Showing posts with label Masa Kolonial. Show all posts
Showing posts with label Masa Kolonial. Show all posts

Tuesday, January 31, 2017

Pedagang Asongan Masa Kolonial Belanda



Pelarangan, penggusuran bahkan pengusiran para pedagang asongan di beberapa stasiun kereta api menjadi topik berita beberapa waktu yang lalu. Ketika stasiun kereta api mulai menampilkan wajah modernitasnya dengan menjaga ketertiban dan keteraturannya maka sesuatu yang dianggap mengganggu harus disingkirkan. Pedagang asongan mungkin sesuatu yang dianggap mengganggu dan harus diusir, dilarang untuk berjualan di stasiun kereta api. 

Dan digantikan dengan “franchise-franchise” modern yang lebih teratur dan tentunya memiliki pemasukan-pemasukan bagi stasiun yang menguntungkan. Bahkan diberlakukan juga bagi stasiun-stasiun yang memberangkatkan kereta kelas Ekonomi. Atau bisa juga dalam bisnis hal ini untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa kereta api terhadap gangguan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh para pedagang, pengamen, dan para pengais rejeki lainnya di stasiun maupun di dalam kereta api.  Tentunya hal ini menjadi pro dan kontra dalam masyarakat.

Penjual Sate Pada Masa Kolonial Belanda

Penjual Sate Pada Masa Kolonial Belanda

Seperti diungkapkan oleh Jennifer Brennan (1988) bahwa walaupun Thailand dan Malaysia mengklaim sate sebagai budaya kuliner mereka tetapi sate merupakan produk kuliner asli yang berasal dari Jawa. Sate berkembang bersamaan dengan masuknya kuliner kebab yang berasal dari India yang dibawa masuk oleh pedagang muslim pada abad ke-19. Hal ini memungkinkan penggunaan daging kambing sebagai bahan pengolahan sate selain daging ayam, anjing dan sapi.
Pada masa kolonial Belanda sate diperjualbelikan dipinggir-pinggir jalan dan pasar. Foto tahun 1870 menggambarkan pedagang sate yang sedang melayani pembeli di Klaten. Pikulannya membawa lontong, bumbu sate dan pedagang tersebut sedang membakar sate.

Monday, January 9, 2017

Kedatangan Belanda Ke Aceh Untuk Pertama Kalinya

Kedatangan Belanda Ke Aceh Untuk Pertama Kalinya
Divisi Marsose pertama pada tahun 1892, Kapten Notten dan Letnan Nolthenius beserta komandan brigade (Foto: Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen)

Harian Sejarah - Aceh merupakan kota pelabuhan yang strategis karena Aceh memiliki posisi geopolitik yang unik sehingga mampu melahirkan sistem perdagangan dan pemerintahan yang khas Aceh. Selain sistem perdagangan di pelabuhan, terdapat kegiatan ekonomi Aceh yang tidak kalah penting adalah perkebunan terutama di kawasan utara Sumatera, seperti perkebunan lada dan peternakan ulat-ulat sutra. 

Untuk mempertahankan asset-aset ekonominya dari pesaing, Aceh membangun angkatan bersenjata Aceh terdiri dari angkatan laut dan angkatan darat yang terdiri dari pasukan gajah, pasukan kuda, pasukan meriam, dan infanteri. Aceh juga menjalin hubungan luar negeri dengan Cina dan Turki. Dari Cina, Aceh mendapat bantuan armada laut yang dikenal dengan “ Armada Cakra Donya”. Armada ini memiliki panjang mencapai 100 meter, diatasnya berdiri 3 tiang besar, meriamnya lebih dari 100 buah dengan sistem navigasi yang nyaris sempurna. Dari Turki, Aceh mendapat bantuan persenjataan diantaranya adalah meriam “Lada Sicupak”.

Aceh sangat diminati banyak penjajah seperti Portugis, Inggris, Prancis, dan tentu juga Belanda. Alasan para penjajah ini berebut menguasai pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai timur Aceh adalah karena saat itu produksi lada Aceh jumlahnya mencapai setengah dari total produksi lada dunia. 

Menurut Reid ada beberapa alasan mengapa Belanda mengalami kesulitan menaklukan dan menguasai perdaganagan di sepanjang pantai timur Sumatera yang dikuasai oleh Aceh. Pertama, ekspansi Belanda sangat bergantung besar laba yang dihasilkan dari daerah jajahan dan pada yang bersamaan pula Belanda harus mengahadapi Prancis, Inggris, dan Amerika yang berusaha untuk menguasai asset ekonomi nusantara. Kedua, Belanda memiliki perjanjian dagang tahun 1824 dengan Inggris yang menjamin kemerdekaan Aceh dan menjadi politik demarkasi antara Belanda dan Inggris. Ketiga, Aceh masih mempunyai kekuatan yang terus menerus berkonsolidasi melawan kekuatan penjajah.

