Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Sunday, May 14, 2017

Gejolak Politik Kampanye Pemilu Indonesia tahun 1971

Bung Hatta melakukan pencoblosan saat Pemilu tahun 1971. Foto: Koleksi Ida Budhiati

...Ada partai baru, ada ketua umum baru, ada juga yang meninggal sebelum pemilu dilaksanakan.

Harian Sejarah - Setelah enam belas tahun tidak melaksanakan pemilu, Indonesia kembali menyelanggarakan pemilu pada 3 Juli 1971. Pada pemilu kali ini ada 10 partai yang terdaftar sebagai peserta, yakni Partai Katolik, PSII, NU, Parmusi, Golkar, Parkindo, Murba, PNI, Perti, dan IPKI.
Partai politik peserta pemilu tahun 1971. Foto: Pinterest
Golkar sebagai partai baru dalam politik Indonesia adalah partai yang didukung oleh pemerintah dan ABRI. Dalam kampanye pertamanya, Golkar memilih tema “Politik no, Pembangunan yes” sebagai representasi keinginan pemerintah. 

Dalam kampanyenya, Golkar sering kali mengungkit-ungkit kegagalan dan kelemahan partai politik di masa lalu untuk melumpuhkan partai politik. Kampanye Golkar juga diwarnai dengan paksaan. Kebanyakan pegawai negeri dan pamong desa dilarang berkampanye untuk partai pilihan mereka dan diharuskan untuk bergabung dan bekerja sama dengan Golkar. Lebih penting lagi, mereka harus memilih Golkar dalam pemilu.

Warga antre memberikan suaranya di TPS 5, Kelurahan Kwitang, Jakarta saat Pemilu 1971. Foto: HENDRANTO/Arsip Kompas

Di beberapa daerah para pemilih diharuskan untuk mendaftar sebagai anggota Golkar. Golkar mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa menentang Golkar berarti menentang pemerintah sehingga tidak akan ada pekerjaan atau pelayanan pemerintah bagi para penentang Golkar.

Presiden Soeharto dan Ibu Tien menuju tempat pemungutan suara pada Pemilu 1971, tanggal 5 Juli 1971. Foto: HENDRANTO/Arsip Kompas

Para perwira militer menjadi ketua Golkar setempat dan mengawasi para pemimpin sipil dari dekat. Daftar para calon partai disaring dan banyak nama dikeluarkan dari daftar pemilihan. Pemimpin-pemimpin partai yang kurang bersimpati kepada penguasa militer dipaksa keluar dari kedudukan mereka di partai. 

Partai lain yang melakukan kampanye adalah PNI. Kampanye yang dilakukan oleh PNI menimbulkan ketegangan antara PNI dan pemerintah. Sebelumnya, anggota PNI sempat kesal dengan pemerintah karena ikut campur dalam pemilihan ketua umum. 

Ketika Ketua Umum PNI Osa Maliki meninggal karena penyakit jantung pada September 1969, pemerintah harus mengawasi PNI dalam pemilihan pemimpin baru. Dua kandidat kuat dalam pemilihan ketua umum PNI adalah Hardi, seorang ahli hukum dan mantan wakil perdana menteri 1957 dan 1959, dan Hadisubeno, seorang mantan walikota Semarang pada akhir tahun 1950-an.

Pihak pemerintah mencurigai Hardi akan bekerja sama dengan partai-partai untuk menentang tentara. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan Hadisubeno menjadi ketua umum.

Ali Murtopo saat berkampanye untuk Golkar, 1971. Foto: beritakabar.co

Dalam kongres partai yang diadakan di Semarang pada April 1970, asisten pribadi Ali Murtopo ditugaskan untuk memastikan kemenangan Hadisubeno. Pada akhirnya, Hadisubeno keluar sebagai ketua umum PNI. 

Seorang pendukung Hardi kemudian menulis dalam harian partai Suluh Marhaen bahwa dalam kongres terdapat campur tangan pihak Angkatan Darat yang mengatakan pada para anggota kongres bahwa pemerintah menginginkan Hadisubeno menjadi ketua umum dan bila tidak tercapai, PNI bisa dibubarkan. Akhirnya Hadisubeno berhasil keluar sebagai Ketua Umum PNI, seperti keinginan pemerintah.

Hadisubeno yang sebelumnya disangka penurut oleh pemerintah, ternyata melakukan kampanye yang mengundang kewaspadaan. Kampanye Hadisubeno bersemangat anti-Golkar dan menyatakan kedekatan hubungan antara PNI dengan Sukarno. 

Padahal terdapat larangan Kopkamtib tentang penyebaran ide-ide Sukarno. Hadisubeno menantang pemerintah untuk membubarkan PNI kalau larangan tersebut diberlakukan. Dalam pidatonya, Hadisubeno mengatakan, “Sepuluh Suharto, sepuluh Nasution, dan segerobak penuh jenderal tidak akan dapat menyamai satu Sukarno.” 

Meski sudah berusaha melakukan kampanye dengan penuh semangat, usaha Hadisubeno untuk ikut dalam pemilu gagal. Sejarawan R. William Liddle menulis bahwa Hadisubeno meninggal sebelum pemilu dilaksanakan, yakni pada April 1971. Liddle tidak menuliskan penyebab kematian Hadisubeno karena penyakit atau alasan lain. Ditinggal mati ketua umum 2 bulan sebelum pemilu membuat kampanye PNI menjadi berantakan. 

Nasib Parmusi tidak beda jauh dengan PNI. Sebagai partai baru sepertinya Parmusi tidak tahu cara melakukan kampanye sehingga kampanye yang mereka lakukan juga berantakan. Sedangkan NU di samping kampanye yang penuh semangat tetap menjadi partai yang tunduk kepada pemerintah. NU mengeluarkan fatwa bahwa orang Islam wajib memberikan suara kepada partai-partai Islam. Dari tiga partai besar hanya NU yang tidak menyerang pemerintah secara langsung.

Berbagai intrik terjadi pada pelaksanaan pemilu 1971. Pada akhirnya Golkar keluar sebagai pemenang dengan mendapat suara paling banyak. Pada 1974, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik dari 10 menjadi 3 partai politik sebagai upaya persiapan pemilu 1977. 


Referensi
Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Liddle, R. William. 1992. Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru. Jakarta: Grafiti, 1992.
Muhammad Rusli Karim. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali

"Kiriman Kontributor oleh Nur Janti Mahasiswa Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Dapat dihubungi: jantinur.nj@gmail.com"

Friday, May 5, 2017

Ular Besi Penyelamat Republik : Menghindari Teror Belanda dan Hijrahnya Pemimpin Republik


Harian Sejarah - Pada akhir 1945 situasi Jakarta sangat kacau. Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) kembali membuka kantor di bawah kendali HJ van Mook. Penculikan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin Republik yang baru seumur jagung kerap terjadi. Mobil Perdana Menteri Sutan Sjahrir, misalnya, pada 26 Desember 1945 dikejar segerombolan orang bersenjata yang menggunakan truk. Sjahrir nyaris saja terbunuh. Beruntung Polisi Militer Inggris yang sedang berpatroli datang menyelamatkan.

