dapat dikatakan bahwa memang sebaiknya suatu hal tidak boleh menyakiti makhluk lain. Terkadang muncul pandangan bahwa perilaku homoseks dapat menular dan menyebar hingga menimbulkan "korban", lalu muncul pertanyaan selanjutnya tentang apakah anda akan berubah menjadi homoseks dengan melihat orang lain berperilaku demikian? 

Jika tidak, lalu itu berarti tidak bermasalah dan menimbulkan korban. Demikian, sekali lagi penulis tekankan bahwa Buddhisme tidak mengutuk perilaku homoseksual, kecuali itu menyakiti makhluk lain. Buddhisme memandang seorang homoseksual sebagai sebuah individu, dan ini artinya memandang heteroseksual, biseksual dan selibat dalam penghormatan yang sama dengan homoseksual. Ajahn Brahm, seorang tokoh Theravada, membabarkan bahwa sebagian besar umat Buddha di seluruh dunia modern belajar dari inspirasi bahwa Sang Buddha tentu tidak diskriminatif terhadap homoseksualitas. 

Ajaran-ajaran utama dari Buddhisme jelas menunjukkan bahwa kualitas seseorang tidak mengenai urusan apakah seorang berorientasi heteroseksual, homoseksual atau selibat yang kemudian dapat ditentukan sebagai hal yang baik atau buruk, tetapi justru mengenai bagaimana seseorang menggunakan orientasi seksual mereka untuk membuahkan karma baik atau buruk. Dengan demikian bila seorang homoseks berlaku cinta kasih dalam tutur kata dan perbuatan pada pasangan mereka, itu lebih baik dari seorang heteroseksual yang melakukan kekerasan pada pasangannya, demikian sebaliknya.

Menilik lagi lebih dalam intisari Buddhisme, dapat kita temukan tujuan sejati ajaran Buddha Sakyamuni (Siddharta Gautama), bahwa semua ajarannya adalah jalan untuk tujuan pencapaian pencerahan. Tujuan utama ini dapat kita kenali dalam Buddhisme sebagai pembebasan, terbebas dari alam samsara dan kemudian menjadi Buddha. Apakah kemudian homoseksualitas merupakan halangan mencapai tahapan Buddha? 

Hal itu ditinggalkan pada masing-masing individu. Manusia dengan orientasi heteroseksual dapat pula menemukan halangan dalam mencapai tahapan Buddha, demikian pula homoseksual, namun orientasi seksual mereka tidak diperhitungkan dalam pencapaian itu sendiri. Apa yang kemudian menjadi halangan adalah kemelekatan pada hal yang duniawi, demikian dapat disimpulkan bahwa seorang heteroseks yang melekat pada hal duniawi tidak lebih baik dari homoseks yang tidak melekat. Dalam usaha mencapai tahapan Buddha, Buddhisme sekali lagi tidak mendiskriminasi orientasi seksual termasuk homoseksual. 

Selain mencapai tahapan Buddha, ajaran Buddha juga bertujuan agar semua makhluk dapat terbebas dari kesengsaraan dan mencapai kebahagiaan. Dengan mengedepankan pandangan bahwa setiap kehidupan adalah unik dan khusus, dan dengan demikian menghargai pula seorang homoseksual yang memilih hidup untuk menjadi homoseks, Buddhisme tidak akan mengutuk perilaku itu bila dalam arti yang benar mereka menjalankan hidupnya tanpa menyakiti makhluk lain. Bila seseorang menjadi lebih bahagia dalam pilihannya untuk menjadi homoseks, lingkungannya juga hendaknya berharap untuk kebaikan dan kebahagiaannya. Demikian itulah ajaran Buddha. 

Pandangan yang selanjutnya pantas diberikan adalah tentang dosa. Buddhisme tidak melihat homoseksualitas sebagai dosa, bahkan istilah dosa itu sendiri diartikan secara berbeda dalam Buddhisme. Apa yang kira-kira dapat hampir disetarakan dengan istilah itu adalah karma buruk. Demikian itupun Buddhisme tidak melihat homoseksualitas sebagai karma buruk. 

Bahkan dalam penjelasan intelektual Buddhisme Tantrayana, Khenpo Sodargye, disebutkan bahwa perilaku homoseksual tidak akan menyebabkan suatu makhluk (manusia termasuk di dalamnya) untuk terjatuh ke dalam alam yang lebih rendah pada masa hidup berikutnya. Dengan demikian sekali lagi Buddhisme menunjukkan bahwa tidak ada sikap mengutuk dan menolak homoseksual dalam ajarannya. 

Selanjutnya penulis akan bicara tentang sila, yang akan dibahas melalui sudut pandang Buddhisme yang umum. Dalam pandangan Buddhisme umum ada yang disebut sebagai larangan terhadap sexual misconduct yang banyak diterjemahkan sebagai tindakan asusila. Tindakan sexual misconduct ini dalam pandangan Buddhis kemudian terjadi bila terdapat empat hal: orang yang tidak patut disetubuhi, niat untuk menyetubui, usaha untuk menyetubui dan keberhasilan menyetubui. Kita dapat melihat bahwa hal ini berlaku secara netral, jika kita pandang hal ini untuk diterapkan pada seorang heteroseks, dapat saja terjadi, demikian pula terhadap homoseks. 

Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa kasus persetubuhan antara pria dan wanita tidak masuk dalam ranah sexual misconduct –demikian pula tidak ada jaminan bahwa hal demikian tidak berlaku pada hubungan homoseks. Buddhisme memang membedakan pria dan wanita secara jelas dalam hal kapasitas –untuk itu sila untuk Sangha pria berbeda dengan Sangha wanita, namun tidak memberikan pemikiran bahwa mereka harus selalu berpasangan. 