Belanda kemudian mengubah strategi dari cara damai kemudian akhirnya memutuskan menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengusai Aceh. Belanda mendaratkan 3000 serdadu bersenjata lengkap di Pantai Timur Aceh. Kedatangan Belanda langsung dihadang pasukan dan rakyat Aceh. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. 

Pertempuran ini merupakan pertempuran terdahsyat yang dialami Belanda dalam sejarah perangnya2. Belanda mengakui kekuatan Aceh dan mundur ke Batavia. Belanda menyusun kekuatan yang lebih besar untuk menguasai Aceh dalam agresi Belanda kedua. Agresi kedua ini benar-benar menyulut rasa nasionalisme dan keagamaan rakyat Aceh. Para ulama Aceh pada masa itu mengeluarkan fatwa jihad berperang melawan Belanda.

Semangat nasionalisme dan keagamaan di Aceh muncul di semua lapisan masyarakat Aceh. Kaum uleebalang dan kaum ulama memandu masyarakat Aceh termasuk kaum perempuan untuk menyatukan kekuatan serta menyumbangkan hartanya, tenaga dan pikirannya demi kedaulatan tanah airnya. Seiring banyaknya pejuang Aceh yang gugur di medan perang, kemudian munculah perempuan-perempuan Aceh yang gagah berani maju ke medan perang. Diantara nya adalah Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Teungku Fatinah, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Pocut Meuligo. 

Di situasi sulit pada masa itu justru membentuk perempuan Aceh menjadi figur yang kuat. Dalam sejarah Aceh dikenal grandes dames ( wanita-wanita agung) yang memainkan peranan besar dalam politik dan peperangan atau sebagai istri uleebalang yang berpengaruh.

Para perempuan Aceh telah berhasil dengan cemerlang menggerakkan lini kehidupan masyarakat sehingga Aceh sampai pada pintu gerbang peradaban yang mampu menyandingkan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal (tradisi dan budaya) secara harmonis. Para perempuan Aceh tidak mengenal segala kompromi, mereka hanya mengenal membunuh atau dibunuh, dan mereka tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan.

Friday, December 30, 2016

Masa Pekebunan Swasta 1870-1900


Di latarbelakangi kemenangan kaum liberal Belanda di parlemen, menyebabkan perubahan sistem pemerintahan koloni Hindia Belanda yang kini menerapkan sistem Politik Pintu Terbuka. Sistem yang kemudian membawa cara-cara kapitalisme dan liberalisme di Hindia Belanda.

Sistem sewa tanah kembali diterapkan di Hindia Belanda dengan dibukanya perkebunan swasta dan pertambangan. Pada masa ini pribumi memiliki hak untuk melakukan usaha secara bebas. Para pengusaha atau investor memiliki hak untuk menyewa tanah dengan waktu sewa hingga 75 tahun, hak ini dikenal dengan sebutan Hak Eupfarhct. Pemerintah kemudian membangun jalur-jalur infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan-pelabuhan.

Masa Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870


Latar belakang penerapan Cultuur Stelsel yang merupakan serangkaian dari kebijakan Pemerintah Hindia Belanda diawali oleh ketidaksenangan kalangan bangsawan di Negeri Belanda (Eropa) terhadap cara-cara liberal yang diberlakukan di wilayah kolonial, hal ini di dukung dengan kemenangan golongan konservatif di Parlemen Belanda yang menginginkan cara lama yaitu penerapan politik Batig Slot ( eksploitasi skala besar) terhadap wilayah koloni.

Masa Kolonial Nederland East Indies (NEI)

Masa ini bisa dibilang sebagai tahap transisi kekuasaan perlahan dari kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Belanda yang kembali ke Hindia Belanda berusaha menancapkan kembali kekuataannya secara menyeluruh dengan melakukan pembaharuan perjanjian kekuasaan di seluruh Hindia Belanda untuk menyatukan kekuatan secara bulat di wilayah koloni Hindia Belanda, oleh Belanda disebut sebagai Pax Netherlandica.