Dua hari setelah itu giliran Menteri Keamanan Rakyat Amir Sjarifuddin yang dicegat. Amir yang dalam perjalanan menuju rumah Bung Karno ditembak di depan Sekolah Tinggi Guru (sekarang Sekoah Tinggi Teologi Jakarta). Peluru meleset dan hanya mengenai mobil. Sebulan sebelumnya Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Mohammad Roem tertembak di bagian paha kiri.

Situasi Jakarta yang semakin memburuk dan tidak menentu membuat Presiden Sukarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 malam di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Sejarawan dari Yayasan Bung Karno Rushdy Hoesein menyebut rapat tersebut diadakan untuk menyikapi kelanjutan Indonesia setelah Jakarta kemungkinan besar akan jatuh ke tangan NICA. Muncul usulan agar petinggi negara diboyong ke daerah lain dan mengendalikan negara dari daerah itu. Daerah yang menjadi alternatif adalah Yogyakarta.

Masyarakat di dekat lintasan kereta api di belakang kediaman Presiden Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Foto: Repro IPPHOS

"Rapat malam itu memutuskan semua pejabat negara harus meninggalkan Jakarta. Sebelumnya memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah mengirim utusan ke Jakarta. Utusan ini membawa surat untuk Presiden Sukarno yang berisi saran agar ibukota dipindahkan ke Yogyakarta," ujar Rushdy saat pembukaan pameran foto “71th RI Bingkisan Revolusi” di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Jakarta, Jumat, 19 Agustus. Turut dipamerkan replika mini dan foto-foto gerbong yang berjasa membawa para pemimpin republik menuju Yogyakarta.

Menurut Direktur GFJA sekaligus kurator pameran "71th RI Bingkisan Revolusi" tersebut Oscar Motuloh replika tersebut adalah sumbangan dari Museum Angkut dan diharapkan menjadi primadona selama pameran yang akan berlangsung hingga 19 September 2016.

Usulan untuk memindahkan ibukota ke Yogyakarta disetujui peserta rapat. Lalu direncanakan perpindahan ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946 malam. Sukarno berpesan agar para pejabat negara yang ikut tidak membawa bekal apapun. Namun tranportasi apa yang digunakan belum disepakati. Sebab jika rencana ini bocor dan diketahui NICA seluruh pejabat negara kemungkinan akan disergap dan dibunuh.

Akhirnya Kepala Eksploitasi Barat, Sugandi dipanggil Bung Karno. Bung Karno, kata Rushdy yang juga pembina Komunitas Historia Indonesia, meminta Sugandi mempersiapkan sebuah perjalanan paling bersejarah. Setelah berdiskusi diputuskan perjalanan tersebut menggunakan ular besi alias kereta api. Esok harinya Sugandi bersama kawan-kawannya dari unit Balai Jasa Manggarai menyiapkan delapan gerbong khusus. "Para pegawai kereta api dikenal sigap membantu perjuangan dalam masa revolusi," ujar penulis buku 'Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati' yang diterbitkan Gramedia, 2014 itu.

Untuk memuluskan perjalanan, Dipo Lokomotif Stasiun Jatinegara menyiapkan Lokomotif C28-49. Lokomotif buatan Jerman ini yang terbaik masa itu. Mampu melaju dengan kecepatan 120 kilometer perjam. Djawatan Kereta Api juga diminta menyiapkan dua gerbong kereta khusus yaitu KA IL7 dan IL8 untuk presiden dan wakil bersama keluarganya. Kelak gerbong khusus itu berganti nama menjadi Kereta Luar Biasa (KLB).

Tepat tanggal 3 Januari para pegawai kereta api mulai mengelabui sejumlah tentara Belanda yang berjaga dekat Stasiun Manggarai. Sejak siang hari mereka melangsir beberapa kereta. Pada pukul enam sore Lokomotif C28-49 dengan masinis Hoesein yang dibantu oleh stoker (juru api) Moertado dan Soead bergerak dari Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Manggarai. "Gerbong-gerbong yang sebelumnya ada di jalur tiga lalu dipindah ke jalur lima untuk mengelabui tentara Belanda," kata Rushdy.

Setelah lokomotif dan gerboong menyatu kereta pun berjalan mundur dari Stasiun Manggarai menuju jalur arah Stasiun Cikini. Semua lampu gerbong dimatikan dan jendelanya ditutup. Kereta lalu berhenti di dekat rumah Presiden Sukarno. Sukarno, Hatta, dan sejumlah menteri yang sudah menunggu kemudian mengendap-endap menuju gerbong. Ikut diangkut kereta itu, dua buah mobil kepresidenan Buick 7 seat bercat hitam dan de Soto bercat kuning. "Tidak ada yang boleh bersuara saat itu. Semua dilakukan secara hati-hati. Bahkan menyalakan rokok saja tidak boleh," ujar Rushdy.

Perjalanan pun dimulai. Kereta pembawa rombongan ini berjalan lambat. Kecepatan awalnya hanya 5 km/jam. Setelah lewat lewat Stasiun Jatinegara kecepatan mulai ditambah. Lampu akhirnya dihidupkan ketika rombongan sudah melalui Stasiun Bekasi. Rombongan presiden tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 4 Januari 1946 pagi, disambut Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VII, dan rakyat Yogyakarta. Usai upacara penerimaan di Stasiun Tugu, rombongan menuju Pura Pakualaman, istana Sri Paku Alam.

Setelah istana siap, Bung Karno dan keluarga meninggalkan Pakualaman dan pindah ke bekas rumah gubernur Belanda di Jalan Malioboro, persis di depan Benteng Vredeburg. Bung Karno sempat berpidato di RRI Yogyakarta untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Pemerintah RI sejak saat itu.

Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa (pasukan pengawal presiden di era Sukarno) mengenang saat itu Sukarno, Fatmawati, Guntur, dan Hatta dikawal 13 polisi pengawal presiden. Diantaranya Soekasah yang kemudian menjadi Duta Besar di Arab Saudi, Winarso yang selanjutnya menjabat Kepala Kepolisan Daerah Jawa Tengah, dan Mangil Martowidjojo (Komandan Detasemen Kawal Pribadi Tjakrabirawa). Mereka bersenjata rangkap, senjata laras panjang M-95 dan revolver. "Kelak momentum mengawal presiden hijrah ke Yogyakarta dijadikan sebagai Hari Bhakti Paspampres," ujar Mangil seperti tertulis dalam buku 'Maulwi Saelan, Penjaga Terakhir Soekarno.”

