Showing posts with label Kontemporer. Show all posts
Showing posts with label Kontemporer. Show all posts

Tindakan Intoleran dan Radikalisasi Agama di Yogyakarta

Deklarasi Anti Radikalisme di Yogyakarta (Sabtu/22 Juli/2017). Foto: ristekdikti.go.id

Dikirim oleh Anggalih Bayu Muh Kami, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UGM (0852339796078)

Harian SejarahThe Wahid Institute (kini Wahid Foundation) menobatkan Yogyakarta sebagai kota paling tak toleran nomor dua di Indonesia pada 2014. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang tahun itu, 21 peristiwa terjadi di Yogya. Setahun kemudian, 2015, peringkat Yogya sebagai kota intoleran turun ke nomor empat. Dari 190 pelanggaran yang dicatat Wahid Foundation, 10 terjadi di kota pelajar ini.  

Laporan ini sudah barang tentu sangat memprihatinkan. Tren peningkatan tindakan intoleransi justru terus terjadi. Sepanjang tahun 2015 hingga memasuki pertengahan tahun 2016, pelanggaran-pelanggaran bukan hanya pada Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), melainkan pada kebebasan secara umum, berlangsung massif di Yogyakarta. 

Kendati demikian, ada pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi di Yogyakarta? Siapakah sebenarnya yang tidak toleran? Pemerintahnya, aparat Kepolisiannya, ormasnya, atau masyarakatnya? Bisakah tindakan yang dilakukan suatu kelompok ormas, lalu seluruh elemen masyarakat Yogya dikatakan tidak toleran? Mungkin jawabnya ya, karena masyarakat sipil di Yogyakarta dianggap diam dan dengan itu berarti membiarkan, dan mungkin membenarkan, tindakan tersebut. Bisakah asumsi demikian diterima? 

Jika tidak bisa, lalu mengapa mereka diam? Aparatus dan unsur pemaksa seperti apa yang bekerja, yang membuat masyarakat sipil diam tidak berkutik, atau secara tidak langsung, akhirnya terkesan mendukung tindakan intoleransi tersebut. Akhirnya apa yang dimaksud (in)toleransi oleh para aktor ini? 

Ancaman eksistensi toleransi di Yogyakarta muncul karena banyaknya perubahan sosial yang terjadi.  Menurut sejumlah penelitian terdahulu, Yogyakarta belakangan ini mengalami pergeseran watak masyarakatnya. Nilai-nilai toleran dan inklusif, sebagaimana tercermin dalam slogan Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, dan kota toleransi, akhir-akhir ini mulai tergerus seiring terjadinya aksi-aksi intoleran dan juga aksi kekerasan di kota ini. 

Gerakan Islamisasi di Yogyakarta juga semakin tak terbendung seiring dengan infiltrasi gerakan Islam radikal ke masjid-masjid dan juga institusi-institusi pendidikan, seperti kampus dan juga sekolah. 

Gema militansi dan radikalisme agama di Yogyakarta terjadi seiring dengan derasnya arus Islamisasi di kota gudeg ini. Jargon “Menerapkan Islam secara ,” “Syariah sebagai solusi permasalahan moral dan sosial”, “Konspirasi Barat untuk menyerang Islam” disuarakan di berbagai masjid, sekolah dan kampus di Yogyakarta. 

Situasi ini selanjutnya membuka ruang bagi masuknya ideologi radikal yang menghendaki perubahan tatanan yang ada. Tatanan yang hendak diubah tidak melulu tatanan politik seperti pendirian khilafah, tapi juga tatanan tradisi lokal yang telah mengakar kuat selama berabadabad di Yogyakarta. Radikalisme agama ini tentu saja harus diwaspadai karena bisa memicu ekslusivisme dan keterasingan (alienasi) dari masyarakat sekitar. 

Banyak pakar gerakan sosial yang mencatat tentang pentingnya hubungan antara identitas kolektif, mobilisasi dan aktivisme dalam konteks radikalisasi agama. Hal-hal tersebut memproduksi solidaritas dan investasi moral yang di-share oleh para pelaku gerakan tentang berbagai isu. Perasaan akan identitas kolektif ini menempa hubungan antara mereka yang bersimpati (pengikut) dengan gerakan, dan disaat yang sama membuat mereka secara internal dan eksternal berbeda dengan yang lain, sebagai contoh berjenggot, berjubah besar, bercadar, belajar Islam, membaca majalah Islam dan sebagainya. 

Dalam bahasa rational choice theory, gerakan ini menyelesaikan masalah dengan mengembangkan program/kegiatan yang menawarkan insentif kolektif terhadap solidaritas grup dan komitmen terhadap tujuan moral. Ini akibat kuatnya jaringan interpersonal yang eksklusif dalam kelompok. Jaringan tersebut dapat dibangun melalui masjid tertentu, sekolah, pekerjaan dan visi idiologis yang memperkuat kesamaan identitas, menciptakan rasa kelompok (group feeling), solidaritas dan perbedaan sehingga membuat mobilisasi lebih mudah. 

Jaringan non formal (social network) ini sangat berguna bagi berbagai aktivitas kelompok radikal seperti memobilisasi supporter, mencari dana, mempromosikan simbol, menyebarkan propaganda dan mengorganisasi protes massa. 