Mungkin kemudian muncul argumen lain bahwa dunia berjalan dengan sistem yang disebut sebagai keluarga –yang secara konvensional dipandang sebagai suami, istri dan keturunan mereka. Namun Buddhisme tidak melihat hal ini dalam batas pandang sesempit itu. Buddhisme lahir dari kumpulan Sangha yang tidak berkeluarga demikian pula kebudayaan dunia amat beragam sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai hasil dari sistem keluarga. 

Dengan demikian kehidupan setiap makhluk tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti suatu penilaian yang dianggap umum dan digunakan untuk mendikte kehidupan seseorang –misalnya untuk memulai sebuah “keluarga” yang artinya didiktekan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang bertugas menghasilkan keturunan. Suatu argumen yang muncul kemudian adalah bahwa hubungan heteroseks sesuai dengan alam dan dengan demikian memiliki perilaku yang berbeda –misal homoseksual, artinya adalah melawan alam dan dengan demikian melawan kehendak Yang Maha Kuasa. 

Master Zhao Hui dari Taiwan, kemudian mengatakan dalam satu pidatonya bahwa argumen ini secara langsung jatuh dalam jebakan naturalisme dalam filsafat, bahwa apa yang diberikan kepada kita oleh alam tidak selalu sempurna. Beliau memberikan contoh bahwa bila seorang anak lahir dalam kondisi cacat, namun dapat diperbaiki dalam operasi, apakah orang tuanya tidak ingin memperbaiki kecacatan anaknya? Dan demikian sama halnya melawan alam? Lalu mengapa alam kemudian tidak menghukum orang tuanya? 

Hukum alam, menurutnya, terkadang memberikan pada kita ketidakberuntungan dan kecacatan sehingga kita kemudian mempunyai pilihan untuk memperbaikinya. Ini adalah nilai dari kemanusiaan. Homoseksualitas tidak seperti sebuah kecacatan yang kemudian menghambat seseorang memperoleh kebahagiaan, tidak pula secara pasti menambah kemelekatan pada dunia yang menghambat jalan menuju pencapaian keBuddhaan. 

Melanjutkan pembahasan tentang sistem keluarga, Buddhisme tidak mempunyai standarisasi bahwa sebuah pernikahan memiliki tugas untuk menghasilkan keturunan. Pernikahan dalam Buddhisme dipandang melalui berbagai sudut pandang sehingga tidak hanya memiliki fungsi prokreasi. Dalam hal ini, Master Zhao Hui sekali lagi menyerukan agar tidak memahami pernikahan sebagai persatuan antara sperma dan sel telur. Persatuan antara dua individu akan menjadi amat baik bila dapat mendukung dua individu untuk berjuang mencapai kebenaran sejati dan pembebasan sejati. 

Buddhisme memberikan pilihan bagi individu yang ingin bersatu dengan individu lain, atau menjalani kehidupan selibat dan menjadi viharawan. Buddhisme juga memberikan pilihan individu untuk menikah atau tidak menikah dalam kultur yang mereka miliki, Buddhisme meninggalkan urusan seremonial pada masing-masing kultur sehingga tidak memaksa seseorang untuk terpaku pada seremonial Buddhis. 

Semua pilihan adalah unik dan khusus, semua kehidupan adalah unik dan khusus, semua motivasi adalah unik dan khusus, bila kesemuanya itu tidak mencelakakan makhluk lain, Buddhisme akan menghargainya. Perilaku yang tidak menciderai Dharma dan tidak menodai kebijaksaan, sekalipun itu adalah perilaku homoseksual tidak akan dikutuk dan dihujat oleh Buddhisme. 

Demikian itu pula Buddhisme hendaknya tidak dijadikan alat untuk menebarkan kebencian dan diskriminasi, yang akan membuat semua makhluk menjadi terjatuh dalam kesengsaraan lewat kebencian, kesedihan dan segala macam emosi negatif yang lainnya.

Penulis : C.Reinhart dapat dihubungi di christopher.reinhart@ui.ac.id.
Editor: Imam Maulana

Referensi
Dalai Lama. 2014. Dalai Lama Interview on Larry King Now Ora TV 3rd of October 2014.
Ikeda, Daisaku. 1987. Buddhisme Seribu Tahun Pertama. Jakarta: Indira.
Master Zhao Hui. 2016. Public Hearing Session on the Proposed Same-Sex Marriage Bill 24th of November 2016 at the Parliament of Taiwan.
Powers, John. 1995. Introduction to Tibetan Buddhism. New York: Snow Lion Publications.
Sodargye, Khenpo. 2015. Intellectual Conversation with Professor Eyal Aviv 2nd of January 2015.
Tsongkhapa, Je. 2013. Maha-Bodhipatha-Krama (Lamrim Chenmo), Risalah Agung Tahapan Jalan Menuju Pencerahan Jilid I. Bandung: Kadam Choeling.
_________. 2013. Maha-Bodhipatha-Krama (Lamrim Chenmo), Risalah Agung Tahapan Jalan Menuju Pencerahan Jilid II. Bandung: Kadam Choeling.

Wednesday, January 24, 2018

Masyarakat Indonesia di Masa Eeuwwisseling


Masyarakat Indonesia selalu menjadi topik bahasan yang menarik dalam sejarah. Sejarah selalu dapat menemukan topiknya dalam celah-celah kehidupan masyarakat Indonesia. Satu episode yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah masa-masa eeuwisseling. Istilah ini adalah sebuah istilah bahasa Belanda untuk menyebut masa pergantian abad. 

Tentu tidak kita lupakan dari ingatan bahwa gerakan kebangsaan Indonesia berawal dari masa ini. Pergantian dari abad ke-19 menuju abad ke-20 menunjukkan suatu perubahan sifat perjuangan kebangsaan dari fisik menjadi diplomatik dan dari kedaerahan menjadi nasional. Organisasi pergerakan kebangsaan semacam Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan lainnya mengambil tempat di sekitaran awal abad ke-20. 