Gedung NHM (sekarang Museum Mandiri) Foto/1955

Masa Kolonialisme Inggris 1811-1816


Pada 1811 Inggris berhasil mengalahkan Perancis pada perang Napoleon dan memperoleh konsesi khusus dari Belanda yaitu penguasaan terhadap seluruh wilayah jajahan Belanda, Malaysia, Suriname, Brasil, India, Afrika Selatan, dan termasuk Hindia Belanda. Penguasaan Inggris ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun antara tahun 1811 – 1816, penyerahan ini dilakukan dengan sebuah perjanjian yang di kenal dengan “ Kapitulasi Tuntang “ isinya kurang lebih penyerahan kekuasaan di Jawa kepada Inggris selepas pembebasan Belanda dari Perancis.

Hasil dari perjanjian tersebut menyebabkan Inggris memiliki kekuasaan atas Jawa. Atas hal tersebut Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengangkatan ini berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto yang yakin Raffles dapat memajukan Hindia Belanda lebih dari India.

Dalam pemerintahannya Raffles mengedepankan dengan semangat pembaharuan (Enlightement) dengan membawa ideologi liberalisme.

Kebijakan Raffles 1811-1816
Dalam bidang politik Raffles membagi Jawa menjadi 16 Keresidenan. Residen-residen (bupati) bertindak harus sebagai pejabat pemerintahan bukan pegawai dari raja-raja jawa, sehingga Residen dan Raja derajatnya adalah sama. Hal ini dilakukan sebagai langkah Raffles mereformasi Birokrasi dengan menghapuskan Feodalisme di Jawa. Para Bupati diberikan gaji berupa uang bukan lagi hasil bumi (Inatura).
Dalam upaya penghapusan Feodalisme, Raffles menerapkan Sistem Sewa Tanah atau Land Rent yang menghapus penguasaan tanah oleh bangsawan-bangsawan Jawa, tanah milik petani. Sistem sewa tanah ini diterapkan agar dapat dimanfaatkan oleh Investor untuk mengembangkan usaha Perkebunan yang berusaha digalakan menggantikan pertanian. Investor dapat menyewa tanah kepada petani sampai 70 tahun.
Kerja Rodi dibatasi oleh Raffles, hal tersebut karena Raffles memandang bahwa kerja yang seharusnya adalah Kerja Upah bukan kerja Paksa. Selain itu pajak hasil bumi atau Inaatura dihapuskan dan diganti dengan pajak uang. Hal ini sejalan dengan upaya Raffles untuk memonoteisasi keuangan dengan memperkenalkan uang sebagai alat tukar. Hal ini nanti akan menjadi masalah karena ketidaksiapan penduduk pribumi menerima sistem uang, masyarakat masih bingung cara mempergunakan uang, sehingga berakibat pada kesulitan petani membayar pajak.
Hal yang ditinggalkan oleh Raffles
Raffles meskipun berposisi sebagai Gubernur Jenderal, kecintaan Raffles terhadap ilmu pengetahuan tidak bisa dielakan. Selama masa pemerintahnnya Raffles menulis buku sejumlah 2 jilid yaitu History of Java yang berisi catatan Raffles mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa. Raffles pun mendirikan sebuah lembaga yang menaungi pengembangan ilmu pengetahuan di Batavia yang bernama Bataviarch Genotchap. Kemudian Raffles mendirikan sebuah suaka dalam pengembangan ilmu biologi, hal ini dinilai sebagai cikal bakal Kebun Raya Bogor.

Penghapusan diskirminasi dan penjualan budak merupakan kebijakan Raffles dalam mengatasi permasalahan sosial di Jawa, khususnya Batavia. Rafflesia Arnoldi merupakan penghargaan yang disematkan atas jasa Raffles mempopulerkan bunga Bangkai.

Akhir kekuasaan Raffles ditandai dengan penandatanganan Konvensi London 1814, dimana Belanda secara bertahap mendapatkan konsesi dari Inggris untuk kembali menguasai Hindia Belanda. Yang menarik bahwa Raffles pernah melayangkan sebuah permintaan kepada Kerajaan Inggris agar Pulau Jawa tidak dikembalikan kepada Belanda. Hal ini karena Pulau Jawa merupakan sumber dari kekayaan Alam, tanah yang subur dan budaya yang tinggi menjadi alasan Raffles meminta Inggris untuk mempertahankan Pulau Jawa. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dan Jawa serta seluruh bagian dari Hindia Belanda secara keseluruhan kembali ke tangan Belanda.

Inggris hanya mengembalikan Hindia Belanda, jajahan Belanda yang lan seperti Malaysia, India, Suriname, Brasil, dan Afrika Selatan tetap di tangan Inggris. Raffles akhirnya digeser ke Bengkulu sebelum dipindahkan secara total ke Singapura. Disana Raffles lebih leluasa untuk menerapkan pemikiran liberalnya.