Sejalan dengan menjamurnya ormas-ormas Islam pasca reformasi, pendidikan (tarbiyah) dianggap pintu efektif bagi penyebaran dakwah Islam. Kini, lahir ribuan pendidikan Islam terpadu (jenjang PAUD, TK hingga SLTA) yang didirikan oleh ormas-ormas Islam tertentu dari berbagai jenjang pendidikan. 

Ormas-ormas Islam itu memiliki ciri keagamaan tertentu yang ‘berbeda’ dengan yang lain. Ciri-ciri keagamaan yang mereka anut adalah: 
  1. Khas Islam Timur Tengah; 
  2. Leterlek dan harfiah dalam memahami Islam;
  3. Mengenalkan istilah-istilah baru yang bernuansa Arab seperti, ḥalaqah, dawrah, mabit dan seterusnya. 

Siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA/SMK) digarap serius oleh ormas-ormas Islam yang bercirikan seperti di atas.  Momen dawrah, ḥalaqah dan mabit di satu sisi sangat positif dan membantu kerja guru agama untuk menanam akidah dan syariat Islam. Namun di sisi lain, model Islam yang diajarkan cenderung mendorong peserta didik untuk tidak toleran terhadap pihak lain. 


Ada tiga kasus intoleransi yang menjadi sorotan di Yogyakarta yaitu 
  1. Penutupan Pesantren Waria, 
  2. Pembubaran Pesantren Rausyan Fikr, dan 
  3. Penolakan Acara Paskah. Ketiganya dilakukan oleh kelompok yang sama, yaitu Front Jihad Islam (FJI) dan Forum Umat Islam (FUI). 

Pendirian FJI dideklarasikan oleh Abu Bakar Ba’asyir yang merupakan pendiri dan mantan ketua MMI. 

Di kasus pertama, alasan kelompok ini menutup pesantren waria adalah karena (1) Penegakkan hukum Allah, bahwa kodrat manusia hanya laki‐laki dan perempuan, (2) Tidak ada izin, (3) Meresahkan masyarakat. Pada konteks ini secara kultur radikalisme agama mengkonstruksi wacana negatif LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) melalui spanduk‐spanduk, media, broadcast  message yang kemudian direpresentasikan dan diperkuat oleh afirmasi dari para pejabat negara serta Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa. 

Pada kasus kedua, Rausyan Fikr Institute dibubarkan karena dianggap Syiah dan oleh karena itu dianggap sesat. Kelompok ini menyebarkan wacananya melalui pendekatan kepada warga dan takmir masjid, serta spanduk‐spanduk “Bahaya Syiah”. Wacana itu menjadi semakin kuat ketika muncul stigmatisasi terhadap lingkungan di sekitar Rausyan Fikr Institute yang dilabeli sebagai “Kampung Syiah” sehingga warga sekitar yang awalnya toleran menjadi bersikap intoleran. 

Kelompok tersebut juga melakukan upaya struktural melalui pendekatannya kepada polisi dan tentara serta tuntutannya kepada MUI Yogyakarta untuk mengeluarkan fatwa sesat. Berbeda dengan kasus pertama dan kedua, intoleransi pada kasus ketiga bersifat lintas‐agama dan menggunakan kekerasan fisik. Pada 2014 FJI mengeroyok salah satu anggota Forum Lintas Iman yang mendukung diadakannya penyelenggaraan paskah yang melibatkan 13000 jemaat yang akan digelar di Gunung Kidul. FJI dan FUI menuduh acara tersebut sebagai upaya Kristenisasi. 

Jika membaca secara teliti peristiwa-peristiwa besar kekerasan yang disebabkan oleh agama, ditemukan paling tidak ada tiga peran yang menyebabkan kerentanan agama terhadap kekerasan. 

Pertama, adanya penafsiran agama dalam hubungannya dengan relasi sosial. Tafsiran ini selanjutnya menjadi dasar ideologis dari pemeluk agama dalam ruang sosial. Yakni, tatanan sosial ditafsirkan sedemikian sehingga berdasarkan kerangka religius tertentu. Tatanan masyarakat direpresentasikan sebagai kehendak Tuhan berdasakan hasil tafsirannya sendiri terhadap teks suci. 

Kedua, terbentuknya identitas kolektif keagamaan yang terintegrasi dengan identitas etnik. Ini dapat dilihat misalnya sada pengidentifikasian masyarakat Aceh sebagai masyarakat Muslim dan Batak adalah Kristen, Bugis Islam dan Toraja Kristen, Nusa Tenggara Barat Muslim dan Nusa Tenggara Timur Kristen, dan lain-lain.  Pengidentifikasian ini membawa pada sikap yang fanatik, karena pada saat yang sama memiliki dua alasan sekaligus. Rawannya, masyarakat yang mengidentifikasi diri dalam salah satu kelompok ini sulit menerima keberdaan orang lain. 

Ketiga, semakin kuatnya legitimasi moral dalam tatanan sosial. Berbeda dengan yang pertama, yang melihat tatanan sosial dalam kerangka tafsir teologis, pada bagian ini agama dilegitimasi dan direpresentasikan dalam suatu nilai yang sudah penuh. Mereka merasa tidak memerlukan lagi perangkat nilai lain yang datang dari luar, seperti nilai egaliter, kemanusiaan, keadilan, dan lain lain. 