Lokomotif yang disandingkan dengan rangkaian gerbong Kereta Luar Biasa yang pernah ditumpangi Presiden Soekarno. (Foto: Diana Tri/Kompas)

Bung Karno pernah menulis "Formasi kereta api yang dinamakan KLB ini, mechanis technis dan personil technis adalah salah satu formasi yang bersejarah dengan formasi ini saya meninggalkan Jakarta dengan cara rahasia memindahkan pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta dan sejak itu formasi KLB ini masih sering menjalankan tugas-tugas yang penting bagi presiden. Saya bangga dengan KLB ini".

Gerbong-gerbong bersejarah itu kini tersimpan di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.Sayangnya, kata Rushdy, Lokomotif C28-49 belum diketemukan. Dari 58 lokomotif C28 yang digunakan Djawatan Kereta Api, saat ini hanya tersisa 1 buah yaitu C28 21 buatan pabrik Henschel. "Lokomotif C28 21 itu dipajang di Museum Kereta Api Ambarawa," ujar Rushdy.

Putri sulung Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta mengenang dirinya dilahirkan saat dalam pengungsian di Yogyakarta. Meutia menyebut bahwa ayahnya pernah menuturkan peristiwa pengungsian itu berlangsung amat menegangkan. "Sekarang rel di belakang rumah Bung Karno itu sudah tidak ada karena sudah dipindahkan ke atas," ujarnya.

Yang patut disayangkan adalah lok C28 49 yang menjadi penarik kereta bersejarah ini sudah musnah karena dijagal/dikilokan. Dari 58 unit loko C28 hanya tersisa lok C28 21 di Ambarawa


Rujukan:  X.Detix.com. Ular Besi.Penyelamat Republik. Tertanggal 26 Agustus 2016.

Trio Komunis: Aidit, Lukman, dan Njoto

Dari Kiri ke Kanan: Lukman, Aidit, Njoto. Foto: Arsip Majalah Life/katarsisalamalika

Harian Sejarah - Revolusi memakan anak sendiri. Sebelas pemimpin PKI tewas. Muso, Amir Sjarifuddin, dan Maruto Darusman ditembak mati di Desa Ngalihan, Solo. Partai limbung ini, tercerai-berai. Tiba-tiba muncul tiga anak muda, Aidit, Njoto, dan Lukman, bagaikan The Three Musketeers, mereka muncul menjadi tulang punggung partai. 

Ketiganya menghidupkan partai dan bisa membuat lebih besar. Mereka kemudian dikenal sebagai trisula PKI: Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjen I, dan Wakil Sekjen II. Kisah persahabatan dan konflik tiga sahabat itu menarik dikenang. 

Dipa Nusantara Aidit pertama kali bertemu dengan Mohamad Hakim Lukman pada 1943 di Menteng 31, Jakarta. Bekas Hotel Schomper itu terkenal sebagai sarang para pemuda aktivis kemerdekaan. Mereka bergabung dengan Gerakan Indonesia Merdeka. Aidit tiga tahun lebih muda daripada Lukman, yang ketika itu baru 23 tahun. Aidit kemudian menjadi Ketua Dewan Politik Gerakan Indonesia Merdeka, dan Lukman anggota.

Sejak itu, Aidit dan Lukman menjadi akrab dan seolah ditakdirkan melakoni sejarah hidup yang sama. Keduanya pada 1944 terpilih masuk Barisan Pelopor Indonesia, kumpulan 100 pejuang paling setia kepada Bung Karno. Keduanya pernah dijebloskan ke penjara Jatinegara oleh Polisi Militer Jepang karena ikut menggerakkan demonstrasi di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. Keduanya juga pernah ditangkap dan ditawan di Pulau Onrust, Jakarta Utara, selama tujuh bulan.

Keduanya bersama memilih jalan komunis dan berguru ke tokoh-tokoh komunis senior. Saat menjadi penghuni Menteng, mereka misalnya menjalin kontak dengan Widarta, penanggung jawab organisasi bawah tanah PKI Jakarta. Widarta adalah kawan akrab Wikana, pemimpin PKI Jawa Barat yang terkenal cerdas. Aidit dan Lukman terkesan pada Wikana. 

Setelah bebas dari Onrust, mereka mencari Wikana di Yogyakarta. Di Yogya saat itu, pemimpin PKI Sardjono, eks Digulis, baru saja memindahkan kantor pusat PKI di Jalan Boemi 29, Solo, ke Jalan Bintaran, Yogyakarta. Aidit dan Lukman kemudian tinggal di Yogya. Mereka menghidupkan majalah dwibulanan Bintang Merah. Di sinilah keduanya lalu bertemu Njoto. Njoto saat itu 19 tahun. Pemuda berkacamata tebal itu adalah wakil PKI Banyuwangi dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Sejak itulah terjalin persahabatan antara Aidit, Njoto, dan Lukman. Saat KNIP bersidang di Malang pada Maret 1947, Aidit terpilih menjadi Ketua Fraksi PKI, Njoto memimpin Badan Pekerja KNIP. Aidit, Njoto, dan Lukman kemudian masuk Komisi Penterjemah PKI di awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifesto Partai Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels.

Pada Agustus 1948, tiga serangkai ini sama-sama menjadi anggota Comite Central PKI. Aidit mengurus agraria, Lukman di sekretariat agitasi dan propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan. Hingga pecahlah geger Madiun….

Aidit sempat tertangkap, tapi dibebaskan karena tak ada yang mengenalnya. Ibarruri Putri Alam, putri sulung Aidit, melukiskan, ayahnya bisa lolos ke Jakarta dengan menyamar menjadi pedagang Cina. ”Rambutnya digundul habis, Papa ikut iring-iringan konvoi barang.” Njoto dan Lukman, kemudian menyusul Aidit ke Jakarta. Di Jakarta, trio Aidit-Lukman-Njoto ditempa. ”Mereka menggodok orientasi partai,” kata Sumaun Utomo, kini 85 tahun, bekas Ketua Lembaga Sejarah CC PKI, mengenang. 

Terbunuhnya banyak kader dalam Peristiwa Madiun membuat mereka harus mandiri. ”Mereka jadi independen karena tak punya lagi tempat bertanya,” kata Murad Aidit dalam bukunya, Aidit Sang Legenda. Mereka diam-diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan membentuk Onder Seksi Comite di tingkat kecamatan. Adapun organisasi dijalankan lewat sistem komisariat di Comite Central. Situasinya sulit karena setiap kabinet alergi komunisme.  Sampai-sampai itu membuat trio Aidit-Lukman-Njoto harus bersembunyi dengan menyamar. Aidit dan Lukman bahkan pernah disiarkan pergi ke Cina pada 1949. 

Padahal itu hanya bualan belaka untuk mengecoh pengejaran. Ada yang bilang sesungguhnya mereka ke Medan. Ada yang bilang ke Jakarta. ”Mereka sering menginap di rumah seorang kawan di Kemayoran,” tulis sejarawan Prancis, Jacques Leclerc, dalam Aidit dan Partai Pada Tahun 1950. Dalam situasi serba repot itu, Aidit dan Lukman justru nekat kembali menerbitkan Bintang Merah pada 15 Agustus 1950. Dua pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakjat, embrio Harian Rakjat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55 ribu per hari. 