Pada titik ini pula, catatan-catatan kolonial menampakkan bahwa tanda-tanda influensi Islam yang baru akan segera menerpa Indonesia dari Kairo dan Mekkah. Gerakan ini oleh kaum Eropa dipandang sebagai gerakan modernisme Islam –yang pada masa awalnya dibabarkan oleh Syekh Mohammed Abdoe di Kairo. 

Gerakan modernisme yang dibabarkannya itu mengandung tujuan untuk mengembalikan ajaran Islam pada Qur’an dan Hadist serta menginginkan suatu pemisahan dari ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari dua sumber ajaran Islam itu. Sedangkan dari Mekkah, ajaran yang kira-kira serupa juga dibawa oleh murid-murid Syekh Achmad Khatib dari Minangkabau. Demikianlah ajaran yang demikian itu berkembang di kalangan masyarakat bumiputra melalui para peziarah (haji) dan siswa-siswa (santri) yang belajar ke Timur Tengah. 

Influensi dari ajaran-ajaran ini secara tidak langsung juga kemudian menjadi pemicu semangat pendirian organisasi-organisasi kebangsaan yang berlandaskan keagamaan –Islam pada khususnya. Keunggulan dari organisasi semacam ini adalah pada batasan keanggotaannya –Boedi Oetomo yang dipandang masih mengandung unsur kedaerahan tentu hanya terbatas pada kalangan etnis atau suku tertentu, namun organisasi keagamaan dapat menaungi bermacam-macam etnis dan suku. Aftermath yang didapatkan dari semangat Islam modern pada masa pergantian abad ini dapat kita lihat dalam catatan sejarah. 

Organisasi-organisasi Islam turut serta dalam perjuangan kebangsaan dan pembentukan Republik Indonesia –baik itu terbebas dari pemerintah Hindia Belanda maupun pendudukan Jepang. Dorongan semangat yang oleh penulis akan disebut sebagai semangat eeuwwisseling ini sudah tentu jelas wujudnya adalah dukungan bagi kebebasan bangsa Indonesia dari tekanan kolonialis dan imperialis. 

Tidak hanya terbatas pada golongan Islam, semangat eeuwwisseling juga kemudian terlihat pada golongan lainnya –di mana pendirian berbagai organisasi dengan berbagai macam basis menjadi amat terasa dan secara langsung membuat babak baru bagi pemerintah Hindia Belanda. 

Di samping penjelasan di atas, tidak pula dapat kita lupakan bahwa semangat eeuwwisseling itu tidak hanya terbatas pada masyarakat Indonesia. Wujud dari kondisi pergantian abad itu secara lebih besar dapat kita lihat pada pecahnya Perang Dunia Pertama –eeuwwisseling selain menjadi tanda tumbuhnya semangat kebangsaan juga adalah tanda zaman ketidakpastian. 

Perang Dunia Pertama adalah wujud nyata perkembangan militerisme, imperialisme dan nasionalisme berlebih yang berkembang di antara masyarakat dan pemimpin negara-negara agresor di masa itu. Perang itu kemudian menjadi salah satu perang paling merusak di dunia dengan korban lebih dari tiga puluh juta jiwa. 

Suatu refleksi kemudian dapat kita buat dari peristiwa-peristiwa pada masa pergantian abad, bahwa sudah tidak asing lagi bila ada suatu gerakan perubahan di masa pergantian abad lainnya. Hal ini barangkali yang terlihat di Indonesia pada masa belakangan. Suatu semangat keagamaan yang kiranya baru kemudian muncul dan menjadi massif. Semangat yang demikian itu dapat saja menjadi semangat eeuwwisseling yang baru. 

Namun, perlu pula kita kemudian merefleksikan lebih dalam lagi bahwa apakah semangat itu adalah semangat membangun negeri seperti yang ditunjukkan masyarakat Indonesia di masa kolonial Hindia Belanda atau semangat itu akan mewujud pada tindakan yang merusak seperti yang digambarkan oleh Perang Dunia Pertama. Tugas sejarah adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat dan mengakar dalam hati masyarakat, demikian juga memberikan pukulan telak bagi ancaman-ancaman kebangsaan yang barangkali muncul dari masyarakat itu sendiri. 

Refleksi ini kemudian harusnya menjadikan kita –insan yang terus menerus belajar sejarah bangsa ini, menjadi maklum dan tidak mengalami keterkejutan yang luar biasa dalam masa pergantian abad yang sedang kita alami bersama. Akankah masa pergantian abad ini menjadi penguat persatuan masyarakat Indonesia –seperti pada masa kolonial Hindia Belanda? atau justru meninggalkan luka yang tidak terlupakan seperti Perang Dunia Pertama?

Penulis : C.Reinhart dapat dihubungi di christopher.reinhart@ui.ac.id.
Editor: Imam Maulana

Referensi
Aveling, Harry (ed.). 1979. The Development of the Indonesian Society. St. Lucia: University of Queensland Press.
D. M. G. Koch. 1950. Om de Vrijheid: De Nationalistische Beweging in Indonesie. Jakarta: Pembangunan. 
De Jong, L. 1984. Het Koninkrijk Der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. ‘s-Gravenhage: SDU Uitgeverij. 
Van Goor, J. 1994. De Nederlandse Kolonien, Geschiedenis van de Nederlandse Expansie, 1960-1975. ‘s-Gravenhage: SDU Uitgeverij. 
Vlekke, H. M. 2016. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG.


