Showing posts with label Perang Dingin. Show all posts
Showing posts with label Perang Dingin. Show all posts

Friday, May 5, 2017

Perang Enam Hari 1967

Perang Enam Hari mengakibatkan Israel menguasai lebih banyak wilayah dari sebelumnya. Foto: sixdaywar.co.uk

Harian Sejarah - Perang Enam Hari, juga disebut Perang Juni atau Perang Arab-Israel Ketiga, merupakan perang singkat yang berlangsung pada 5-10 Juni 1967, dan merupakan yang ketiga kali yang dilakukan oleh Koalisi Arab melawan negara Yahudi Israel. Kemenangan Israel pada perang sebelumnya mengakibatkan aneksasi Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, Kota Tua Yerusalem, dan Dataran Tinggi Golan oleh Isarael. Perebutan kembali wilayah yang diduduki Israel ini kemudian menjadi poin utama dalam konflik Arab-Israel selain pembebasan Palestina.

Sebelum dimulainya perang, serangan yang dilakukan terhadap Israel oleh kelompok gerilyawan Palestina yang tinggal di Suriah, Lebanon, dan Yordania meningkat, menyebabkan pembalasan Israel. Pada bulan November 1966 sebuah serangan Israel di desa Al-Samū' di Tepi Barat Yordania menewaskan 18 orang dan 54 lainnya terluka. Dalam pertempuran udara dengan Suriah pada bulan April 1967, Angkatan Udara Israel menembak jatuh enam jet tempur MiG Suriah. Selain itu, laporan intelijen Soviet pada bulan Mei mengindikasikan bahwa Israel merencanakan sebuah kampanye militer melawan Suriah. Meskipun dinilai tidak akurat, informasi tersebut meningkatkan ketegangan antara Israel dan negara tetangganya di Arab.

Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser sebelumnya mendapat kecaman keras dari negara Arab lainnya karena kegagalannya untuk membantu Suriah dan Yordania melawan Israel. Dia juga dituduh bersembunyi di belakang Angkatan Darat Darurat PBB (United Nations Emergency Force (UNEF)) yang ditempatkan di perbatasan Mesir dengan Israel di Sinai.
Hussein dari Yordania dan Nasser dari Mesir menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Foto: sixdaywar.co.uk
Menunjukan loyalitasnya kepada negara Arab, Nasser terus menunjukkan dukungan untuk Suriah dengan mengambil beberapa tindakan seperti:
  • Pada tanggal 14 Mei 1967, Nasser memobilisasi pasukan Mesir di Sinai 
  • Pada tanggal 18 Mei dia secara resmi meminta UNEF angkat kaki dari perbatasan Mesir-Israel
  • Dan pada tanggal 22 Mei dia menutup Teluk Aqaba sebagai jalur distribusi Israel, sehingga berlakunya blokade bagi kota pelabuhan Elat di Israel selatan. 
  • Pada tanggal 30 Mei, King Ḥussein dari Yordania tiba di Kairo untuk menandatangani sebuah perjanjian pertahanan bersama dengan Mesir, menempatkan pasukan Yordania di bawah komando Mesir; Tak lama kemudian, Irak juga bergabung dengan aliansi tersebut.
Pada pagi hari pada bulan Juni 1967 pukul 10.00, pesawat tempur tempur Israel Mirage III, Super Mystère dan Vautour menukik di atas Laut Tengah menuju pangkalan udara di Mesir. Foto: Pinterest
Menanggapi mobilisasi pasukan oleh Mesir, pada pagi hari tanggal 5 Juni, Israel melakukan serangan udara mendadak mendadak yang menghancurkan lebih dari 90 persen angkatan udara Mesir di tanah. Serangan udara serupa melumpuhkan angkatan udara Suriah. Tanpa perlindungan dari udara, tentara Mesir rentan untuk diserang. 

Dalam tiga hari Israel telah mencapai kemenangan yang luar biasa di medan peperangan dan kemudian menguasai Jalur Gaza dan seluruh Semenanjung Sinai sampai ke tepi timur Terusan Suez.
Pesawat Mesir dan Suria banyak yang hancur di tanah saat serangan mendadak yang dilakukan oleh Israel. Foto: gagdaily.com
Peperangan di front timur dibuka ketika pasukan Yordania pada tanggal 5 Juni mulai menembaki Yerusalem Barat tanpa menghiraukan peringatan Israel kepada Raja Ḥussein bahwa Yordan akan menghadapi serangan balik Israel yang menghancurkan. Pada tanggal 7 Juni pasukan Israel mengusir pasukan Yordania dari Yerusalem Timur dan sebagian besar Tepi Barat.

Dewan Keamanan PBB meminta gencatan senjata pada 7 Juni yang segera diterima oleh Israel dan Yordania. Mesir menerima keesokan harinya. Suriah bagaimanapun, terus menembakan meriam terhadap desa-desa di Israel utara. Pada tanggal 9 Juni, Israel melancarkan serangan ke Dataran Tinggi Golan menghadapi pasukan Suriah. Setelah seharian melakukan pertempuran sengit. Suriah kemudian pada akhirnya menerima gencatan senjata pada tanggal 10 Juni.
Sebuah tank Mesir di gurun Sinai tersungkur dalam serangan Israel selama Perang Enam Hari. (Foto oleh Terry Fincher / Getty Images).
Kerugian negara-negara Arab dalam konflik itu dinilai cukup mahal. Jumlah korban jiwa Mesir berjumlah lebih dari 11.000, 6.000 untuk Yordania dan 1.000 untuk Suriah, dibandingkan dengan hanya tewasnya 700 orang Israel. Tentara Arab juga menderita kerugian senjata dan peralatan.

Ketidakmampuan mengalahkan demoralisasi baik publik Arab maupun elit politik karena gagal berperang dengan Israel membuat Nasser mengumumkan pengunduran dirinya pada 9 Juni. Nasser kemudian naik kembali menjadi presiden setelah mendapatkan demonstrasi massal yang memintanya untuk tetap berkuasa.