Nilai-nilai seperti ini dipandangnya sebagai sesuatu yang baru, sehingga ditolak dan dipandang sebagai produk Barat yang kafir. Islam dipahami, bahkan, sebagai agama yang tidak memiliki keterkaitan dengan tradisi lain. 

Radikalisme agama dapat pula bersumber dari pembacaan yang salah terhadap sejarah agama yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap doktrin agama pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan ortodoksi yang selalu eksis dihampir semua agama. Tema pokok dari sel ortodoksi ini adalah pemurnian agama— membersihkan agama dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai ‘sesuatu yang menyimpang’. 

Namun upaya pemurnian tersebut justru acapkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Dengan pemahaman dan praksis keagamaan seperti itu, kelompok dan sel radikal ini ‘menyempal’ (splinter) dari mainstream agama yang memegang ‘otoritas’ teologis. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai langkah. Upaya untuk menjaga keberagamam ditunjukan secara variatif, baik melalui kekuatan masyarakat sipil, nilai, program dan kebijakan. Meski dari beberapa hal tersebut ada yang terlaksana dan tidak. 

Perlu ada semangat dari masyarakat sipil semua golongan dan semua aspek untuk menyerukan perlawanan terhadap pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang telah terjadi secara masif baik secara terangterangan maupun lewat media lain yang lebih halus. Kekuatan masyarakat sipil untuk bersama melawan pelanggaran tersebut setidaknya memberi bukti bahwa masih banyak yang peduli untuk menciptakan negara Indonesia yang nyaman dan tenteram. Peran pemerintah sangat penting untuk menekan semakin maraknya pelanggaran KBB yang terjadi. 

Dengan masyarakat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu mengayomi semua umat beragama tanpa adanya diskriminasi dan keberpihakan pada satu pihak serta tidak adanya pembiaran dari pemerintah, hal itu akan semakin menekan tinggi pelanggaran KBB. Adanya ketegasan aparat penegak hukum dengan cara menuntaskan kasus pelanggaran terhadap KBB dan menindak dengan adil para pelakunya, akan membuat masyarakat merasa aman dan terlindungi tanpa perlu khawatir akan terjadinya lagi pembiaran pelanggaran KBB. 

Dalam ranah edukasi, pendidikan multikultural menjadi kunci penting mencegah radikalisasi. Dalam praktik pembelajaran multkultural sendiri setidaknya menjadikan murid bukan sekedar objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek pendidikan. 

Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar disesuaikan dengan arah partumbuhan dan perkembangan anak. perbedaan bukan menjadi suatu halangan bagi para civitas akademika untuk saling berinteraksi dengan mengangkat nilai-nilai universal dalam agama, seperti halnya welas asih terhadap sesama, tenggang rasa, dan saling menghargai satu sama lain. 

Perdebatan masalah teologi justru akan mengarah pada sikap disintegrasi dan profanestik sempit sehingga berujung pada friksi–friksi yang nanti akan mengarah munculnya konflik. Konflik sesama siswa terlebih bagi mereka yang melakukan penonjolan identitas, baik dari segi kekayaan, fisik, maupun prestasi justru dilarang oleh pihak sekolah. Hal itu dilakukan karena semua itu justru akan merusak tatanan egaliter yang dibangun sekolah. 

Daftar Pustaka

Damanik, Caroline, 2 Mei 2017 ”Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada. Kompas
Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos. Ed. Dari Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
Kusumadewi, Anggi, 2 Mei 2017 ” Yogyakarta, Kota yang Makin Tak Toleran,”CNN Indonesia
Nurudin,” Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa,” Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 12, No.2, September – Desember 2013.
Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,” Jurnal Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.
Rumbaru, Musa dan Hasse J.,” Radikalisme Agama Legitimasi Tafsir Kekerasan di Ruang Publik,” Jurnal Al-Ulum, Volume 16 Number 2 December 2016.
Takwin, Bagus, dkk., Studi Tentang Toleransi Dan Radikalisme Di Indonesia Juni 2016 Pembelajaran Dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro Dan Kupang. Jakarta : International NGO Forum On Indonesia Development, 2016.


Marsinah dan Api Perjuangan Buruh Indonesia

Aksi memperingati 22 tahun tanpa keadilan "Malam Marah Marsinah" di Jakarta. Foto: Liputan6

Harian Sejarah - Topik mengenai buruh di Indonesia tiap tahun begitu mengahangat. Hal yang paling umum adalah upaya buruh untuk meminta kenaikan upah setiap tahun. Hal itu dilakukan dengan melakukan demonstrasi terhadap pemerintah, yang menjadi ritual tahunan seperti pada Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei.

Di Indonesia, isu perburuhan tampaknya baru meluas terkabarkan setelah mencuat sosok bernama Marsinah. Fakta Sejarah mengenai perjuangannya mengangkat harkat buruh di pabrik tempatnya kerja, yang berakhir dengan kematian.

Berita mengenai Marsinah dituturkan Harian Kompas mulai pada edisi 27 Mei 1993, dengan YLBHI sebagai narasumber utama. Marsinah menjadi simbol perlawanan, simbol dari para buruh yang menuntut keadilan kepada para perusahaan yang tidak mau menuruti ketetapan upah minimum.