Thursday, September 28, 2017

Tindakan Intoleran dan Radikalisasi Agama di Yogyakarta

Deklarasi Anti Radikalisme di Yogyakarta (Sabtu/22 Juli/2017). Foto: ristekdikti.go.id

Dikirim oleh Anggalih Bayu Muh Kami, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UGM (0852339796078)

Harian SejarahThe Wahid Institute (kini Wahid Foundation) menobatkan Yogyakarta sebagai kota paling tak toleran nomor dua di Indonesia pada 2014. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang tahun itu, 21 peristiwa terjadi di Yogya. Setahun kemudian, 2015, peringkat Yogya sebagai kota intoleran turun ke nomor empat. Dari 190 pelanggaran yang dicatat Wahid Foundation, 10 terjadi di kota pelajar ini.  

Laporan ini sudah barang tentu sangat memprihatinkan. Tren peningkatan tindakan intoleransi justru terus terjadi. Sepanjang tahun 2015 hingga memasuki pertengahan tahun 2016, pelanggaran-pelanggaran bukan hanya pada Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), melainkan pada kebebasan secara umum, berlangsung massif di Yogyakarta. 

Kendati demikian, ada pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi di Yogyakarta? Siapakah sebenarnya yang tidak toleran? Pemerintahnya, aparat Kepolisiannya, ormasnya, atau masyarakatnya? Bisakah tindakan yang dilakukan suatu kelompok ormas, lalu seluruh elemen masyarakat Yogya dikatakan tidak toleran? Mungkin jawabnya ya, karena masyarakat sipil di Yogyakarta dianggap diam dan dengan itu berarti membiarkan, dan mungkin membenarkan, tindakan tersebut. Bisakah asumsi demikian diterima? 

Jika tidak bisa, lalu mengapa mereka diam? Aparatus dan unsur pemaksa seperti apa yang bekerja, yang membuat masyarakat sipil diam tidak berkutik, atau secara tidak langsung, akhirnya terkesan mendukung tindakan intoleransi tersebut. Akhirnya apa yang dimaksud (in)toleransi oleh para aktor ini? 

Ancaman eksistensi toleransi di Yogyakarta muncul karena banyaknya perubahan sosial yang terjadi.  Menurut sejumlah penelitian terdahulu, Yogyakarta belakangan ini mengalami pergeseran watak masyarakatnya. Nilai-nilai toleran dan inklusif, sebagaimana tercermin dalam slogan Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, dan kota toleransi, akhir-akhir ini mulai tergerus seiring terjadinya aksi-aksi intoleran dan juga aksi kekerasan di kota ini. 

Gerakan Islamisasi di Yogyakarta juga semakin tak terbendung seiring dengan infiltrasi gerakan Islam radikal ke masjid-masjid dan juga institusi-institusi pendidikan, seperti kampus dan juga sekolah. 

Gema militansi dan radikalisme agama di Yogyakarta terjadi seiring dengan derasnya arus Islamisasi di kota gudeg ini. Jargon “Menerapkan Islam secara ,” “Syariah sebagai solusi permasalahan moral dan sosial”, “Konspirasi Barat untuk menyerang Islam” disuarakan di berbagai masjid, sekolah dan kampus di Yogyakarta. 

Situasi ini selanjutnya membuka ruang bagi masuknya ideologi radikal yang menghendaki perubahan tatanan yang ada. Tatanan yang hendak diubah tidak melulu tatanan politik seperti pendirian khilafah, tapi juga tatanan tradisi lokal yang telah mengakar kuat selama berabadabad di Yogyakarta. Radikalisme agama ini tentu saja harus diwaspadai karena bisa memicu ekslusivisme dan keterasingan (alienasi) dari masyarakat sekitar. 

Banyak pakar gerakan sosial yang mencatat tentang pentingnya hubungan antara identitas kolektif, mobilisasi dan aktivisme dalam konteks radikalisasi agama. Hal-hal tersebut memproduksi solidaritas dan investasi moral yang di-share oleh para pelaku gerakan tentang berbagai isu. Perasaan akan identitas kolektif ini menempa hubungan antara mereka yang bersimpati (pengikut) dengan gerakan, dan disaat yang sama membuat mereka secara internal dan eksternal berbeda dengan yang lain, sebagai contoh berjenggot, berjubah besar, bercadar, belajar Islam, membaca majalah Islam dan sebagainya. 

Dalam bahasa rational choice theory, gerakan ini menyelesaikan masalah dengan mengembangkan program/kegiatan yang menawarkan insentif kolektif terhadap solidaritas grup dan komitmen terhadap tujuan moral. Ini akibat kuatnya jaringan interpersonal yang eksklusif dalam kelompok. Jaringan tersebut dapat dibangun melalui masjid tertentu, sekolah, pekerjaan dan visi idiologis yang memperkuat kesamaan identitas, menciptakan rasa kelompok (group feeling), solidaritas dan perbedaan sehingga membuat mobilisasi lebih mudah. 

Jaringan non formal (social network) ini sangat berguna bagi berbagai aktivitas kelompok radikal seperti memobilisasi supporter, mencari dana, mempromosikan simbol, menyebarkan propaganda dan mengorganisasi protes massa. 

Sejalan dengan menjamurnya ormas-ormas Islam pasca reformasi, pendidikan (tarbiyah) dianggap pintu efektif bagi penyebaran dakwah Islam. Kini, lahir ribuan pendidikan Islam terpadu (jenjang PAUD, TK hingga SLTA) yang didirikan oleh ormas-ormas Islam tertentu dari berbagai jenjang pendidikan. 

Ormas-ormas Islam itu memiliki ciri keagamaan tertentu yang ‘berbeda’ dengan yang lain. Ciri-ciri keagamaan yang mereka anut adalah: 
  1. Khas Islam Timur Tengah; 
  2. Leterlek dan harfiah dalam memahami Islam;
  3. Mengenalkan istilah-istilah baru yang bernuansa Arab seperti, ḥalaqah, dawrah, mabit dan seterusnya. 

Siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA/SMK) digarap serius oleh ormas-ormas Islam yang bercirikan seperti di atas.  Momen dawrah, ḥalaqah dan mabit di satu sisi sangat positif dan membantu kerja guru agama untuk menanam akidah dan syariat Islam. Namun di sisi lain, model Islam yang diajarkan cenderung mendorong peserta didik untuk tidak toleran terhadap pihak lain. 


Ada tiga kasus intoleransi yang menjadi sorotan di Yogyakarta yaitu 
  1. Penutupan Pesantren Waria, 
  2. Pembubaran Pesantren Rausyan Fikr, dan 
  3. Penolakan Acara Paskah. Ketiganya dilakukan oleh kelompok yang sama, yaitu Front Jihad Islam (FJI) dan Forum Umat Islam (FUI). 

Pendirian FJI dideklarasikan oleh Abu Bakar Ba’asyir yang merupakan pendiri dan mantan ketua MMI. 

Di kasus pertama, alasan kelompok ini menutup pesantren waria adalah karena (1) Penegakkan hukum Allah, bahwa kodrat manusia hanya laki‐laki dan perempuan, (2) Tidak ada izin, (3) Meresahkan masyarakat. Pada konteks ini secara kultur radikalisme agama mengkonstruksi wacana negatif LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) melalui spanduk‐spanduk, media, broadcast  message yang kemudian direpresentasikan dan diperkuat oleh afirmasi dari para pejabat negara serta Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa. 

Pada kasus kedua, Rausyan Fikr Institute dibubarkan karena dianggap Syiah dan oleh karena itu dianggap sesat. Kelompok ini menyebarkan wacananya melalui pendekatan kepada warga dan takmir masjid, serta spanduk‐spanduk “Bahaya Syiah”. Wacana itu menjadi semakin kuat ketika muncul stigmatisasi terhadap lingkungan di sekitar Rausyan Fikr Institute yang dilabeli sebagai “Kampung Syiah” sehingga warga sekitar yang awalnya toleran menjadi bersikap intoleran. 

Kelompok tersebut juga melakukan upaya struktural melalui pendekatannya kepada polisi dan tentara serta tuntutannya kepada MUI Yogyakarta untuk mengeluarkan fatwa sesat. Berbeda dengan kasus pertama dan kedua, intoleransi pada kasus ketiga bersifat lintas‐agama dan menggunakan kekerasan fisik. Pada 2014 FJI mengeroyok salah satu anggota Forum Lintas Iman yang mendukung diadakannya penyelenggaraan paskah yang melibatkan 13000 jemaat yang akan digelar di Gunung Kidul. FJI dan FUI menuduh acara tersebut sebagai upaya Kristenisasi. 

Jika membaca secara teliti peristiwa-peristiwa besar kekerasan yang disebabkan oleh agama, ditemukan paling tidak ada tiga peran yang menyebabkan kerentanan agama terhadap kekerasan. 

Pertama, adanya penafsiran agama dalam hubungannya dengan relasi sosial. Tafsiran ini selanjutnya menjadi dasar ideologis dari pemeluk agama dalam ruang sosial. Yakni, tatanan sosial ditafsirkan sedemikian sehingga berdasarkan kerangka religius tertentu. Tatanan masyarakat direpresentasikan sebagai kehendak Tuhan berdasakan hasil tafsirannya sendiri terhadap teks suci. 

Kedua, terbentuknya identitas kolektif keagamaan yang terintegrasi dengan identitas etnik. Ini dapat dilihat misalnya sada pengidentifikasian masyarakat Aceh sebagai masyarakat Muslim dan Batak adalah Kristen, Bugis Islam dan Toraja Kristen, Nusa Tenggara Barat Muslim dan Nusa Tenggara Timur Kristen, dan lain-lain.  Pengidentifikasian ini membawa pada sikap yang fanatik, karena pada saat yang sama memiliki dua alasan sekaligus. Rawannya, masyarakat yang mengidentifikasi diri dalam salah satu kelompok ini sulit menerima keberdaan orang lain. 

Ketiga, semakin kuatnya legitimasi moral dalam tatanan sosial. Berbeda dengan yang pertama, yang melihat tatanan sosial dalam kerangka tafsir teologis, pada bagian ini agama dilegitimasi dan direpresentasikan dalam suatu nilai yang sudah penuh. Mereka merasa tidak memerlukan lagi perangkat nilai lain yang datang dari luar, seperti nilai egaliter, kemanusiaan, keadilan, dan lain lain. 

Nilai-nilai seperti ini dipandangnya sebagai sesuatu yang baru, sehingga ditolak dan dipandang sebagai produk Barat yang kafir. Islam dipahami, bahkan, sebagai agama yang tidak memiliki keterkaitan dengan tradisi lain. 

Radikalisme agama dapat pula bersumber dari pembacaan yang salah terhadap sejarah agama yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap doktrin agama pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan ortodoksi yang selalu eksis dihampir semua agama. Tema pokok dari sel ortodoksi ini adalah pemurnian agama— membersihkan agama dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai ‘sesuatu yang menyimpang’. 

Namun upaya pemurnian tersebut justru acapkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Dengan pemahaman dan praksis keagamaan seperti itu, kelompok dan sel radikal ini ‘menyempal’ (splinter) dari mainstream agama yang memegang ‘otoritas’ teologis. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai langkah. Upaya untuk menjaga keberagamam ditunjukan secara variatif, baik melalui kekuatan masyarakat sipil, nilai, program dan kebijakan. Meski dari beberapa hal tersebut ada yang terlaksana dan tidak. 

Perlu ada semangat dari masyarakat sipil semua golongan dan semua aspek untuk menyerukan perlawanan terhadap pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang telah terjadi secara masif baik secara terangterangan maupun lewat media lain yang lebih halus. Kekuatan masyarakat sipil untuk bersama melawan pelanggaran tersebut setidaknya memberi bukti bahwa masih banyak yang peduli untuk menciptakan negara Indonesia yang nyaman dan tenteram. Peran pemerintah sangat penting untuk menekan semakin maraknya pelanggaran KBB yang terjadi. 