Di Israel, masyarakat dan pemerintah mengagungkan kekuatan militer mereka yang menunjukan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. 

Perang Enam Hari menandai dimulainya sebuah fase baru dalam konflik antara Israel dan Palestina, karena konflik tersebut mengakibatkan ratusan ribu pengungsi dan lebih dari satu juta orang Palestina bermukim di wilayah-wilayah pendudukan di bawah pemerintahan Israel.


Wednesday, May 3, 2017

Memahami Perang Dingin Secara Mudah


Perang ini sebenarnya bukanlah perang secara harfiah, namun lebih merujuk kepada ketegangan politik dan militer antara dua kekuatan dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini berawal dari usainya Perang Dunia II yang menumbangkan Nazi Jerman dan memunculkan pihak-pihak pemenang perang yakni Amerika dan Uni Soviet.

Setelah Perang Dunia II usai, kedua negara adidaya ini saling memperebutkan pengaruhnya di dunia. Amerika dengan liberalisme-nya sedangkan Soviet dengan komunisme-nya mulai saling unjuk gigi bersaing membuktikan yang terbaik di antara mereka. Perseteruan ini menelan banyak korban di negara-negara yang mereka ingin kuasai, Sebut saja Perang Korea, Perang Vietnam, Krisis Misil Kuba dan perseteruan lainnya merupakan hasil dari ketegangan tersebut. 

Mungkin ini video akan memudahkan kamu untuk memahami jalannya Perang Dingin. Selamat menonton :)



Monday, May 1, 2017

Indonesia Dalam Perang Dingin

Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan golongan masyarakat meminta PKI dibubarkan pasca peristiwa G30S/PKI. Foto: kabarhukum.com

Harian Sejarah - Perang Dingin muncul akibat ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Sovyet di berbagai kawasan. Kejadian yang berhubungan dengan perang dingin diantaranya:
  • Perang Vietnam
  • Perang Korea
  • Perang Soviet-Afganistan
  • Perang sipil Kamboja
  • Perang sipil Angola
  • Perang sipil Yunani
  • Krisis Kongo
  • Runtuhnya Tembok Berlin
  • Revolusi Hongaria
  • Krisis Iran
  • Krisis misil Kuba 
Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka amat dirasakan. Indonesia menjadi bagian dari percaturan politik Uni Soviet dan AS di kawasan Asia Tenggara. 

Teori Domino menyebabkan AS berusaha menjauhkan Indonesia dari pengaruh komunisme yang begitu kental dan mencapai puncaknya pada tahun 1960an. Di sisi lain Uni Soviet memberikan bantuan kepada Indonesia berupa penjualan Alutsista dengan angsuran jangka panjang dalam rangka integrasi Papua Barat pada tahun 1961.

Pada masa Perang Revolusi Kemerdekaan 1945-1949

Muso, ketua CC PKI dan dalang Peristiwa PKI Madiun 1948. Foto: Referensiana

Setelah Amerika, Belgia dan Australia Yang tergabung dalam KTN pada tahun 1947 membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Di dalam negeri terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni Sovyet.

Pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Foto: Buku "30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 2"

Dalam rangka mencari dukungan untuk mengakui pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia barat, Indonesia berusaha menerapkan sistem demokrasi liberal seperti yang dilakukan di Eropa Barat. Indonesia kemudian menganut sistem parlementer dalam politik dan menerapkan sistem ekonomi kapitalis. 

Meskipun demikian, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif yang tidak memihak kepada blok barat dan timur. Pergolakan Perang Dingin dalam masa Demokrasi Liberal Indonesia terjadi ketika Kabinet PM. Sukiman menerima program Mutual Security Act berupa bantuan militer oleh AS yang membuat kegaduhan politik di parlemen yang akhirnya menjatuhkan Sukiman sebagai PM karena dinilai condong ke blok barat.

Presiden Soekarno kemudian mengakhiri sistem parlementer ini karena dirasa kurang cocok dengan iklim politik di Indonesia. Presiden kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 dan pembubaran Dewan Konstituante, serta mulainya Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

Pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Kapal jelajah kelas Sverdlov dengan nama KRI Irian buatan Uni Soviet yang digunakan oleh Indonesia saat Operasi Trikora pembebasan Papua Barat tahun 1961-1963. Foto: Pinterest

Sistem Demokrasi Liberal yang gagal dan mengacaukan perpolitikan di Indonesia mendorong sikap anti barat, neokolonialisme, dan neoimperialisme (NEKOLIM) oleh Presiden Soekarno. Indonesia sendiri kemudian menjadi negara yang memiliki pengaruh yang besar dalam politik Dunia.

Indonesia kemudian mempelopori Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun 1961 dan melaksanakan KTT ke-1 di Beograd, Yugoslavia. Indonesia kemudian condong dekat dengan blok Timur dengan bergabung ke dalam poros Jakarta-Moskow-Peking-Hanoi-Pyongyang. Dalam upaya mengintegrasikan Papua Barat, Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan dari Uni Soviet setelah AS menolak membantu Indonesia, meskipun AS kemudian akan mendorong permasalahan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB.

Setalah Papua Barat kembali terintegrasi dengan Indonesia tahun 1963, Indonesia berusaha menghalau pembentukan Malaysia yang dinilai sebagai boneka Inggris di Asia Tenggara. Soekarno kemudian mencetuskan "ganyang Malaysia." Meletusnya G30S/PKI tahun 1965 mengakhiri karier Soekarno dan politik yang sedang ia bangun.

Pada masa Orde Baru 1966-1998

Mahasiwa dan banyak golongan masyarakat menduduki gedung DPR/MPR sebagai bentuk keras gelombang Reformasi yang akan menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Foto: Pinterest

Indonesia yang dimasa Soekarno cenderung vokal dalam perpolitikan Internasional mulai menurunkan tensinya ketika Presiden Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dilakukan pada tahun 1963 berakhir dengan ditandatanganinya Jakarta Achord di Jakarta 11 Agustus 1966.