Mengenai masalah buruh, pergolakan yang terjadi mengangkat isu mengenai pekerja kantoran yang dianggap naif dan tak mengenal identitas mereka. Mereka dianggap sebagai golongan yang nyinyir kepada para pekerja pabrik yang mereka anggap pekerja rendahan, tetapi turut menikmati hasil tuntutan kaum buruh terhadap upah minimum.

Padahal tak ada perbedaan status antara pekerja kantoran dengan buruh pabrik, karena upaha mereka sama-sama diatur oleh upah minimum yang terus diperjuangkan kesesuaiannya oleh kaum buruh.

Pada masa Reformasi, kaum buruh turut serta bagi rampungnya ketentuan jaminan sosial bagi para tenaga kerja yang terkodinir oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2010, sekitar 150.000 buruh buruh turun ke jalan menuntut dirampungkannya jaminan sosial tersebut.

BPJS merupakan amanat lanjutan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diteken Pemerintah pada 2004. Di belakang semua proses itu, ada aksi-aksi buruh yang terus menjaga gelombang perbaikan kesejahteraan.

Satu lagi hasil yang juga datang dari aksi para buruh, 1 Mei menambah satu lagi jadwal libur nasional. Ditetapkan pada Juli 2013 lewat Peraturan Presiden, hari libur ini sayangnya sempat terasa sebagai upaya Pemerintah meredam kenyinyiran kelas menengah saja.

Mereka golongan nyinyir seperti pekerja kantoran yang merasa terganggu karena kemacetan yang disebabkan oleh demonstrasi kaum buruh harusnya patut sadar. Bahwa cuti kerja, kenaikan penghasilan mereka setiap tahunnya semua adalah berkat aspirasi yang naik kepermukaan yang disuarakan oleh kaum buruh!

Seperti untaian lirik dalam lagu Internasionale, bahwa kaum yang lapar dan hina, akan mendapatkan kemuliaan yang besar, tentunya dengan kerja keras dan berani kencangkan suara!

Dikutip dari Kompas.com, merujuk ke ujaran Jawa, “jer basuki mawa bea”, setiap usaha butuh pengorbanan. Nah, kalau sekiranya lagi ada di posisi terlalu nyaman untuk beranjak memperjuangkan nasib sendiri boro-boro punya orang banyak, tak perlu juga nyinyir tanpa arah, bukan? Terlebih lagi bila ternyata ikut menikmati upaya orang lain....

Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi


Aksi Dono Warkop saat Reformasi 98. Foto: Pinterest

Harian Sejarah - Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh pada tahun 1998 di Indonesia yang menyasar segala segmen kehidupan nasional. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam gerakan reformasi.

Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.

Perkembangan Politik Pasca Pemilu 1997

Mahasiwa menjadi golongan yang cukup keras dalam Gerakan Reformasi 98. Foto: Pinterest
Mahasiwa menjadi golongan yang cukup keras dalam Gerakan Reformasi 98. Foto: Pinterest

Perhatian mengenai korupsi dan nepotisme, memusat di sekitar pemerintahan Soeharto, yang berlangsung sejak 1990 berakhir setelah krisis ekonomi tahun 1997. Pada bulan Mei 1998 demonstrasi mahasiswa meningkat di kota-kota besar, dan harga-harga yang terus meningkat menyebabkan frustrasi dan kemarahan massa yang diaspirasikan oleh pergerakan mahasiswa dan pemuda.

Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta.

Tekanan pemerintah Orde Baru (Orba) terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu:
  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu,
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995,
  3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya,
  4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia.

Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini ber-arti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi  bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. 

Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping hal tersebut di atas sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara. 

Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari Rp2.575; menjadi Rp5.000; per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada  akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. 

Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai Rp10.000 perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia. 

Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan.


Rujukan:

Sharma, P. 1998. Sasaran Pokok Reformasi Indonesia, Jakarta: Menara Ilmu.
Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dibubarkannya HTI di Indonesia dan Perjalanan Sejarahnya



Pada hari ini tanggal 8 Mei 2017 Pemerintah secara resmi melalui Kementerian Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini secara historis menghentikan perjalanan HTI yang masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an.

Hitzbut Tahrir (HT) sendiri sebelum masuk ke Indonesia telah berkembang di negara-negara lain di dunia, seperti Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Perancis, dan Jerman. Hizbut Tahrir didirikan pertama kali di Yordania tahun 1960an, meskipun deklarasi pembentukannya tahun 1953 di Kota Yerussalem oleh Taqiuddin al-Nabhan seorang sarjana hukum dan hakim di Palestina.

Ketika merambah Indonesia, HTI banyak melakukan dakwah di kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Pada dekade 1990-an HTI mulai meluaskan jaringan dakwah dan kaderisasi mereka melalui masjid, perkantoran, perusahaan, hingga perumahan. HTI juga kerap membagian selembaran-selembaran berisi dakwah mereka secara rutin di masjid dan kampus-kampus.

Tujuan dari Hizbut Tahrir sendiri ialah memurnikan ajaran Islam dan membangkitkan kejayaan Islam di Dunia. Bentuk dari realisasi tujuannya ialah berusaha agar akidah Islam dapat menjadi dasar negara, dasar konstitusi, dan undang-undang. Cara yang kerap kali diserukan oleh Hizbut Tahrir dengan mengambil alih kendali negara dan bangsa di dunia.