Dengan masyarakat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu mengayomi semua umat beragama tanpa adanya diskriminasi dan keberpihakan pada satu pihak serta tidak adanya pembiaran dari pemerintah, hal itu akan semakin menekan tinggi pelanggaran KBB. Adanya ketegasan aparat penegak hukum dengan cara menuntaskan kasus pelanggaran terhadap KBB dan menindak dengan adil para pelakunya, akan membuat masyarakat merasa aman dan terlindungi tanpa perlu khawatir akan terjadinya lagi pembiaran pelanggaran KBB. 

Dalam ranah edukasi, pendidikan multikultural menjadi kunci penting mencegah radikalisasi. Dalam praktik pembelajaran multkultural sendiri setidaknya menjadikan murid bukan sekedar objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek pendidikan. 

Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar disesuaikan dengan arah partumbuhan dan perkembangan anak. perbedaan bukan menjadi suatu halangan bagi para civitas akademika untuk saling berinteraksi dengan mengangkat nilai-nilai universal dalam agama, seperti halnya welas asih terhadap sesama, tenggang rasa, dan saling menghargai satu sama lain. 

Perdebatan masalah teologi justru akan mengarah pada sikap disintegrasi dan profanestik sempit sehingga berujung pada friksi–friksi yang nanti akan mengarah munculnya konflik. Konflik sesama siswa terlebih bagi mereka yang melakukan penonjolan identitas, baik dari segi kekayaan, fisik, maupun prestasi justru dilarang oleh pihak sekolah. Hal itu dilakukan karena semua itu justru akan merusak tatanan egaliter yang dibangun sekolah. 

Daftar Pustaka

Damanik, Caroline, 2 Mei 2017 ”Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada. Kompas
Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos. Ed. Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
Kusumadewi, Anggi, 2 Mei 2017 ” Yogyakarta, Kota yang Makin Tak Toleran,”CNN Indonesia
Nurudin,” Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa,” Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 12, No.2, September – Desember 2013.
Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,” Jurnal Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.
Rumbaru, Musa dan Hasse J.,” Radikalisme Agama Legitimasi Tafsir Kekerasan di Ruang Publik,” Jurnal Al-Ulum, Volume 16 Number 2 December 2016.
Takwin, Bagus, dkk., Studi Tentang Toleransi Dan Radikalisme Di Indonesia Juni 2016 Pembelajaran Dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro Dan Kupang. Jakarta : International NGO Forum On Indonesia Development, 2016.


Saturday, July 22, 2017

Marsinah dan Api Perjuangan Buruh Indonesia

Aksi memperingati 22 tahun tanpa keadilan "Malam Marah Marsinah" di Jakarta. Foto: Liputan6

Harian Sejarah - Topik mengenai buruh di Indonesia tiap tahun begitu mengahangat. Hal yang paling umum adalah upaya buruh untuk meminta kenaikan upah setiap tahun. Hal itu dilakukan dengan melakukan demonstrasi terhadap pemerintah, yang menjadi ritual tahunan seperti pada Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei.

Di Indonesia, isu perburuhan tampaknya baru meluas terkabarkan setelah mencuat sosok bernama Marsinah. Fakta Sejarah mengenai perjuangannya mengangkat harkat buruh di pabrik tempatnya kerja, yang berakhir dengan kematian.

Berita mengenai Marsinah dituturkan Harian Kompas mulai pada edisi 27 Mei 1993, dengan YLBHI sebagai narasumber utama. Marsinah menjadi simbol perlawanan, simbol dari para buruh yang menuntut keadilan kepada para perusahaan yang tidak mau menuruti ketetapan upah minimum.

Mengenai masalah buruh, pergolakan yang terjadi mengangkat isu mengenai pekerja kantoran yang dianggap naif dan tak mengenal identitas mereka. Mereka dianggap sebagai golongan yang nyinyir kepada para pekerja pabrik yang mereka anggap pekerja rendahan, tetapi turut menikmati hasil tuntutan kaum buruh terhadap upah minimum.

Padahal tak ada perbedaan status antara pekerja kantoran dengan buruh pabrik, karena upaha mereka sama-sama diatur oleh upah minimum yang terus diperjuangkan kesesuaiannya oleh kaum buruh.

Pada masa Reformasi, kaum buruh turut serta bagi rampungnya ketentuan jaminan sosial bagi para tenaga kerja yang terkodinir oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2010, sekitar 150.000 buruh buruh turun ke jalan menuntut dirampungkannya jaminan sosial tersebut.

BPJS merupakan amanat lanjutan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diteken Pemerintah pada 2004. Di belakang semua proses itu, ada aksi-aksi buruh yang terus menjaga gelombang perbaikan kesejahteraan.

Satu lagi hasil yang juga datang dari aksi para buruh, 1 Mei menambah satu lagi jadwal libur nasional. Ditetapkan pada Juli 2013 lewat Peraturan Presiden, hari libur ini sayangnya sempat terasa sebagai upaya Pemerintah meredam kenyinyiran kelas menengah saja.

Mereka golongan nyinyir seperti pekerja kantoran yang merasa terganggu karena kemacetan yang disebabkan oleh demonstrasi kaum buruh harusnya patut sadar. Bahwa cuti kerja, kenaikan penghasilan mereka setiap tahunnya semua adalah berkat aspirasi yang naik kepermukaan yang disuarakan oleh kaum buruh!

Seperti untaian lirik dalam lagu Internasionale, bahwa kaum yang lapar dan hina, akan mendapatkan kemuliaan yang besar, tentunya dengan kerja keras dan berani kencangkan suara!