Indonesia kemudian bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya mendirikan ASEAN sebagai bukti bahwa Asia Tenggara tidak berada pada dua kutub yang bersebrangan, meskipun ada beberapa negara yang bergabung dengan SEATO (Pakta Pertahanan Asia Tenggara) yang dibentuk AS.

Meskipun politik Indonesia cenderung bebas dan aktif pada masa Orde Bara, hanya saja tidak begitu pada perekonomiannya. Dalam membangun perekonomian Indonesia bergantung pada pinjaman IMF yang cenderung dikendalikan oleh negara-negara Barat. Hal berakibat pada kebijakan ekonomi Indonesia yang mendapatkan tekanan dari IMF tadi. Kondisi ini berlangsung hingga Orde Baru runtuh karena krisis yang dipicu oleh masalah ekonomi 1998 dan gelombang Reformasi.


Thursday, April 27, 2017

Doktrin Eisenhower dan Keterlibatan Amerika dalam Konflik di Timur Tengah

Dwight David Eisenhower, Presiden AS ke-34. Foto: History.com

Pada tanggal 5 Januari 1957 dalam sebuah pidato berjudul "Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East," sebagai tanggapan Presiden Eisenhower atas situasi yang semakin tegang di Timur Tengah, Presiden Dwight Eisenhower menyampaikan sebuah usul ke sebuah sidang gabungan Kongres A.S. yang meminta kebijakan Amerika yang baru dan lebih proaktif di wilayah ini. Doktrin Eisenhower, saat usul tersebut segera diketahui untuk membangun medan perang Timur Tengah sebagai medan Perang Dingin.

LATAR BELAKANG DOKTRIN
Gamal Abdul Nasser mendapatkan dukungan dari rakyat melawan dominasi barat atas Terusan Suez. Foto: theconversation.com
Amerika Serikat percaya bahwa situasi di Timur Tengah merosot parah selama tahun 1956, dan pemimpin Mesir Gamal Nasser dianggap bertanggung jawab. Amerika menggunakan nasionalisme anti-Barat Nasser dan hubungannya yang semakin dekat dengan Uni Soviet sebagai pembenaran untuk ikut campur dalam ketegangan akibat rencana pembangunan Bendungan Aswan di Sungai Nil pada bulan Juli 1956 yang menyebabkan Krisis Suez.

Kekosongan kekuasaan akibat memudarnya pengaruh Britania Raya dan Perancis di Timur Tengah setelah A.S. melayangkan protes atas perilaku sekutunya di Perang Suez, Eisenhower merasa bahwa posisi kuat perlu ditegakkan untuk memperbaiki suasana yang diperparah oleh posisi Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir. Nasser dengan cepat membangun pengaruh dan memanfaatkannya untuk mengadu Soviet dan Amerika Serikat; ia mengambil posisi "netral positif" dan menerima bantuan dari Soviet.

Kurang dari sebulan kemudian, Nasser menguasai Terusan Suez. Tindakan ini mendorong sebuah serangan terkoordinasi oleh pasukan militer Prancis, Inggris dan Israel di Mesir pada akhir Oktober 1956. Dalam konteks politik global, doktrin ini dibuat sebagai tanggapan atas kemungkinan pecahnya perang akibat upaya Uni Soviet untuk memanfaatkan Perang Suez sebagai alasan turun tangan di Mesir. Seketika, tampak bahwa Timur Tengah mungkin akan menjadi lokasi Perang Dunia III.

USUL EISENHOWER TERHADAP KONGRES AMERIKA

Menanggapi perkembangan politik di Timur Tengah yang memans, dalam pidato 5 Januari 1957, kepada Kongres, Presiden Dwight Eisenhower menyerukan "tindakan bersama oleh Kongres dan Eksekutif" dalam memperhatikan "meningkatnya bahaya dari Komunisme Internasional" di Timur Tengah. Secara khusus, dia meminta izin untuk memulai program baru berupa kerja sama ekonomi dan militer kepada negara di Timur Tengah apabila terancam oleh agresi bersenjata dari negara lain.

Pemerintahan Eisenhower melihat Timur Tengah sebagai kawasan yang penting bagi kebijakan luar negeri  karena tidak hanya menyangkut Amerika Serikat, namun juga sekutu-sekutunya. Sebagian besar persediaan minyak dunia ada di Timur Tengah, dan apabila kawasan tersebut masuk ke pengaruh komunisme, Amerika Serikat dan sekutunya akan menderita krisis ekonomi hebat.

Protes Eisenhower terhadap sekutu lamanya, Britania Raya dan Perancis, saat Krisis Terusan Suez bermakna bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya kekuatan Barat di Timur Tengah dan menempatkan sumber minyak A.S. di ujung tanduk seiring masuknya Soviet untuk mengisi kekosongan kekuasaan.

Eisenhower juga meminta otorisasi untuk menggunakan pasukan AS guna menghadapi ancaman Soviet dan Komunis Internasional dengan mengamankan dan melindungi integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara Timur Tengah yang meminta bantuan untuk melawan agresi bersenjata dari negara manapun yang dikendalikan "Komunisme Internasional."

Eisenhower tidak meminta peruntukan dana khusus pada saat itu; Meskipun demikian, dia mengindikasikan bahwa dia akan meminta $ 200 juta untuk  diperuntukan sebagai bantuan ekonomi dan militer untuk alokasi anggaran tahun 1958-1959. Dengan ikut campur di Timur Tengah, AS akan menghalangi "Komunis yang haus kekuasaan" untuk tidak mencampuri di Timur Tengah.