Perkembangan Hizbut Tahrir sendiri diseluruh dunia mengalami penolakan. Hal ini sejalan dengan kegiatan mereka yang berusaha untuk mengganti ideologi negara yang menurut mereka tidak sesuai dengan hukum Islam dan menimbulkan kegaduhan di negara tersebut. Aktivitas-Aktivitas HTI dianggap membenturkan elemen sipil negara yang berbeda pandangan.

Sekiranya terdapat beberapa negara di dunia yang menolak perkembangan Hizbut Tahrir (HT) di dengan penduduk mayoritas Islam seperti: Arab Saudi, Malaysia, Banglades, Mesir, Turki, dan Pakistan. Negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dengan tegas menololak keberadaan Hizbut Tahrir dan dianggapnya sebagai kelompok yang menyimpang.

Hizbut Tahrir juga ditolak di Negara asalnya di Yordania, selain Yordania, negara di Timur Tengah juga melarang keberadaan Hizbut Tahrir termasuk Arab Saudi dan Libya. Hizbut Tahrir di Rusia disebut sebagai Organisasi Kriminal dan dilarang berkembang, di Cina Hizbut Tahrir dijuluki sebagai Organisasi Teroris.

Hizbut Tahrir merupakan Gerakan Islam yang berkembang untuk menegakkan Negara Khilafah, Hizbut Tahrir menyebut Nasionalisme sebagai faham jahiliah modern. Di Indonesia, Hizbut Tahrir menjadi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sudah cukup lama berkembang.

HTI sendiri mendapatkan perlawanan dan aksi penolakan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) karena dianggap memecah belah elemen kebangsaan Indonesia yang beragam dalam hal agama, etnis, budaya, dan pandangan bermasyarakat. Ideologi HTI dianggap bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang menaungi semua agama dan mengaplikasikan ajaran agama pada kehidupan bermasyarakat bukan dikonstitusikan. NU beranggapan bahwa pengaplikasiaan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan bermasyarakat lebih baik dibanding di konstitusikan dan karena Pancasila sesuai dengan syariat Islam.

HTI kerak kali melakukan kampanye-kampanye pembentukan Khilafah. Proyek besar-besaran HTI ini untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan dengan satu kepemimpinan terintegrasi bagi seluruh umat Islam di Dunia. HTI melakukan gerakan-gerakan yang cukup masif, proyek yang dibangun yakni tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila. bagi HTI negara yang benar adalah Khilafah Islamiyah.

Berikut negara-negara di Dunia dengan terang-terangan menolak keberadaan dan berkembangnya Hizbut Tahrir:
  1. Malaysia, Hizbut Tahrir (HT) dilarang berkembang. Pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor, Malaysia menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok yang menyimpang. Malaysia menegaskan bagi siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah, maka akan menghadapi hukum.
  2. Yordania, Yordani merupakan Negara asal berdirinya Hizbut Tahrir (HT), sampai sekarang masih menjadi organisasi HT dengan status terlarang
  3. Suriah melarang Hizbut Tahrir (HT)  antara 1998-1999.
  4. Turki, Hizbut Tahrir (HT) secara resmi dilarang, namun masih tetap beroperasi. Pada 2009 polisi di Turki menahan sekitar 200 orang karena diduga menjadi anggota Hizbut Tahrir (HT).
  5. Libya, pemerintahan di era Muammar Qaddafi menganggap Hizbut Tahrir (HT) sebagai organisasi yang menimbulkan kegelisahan.
  6. Arab Saudi, Hizbut Tahrir (HT) dilarang, kritik tajam Hizbut Tahrir (HT) kepada sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekarang.
  7. Bangladesh melarang Hizbut Tahrir (HT) karena dianggap mengancam kehidupan yang damai, di Negara tersebut Hizbut Tahrir (HT) dilarang semenjak tanggal 22 Oktober 2009
  8. Mesir melarang pada 1974, Hizbut Tahrir (HT) dilarang setelah dianggap terlibat aktif dalam upaya kudeta dari sekelompok anggota militer
  9. Kazakhstan, Negara ini melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2005
  10. Pakistan melarang Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 2003
  11. Rusia melarang  Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 1999. Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT) sebagai “Organisasi Kriminal”, dan pada 2003 Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT)  sebagai “Organisasi Teroris”
  12. Tajikistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2001
  13. Kirigistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2004, secara umum keberadaan Hizbut Tahrir (HT) dilarang di negara-negara Asia Tengah kecuali Indonesia.
  14. China melarangnya dan menjuluki Hizbut Tahrir (HT) sebagai “teroris”
  15. Denmark, larangan kepada Hizbut Tahrir (HT). memandang Hizbut Tahrir (HT) melakukan kegiatannya menolak lembaga demokratis, Hizbut Tahrir (HT) membuatnya beberapa kali bermasalah dengan hukum.
  16. Perancis, melarang Hizbut Tahrir (HT) karena sebagai Organisasi Ilegal.
  17. Spanyol, pada 2008 Hizbut Tahrir (HT) dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang selalu mengawasinya dengan ketat.
  18. Jerman melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2006 melalui Mahkamah Agung, Jerman menganggap Hizbut Tahrir (HT) dianggap anti-semit
  19. Pada 2007, perdana menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi
  20. Tunisiam pemerintah Tuniasia secara resmi meminta pengadilan militer untuk melarang Hizbut Tahrir (HT),  HT dianggap merusak ketertiban umum.