Njoto bergabung di redaksi pada Januari 1951. Dua tahun kemudian, tiga sahabat kelompok Bintang Merah ini memimpin partai. Aidit menjadi sekretaris jenderal, Lukman wakil sekjen I, dan Njoto wakil sekjen II jabatan ini diganti menjadi ketua dan wakil ketua pada 1959). Sebagai ketua, Aidit memelototi politik secara umum. Lukman, yang jago main sepak bola, memimpin Front Persatuan. Urusan agitasi dan propaganda kini diemban Njoto. Tak cuma berorganisasi, untuk meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah, dari tingkat dasar sampai universitas.

Usaha itu berbuah. Pada Pemilihan Umum 1955, PKI menclok di urutan keempat. Hasil itu membuat Aidit optimistis partainya bisa meraih posisi nomor satu sebelum 1975. ”Asalkan keadaan berjalan normal,” kata Murad mengutip ucapan kakaknya. Kenyataannya, cita-cita itu terempas. Tragedi 1965 menguak cerita bahwa tiga sekawan itu, meski di luar tampak guyub, ternyata tidak melulu solid. Aidit dan Njoto, misalnya, amat berbeda pendapat soal teori revolusi. Aidit percaya kup yang didukung sedikitnya 30 persen tentara bisa bermutasi menjadi revolusi. Aidit saat itu, menurut Manai Sophiaan (almarhum) dalam sebuah tulisannya, terinspirasi oleh kudeta di Aljazair pada Juni 1965. Saat itu Kolonel Houri Boumedienne mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Ben Bella.

Sebaliknya, Njoto justru mempertanyakan kesahihan teori itu. Bahkan, dalam wawancaranya dengan koresponden Asahi Shimbun di Jakarta pada 2 Desember 1965, dua pekan sebelum ia dinyatakan ”hilang,” ia tak yakin Gerakan 30 September dapat dikategorikan sebagai kudeta yang bisa menjadi revolusi. ”Revolusi siapa melawan siapa?” kata Njoto. Ia bahkan menyangsikan premis Letnan Kolonel Untung soal Dewan Jenderal bisa membenarkan kup. Soetarni, bekas istri Njoto kini 79 tahun ingat, sesungguhnya menjelang petaka 1965 suaminya yang pandai main musik dan dandy sudah disingkirkan Aidit. 

Masalahnya adalah kedekatan Njoto dengan Soekarno. Njoto kerap menulis naskah pidato si Bung. Soekarno pernah menyebut Njoto sebagai Marhaen sejati. Aidit malah melihat Njoto ”dipakai” Soekarno. ”Di mata Soekarno, Njoto pertama-tama adalah nasionalis, itu baru komunis,” kata Aidit saat itu. Tapi, menurut Semaun, Njoto tersingkir karena punya pacar orang Rusia. Namanya Rita. Gara-gara itulah seluruh posisi dipreteli oleh Aidit. Tidak etis, menurut Aidit, seorang pentolan partai yang sudah berkeluarga memiliki pacar.

Sumber: Catatan Tempo. Aidit, Lukman, dan Njoto bahu-membahu membesarkan partai. Karena perempuan, Njoto tersisih. Madiun, 19 September 1948 

Wednesday, May 3, 2017

Tinjauan Historis dan Yuridis Pancasila


Akhir-Akhir ini banyak yang membicarakan bahkan ada yang mulai mempersoalkan kembali posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Diskursus dan situasi tersebut tentu akan menjadi tidak terkendali dan menciptakan dikotomi di tengah-tengah masyarakat jika pemahaman masing-masing pihak hanya berdasar pada sudut pandang pribadi, kelompok, maupun golongan, dan mengabaikan proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara oleh para Pembentuk Negara.

Upaya pendikotomian tersebut hendak memutus rangkaian proses kelahiran Pancasila dan menciptakan opini seolah-olah Pancasila 1 Juni merupakan milik kelompok Soekarnois, Piagam Jakarta milik kelompok Islam, dan 18 Agustus milik rakyat Indonesia pada umumnya. Sehingga setiap ada wacana Pancasila 1 Juni dianggap sebagai romantisme sejarah dan hanya milik kelompok tertentu.

Pendikotomian dan stigma romantisme sejarah tersebut tentu tidak tepat bila diuji pada fakta-fakta sejarah proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Penulis telah meneliti fakta-fakta historis dan yuridis sejarah proses kelahiran Pancasila dan telah mempertanggungjawabkan secara akademis melalui disertasi doktoral di Universitas Diponegoro.

Dua dari sembilan penguji desertasi tersebut adalah Ketua dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yakni Arief Hidayat dan Mahfud MD.

Merujuk pada fakta-fakta sejarah yang telah penulis teliti maka pendikotomian tersebut tidak mendapatkan kebenaran sejarah. Kenapa demikian?

Pertama, Pancasila yang disampaikan Soekarno sebagai anggota resmi BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) melalui pidato tanpa teks pada 1 Juni 1945 merupakan jawaban terhadap pertanyaan Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK tentang apa dasarnya bila Indonesia merdeka kelak. Soekarno adalah pencetus pertama Pancasila Dasar Negara dan pembicara terakhir dari 40 orang yang menyatakan pendapat (A.B. Kusuma, 2009 : 16).

Kedua, setelah Soekarno selesai menyampaikan pidatonya, pidato Pancasila tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Menurut kesaksian Panitia Lima, hal tersebut terjadi dikarenakan Pidato Pancasila Soekarno satu-satunya yang tegas mengusulkan filosofische grondslag untuk negara yang akan dibentuk. Panitia Lima terbentuk atas anjuran Presiden Soeharto pada tahun 1975 untuk meneliti sejarah kelahiran Pancasila. Panitia Lima tersebut terdiri dari lima orang tokoh pendiri bangsa yakni Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A.A. Maramis, Mr. Sunario, dan Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo. (Panitia Lima, 1980 : 25 dan 60).

Dengan diterimanya Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar falsafah negara secara aklamasi oleh BPUPK, maka Pancasila 1 Juni 1945 telah menjadi keputusan BPUPK yang bersifat mengikat, tidak lagi sebatas pendapat pribadi Soekarno. Bahkan pidato steno-grafisch verslag tersebut, oleh Panitia Kecil yang dibentuk BPUPK dijadikan sebagai bahan baku untuk menghasilkan rumusan final Pancasila.

Pengakuan Pancasila 1 Juni juga ditegaskan Notonegoro yang menyatakan bahwa pengakuan Pancasila 1 Juni bukan terletak pada bentuk formal yang urut-urutan sila-silanya berbeda dengan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukan UUD 1945, tetapi terletak dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar falsafah negara (Notonegoro, 1988 : 8).