Sementara beberapa surat kabar seperti Chicago Trubune menyebut sebagai doktrin "konyol" dan kritikus merasa tidak nyaman dengan kebijakan terbuka untuk tindakan Amerika di Timur Tengah. Akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat A.S. dan Senat AS menanggapi publik dengan suara yang luar biasa untuk mendukung usulan Eisenhower.

DOKTRIN EISENHOWER DI LIBANON 1958

Doktrin Eisenhower mengeluarkan seruan pertamanya untuk bertindak pada musim panas 1958, ketika perselisihan sipil di Lebanon dan menyebabkan Presiden Lebanon, Camille Chamoun meminta bantuan Amerika. Sekitar 15.000 pasukan A.S. kemudian dikirim untuk membantu mengatasi gangguan tersebut. Dengan Doktrin Eisenhower dan tindakan pertama yang diambil atas namanya, Amerika Serikat menunjukkan ketertarikannya pada perkembangan Timur Tengah.


Saturday, April 22, 2017

Teori Domino dan Ketakutan Amerika terhadap Komunisme


Teori domino, menguasai sebagian besar kebijakan luar negeri A.S. yang dimulai pada awal tahun 1950an. Teori ini menyatakan bahwa kemenangan komunis di satu negara dengan cepat akan menghasilkan reaksi berantai dari pengambilalihan komunis di negara-negara tetangga.

Di Asia Tenggara, pemerintah Amerika Serikat menggunakan teori domino untuk membenarkan dukungannya terhadap rezim non-komunis di Vietnam Selatan melawan pemerintah komunis Vietnam Utara, dan akhirnya keterlibatannya yang meningkat dalam Perang Vietnam yang telah berlangsung lama (1954-1975).

Sebenarnya, kegagalan Amerika untuk mencegah kemenangan komunis di Vietnam memiliki dampak global yang jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan oleh teori domino. Meskipun rezim komunis muncul di Laos dan Kamboja setelah tahun 1975, komunisme gagal menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara lainnya.

ASAL USUL THE DOMINO TEORI

Pada bulan September 1945, pemimpin nasionalis Vietnam, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dari Perancis, memulai perang yang dengan mengadu rezim Viet Minh pimpinan komunis di Hanoi (Vietnam Utara) melawan sebuah rezim yang didukung Perancis di Saigon (Vietnam Selatan).
Tokoh Nasionalis dan Presiden Pertama Vietnam Utara. Foto: Blog Roso Daras
Di bawah Presiden Harry S. Truman, pemerintah A.S. memberikan bantuan militer dan keuangan rahasia kepada Perancis. Alasannya adalah bahwa kemenangan komunis di Indocina akan memicu penyebaran komunisme ke seluruh Asia Tenggara. Dengan menggunakan logika yang sama ini, Truman juga akan memberikan bantuan kepada Yunani dan Turki pada akhir 1940an untuk membantu mencegah bibit-bibit komunisme di Eropa dan Timur Tengah.

Dalam sebuah wawancara dengan pers pada bulan September 1963, Presiden John F. Kennedy mengungkapkan kepercayaannya pada teori domino, yang menyatakan bahwa "Kita harus menggunakan pengaruh kita seefektif mungkin, tapi kita seharusnya tidak menarik diri (dari Perang Vietnam).

Pada awal 1950, pembuat kebijakan luar negeri A.S. dengan tegas menganut gagasan bahwa jatuhnya Indocina ke dalam komunisme akan membawa cepat runtuhnya negara-negara lain di Asia Tenggara. Dewan Keamanan Nasional AS memasukkan teori tersebut dalam laporan Indochina tahun 1952, dan pada bulan April 1954, selama pertempuran yang menentukan antara Viet Minh dan pasukan Prancis di Dien Bien Phu, Presiden Dwight D. Eisenhower mengartikulasikannya sebagai prinsip "kejatuhan domino."

Berkas:Domino theory.svg
Ilustrasi oleh Wikimedia

Dalam pandangan Eisenhower, hilangnya Vietnam menjadi kontrol komunis akan menghasilkan kemenangan komunis serupa di negara-negara tetangga di Asia Tenggara (termasuk Laos, Kamboja dan Thailand) dan tempat lain (India, Jepang, Filipina, Indonesia, bahkan Australia dan Selandia Baru) . “Kemungkinan konsekuensi dari hilangnya (Indocina),” Eisenhower mengatakan, “hanya tak terhitung untuk dunia bebas.”

TEORI DOMINO DAN KETERLIBATAN AS DI VIETNAM

Setelah pidato Eisenhower, tentang ungkapan "teori domino" mulai digunakan sebagai ungkapan singkat kepentingan strategis Vietnam Selatan ke Amerika Serikat, serta kebutuhan untuk menahan penyebaran komunisme ke seluruh dunia.
Ketakutan AS akan penyebaran komunisme dari Indocina akan menyebar keseluruh Asia Tenggara. Foto: Pinterest
Setelah Konferensi Jenewa yang mengakhiri perang Perancis-Viet Minh dan membagi Vietnam sepanjang garis lintang yang dikenal sebagai paralel ke-17, Amerika Serikat mempelopori pengorganisasian Southeast Asia Treaty Organisation (SEATO) atau Organisasi Pakta Pertahanan Asia Tenggara, sebuah aliansi longgar negara-negara yang berkomitmen untuk melakukan tindakan melawan "Ancaman keamanan" di wilayah ini.

John F. Kennedy, penerus Eisenhower di Gedung Putih, akan meningkatkan komitmen sumber daya A.S. untuk mendukung rezim Ngo Dinh Diem di Vietnam Selatan dan kekuatan non-komunis yang berperang dalam perang sipil di Laos pada tahun 1961-1962.

Pada musim gugur 1963, setelah oposisi domestik yang serius terhadap Diem muncul, Kennedy mundur dari dukungan Diem sendiri namun secara terbuka menegaskan kepercayaannya pada teori domino dan pentingnya mengekang komunisme di Asia Tenggara.