Dikutip dari Kompas.com, merujuk ke ujaran Jawa, “jer basuki mawa bea”, setiap usaha butuh pengorbanan. Nah, kalau sekiranya lagi ada di posisi terlalu nyaman untuk beranjak memperjuangkan nasib sendiri boro-boro punya orang banyak, tak perlu juga nyinyir tanpa arah, bukan? Terlebih lagi bila ternyata ikut menikmati upaya orang lain....

Monday, May 29, 2017

Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi


Aksi Dono Warkop saat Reformasi 98. Foto: Pinterest

Harian Sejarah - Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh pada tahun 1998 di Indonesia yang menyasar segala segmen kehidupan nasional. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam gerakan reformasi.

Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.

Perkembangan Politik Pasca Pemilu 1997

Mahasiwa menjadi golongan yang cukup keras dalam Gerakan Reformasi 98. Foto: Pinterest
Mahasiwa menjadi golongan yang cukup keras dalam Gerakan Reformasi 98. Foto: Pinterest

Perhatian mengenai korupsi dan nepotisme, memusat di sekitar pemerintahan Soeharto, yang berlangsung sejak 1990 berakhir setelah krisis ekonomi tahun 1997. Pada bulan Mei 1998 demonstrasi mahasiswa meningkat di kota-kota besar, dan harga-harga yang terus meningkat menyebabkan frustrasi dan kemarahan massa yang diaspirasikan oleh pergerakan mahasiswa dan pemuda.

Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta.

Tekanan pemerintah Orde Baru (Orba) terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu:
  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu,
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995,
  3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya,
  4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia.

Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini ber-arti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi  bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. 

Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping hal tersebut di atas sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. 

Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari Rp2.575; menjadi Rp5.000; per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada  akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. 

Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai Rp10.000 perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia. 

Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan.


Rujukan:

Sharma, P. 1998. Sasaran Pokok Reformasi Indonesia, Jakarta: Menara Ilmu.
Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Monday, May 8, 2017

Dibubarkannya HTI di Indonesia dan Perjalanan Sejarahnya



Pada hari ini tanggal 8 Mei 2017 Pemerintah secara resmi melalui Kementerian Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini secara historis menghentikan perjalanan HTI yang masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an.

Hitzbut Tahrir (HT) sendiri sebelum masuk ke Indonesia telah berkembang di negara-negara lain di dunia, seperti Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Perancis, dan Jerman. Hizbut Tahrir didirikan pertama kali di Yordania tahun 1960an, meskipun deklarasi pembentukannya tahun 1953 di Kota Yerussalem oleh Taqiuddin al-Nabhan seorang sarjana hukum dan hakim di Palestina.

Ketika merambah Indonesia, HTI banyak melakukan dakwah di kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Pada dekade 1990-an HTI mulai meluaskan jaringan dakwah dan kaderisasi mereka melalui masjid, perkantoran, perusahaan, hingga perumahan. HTI juga kerap membagian selembaran-selembaran berisi dakwah mereka secara rutin di masjid dan kampus-kampus.

Tujuan dari Hizbut Tahrir sendiri ialah memurnikan ajaran Islam dan membangkitkan kejayaan Islam di Dunia. Bentuk dari realisasi tujuannya ialah berusaha agar akidah Islam dapat menjadi dasar negara, dasar konstitusi, dan undang-undang. Cara yang kerap kali diserukan oleh Hizbut Tahrir dengan mengambil alih kendali negara dan bangsa di dunia.

Perkembangan Hizbut Tahrir sendiri diseluruh dunia mengalami penolakan. Hal ini sejalan dengan kegiatan mereka yang berusaha untuk mengganti ideologi negara yang menurut mereka tidak sesuai dengan hukum Islam dan menimbulkan kegaduhan di negara tersebut. Aktivitas-Aktivitas HTI dianggap membenturkan elemen sipil negara yang berbeda pandangan.

Sekiranya terdapat beberapa negara di dunia yang menolak perkembangan Hizbut Tahrir (HT) di dengan penduduk mayoritas Islam seperti: Arab Saudi, Malaysia, Banglades, Mesir, Turki, dan Pakistan. Negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dengan tegas menololak keberadaan Hizbut Tahrir dan dianggapnya sebagai kelompok yang menyimpang.

Hizbut Tahrir juga ditolak di Negara asalnya di Yordania, selain Yordania, negara di Timur Tengah juga melarang keberadaan Hizbut Tahrir termasuk Arab Saudi dan Libya. Hizbut Tahrir di Rusia disebut sebagai Organisasi Kriminal dan dilarang berkembang, di Cina Hizbut Tahrir dijuluki sebagai Organisasi Teroris.

Hizbut Tahrir merupakan Gerakan Islam yang berkembang untuk menegakkan Negara Khilafah, Hizbut Tahrir menyebut Nasionalisme sebagai faham jahiliah modern. Di Indonesia, Hizbut Tahrir menjadi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sudah cukup lama berkembang.

HTI sendiri mendapatkan perlawanan dan aksi penolakan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) karena dianggap memecah belah elemen kebangsaan Indonesia yang beragam dalam hal agama, etnis, budaya, dan pandangan bermasyarakat. Ideologi HTI dianggap bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang menaungi semua agama dan mengaplikasikan ajaran agama pada kehidupan bermasyarakat bukan dikonstitusikan. NU beranggapan bahwa pengaplikasiaan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan bermasyarakat lebih baik dibanding di konstitusikan dan karena Pancasila sesuai dengan syariat Islam.

HTI kerak kali melakukan kampanye-kampanye pembentukan Khilafah. Proyek besar-besaran HTI ini untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan dengan satu kepemimpinan terintegrasi bagi seluruh umat Islam di Dunia. HTI melakukan gerakan-gerakan yang cukup masif, proyek yang dibangun yakni tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila. bagi HTI negara yang benar adalah Khilafah Islamiyah.