Sehingga tepatlah kebijakan Pemerintahan Jokowi yang telah menetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila melalui Keppres nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahirnya Pancasila. Keppres tersebut menempatkan kembali sejarah proses kelahiran Pancasila berdasarkan fakta sejarah tanpa bermaksud mengganti rumusan final sila-sila Pancasila.

Terbitnya Keppres tersebut juga berarti negara telah menyatakan eksistensinya sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa dokumen yang dapat dipelajari dan dipahami sebagai tafsir otentik sila-sila Pancasila menurut Pembentuk Negara terletak pada Pidato Soekarno 1 Juni 1945.

Ketiga, Panitia Sembilan pada sidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Sejarah mencatat, Panitia Sembilan yang diketuai Soekarno terbentuk atas inisiatif dan prakarsa Soekarno.

Inisiatif dan prakarsa tersebut dilakukan Soekarno atas penghormatan dan keinginan menjaga keseimbangan antara Kelompok Kebangsaan dan Kelompok Islam karena komposisi Panitia Delapan yang dibentuk BPUPK tidak proporsional.

Kelompok Islam hanya diwakili dua orang yakni Ki Bagoes HadiKoesoemoe dan KH. Wachid Hasjim, sedangkan Kelompok Kebangsaan diwakili enam orang yakni Soekarno selaku ketua, Mohammad Hatta, Muh. Yamin, A.A. Maramis, R. Otto Iskandardinata, dan M.S Kartohadikoesoemoe.

Sehingga Soekarno membentuk Panitia Sembilan yang komposisinya lebih proporsional terdiri dari empat orang kelompok Kebangsaan yakni Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Muh. Yamin, A. Soebadrjo dan empat orang kelompok Islam yakni K.H. Wachid Hasjim, H. Agus Salim, K.H. Kahar Muzakkir, dan R. Abikoesno Tjokrosoejoso, serta Soekarno berdiri di tengah sebagai ketua Panitia Sembilan.

Hal itu sesuai dengan janji Soekarno pada saat Pidato 1 Juni 1945 ketika menjelaskan faham atau sila demokrasi musyawarah mufakat. Soekarno mengatakan di awal penjelasannya, "Kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan akan melihat saya punya hati. Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung karno ini, ingin membela Islam dalam badan permusyawaratan. Dengan cara musyawarah mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan dan permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat." (Pidato Soekarno, 1 Juni 1945).

Keempat, rumusan teks final Pancasila oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 juga diketuai oleh Soekarno. Dan sidang PPKI tanggal 18 Agustus sama sekali tidak pernah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Karena PPKI hanya menghasilkan dua keputusan yakni mengesahkan UUD 1945 dan mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya.

Perubahan sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhan Yang Maha Esa oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, diakui oleh Mohammad Hatta di dalam bukunya 'Memoir Mohammad Hatta' menyatakan, "Pada pagi hari menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa". Alasannya, demi menjaga persatuan bangsa.

Menurut Azyumardi Azra dalam orasi ilmiahnya di acara Sarwono Memorial Lecture, LIPI tanggal 20 Agustus 2015, mengatakan, "dari proses penerimaan Pancasila, jelas terlihat para pemimpin Islam pada saat itu lebih mementingkan kerukunan dan integrasi nasional daripada
kepentingan Islam atau umat Islam belaka."

Kelima, kedudukan Pancasila bukan terletak di dalam Pembukaan UUD 1945 karena kedudukan hukum Pancasila terletak di atas dan menguasai UUD bukan sejajar apalagi menjadi sub bagian dalam UUD. Mengingat sistematika UUD 1945 sesuai Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 1945, menyatakan bahwa Pembukaan adalah bagian dari UUD NRI 1945. Hal tersebut diadopsi juga oleh UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu, MK telah mengeluarkan putusan judicial review nomor 100/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik terkait Pancasila bukan pilar yang sejajar dengan UUD.

Sedangkan, yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah rumusan sila-sila Pancasila, sementara pengertian akan falsafah dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut, terletak pada isi pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945.

Pandangan tersebut memiliki pijakan teoritis sesuai dengan teori Stufenbautheorie Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, di mana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya pada akhirnya ini berhenti pada norma yang paling tinggi yang disebut norma dasar (grundnorm).

Pancasila sebagai grundnorm ditentukan oleh Pembentuk Negara untuk pertama kalinya sebagai penjelmaan kehendak rakyat melalui Pembentuk Negara. Grundnorm bersifat tetap dan tidak berubah-ubah.

Di sisi lain, jika kita menempatkan kedudukan hukum Pancasila terletak di Pembukaan UUD 1945, hal itu berarti Pancasila sebagai dasar negara telah beberapa kali mengalami perubahan. Karena pada saat Negara Indonesia menggunakan UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, rumusan sila-sila Pancasila telah berubah dan berbeda dari yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan rangkaian fakta sejarah tersebut tergambar dengan jelas bahwa Pancasila bangsa Indonesia hanya ada satu, yaitu sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945, berkembang menjadi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga teks final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai satu-kesatuan proses sejarah lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam
ketiga proses rumusan Pancasila tersebut tidak dapat dipungkiri causa prima-nya adalah Soekarno.

Di sisi lain, Pancasila sebagai ideologi dinamis dapat berkembang sesuai dengan konteks zaman serta terbuka untuk didiskusikan oleh setiap anak bangsa. Namun, falsafah dasarnya tetap berpedoman sesuai dengan maksud Pembentuk Negara.

Selanjutnya, demi menjaga kebenaran sejarah, sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia bewust atas sejarah bangsa. Sehingga bangsa Indonesia dapat lebih mantap mengarungi gelombang samudera kehidupan menuju cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. -Harian Sejarah

Penulis : Ahmad Basarah | Politisi
Editor : Tri Wahono (Kompas.com)
Penulis merupakan Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI. Ketua Badan Sosialisaai MPR RI. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI. Pendiri dan Sekretaris Dewan Penasehat Baithul Muslimin Indonesia. Wakil Ketua Lazis PBNU
Sumber : Nasional Kompas.com. Tinjauan Historis dan Yuridis Pancasila. 15 Januari 2017

Tuesday, April 25, 2017

Revolusi Kebudayaan di China

Poster Propaganda selama "Revolusi Kebudayaan." Foto: Pinterest

Pada tahun 1966, pemimpin Komunis China Mao Zedong meluncurkan apa yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan untuk menegaskan kembali kewenangannya atas pemerintah China. Revolusi Kebudayaan, yang secara resmi disebut Revolusi Kebudayaan Proletarian Besar, adalah sebuah gerakan sosiopolitik yang terjadi di Tiongkok dari 1966 sampai 1976.

Digerakkan oleh Mao Zedong, Ketua Partai Komunis Tiongkok pada masa itu, tujuannya adalah menyajikan ideologi komunis yang 'sebenarnya' di negara tersebut dengan menyapu sisa-sisa unsur kapitalis dan tradisional dari masyarakat Tiongkok, dan mendirikan kembali pemikiran Maois sebagai ideologi dominan pada Partai tersebut.