Perbudakan di India

Foto: Reuters India

India Modern saat ini terkenal dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Negara ini dianggap sebagai salah satu negara yang tingkat perekonomian, kekuatan militer, dan pendidikannya terbaik di Asia. Namun dibalik India yang (mungkin) modern, sekitar 270 juta penduduk India masih berada dibawah garis kemiskinan, 18 juta penduduknya hidup sebagai pekerja paksa, dan angka pemerkosaan terhadap wanita India cenderung tinggi. Dan India merupakan negara yang memiliki ketimpangan ekonomi yang rentannya cukup jauh antara si kaya dan si miskin.

Perbudakan di India masih menjadi polemik negara di Asia Barat ini. Istilah budak di India berasal dari kata sansekerta, dāsa dan dāsyu dalam bahasa Veda dan literatur India kuno lainnya juga telah diterjemahkan sebagai "budak", namun ilmuwan lain menerjemahkannya sebagai "pelayan."

Menurut Karen Carr, Sejarawan Universitas Negeri Portland, mungkin selalu ada budak di India, tapi sampai sekitar tahun 1000 AD hanya ada beberapa budak, dan kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Ketika penakluk Islam sampai di India, mereka memaksa lebih banyak orang menjadi budak. Penakluk Islam menjual ribuan budak ini dari India untuk bekerja di Persia (Iran modern) atau Afghanistan. Banyak dari orang-orang ini bekerja di pertambangan.

Tapi orang juga datang ke India untuk bekerja sebagai budak, terutama orang kulit hitam dari Afrika Timur. Mulai sekitar tahun 500 M, karena lebih banyak pedagang bolak-balik antara Afrika dan India, lebih banyak dari mereka membeli orang-orang di Afrika dan membawa mereka kembali ke India sebagai budak. Orang-orang Afrika kebanyakan bekerja sebagai pengawal dan tentara; Karena mereka berasal dari luar India, penguasa lebih mempercayai mereka. Banyak dari orang-orang Afrika ini akhirnya bebas dan menjadi pedagang atau pegawai pemerintah.

Bentuk lain dari perbudakan adalah jeratan hutang, di mana orang menjadi budak dengan imbalan pinjaman uang. Anda bisa bebas lagi jika Anda melunasi pinjaman, tapi kebanyakan orang tidak pernah berhasil melunasinya, karena tingkat bunga yang sangat tinggi dan karena bos mereka tidak terlalu banyak membayarnya. Orang-orang ini bekerja di ladang, atau membuat sepatu atau menenun Sari atau karpet. 

Perbudakan karena terjerat hutang masih sangat umum di India sampai saat ini, kebanyakan dari mereka yang menjadi budak saat ini adalah anak-anak berusia antara 4-12 tahun.

Artikel ini merupakan terjemahan dari laman quatr.us. "Karen Carr. Slavery in India - History of India"

Sejarah Pelaksanaan UMPTN di Indonesia


Pada tahun 1976 universitas atau institut terkemuka di tanah air yang tergabung dalam paguyuban yang disebut Sekretariat Kerjasama antar Lima Universitas (SKALU), yaitu Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan Universitas Airlangga di Surabaya memutuskan untuk menyelenggarakan ujian masuk bersama. Ujian masuk tersebut dikenal dengan nama Ujian Masuk SKALU. Sistem pendaftaran dan pelaksanaan ujian benar-benar baru dan berbeda dengan sistem sebelumnya.

Ujian dengan soal yang persis sama diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di lima kota dimana kelima universitas atau institute anggota SKALU berada., yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Dokumen pendaftaran dan lembar jawaban dikumpulkan, kemudian diolah di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sebanyak 75 % peserta ujian dengan nilai terbaik dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan kartu yang dapat dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di, universitas atau institut anggota SKALU. Sedang 25 % sisanya dinyatakan gagal dan tidak diizinkan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa.

Sistem baru ternyata hanya berhasil mengurangi beberapa masalah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan ujian masuk. Antara lain dapat mengurangi mobilitas peserta ujian yang harus mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mengikuti ujian. Soal Ujian bisa dibuat baku dan pengadaannya bisa lebih efisien, karena masing-masing universitas atau institut tidak perlu membuat soal sendiri. Beban biaya secara nasional, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat dapat dikurangi.

Walaupun sistem baru tersebut berhasil mengurangi beberapa masalah, tetapi sistem baru juga menimbulkan masalah baru. Banyak calon mahasiswa yang salah mengerti dan menganggap kartu yang diterimanya sebagai tanda bahwa dia telah diterima menjadi mahasiswa. Setelah mengetahui bahwa dia telah diterima belum merupakan jaminan yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa, mereka menjadi resah. Persoalan lama tentang tempat kosong juga belum teratasi. Hampir semua peserta ujian yang dinyatakan lulus masih tetap mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mendaftarkan di universitas pilihannya. Beberapa diantaranya ada yang mendaftar lebih dari satu program studi atau universitas, bahkan ada yang mendaftar di kelima universitas anggota SKALU.