Tiga minggu setelah Diem dibunuh dalam sebuah kudeta militer pada awal November 1963, Kennedy pun dibunuh di Dallas. Penerus Kennedy, Lyndon B. Johnson akan terus menggunakan teori domino untuk membenarkan eskalasi kehadiran militer A.S. di Vietnam dari beberapa ribu tentara menjadi lebih dari 500.000 selama lima tahun ke depan.

DI BALIK TEORI DOMINO

Jika dipikir-pikir, teori domino gagal memperhitungkan karakter perjuangan Vietnam Utara dan Viet Cong dalam Perang Vietnam. Dengan menganggap Ho Chi Minh adalah pion raksasa komunis Rusia dan China, para pembuat kebijakan Amerika gagal untuk melihat bahwa tujuan Ho Chi Minh dan pendukungnya terbatas pada kemerdekaan Vietnam, dan bukan penyebaran komunisme global.

Pada akhirnya, meskipun upaya Amerika untuk memblokir pengambilalihan komunis gagal, dan pasukan Vietnam Utara bergerak ke Saigon pada 1975, komunisme tidak menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Kecuali Laos dan Kamboja, negara-negara di kawasan ini tetap berada di luar kendali komunis.

TEORI DOMINO DI LUAR ASIA TENGGARA

Ilustari oleh newint.org

Meski teori domino gagal di Asia Tenggara, muncul gelombang rezim komunis atau Marxis–Leninis global di Benin, Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagaskar, Tanjung Verde, Mozambik, Angola, Afghanistan, Grenada, dan Nikaragua pada tahun 1970-an.

Interpretasi efek domino global sangat bergantung pada interpretasi "prestis" dalam teori ini, artinya kesuksesan revolusi komunis di sejumlah negara turut berkontribusi pada moral dan dukungan retoris walaupun tidak membuahkan bantuan material untuk mendukung pasukan revolusi di negara-negara lain.

TEORI DOMINO TERBALIK

penyebaran teokrasi Islam dan demokrasiliberal di Timur Tengah sebagai dua kemungkinan adanya teori domino. Pada masa Perang Iran–Irak, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mendukung Irak karena khawatir teokrasi radikal Iran akan menyebar di Timur Tengah. Semasa invasi Irak 2003, sejumlah kaum neokonservatif berpendapat bahwa apabila pemerintahan demokratis dibentuk di Irak, demokrasi dan liberalisme akan menyebar di Timur Tengah. Ini disebut-sebut sebagai "teori domino terbalik" karena efeknya dianggap positif oleh Barat, bukan negatif.\

Penyebaran teokrasi Islam dan demokrasi-liberal di Timur Tengah menjadi sebab kemungkinan penerapan terbalik dalam teori domino. Pada masa Perang Iran–Irak, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mendukung Irak karena khawatir teokrasi radikal Iran akan menyebar di Timur Tengah.

Akan tetapi perbedaan akan terlihat pada saat AS melakukan invasi terhadap Irak pada tahun 2003. Sejumlah kalangan neo-konservatif berpendapat bahwa apabila pemerintahan demokratis dibentuk di Irak, demokrasi dan liberalisme akan menyebar di Timur Tengah. Penyebaran demokrasi dan liberalisme di Timur Tengah disebut-sebut sebagai "teori domino terbalik" karena efeknya dianggap positif oleh Barat, bukan negatif.


Wednesday, April 19, 2017

Sejarah Singkat Perang Korea 1950-1953

Marinir AS menyerang Hagaru-ri, Korea Utara, pada bulan Desember 1950. Foto: CNN

Pada tanggal 25 Juni 1950, Perang Korea berawal ketika sekitar 75.000 tentara dari Tentara Rakyat Korea Utara menduduki wilayah di 38 derajat Lintang Utara, batas antara wilayah pendudukan Uni Soviet Soviet yang mendukung Republik Demokratik Korea di utara dan Barat yang mendukung Republik Korea di Selatan.

Angkatan bersenjata komunis Korea Utara berusaha menduduki Korea Selatan untuk mempersatuakan Semenanjung Korea. Dalih dari mempersatukan tersebut merupakan kesatuan dibawah kekuasaan Pemerintahan Komunis Kim Il Sung.

Batas pararel 38 derajat Lintang Utara perbatasan Korea bagian utara dan selatan. Foto: Pinterest

Amerika Serikat kemudian bertindak cepat dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu pertahanan Korea Selatan yang akan terlibat peperangan dengan Korea Utara. Peperangan ini akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan sejak 25 Juni 1950.

Semenanjung Korea merupakan bekas pendudukan Jepang selama Perang Asia Pasifik. Setelah Jepang menyerah, Semenanjung Korea kemudian dibagi menjadi zona pendudukan oleh Sekutu. Pasukan AS menerima penyerahan pasukan Jepang di Korea bagian selatan, sementara pasukan Soviet melakukan hal yang sama di Korea bagian utara, seperti halnya di Jerman. Soviet kemudian membantu dalam pembentukan rezim komunis di Korea Utara, sementara Amerika Serikat menjadi sumber utama dukungan keuangan dan militer untuk pembentukan Korea Selatan.

Pada tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara mengejutkan para tentara Korea Selatan dan kekuatan kecil AS  yang ditempatkan di negara itu. Pasukan Korea Utara dengan cepat bergerak menuju ibu kota Seoul. Amerika Serikat menanggapi dengan mendorong resolusi melalui Dewan Keamanan PBB.

Dorongan Amerika terhadap PBB untuk menyerukan bantuan militer ke Korea Selatan berlanjut. Dengan terbitnya resolusi Dewan Keamanan PBB no.83, Presiden Harry S. Truman dengan cepat mengirim Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk terlibat dalam Perang Korea sebagai "tindakan polisionil."

Uni Soviet sendiri tidak hadir untuk memveto tindakan Dewan Keamanan pada waktu itu. 