Percaya bahwa pemimpin Komunis saat ini sedang mengambil partai, dan China ke arah yang salah, Mao meminta kaum muda bangsa untuk membersihkan elemen "tidak murni" masyarakat Tionghoa dan menghidupkan kembali semangat revolusioner yang telah membawa kemenangan dalam perang sipil 20 dekade sebelumnya dan pembentukan Republik Rakyat Cina.

Revolusi Kebudayaan berlanjut dalam berbagai tahap sampai kematian Mao pada tahun 1976 dan meninggalkan kesengsaraan dan kekerasannya akan bergejolak dalam politik dan masyarakat Tionghoa selama beberapa dekade yang akan datang.

Pada masa Revolusi Kebudayaan, China diwarnai dengan gejolak politik dan aksi kekerasan dibanyak kota-kota. Kekerasan ditujukan kepada kaum intelektual dan unsur borjuis, serta kapitalis lainnya. 

Revolusi ini digerakkan oleh Mao Zedong sebagai puncak perseteruannya dengan pejabat Presiden Liu Shaoqi dkk yang dituduh beraliran kanan, mendukung intelektualisme dan kapitalisme. Hingga saat ini revolusi Kebudayaan masih menjadi topik peka di China dan diskusi terbuka mengenai masalah itu sangat terbatas. Revolusi Kebudayaan membuat generasi muda menjadi radikal untuk menentang kaum elit.

PERMULAAN REVOLUSI KEBUDAYAAN
Kaum muda dan pelajar di China mendukung "Revolusi Kebudayaan" dan mempelajari Maoisme dalam kitab merah.
Pada tahun 1960an, pemimpin Partai Komunis China, Mao Zedong merasa bahwa kepemimpinan partai saat ini di China, seperti di Uni Soviet, bergerak terlalu jauh dalam arah revisionis, dengan penekanan pada keahlian dan bukan pada kemurnian ideologis.  

Posisi Mao sendiri di pemerintahan telah melemah setelah kegagalan "Lompatan Jauh ke Depan" (1958-1960) dan krisis ekonomi yang menyusul. Mao mengumpulkan sekelompok radikal, termasuk istrinya Jiang Qing dan menteri pertahanan Lin Biao, untuk membantunya menyerang pimpinan partai saat ini dan menegaskan kembali hegemoninya.

Mao meluncurkan apa yang disebut Revolusi Budaya (dikenal sepenuhnya sebagai Revolusi Kebudayaan Proletar Agung) pada bulan Agustus 1966, pada sebuah pertemuan Rapat Pleno Komite Sentral. Dia menutup sekolah-sekolah negeri, menyerukan mobilisasi kaum muda untuk mengambil kempemimpinan partai untuk menghadapi jeratan nilai-nilai borjuis dan kurangnya semangat revolusioner.
Politisi dan intelektual ditargetkan serta dilecehkan dalam demonstrasi kemudian dihinakan di depan publik yang dikenal sebagai "sesi perjuangan", di Harbin, Heilongjiang, pada bulan Agustus 1966. Foto: Pinterest
Pada bulan-bulan berikutnya, gerakan tersebut meningkat dengan cepat saat para siswa membentuk kelompok paramiliter yang disebut Pertahanan Merah dan menyerang serta melecehkan kelompok manula dan intelektual China. Sebuah kultus kepribadian ditujukan kepada Mao, sama seperti orang Uni Soviet mengkultuskan Josef Stalin. Pemikiran Mao yang disebut Maoisme, kemudian banyak didalami oleh faksi-faksi pergerakan di China.

PERAN LIN BIAO DALAM REVOLUSI KEBUDAYAAN


File:LiuShaoqi Colour.jpg
Lin Shaoqi (1898-1969)

Selama fase awal Revolusi Kebudayaan (1966-68), Presiden Liu Shaoqi dan pemimpin Komunis lainnya digulingkan dari kekuasaan. Liu dipenjara dan meninggal di penjara pada tahun 1969.

Dengan faksi yang berbeda dari gerakan Pertahanan Merah yang berjuang melawan dominasi, banyak kota di China mencapai ambang kerusuhan pada bulan September 1967, ketika Mao menyuruh Lin Biao mengirim pasukan tentara untuk memulihkan ketertiban. Tentara segera memaksa banyak anggota Pertahanan Merah perkotaan ke daerah pedesaan, di mana gerakan tersebut kemudian menurun. Di tengah kekacauan, ekonomi China anjlok, dengan penurunan produksi industri pada tahun 1968 sebesar 12 persen di bawah tahun 1966. 

Pada tahun 1969, Lin berhasil merebut kekuasaan secara resmi sebagai pengganti Mao. Dia segera menggunakan alasan bentrokan dengan pasukan Soviet di perbatasan untuk membentuk keadaan darurat militer. Terganggu perebutan kekuasan oleh Lin, Mao mulai melakukan manuver terhadapnya dengan bantuan Zhou Enlai, perdana menteri China, membelah barisan kekuasaan di atas pemerintah China.

Pada bulan September 1971, Lin meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang di Mongolia, tampaknya saat mencoba melarikan diri ke Uni Soviet. Anggota komando tingg militernya kemudian dibersihkan, dan Zhou mengambil alih kendali pemerintah. Akhir-akhir Lin yang brutal membuat banyak warga China merasa kecewa terhadap revolusi yang bersumber dari pemikiran Mao, yang tampaknya lebih sekadar hanya perebutan kekuasaan di China.

AKHIR DARI REVOLUSI KEBUDAYAAN
Deng Xiaoping. Foto: Pinterest
Zhou bertindak untuk menstabilkan China dengan menghidupkan kembali sistem pendidikan dan mengembalikan banyak mantan pejabat ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1972 Mao menderita stroke. Pada tahun yang sama, Zhou mengetahui bahwa ia menderita kanker. Kedua pemimpin tersebut memberikan dukungan mereka kepada Deng Xiaoping yang sebelumnya dibersihkan selama fase pertama Revolusi Kebudayaan. Hal tersebut mendapatkan pertentangan oleh Jiang yang lebih radikal dan sekutu-sekutunya, yang kemudian dikenal sebagai Geng Empat.

Dalam beberapa tahun ke depan, politik China dalam kebuntuan di antara dua pihak politik yang bersebrangan. Kaum radikal meyakinkan Mao untuk membersihkan Deng pada bulan April 1976, beberapa bulan setelah kematian Zhou, namun setelah Mao meninggal September, sebuah koalisi sipil, polisi dan militer menangkap Geng Empat. Deng kembali berkuasa pada tahun 1977, dan akan mempertahankan hegemoni atas pemerintah China selama 20 tahun ke depan.