Masalah tempat kosong menjadi semakin parah. Karena setiap universitas atau institut berusaha menerima calon mahasiswa yang terbaik menurut acuan yang sama., yaitu hasil ujian yang persis sama, maka banyak calon mahasiswa dengan nilai ujian tinggi diterima di beberapa program studi, sementara mahasiswa dengan nilai ujian yang kurang baik, tidak diterima dimanapun. Karena calon mahasiswa yang diterima dibeberapa tempat harus memilih salah satu, maka banyak tempat terutama pada program studi yang kurang popular tetap kosong. Bahkan ada program studi yang tempat kosongnya mencapai 50 %.

Pada tahun 1977 beberapa perbaikan dilakukan. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, peserta ujian langsung menentukan dua program studi pilihannya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Setelah diperoleh hasil ujian, peserta diurutkan menurut nilai ujiannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Panitia mengalokasikan peserta ujian pada program studi pilihannya dengan ketentuan bahwa peserta dengan nilai yang lebih baik mendapat prioritas untuk dialoksasikan lebih dahulu. Peserta ujian hanya bisa diterima di program studi pilihannya. Tidak mungkin peserta ujian diterima di program studi atau universitas yang bukan pilihannya. Jika masih ada tempat kosong pada program studi pilihan pertama, dia akan diterima pada program studi pilihan pertama. Jika tempat pada program studi pilihan pertama sudah penuh, dan masih ada tempat pada program studi pilihan kedua, dia akan diterima pada program studi pilihan kedua. Jika tempat pada program studi pilihan pertama dan kedua sudah penuh, maka peserta tersebut tidak diterima, walaupun nilainya masih cukup tinggi.

Pemeriksaan hasil ujian dan proses pengalokasian dilakukan sepenuhnya dengan komputerisasi Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dengan SKALU sistem baru, mobilitas peserta ujian masuk perguruan tinggi dapat ditekan. Calon mahasiswa hanya perlu datang ke salah satu tempat (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya) untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti ujian masuk. Mereka tidak perlu datang ke kampus dimana program studi pilihannya berada. Pengumuman hasil ujian juga dapat dilihat di tempat calon mahasiswa mengikuti ujian masuk. Karena setiap peserta ujian hanya bisa diterima di satu program studi, maka bangku kosong yang ditinggalkan oleh calon mahasiswa yang diterima di beberapa program studi juga hilang dengan sendirinya.

Karena keberhasilan SKALU dalam menyederhanakan sistem penerimaan mahasiswa baru, dan untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada lulusan SMTA di daerah lain, maka pada tahun 1979 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menawarkan kepada 6 universitas lain untuk bergabung dengan SKALU dalam penerimaan mahasiswa baru. Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Brawijaya di Malang, Institut 10 November di Surabaya dan Universitas Sumatera Utara di Medan memutuskan untuk bergabung dengan SKALU. Sementara Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang belum bersedia untuk bergabung. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang kemudian dikenal sebagai Proyek Perintis I (PPI).

Di bawah pimpinan Institut Pertanian Bogor empat universitas terkemuka (IPB, UI, ITB dan UGM) juga melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang sejak tahun 1972 telah dikembangkan oleh IPB, yang dikenal sebagai Proyek Perintis II (PP2). PP2 menjaring calon mahasiswa baru melalui pemanduan bakat dan informasi yang diberikan oleh sekolah. Sekolah yang diikutsertakan dalam seleksi tersebut adalah sekolah-sekolah yang mempunyai sejarah yang baik, diantaranya adalah sekolah yang lulusannya mempunyai prestasi yang cukup baik di universitas atau institut anggota PP2. Masing-masing SMTA biasanya diberi jatah tertentu untuk mencalonkan siswanya sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Sistem PP2 hanya dimanfaatkan untuk menjaring calon mahasiswa pada program studi yang kurang populer, seperti pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sementara itu 23 universitas lainnya mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lain. Mereka menyelenggarakan ujian yang mirip dengan PP1. Soal ujiannya menggunakan acuan yang sudah dibakukan, tetapi memberi kesempatan kepada universitas anggotanya untuk menambahkan muatan lokal, yaitu soal-soal yang dianggap cocok dengan keadaan setempat. Sistem yang dipakai oleh ke 23 universitas ini disebut Proyek Perintis III (PP3).

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) negeri yang jumlahnya ada 10 juga mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru sendiri, yang disebut Proyek Perintis IV (PP4). Sistem PP4 hampir sama dengan dengan PP1, perbedaannya hanya pada soal-soalnya yang lebih menekankan pada soal untuk menggali kemampuan peserta ujian dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Keempat sistem tersebut (PP1, PP2, PP3, dan PP4) berlangsung sampai tahun 1983, ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan memutuskan untuk menggunakan PP1 dan PP2 secara nasional. Sistem baru tersebut dinamakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), terdiri dari Ujian Tulis yang seratus persen sama dengan PP1 dan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) yang merupakan perluasan dari PP2.

Perbedaan antara PP2 dan PMDK, adalah peserta PP2 hanya siswa terpandai dari SMA yang terpilih, sedangkan PMDK menyertakan seluruh siswa dari seluruh SMTA yang ada di Indonesia. Program ini kemudian diganti namanya menjadi Program Penelusuran Kemampuan dan Bakat (PPKB). (Sumber: SKK Warta UI Nomor 82, Tahun XX, Juli 1997).

Hingga saat ini telah diselenggarakan pelbagai UMPTN di Indonesia, salah satunya kita mengenal SNMPTN dan SBMPTN yang menjadi jalur legal dan formil bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi negeri.