Berikut negara-negara di Dunia dengan terang-terangan menolak keberadaan dan berkembangnya Hizbut Tahrir:
  1. Malaysia, Hizbut Tahrir (HT) dilarang berkembang. Pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor, Malaysia menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok yang menyimpang. Malaysia menegaskan bagi siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah, maka akan menghadapi hukum.
  2. Yordania, Yordani merupakan Negara asal berdirinya Hizbut Tahrir (HT), sampai sekarang masih menjadi organisasi HT dengan status terlarang
  3. Suriah melarang Hizbut Tahrir (HT)  antara 1998-1999.
  4. Turki, Hizbut Tahrir (HT) secara resmi dilarang, namun masih tetap beroperasi. Pada 2009 polisi di Turki menahan sekitar 200 orang karena diduga menjadi anggota Hizbut Tahrir (HT).
  5. Libya, pemerintahan di era Muammar Qaddafi menganggap Hizbut Tahrir (HT) sebagai organisasi yang menimbulkan kegelisahan.
  6. Arab Saudi, Hizbut Tahrir (HT) dilarang, kritik tajam Hizbut Tahrir (HT) kepada sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekarang.
  7. Bangladesh melarang Hizbut Tahrir (HT) karena dianggap mengancam kehidupan yang damai, di Negara tersebut Hizbut Tahrir (HT) dilarang semenjak tanggal 22 Oktober 2009
  8. Mesir melarang pada 1974, Hizbut Tahrir (HT) dilarang setelah dianggap terlibat aktif dalam upaya kudeta dari sekelompok anggota militer
  9. Kazakhstan, Negara ini melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2005
  10. Pakistan melarang Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 2003
  11. Rusia melarang  Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 1999. Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT) sebagai “Organisasi Kriminal”, dan pada 2003 Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT)  sebagai “Organisasi Teroris”
  12. Tajikistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2001
  13. Kirigistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2004, secara umum keberadaan Hizbut Tahrir (HT) dilarang di negara-negara Asia Tengah kecuali Indonesia.
  14. China melarangnya dan menjuluki Hizbut Tahrir (HT) sebagai “teroris”
  15. Denmark, larangan kepada Hizbut Tahrir (HT). memandang Hizbut Tahrir (HT) melakukan kegiatannya menolak lembaga demokratis, Hizbut Tahrir (HT) membuatnya beberapa kali bermasalah dengan hukum.
  16. Perancis, melarang Hizbut Tahrir (HT) karena sebagai Organisasi Ilegal.
  17. Spanyol, pada 2008 Hizbut Tahrir (HT) dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang selalu mengawasinya dengan ketat.
  18. Jerman melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2006 melalui Mahkamah Agung, Jerman menganggap Hizbut Tahrir (HT) dianggap anti-semit
  19. Pada 2007, perdana menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi
  20. Tunisiam pemerintah Tuniasia secara resmi meminta pengadilan militer untuk melarang Hizbut Tahrir (HT),  HT dianggap merusak ketertiban umum.


Monday, May 1, 2017

Perbudakan di India

Foto: Reuters India

India Modern saat ini terkenal dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Negara ini dianggap sebagai salah satu negara yang tingkat perekonomian, kekuatan militer, dan pendidikannya terbaik di Asia. Namun dibalik India yang (mungkin) modern, sekitar 270 juta penduduk India masih berada dibawah garis kemiskinan, 18 juta penduduknya hidup sebagai pekerja paksa, dan angka pemerkosaan terhadap wanita India cenderung tinggi. Dan India merupakan negara yang memiliki ketimpangan ekonomi yang rentannya cukup jauh antara si kaya dan si miskin.

Perbudakan di India masih menjadi polemik negara di Asia Barat ini. Istilah budak di India berasal dari kata sansekerta, dāsa dan dāsyu dalam bahasa Veda dan literatur India kuno lainnya juga telah diterjemahkan sebagai "budak", namun ilmuwan lain menerjemahkannya sebagai "pelayan."

Menurut Karen Carr, Sejarawan Universitas Negeri Portland, mungkin selalu ada budak di India, tapi sampai sekitar tahun 1000 AD hanya ada beberapa budak, dan kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Ketika penakluk Islam sampai di India, mereka memaksa lebih banyak orang menjadi budak. Penakluk Islam menjual ribuan budak ini dari India untuk bekerja di Persia (Iran modern) atau Afghanistan. Banyak dari orang-orang ini bekerja di pertambangan.

Tapi orang juga datang ke India untuk bekerja sebagai budak, terutama orang kulit hitam dari Afrika Timur. Mulai sekitar tahun 500 M, karena lebih banyak pedagang bolak-balik antara Afrika dan India, lebih banyak dari mereka membeli orang-orang di Afrika dan membawa mereka kembali ke India sebagai budak. Orang-orang Afrika kebanyakan bekerja sebagai pengawal dan tentara; Karena mereka berasal dari luar India, penguasa lebih mempercayai mereka. Banyak dari orang-orang Afrika ini akhirnya bebas dan menjadi pedagang atau pegawai pemerintah.

Bentuk lain dari perbudakan adalah jeratan hutang, di mana orang menjadi budak dengan imbalan pinjaman uang. Anda bisa bebas lagi jika Anda melunasi pinjaman, tapi kebanyakan orang tidak pernah berhasil melunasinya, karena tingkat bunga yang sangat tinggi dan karena bos mereka tidak terlalu banyak membayarnya. Orang-orang ini bekerja di ladang, atau membuat sepatu atau menenun Sari atau karpet. 

Perbudakan karena terjerat hutang masih sangat umum di India sampai saat ini, kebanyakan dari mereka yang menjadi budak saat ini adalah anak-anak berusia antara 4-12 tahun.

Artikel ini merupakan terjemahan dari laman quatr.us. "Karen Carr. Slavery in India - History of India"