Deng Xiaoping secara bertahap mulai melucuti kebijakan-kebijakan Mao yang berkaitan dengan Revolusi Kebudayaan. Pada 1981, Partai tersebut mendeklarasikan bahwa Revolusi Kebudayaan "bertanggung jawab atas penggantian rugi paling besar dan kehilangan paling parah yang dialami oleh Partai, negara, dan rakyat sejak pembentukan Republik Rakyat"
Penghancuran sebuah kuil Konfusius saat Revolusi Kebudayaan. Foto Pinterest
Sekitar 1,5 juta orang terbunuh selama Revolusi Kebudayaan, dan jutaan lainnya menderita dalam penjara, dirampas harta bendanya, mendapatkan penyiksaan atau penghinaan umum. Efek jangka pendek Revolusi Kebudayaan mungkin dirasakan terutama di kota-kota di China, namun dampak jangka panjangnya akan mempengaruhi seluruh negara ini selama beberapa dekade yang akan datang. Sejumlah besar penduduh diusir paksa, kebanyakan ditransfer dari kawasan perkotaan muda ke kawasan pedesaan saat Gerakan Jatuhnya Sisi Negara. Situs budaya dan keagamaan dirusak.

Serangan besar-besaran Mao dan sistem yang dia ciptakan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah hasil yang berlawanan dengan apa yang dia inginkan, menyebabkan banyak orang China kehilangan kepercayaan pada pemerintahan yang sebelumnya mereka kultuskan.


Tuesday, April 11, 2017

Pendidikan Barat Bagi Pergerakan Nasional

Hollands-Inlandse School, Cilegon, 1934

Untuk menggambarkan hasil dari sistem pendidikan barat yang dibawa oleh Pemerintahan Hindia belanda sebagai konsekuensi diberlakukannya “ Politk Etis “ diseluruh wilayah Hindia Belanda. Kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang Politk Etis itu sendiri, yang merupakan hasil dari dorongan kaum Humanisme Belanda di parlemen Kerajaan Belanda. Hingga akhirnya itu disetujui oleh Ratu Belanda, Ratu Wilhemina.

***

Sebuah Harapan Akan Pendidikan
Foto: rosemild
Pemberlakuan Politik Etis terutama dibidang edukasi, yang merupakan satu dari tiga poin politik etis (edukasi, irigasi, transmigrasi) perlulah kita analisis secara kritis. Bahwa tidaklah mungkin alasan tersebut semata-mata hanya disimbolisasikan selama ini yaitu “balas budi”.

Jika kita melihat tuntutan parlemen belanda terhadap pihak kerajaan untuk diberlakukannya Politik Etis ini sebetulnya sunguh mulia karena dilatar belakangi oleh tulis Van Deventer yaitu Een Ereschuld (hutang kehormatan) pada tahun 1899.

Dan yang perlu kita ketahui disini adalah bahwa sebetulnya kaum Liberal Belanda seolah diam tapi menyetujui akan usulan Van Deventer tersebut. Hal ini dirasa dengan berlakunya pendidikan di Hindia Belanda akan mengurangi ongkos produksi dalam permasalahan gaji pegawai perusahaan-perusahaan perkebunan di Hindia Belanda saat itu. Lah kok seperti itu ?

Alasannya adalah bahwa rakyat pribumi selama ini hanya bekerja pada sektor buruh rendah yang tidak kompetitif dan produktif. Meskipun pasca berlakunya Politik Pintu Terbuka yang ditandai oleh pemberlakuannya UU Agraria 1870. Hal tersebut tidak menambah kesejahteraan rakyat meskipun mereka memiliki tanah mereka, hal itu berlaku karena mereka diwajibkan menyewakan tanahnya selama 70 tahun dengan bayaran yang kecil, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan harus bekerja sebagai buruh.

Ini lah momen yang dimanfaatkan kaum liberal di Hindia Belanda untuk menggantikan pekerja-pekerja eropa yang meminta mahal dalam kepegawaian dengan diganti dengan tenaga pribumi hasil politik etis yang dianggap produktif dan kompetiti, namun bisa dibayar dengan harga yang murah. Hal ini awalnya dapat dirasakan atas hasil lulusan OSVIA yang bekerja kepada pemerintah.

Realitas Kaum Pribumi 

Petani di Karang Tengah, Jawa Barat, 1895. Foto: Tempo/Dok. Tropenmuseum

Namun realitas yang diharapkan sangatlah berbeda. Pemberlakuan politik etis tidaklah sesuai yang diharapkan. Edukasi yang diharapkan harus dibayar dengan biaya yang cukup mahal, karena meskipun pemerintah membiarkan orang pribumi untuk bersekolah, tetapi biaya sekolah yang dibebankan tidaklah dapat mereka sanggupi.

Dalam suatu kesempatan pada kuliah rutin Sejarah Indonesia, Dr. Muhammad Iskandar, M.Hum. Sejarawan Universitas Indonesia mengatakan, “ Banyak warga pribumi yang tidak dapat bersekolah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (selain sekolah rakyat).

Mahalnya biaya pendidikan yang dipatok sebesar 300 f (gulden) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, sedangkan masyarakat pribumi pada saat itu hanya berpenghasilan rata-rata 7 f  yang dapat kita setarakan dengan hasil panen padi sejumlah 2,5 kwintal.

Hal tersebutlah yang dinilai bahwa tidak semua kalangan masyarakat pribumi dapat mengenyam pendidikan yang tinggi, bahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah rakyat (SR) pun sedikit.

Kebanyakan pribumi yang bersekolah di sekolah belanda ialah anak seorang bupati setempat. Alternatif lainnya adalah menyekolahkan anaknya di Australia karena biayanya yang murah, hanya kurang dari 50 f. Itupun masih banyak yang tidak sanggup.

Bumerang Bagi Belanda


Dengan demikian bahwa keinginan belanda untuk memperoleh tenaga kerja yang murah dan kompetitif sepertinya hanyalah hayalan tamak dan isapan jempol. Lagi-lagi belanda ingin memperoleh keuntungan, namun tak mau berkoran bahkan untuk masalah sekolah ini.

Hingga akhirnya dengan perlakuan belanda yang semacam ini justru menciptakan musuh jangka panjang, ketimbang pegawai murah yang diharapkan dalam penyelenggaraan politik pintu terbuka. Musuh tersebut merupakan golongan pribumi kaya yang selama ini merupakan bagian dari golongan pangrek praja (aparaatur pemerintahan) yang anaknya bersekolah di perguruan tinggi Belanda di Eropa. Kebanyakan golongan pelajar ini akan kembali ke Indonesia setelah selesai mengenyam pendidikan di Negeri Belanda dengan membawa ideologi-ideologi yang mereka kenal di Eropa untuk menjadi semangat perjuangan di Hindia Belanda.