Sumber: Rani. Warta Universitas Indonesia 30 Maret 2006

Proyeksi Kebijakan Militer Presiden Donal Trump


Presiden Donald Trump mengusulkan anggaran militer sebesar US$ 54 miliar atau sekitar Rp 700 triliun yang diutamakan untuk belanja pesawat, kapal, dan tunjangan tentara. Pengajuan anggaran tersebut sesuai dengan janji kampanyenya untuk meningkatkan belanja Pentagon atau anggaran pertahanan AS. Perlu diketahui bahwa anggaran militer AS sendiri sejak tahun 2013 sebesar US$ 569,3 miliar atau Rp 7.393,5 triliun.

Dikutip dari beritasatu.com, Direktur Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney, mengatakan peningkatan belanja Pentagon akan membawa total anggaran pertahanan mencapai US$ 603 miliar atau sekitar Rp 7.800 triliun. Anggaran itu, belum termasuk puluhan miliar dolar untuk operasi militer di luar negeri.

AS telah menghabiskan anggaran pertahanan yang besar termasuk untuk NATO, namun pemimpin militer telah mengeluh tentang pesawat militer yang menua. Kongres AS telah mendapat laporan bahwa usia rata-rata pesawat Angkatan Udara AS adalah 27 tahun, dan lebih dari setengah dari persediaan layanan ini akan memenuhi syarat untuk antik plat nomor kendaraan di Virginia.

Kebijakan Militer dan Keamanan
Pasukan Amerika Serikat. Foto:Aclaim Images
Walaupun Amerika Serikat terus mencoba mengurangi keterlibatan dan belanja militernya, belanja militer negara itu tetap menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan, hampir tiga kali lebih lipat dari negara kedua yang memiliki anggaran militer terbesar dunia.

Amerika Serikat menghabiskan lebih dari gabungan anggaran pertahanan 15 negara berikutnya. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang mendekati anggaran pertahanan Amerika Serikat dengan 216 miliar USD

Banyak pihak yang merasa cemas dengan posisi Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu Presiden Donal Trump mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial seperti pelarangan masuk imigran muslim dari beberapa negara berpenduduk Islam terbesar.

Mengenai hal tersebut bukan hanya masyarakat Amerika, melainkan juga sekutu-sekutu negara adidaya tersebut, termasuk sejumlah negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Donald Trump diprediksi akan mengeluarkan kebijakan kontroversial di bidang perta
hanan dan keamanan AS.

Berikut pernyataan Trump dalam kampanyenya soal isu-isu pertahanan dan keamanan, baik di AS maupun internasional.
  • Anggaran militer AS akan ditambah
  • Tembok Perbatasan akan menutup Perbatasan Meksiko-AS.
  • Menghancurkan ISIS akan menjadi prioritas
  • Mengultimatum negara NATO agar tidak terlalu bergantung kepada AS
  • Mengancam tidak akan melindungi para sekutu NATO karena kontribusi mereka terhadap anggaran NATO tidak adil atau tidak sepadan
  • Hanya akan membela sekutu NATO yang memenuhi kewajiban finansial mereka
  • Mengizinkan Jepang dan Korea Selatan memiliki senjata nuklir
  • Menarik mundur tentara AS dari semenanjung Korea dan membiarkan Jepang, Korut dan Korsel terlibat perang nuklir
  • Meminta kontribusi tentara Arab Saudi untuk memerangi ISIS. Jika menolak, Trump akan menghentikan pembelian minyak dari negara tersebut
  • Mengembargo kembali Iran. Menurut Donald Trump, Iran adalah terorist Islam nomor 1 di dunia.
AS ingin lipat gandakan anggaran militer di Eropa
Pasukan Jerman yang tergabung dalam NATO. Foto: Getty Images
Anggaran militer Amerika Serikat tercermin dalam tanggung jawab internasional yang diasumsikan negara tersebut. Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi dan militer terkemuka di NATO .

Dengan demikian , Amerika Serikat menjadi penyumbang untuk sekitar 2/3 dari seluruh anggaran pertahanan NATO, meskipun organisasi tersebut kehadiran tambahan 27 negara.

Pemerintah Amerika ingin menerapkan pendekatan yang berimbang dan berani untuk mencegah apa yang ia sebut agresi Rusia.
"
Selama 25 tahun kita tak pernah mengkhawatirkan hal ini... sekarang kita khawatir (dengan Rusia)," kata Carter, Menteri Pertahanan AS saat menjelaskan rencana anggaran pertahanan di Washington, hari Selasa (02/02/2016). 

Dilansir dari BBC, AS meminta anggaran militer di Eropa ditambah menjadi US$3,4 miliar, naik empat kali lipat dari jumlah saat ini yang mencapai US$789 juta.

Sejumlah kalangan melihat tindakan ini sebagai respons Amerika atas keputusan Rusia mencaplok Crimea dan mendukung kelompok separatis di kawasan Ukraina timur.

Jika disepakati, maka penambahan anggaran akan dipakai untuk mendanai penempatan pasukan dalam jangka panjang, latihan perang, pembelian peralatan, dan membangun sejumlah infrastruktur.
Selain itu Kementerian Pertahanan Amerika juga mengusulkan penambahan anggaran untuk memerangi kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana penambahan anggaran militer Washington di Eropa.