Pasukan terjun payung AS mendarat di Korea Selatan 1950. Foto: Pinterest

Tindakan ini, bagaimanapun, mendorong intervensi besar-besaran pasukan komunis Cina pada akhir 1950. Perang di Korea kemudian berakhir "mandek" menjadi kebuntuan berdarah.

Pada tanggal 20 Agustus 1950, Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai menginformasikan kepada PBB mengenai resolusi yang diterbitkan Dewan Keamanan PBB.

"Korea adalah tetangga Cina, Rakyat Cina mau tidak mau khawatir tentang resolusi terhadap Korea. Dengan demikian, Cina memperingatkan bahwa dalam menjaga keamanan nasional Cina, mereka akan melakukan intervensi terhadap Komando PBB di Korea. "

Presiden Truman menafsirkan komunikasi tersebut sebagai "upaya untuk memeras PBB."

Pada tahun 1953, Amerika Serikat dan Korea Utara menandatangani gencatan senjata yang mengakhiri sementara konflik. Perjanjian gencatan senjata dimulai tanggal 10 Juli 1951 di Kaesong.

Perjanjian ini menghasilkan "Zona Demiliterisasi Korea" yang mengakibatkan pembagian lanjutan dari Korea Utara dan Selatan di hampir titik geografis yang sama seperti sebelum konflik.

Wilayah pembagian Korea sebelum dan sesudah konflik. Grafik: Wikimedia

Perang Korea adalah yang perang pertama "terpanas" dalam Perang Dingin. Lebih dari 55.000 tentara Amerika tewas dalam konflik tersebut. Korea adalah yang pertama "perang terbatas," di mana tujuan AS tidak untuk mengalahkan musuh, melainkan "sebatas" tujuan melindungi Korea Selatan.

Bagi pemerintah AS, pendekatan seperti itu adalah satu-satunya pilihan yang rasional untuk menghindari Perang Dunia III. Perang Korea sendiri tidak pernah benar-benar mendapat dukungan rakyat AS.

Friday, April 7, 2017

Operasi Urgent Fury: Invasi AS ke Grenada 1983

Images: New York Times

Invasi Grenada, dinamai Operatsi Urgent Fury, adalah invasi Amerika Serikat dan sekutunya di Karibia ke Grenada sebagai respon dari deposisi dan eksekusi perdana Menteri Grenada, Maurice Bishop. Pada 25 Oktober 1983, Amerika Serikat, Saint Vincent dan Grenadines, Dominika, Barbados, Antigua dan Barbuda, Santa Lucia, dan Jamaika mendarat di Grenada, menaklukan perlawanan Grenada dan Kuba, lalu menurunkan pemerintahan militer Hudson Austin.

Grenada adalah sebuah negara kepulauan di Karibia, sebuah daerah kepulauan di Amerika Tengah. Populasi Grenada mayoritas terdiri dari keturunan budak-budak dari Afrika, yang pada umumnya berbahasa Inggris. Pada awalnya, Grenada merupakan pulau koloni Perancis, untuk lebih dari seabad sampai pada tahun 1763 diberikan pada Britania Raya. Grenada menjadi bagian dari koloni Inggris, sampai mendapat kemerdekaan secara penuh pada tahun 1974.

Pada Maret 1979, secara luas rakyat tidak puas dengan kondisi ekonomi dan pemerintah Perdana Mentri Sir Eric Gairy. Ketidakpuasan ini melibatkan pemerintahkan untuk digulingkan, pada sebuah kudeta tak berdarah yang dipimpin oleh seorang Marxis, Maurice Bishop. Bishop, yang juga merupakan pemimpin kelompok Joint Endeavor for Welfare, Education, and Liberation (JEWEL), mengambil kekuatan penuh di pemerintah. 

Beberapa tahun ke depan, rezim Bishop menggantikan institusi-institusi demokratis dengan marxis, dan mencabut pengaruh Her Majesty’s Governor-General (Gubernur Jenderal Utusan Ratu Inggris) Sir Paul Scoon. Di bawah pemerintahan Bishop, Grenada menjadi daerah dengan pengaruh Soviet di Karibia, bersama Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro.

grenadabishopcastroortega
Dari kiri ke kanan: Daniel Ortega (Nikaragua), Maurice Bishop (Grenada), Fidel Castro (Kuba). Foto: Military History

Dengan Fidel Castro di Kuba dan Maurice Bishop di Grenada, pengaruh Soviet tertanam di ujung utara dan selatan dari rantai kepulauan Antilles. Kontrol pihak Soviet di wilayah ini mengancam kepentingan-kepentingan strategis Amerika Serikat, terutama jalur transportasi udara dan laut melalui Laut Karibia. 

Dengan tenaga kerja dari Kuba sebanyak sekitar enam ratus serdadu bersenjata, di Point Salines, Grenada dibangun sebuah landasan pacu sepanjang 9000 kaki (2.7 km). Rezim Bishop menyatakan bahwa landasan pacu ini dibangun atas kepentingan pariwisata dan peningkatan ekonomi, Namun berdasarkan observasi militer Amerika Serikat, landasan pacu ini dapat memperluas jarak operasi pesawat-pesawat pembom tempur (terutama MiG 23 buatan Soviet) Kuba.

Pada tahun 1981, negara-negara Dominica, St. Lucia, Montserrat, St. Christopher-Nevis, Antigua, Barbados, St. Vincent, dan Grenada membentuk Organisasi Negara-negara Karibia Timur, atau Organization of Eastern Caribbean States (OECS). Pada Oktober 1983 Presiden Ronald Reagan (Amerika Serikat) bertekad membantu OECS dalam pertahanan, mempertahankan tanah atau wilayah sendiri dan dalam menangani situasi darurat pada negara atau kepulauan tetangga.