Mereka membawa pemikiran-pemikiran ideologis yang menurut mereka tidak pernah dilakukan di Hindia Belanda, ideologi tersebut anatara lain : liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Hingga akhirnya mereka akan mengenal arti nasionalisme kebangsaan untuk menuntut suatu kedaulatan yang selama ini mereka sadari dirampas pemerintah Hindia Belanda. Golongan-golongan tersebut dikenal dengan istilah kaum terpelajar terbagi menjadi dua, yaitu :
  • Elit Politik : golongan terpelajar yang mengerti sebuah pemikiran yang ideologi yang mencita-citakan sebuah kebebasan dari belenggu kekuasaan asing yang dalam mencapai tujuannya dengan cara “belajar” untuk mencerdaskan bangsa dan mengerti akan jati diri bangsa.
  • Elit Fungsional : golongan terpelajar yang menginginkan suatu posisi yang strategi dalam birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda dan bekerja untuk menyelenggarakan pemerintahan Hinda Belanda dan bekerja untuk menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan pemerintahan.
Salah satu bukti adanya rasa nasionalisme yang memang hanya secara parsial dalam usaha golongan terpelajar ini adalah berdirinya “budi utomo”,  kemudian Indisch Partjh, kemudian munculnya oragnisasi akademisi lain hingga akhirnya munculah Sumpah Pemuda 1928 sebagai lambing simbolik nasionalisasi pribumi.

Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa rencana Belanda dalam penyelenggaraan pendidikan guna mendapatkan tenaga kerja murah cenderung menghasilkan musuh yang nyata. Meskipun tak dapat dipungkiri banyak pula pribumi yang memilih bekerja sebagai pegawai belanda, ketimbang memulai perjuangan.

Sumber :
  • Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia. Diterjemahkan oleh Ny. Zahara Deliar Noer : PT Dunia Pustaka Jaya
  • Jawaban UAS Mata Kuliah Sejarah Indonesia. 2016. Imam Maulana (1606880232). Universitas Indonesia. 

Monday, March 27, 2017

Proyeksi Kebijakan Militer Presiden Donal Trump


Presiden Donald Trump mengusulkan anggaran militer sebesar US$ 54 miliar atau sekitar Rp 700 triliun yang diutamakan untuk belanja pesawat, kapal, dan tunjangan tentara. Pengajuan anggaran tersebut sesuai dengan janji kampanyenya untuk meningkatkan belanja Pentagon atau anggaran pertahanan AS. Perlu diketahui bahwa anggaran militer AS sendiri sejak tahun 2013 sebesar US$ 569,3 miliar atau Rp 7.393,5 triliun.

Dikutip dari beritasatu.com, Direktur Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney, mengatakan peningkatan belanja Pentagon akan membawa total anggaran pertahanan mencapai US$ 603 miliar atau sekitar Rp 7.800 triliun. Anggaran itu, belum termasuk puluhan miliar dolar untuk operasi militer di luar negeri.

AS telah menghabiskan anggaran pertahanan yang besar termasuk untuk NATO, namun pemimpin militer telah mengeluh tentang pesawat militer yang menua. Kongres AS telah mendapat laporan bahwa usia rata-rata pesawat Angkatan Udara AS adalah 27 tahun, dan lebih dari setengah dari persediaan layanan ini akan memenuhi syarat untuk antik plat nomor kendaraan di Virginia.

Kebijakan Militer dan Keamanan
Pasukan Amerika Serikat. Foto:Aclaim Images
Walaupun Amerika Serikat terus mencoba mengurangi keterlibatan dan belanja militernya, belanja militer negara itu tetap menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan, hampir tiga kali lebih lipat dari negara kedua yang memiliki anggaran militer terbesar dunia.

Amerika Serikat menghabiskan lebih dari gabungan anggaran pertahanan 15 negara berikutnya. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang mendekati anggaran pertahanan Amerika Serikat dengan 216 miliar USD

Banyak pihak yang merasa cemas dengan posisi Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu Presiden Donal Trump mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial seperti pelarangan masuk imigran muslim dari beberapa negara berpenduduk Islam terbesar.

Mengenai hal tersebut bukan hanya masyarakat Amerika, melainkan juga sekutu-sekutu negara adidaya tersebut, termasuk sejumlah negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Donald Trump diprediksi akan mengeluarkan kebijakan kontroversial di bidang perta
hanan dan keamanan AS.

Berikut pernyataan Trump dalam kampanyenya soal isu-isu pertahanan dan keamanan, baik di AS maupun internasional.
  • Anggaran militer AS akan ditambah
  • Tembok Perbatasan akan menutup Perbatasan Meksiko-AS.
  • Menghancurkan ISIS akan menjadi prioritas
  • Mengultimatum negara NATO agar tidak terlalu bergantung kepada AS
  • Mengancam tidak akan melindungi para sekutu NATO karena kontribusi mereka terhadap anggaran NATO tidak adil atau tidak sepadan
  • Hanya akan membela sekutu NATO yang memenuhi kewajiban finansial mereka
  • Mengizinkan Jepang dan Korea Selatan memiliki senjata nuklir
  • Menarik mundur tentara AS dari semenanjung Korea dan membiarkan Jepang, Korut dan Korsel terlibat perang nuklir
  • Meminta kontribusi tentara Arab Saudi untuk memerangi ISIS. Jika menolak, Trump akan menghentikan pembelian minyak dari negara tersebut
  • Mengembargo kembali Iran. Menurut Donald Trump, Iran adalah terorist Islam nomor 1 di dunia.
AS ingin lipat gandakan anggaran militer di Eropa
Pasukan Jerman yang tergabung dalam NATO. Foto: Getty Images
Anggaran militer Amerika Serikat tercermin dalam tanggung jawab internasional yang diasumsikan negara tersebut. Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi dan militer terkemuka di NATO .

Dengan demikian , Amerika Serikat menjadi penyumbang untuk sekitar 2/3 dari seluruh anggaran pertahanan NATO, meskipun organisasi tersebut kehadiran tambahan 27 negara.

Pemerintah Amerika ingin menerapkan pendekatan yang berimbang dan berani untuk mencegah apa yang ia sebut agresi Rusia.
"
Selama 25 tahun kita tak pernah mengkhawatirkan hal ini... sekarang kita khawatir (dengan Rusia)," kata Carter, Menteri Pertahanan AS saat menjelaskan rencana anggaran pertahanan di Washington, hari Selasa (02/02/2016). 

Dilansir dari BBC, AS meminta anggaran militer di Eropa ditambah menjadi US$3,4 miliar, naik empat kali lipat dari jumlah saat ini yang mencapai US$789 juta.

Sejumlah kalangan melihat tindakan ini sebagai respons Amerika atas keputusan Rusia mencaplok Crimea dan mendukung kelompok separatis di kawasan Ukraina timur.

Jika disepakati, maka penambahan anggaran akan dipakai untuk mendanai penempatan pasukan dalam jangka panjang, latihan perang, pembelian peralatan, dan membangun sejumlah infrastruktur.
Selain itu Kementerian Pertahanan Amerika juga mengusulkan penambahan anggaran untuk memerangi kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana penambahan anggaran militer Washington di Eropa.