Awal Dari Krisis

Kecewa terhadap pemerintahan Maurice Bishop, pada 1983 sebuah gerakan berideologi sayap kiri di panitia pusat pemerintah memutuskan untuk menggulingkan Bishop. Dengan bantuan dari Panglima Angkatan Bersenjata Hudson Austin dan Wakil Perdana Menteri Bernard Coard menahan Bishop sebagai tahanan rumah. Seminggu kemudian, para pengikut setia Bishop membebaskannya dari tahanan, namun mereka diserang oleh pasukan, yang dilengkapi kendaraan lapis baja, di bawah pimpinan Panglima Hudson Austin, dan kemudian Bishop ditahan kembali. 

File:Bundesarchiv Bild 183-1982-0610-101, Berlin, Besuch Regierungsdelegation Grenada, Bootsfahrt.jpg
Maurice Bishop dan Menteri Luar Negeri Unison Whiteman di Jerman Timur, 1982

Mayoritas rakyat Grenada mendemonstrasi untuk dikembalikannya Bishop, namun Bishop dieksekusi mati bersama beberapa anggota kabinet. Kejadian ini membuat kisruh nasional, dan Jenderal Austin membubarkan pemerintah sipil dan mendirikan dewan militer revolusioner dengan dirinya sebagai ketua presidium. Jenderal Austin menutup lapangan terbang dan menerapkan “jam malam” selama 24 jam, dan memperingatkan bahwa pelanggar akan ditembak secara langsung. 

Kebijakan-kebijakan pembatasan ini menghalangi warga negara Amerika Serikat, dengan jumlah sekitar seribu atau lebih, untuk meninggalkan pulau Grenada, terutama untuk 600 mahasiswa Amerika di Sekolah Medis St. George (St. George’s School of Medicine). Terperangkap dan tidak bisa keluar dari wilayah sekolah, para pelajar terpaksa melanggar “jam malam” agar bisa selamat, untuk mendapatkan makanan dan minuman.

Pemerintah pusat Amerika di Washington takut akan kemungkinan bahwa rezim baru di Grenada mengancam nyawa warga negara Amerika di Grenada, terutama para pelajar di sekolah medis dan Amerika juga khawatir bahwa Kuba akan menggunakan Grenada sebagai markas untuk meluncurkan operasi terhadap wilayah daratan Amerika Tengah. Pada pertemuan grup antar-region dari Dewan Keamanan Nasional (National Security Council, NSC). 

Langhorne Motley menyarankan kepada Kolonel James W. Connally, bahwa sebuah operasi militer untuk mendukung evakuasi warga negara Amerika dari Grenada kemungkinan menjadi keperluan. Dengan ini angkatan bersenjata Amerika Serikat merencanakan Operasi Urgent Fury, yang bertujuan untuk menyelamatkan warga negara Amerika yang tertahan di Grenada, dan juga mengembalikan pemerintah yang demokratis.

Operasi Urgent Fury

File:Op Urgent Fury Invasion Map.jpg
Daerah Invasi Grenada

Operasi ini akan dilaksanakan oleh militer Amerika Serikat, menggunakan pasukan cepat-tanggap Angkatan Darat AS yang terdiri dari Divisi Lintas Udara ke-82 dan Batalion I dan II dari Resimen Ranger ke-75, Korps Marinir AS, Pasukan Khusus Detasmen Delta, dan Tim Pasukan Khusus SEAL’s dari AL AS. Selain dari Amerika, Barbados dan Jamaica membantu Amerika atas nama Carribean Peace Force. 

Operasi ini akan memiliki empat tahap. Tahap pertama adalah “Transit”, dimana Grup Tempur Independence (Kapal Induk AL AS) dan MARG (Medditeranean Amphibious Ready Group) 1-84 akan mendekati Grenada, dengan Independence mengambil posisi 55NM Barat Laut dari Grenada, dan MARG 1-84 40NM di utara Grenada.

File:Point Salinas International Airport, Grenada.jpg
Jalur Bandara Internasional Salines, Grenada

Tahap kedua, “Insertion”, dimulai dengan infiltrasi tim pasukan khusus ke area St. George untuk mengintai dan menyerang instalasi militer dan polisi Grenada sebelum mulainya invasi utama. Invasi utama akan dimulai dengan pendaratan parasut dari udara, atau Air Assault, pada Bandar Udara Point Salines oleh Resimen Ranger dan pada bagian timur laut, Marinir AS mendaratkan pasukan di Bandar Udara Pearls. Dengan menguasai kedua bandara di Grenada, AS dapat mengevakuasi warga negara AS.

Tahap ketiga dan keempat adalah “Stabilisation or Evacuation” dan “Peacekeeping”. Pada tahap ketiga, setelah mengamankan kedua bandar udara dan instalasi pemerintah dan militer yang strategis, militer Amerika di Grenada akan mencari dan melindungi warga negara AS, Gubernur-Jendral Scoon, dan juga warga asing lain. Evakuasi warga sipil dimasukkan ke tahap keempat.

Jalannya Invasi

Invasi oleh tentara gabungan Amerika dan negara-negara Karibia dimulai pada 25 Oktober 1983, pagi hari. Dalam penyerbuan tersebut, kekuatan tentara dipecah menjadi dua grup. Personil Marine digerakkan untuk menguasai Pulau Grenada sebelah utara, sementara Ranger diperintahkan untuk menyerang dan menduduki Grenada sebelah selatan. Fokus utama penyerangan dari selatan adalah untuk menduduki Bandara Port Saline yang dicurigai akan dijadikan pangkalan militer negara-negara Blok Timur di Karibia.

Berkas:US Army Rangers parachute into Grenada during Operation Urgent Fury.jpg
Pasukan Payung Amerika Serikat saat Invasi Grenada. Foto: U.S. DefenseImagery

Invasi ke Grenada sendiri bukan berarti tidak menuai kontroversi. Banyak negara termasuk Inggris selaku kepala Commonwealth menganggap invasi yang dimotori oleh Amerika tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional. Sebagai respon atas penolakan banyak negara tersebut, PBB pun sempat berencana menyusun resolusi untuk menghentikan invasi tersebut, namun resolusi yang dimaksud gagal dibuat menyusul veto yang dilontarkan oleh perwakilan Amerika dalam rapat PBB. Akibatnya, invasi pun tetap berjalan dan dunia internasional tak bisa berbuat apa-apa selain hanya sebatas mengutuk.

File:AH-1S firing cannon Grenada 1983.JPEG
Sebuah Korps Marinir AS, Helikopter AH-1S Cobra menembaki posisi musuh. Foto: U.S. DefenseImagery

Kembali ke medan perang di Grenada. Pukul 05.00 waktu setempat, ratusan pasukan gabungan Amerika dan negara-negara Karibia mendarat di Bandara Pearls, Grenada utara, dengan menggunakan helikopter pengangkut personil.

Dalam pendaratan tersebut, mereka sempat menghadapi serangan sebagian kecil tentara Grenada, namun serangan tersebut berhasil dipatahkan dengan mudah dan dalam waktu singkat, Bandara Pearls berhasil dikuasai oleh Amerika. Tak lama setelah menduduki bandara, sebagian dari mereka naik kembali ke helikopter untuk singgah di kapal induk sebelum nantinya diberangkatkan kembali ke sisi lain pulau. 

Di ujung selatan pulau, personil Ranger mulai mendarat di Grenada dan mendapatkan perlawanan sengit dari tentara Grenada di daerah tersebut. Untuk meredam perlawanan pasukan Grenada di daerah tersebut, pasukan Amerika pun mengirim pesawat AC-130 Spectre, di mana keberadaan pesawat tersebut memberikan kontribusi atas kesuksesan besar dalam meredam perlawanan tentara Grenada di darat.

Ranger yang sudah berada di tanah Grenada lantas mulai bergerak ke St. George, ibukota Grenada, untuk membebaskan para mahasiswa warga negara Amerika yang ditahan oleh tentara gabungan Grenada dan Kuba.

Ranger berhasil mencapai kampus True Blue, kampus tempat ditahannya para mahasiswa AS pada pukul 09.00 waktu setempat dan berhasil membebaskan seluruh mahasiswa yang disandera. Melalui informasi para mahasiswa tersebut, Ranger juga mendapatkan informasi bahwa ada ratusan mahasiswa AS lainnya yang ditahan di kampus Grand Anse yang terletak beberapa ratus kilometer dari True Blue.

Upaya penyelamatan mahasiswa di Grand Anse sempat terkendala oleh blokade yang dilakukan oleh pasukan Grenada dan Kuba, namun mereka yang ditahan di Grand Anse akhirnya dapat dievakuasi pada hari berikutnya.

27 Oktober 1983, Ranger dan Marine yang dibantu kekuatan udara dari kapal induk USS Independence menggempur basis pertahanan tentara Grenada yang terletak di sebelah utara ibukota St. George. Penyerbuan berjalan sulit karena kuatnya pertahanan yang dibangun oleh tentara Grenada, terlebih karena di hari-hari sebelumnya Amerika sempat kehilangan tiga helikopternya di atas area tersebut sehingga Amerika terkesan lebih berhati-hati dan waspada pada saat melakukan penyerbuan. Setelah melalui pertempuran yang sengit, basis pertahanan tersebut akhirnya bisa direbut oleh Amerika.

File:UH-60As over Port Salines airport Grenada 1983.JPEG
Helikopter UH-60A Black Hawk saat Invasi Grenada melewati Jalur Saliner. Foto: U.S. DefenseImagery

Setelah berhasil merebut ibukota St. George dan sekitarnya, kini tentara gabungan Amerika dan negara-negara Karibia lebih fokus untuk membersihkan sebagian tentara Grenada yang masih tersisa dan terpencar di seantero pulau. Memasuki bulan November, tentara gabungan Amerika dan negara-negara Karibia mengumumkan bahwa konflik bersenjata telah berakhir. 

Sebagian dari tentara gabungan Amerika dan negara-negara Karibia meninggalkan Grenada, sementara sebagian lainnya tetap ditempatkan di Grenada untuk menormalkan kembali aktivitas sosial negara tersebut yang sempat lumpuh akibat kudeta dan peperangan.

Kondisi Pasca Invasi

Invasi ke Grenada berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Konflik militer hanya berlangsung selama sekitar satu minggu, namun operasi militer oleh Amerika sendiri tetap berlangsung hingga bulan Desember dimana dalam operasi militer pasca konflik militer, pasukan Amerika ditugaskan untuk menjaga keamanan sementara di Grenada.

Dalam invasi militer tersebut, Amerika dilaporkan kehilangan 19 personilnya. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah korban yang tewas di pihak Grenada dan Kuba yang jika ditotal mencapai 70 orang.


Pasca berakhirnya invasi, timbul kekosongan kekuasaan di tubuh pemerintahan Grenada menyusul tumbangnya rezim NJM akibat serangan oleh tentara gabungan Amerika dan negara-negara Karibia. Pemiilhan umum kemudian dilaksanakan setahun sesudah invasi di mana dalam pemilu tersebut, Grenada National Party (Partai Nasional Grenada; GNP) keluar sebagai partai pemenang dan Herbert Blaize terpilih sebagai perdana menteri Grenada yang baru. 

Sejak saat itu, perlahan tapi pasti Grenada pun mulai memulihkan dirinya kembali.  Kini, Grenada menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Karibia dan sekitar empat kapal pesiar mengunjungi Grenada setiap tahunnya.

Rujukan:
  • Cole, Ronald H. 1997. Operation Urgent Fury: The Planning and Execution of Joint Operations in Grenada, 12 October - 2 November 1983. Washington DC: Joint History Office
  • Operation Urgent Fury: The Invasion of Grenada, October 1983
  • Operation “Urgent Fury”: Military Police (MP) in Grenada
Penulis: Muhammad Arkan dan Anggoro Prasetyo | Ilmu Sejarah UI