Showing posts with label Revolusi Kemerdekaan. Show all posts
Showing posts with label Revolusi Kemerdekaan. Show all posts

Saturday, June 3, 2017

Kedatangan Sekutu dan Belanda Pasca Kemerdekaan Indonesia

Pasukan Belanda menangkap pemuda Indonesia yang tergabung dalam kelompok militer di Malang, Jawa Timur pada Juli 1947. Foto: Instagram/galerisejarah

Harian SejarahSekutu membuat sebuah analogi bahawa setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 mereka memiliki kemibali hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok Sekutu.

kingsacademy.com
Tentara Sekutu di Indonesia. Foto: kingsacademy.com

Ketika Belanda kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun belakangan menyerah kepada Jepang 8 Maret 1942 dan melarikan diri ke Australia kemudian menganggap bahwa Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena berusaha menancapkan kembali kekuasaan atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia.

Bagi Sekutu, setelah selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggungjawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggungjawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang.

Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak dalam kekosongan pemerintahan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan Sekutu maupun Belanda.

Sekutu kemudian masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatra, sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC (South East Asia Command).

Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

  1. Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
  2. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu.


Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mensahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan.

Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC (South West Pasific Areas Command).

Untuk melaksanakan isi Perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda WR Patterson dengan menumpang Kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Tentara Belanda memasuki kembali wilayah Indonesia. Foto: Tropenmuseum

Dalam rombongan Patterson ikut serta Van Der Plass seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook (Pemimpin NICA). Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. 

Tugas tentara AFNEI sebagai berikut: 
  1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat.
  2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
  3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya.
  4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban, dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
  5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yaitu sebagai berikut: 
  1. Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal DC Hawthorn. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta.
  2. Divisi India 5 di bawah komando Jenderal EC Mansergh bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya.
  3. Divisi India 26 di bawah komando Jenderal HM Chambers, bertugas di Sumatra, pusatnya ada di Medan.

Kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Sekutu dan bersikap anti Belanda.
Sementara Christison sebagai pemimpin AFNEI menyadari bahwa, untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. 

Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pernerintah RI. Kemudian, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya.


Sunday, May 28, 2017

Peristiwa Yogya Kembali 1949

Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta tiba kembali di Yogyakarta dari pengasingan di Bangka. Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.

Harian Sejarah - Pasca disetujuinya Perjanjian Roem Royen pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan Peristiwa Yogya Kembali. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

Sejak awal 1949, ada tiga kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. kelompok pertama adalah Kelompok Bangka. Kedua adalah kelompok PDRI dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kelompok ketiga adalah angkatan perang dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX diarak masyarakat pasca penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta. Foto: Pinterest

Sultan Hamengkubuwono IX bertindak sebagai wakil Republik Indonesia, karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda, maka mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Yogya ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yang terdiri dari Sukarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yang harus menyelesaikan urusannya sebagai ketua delegasi di UNCI, masih tetap tinggal di Jakarta.

Rombongan PDRI mendarat di Maguwo pada 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamangkubuwono IX, Moh. Hatta, Mr.Roem, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tadjuddin serta pembesar RI lainnya. Pada tanggal itu pula rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman memasuki Desa Wonosari.

Rombongan Jenderal Sudirman disambut kedatangannya oleh Sultan Hamengkubuwono IX dibawah pimpinan Letkol Soeharto, Panglima Yogya, dan dua orang wartawan, yaitu Rosihan Anwar dari Pedoman dan Frans Sumardjo dari Ipphos. Saat menerima rombongan penjemput itu Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di rumah lurah Wonosari.

Jenderal Sudirman dengan ditandu memasuki kota Yogyakarta setelah melakukan perang gerilya. Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.

Saat itu beliau sedang mengenakan pakaian gerilya dengan ikat kepala hitam. Pada esok harinya rombongan Pangeran Besar Jenderal Sudirman dibawa kembali ke Yogyakarta. Saat itu beliau sedang menderita sakit dengan ditandu dan diiringi oleh utusan dan pasukan beliau dibawa kembali ke Yogyakarta. Dalam kondisi letih dan sakit beliau mengikuti upacara penyambutan resmi dengan mengenakan baju khasnya yaitu pakaian gerilya.

Upacara penyambutan resmi para pemimpin RI di Ibukota dilaksanakan dengan penuh khidmat pada 10 Juli. Sebagai pimpinan inspektur upacara adalah Syafruddin Prawiranegara, didampingi oleh  Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para pimpin RI yang baru saja kembali dari pengasingan Belanda. Pada 15 Juli 1949, untuk pertama kalinya diadakan sidang kabinet pertama yang dipimpin oleh Moh. Hatta.

Pada kesempatan itu Syafruddin Prawiranegara menyampaikan kepada Presiden Sukarno tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PDRI selama delapan bulan di Sumatera Barat. Pada kesempatan itu pula Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI Sukarno. Dengan demikian maka berakhirlah PDRI yang selama delapan bulan memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi RI.

PDRI Penjaga Eksistensi RI

Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), dan Mr. Lukman Hakim. Foto: Historia.id

Harian Sejarah - Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Sukarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat.

Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.

Susunan pemerintahannya antara lain sebagai berikut:

  • Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.
  • Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama.
  • Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda.
  • Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
  • Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
  • Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.
  • Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara
  • Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa.
  • Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.

PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Peranan PDRI antara lain sebagai berikut. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. 

PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. 

PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu, menempatkan posisi Indonesia  semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan konflik ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. 

UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI memiliki tugas dan kekuasaan sebagai berikut:
  1. Memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia dan Belanda).
  2. Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK PBB.
  3. Mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tenteram. d. Membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera.
  4. Mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI.
  5. Memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketenteraman rakyat.
  6. Mengawasi pemilihan umum, bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.
Ketika Presidan, Wakil presiden dan pembesar-pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO (Bijzonder Federaal Overleg) mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik, Belanda dan BFO telah mecapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. 

UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan Pemerintah RI di Indonesia.


Rujukan: Mustika Zed. 1997. Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Perjanjian Linggarjati dan Diplomasi Kabinet Sjahrir

Penandatanganan Perjanjian Linggarjati yang dilakukan di Istana Merdeka Jakarta 15 November 1946 oleh Sutan Sjahrir (kiri), Prof Schermerhorn. Foto:Pinterest

Harian Sejarah - Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda melalui jalur diplomatik. Perjanjian ini melibatkan Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah. 

Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari  Belanda adalah Dr. H.J. Van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Sjahrir.

Sebelumnya perundingan Linggarjati sudah dilakukan beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda. namun usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum memenuhi harapan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Usaha itu mengalami kegagalan karena masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda. 

Belanda pada awalnya ingin mendorong Hindia Belanda menjadi bagian dari persemakmuran Kerajaan Belanda. Namun situasi akhir Perang Dunia II yang mendorong proses dekolonisasi membuat Belanda hanya memiliki dua pilihan, menolak dan tidak mengakui negeri jajahannya sebagai negara yang berdaulat atau menerima serta mengakui kedaulatan Indonesia.

Van Mook merupakan orang Belanda yang lahir di Indonesia. Ia mendukung gerakan agar Indonesia menjadi persemakmuran Kerajaan Belanda, atas dasar inilah ia kembali ke Indonesia. Pada  awal kehadirannya di Jakarta, Van Mook mendapat tekanan baik dari Sekutu maupun ancaman perlawanan dari pihak revolusioner Indonesia. 

Pada awal itu Van Mook bersedia untuk melakukan perundingan, meskipun pemerintah Belanda melarangnya untuk bertemu dengan Sukarno. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Sukarno dan “kelompok-kelompok Indonesia." 

Ia tidak mau menyebut sebagai Republik Indonesia, karena pemerintah Belanda belum mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok pikiran Van Mook menyatakan, bahwa NICA bersedia membangun hubungan ketatanegaraan yang baru dan status Indonesia menjadi “negara dominion” dalam persekutuan “persemakmuran Uni-Belanda”.

Karena terjadi kebuntuan dalam perundingan antara Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Mook dan wakilnya, Charles  O. Van der Plas. Indonesia diwakili oleh Sukarno dan Moh. Hatta yang didampingi oleh H. Agus Salim dan Ahmad Subarjo maka akan diadakan pertemuan lanjutan. 

Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara NICA yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak sekutu ingin segara mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih ketika aksi-aksi kekerasan di kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya. Pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetap  tidak mungkin melepaskan tanggungjawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan.

Perundingan Awal di Jakarta

Pada tanggal I Oktober 1945, telah diadakan perundingan antara Christison (Inggris) dengan pihak Republik Indonesia Dalam perundingan ini Christison mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk Sekutu ke wilayah Indonesia. 

Kemudian, pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya bahwa pernerintah RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pernerintah RI, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuat sebelum Perang Dunia II. Pemerintah RI juga berjanji akan mengembalikan semua aset milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pernerintah RI.

Inggris yang ingin melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugas-tugasnya di Indonesia, mendorong agar segera diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. 

Di bawah pengawasan dan perantaraan Clark Kerr, pada tanggaI 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalarn perundingan ini Van Mook selaku wakil dari Belanda mengajukan usul-usul antara. lain sebagai berikut: 
  1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi di dalarn lingkungan Kerajaan Nederland (Belanda).
  2. Masalah dalam negeri di urus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pernerintah Belanda.
  3. Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama sepuluh tahun.
  4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.
Pihak Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis, Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka melakukan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan seratus persen terhadap RI.

Ternyata mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir jatuh. Presiden Sukarno  kemudian menunjuknya kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II teribentuk pada tanggal 13 Maret 1946. 

Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II antara lain sebagai berikut:
  1. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda.
  2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia
  3. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari republik.
  4. Pemerintah Belanda harus-membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB.
  5. Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan.
Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Sebagi  jalan keluarnya Van Mook mengajukan usul tentang pengakuan republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda. 

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut:
  1. Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatra.
  2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS.
  3. RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao, menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda.
Perundingan Hooge Valuwe

Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan  yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. 

Sebagai penengah dalam perundingan, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Pada kesempatan itu Syahrir mengirim tiga orang delegasi dari Jakarta, yaitu Mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodigdo. Mereka berangkat bersama Kerr pada 4 April 1946. 

Dari Belanda hadir lima orang yaitu Van Mook, J.H. van Royen. J.H.Logeman, Willem Drees, dan Dr. Schermerhorn. Perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta.

Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama, karena masing-masing pihak sudah  mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Hooge Valuwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja. 

Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

Kegagalan dalam perundingan Hoge, pada April 1946, menjadikan pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia berpendapat perlu melakukan serangan umum di kedudukan Inggris dan Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera. 

Namun genjatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Resiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi dengan  banyaknya korban yang berjatuhan. 

Untuk mencegah bertambahnya korban pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Bagi Sukarno, Hatta, dan Syahrir perlawan dengan strategi perang defentif itu lebih beresiko dibandingkan dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dilakukan dengan jalan diplomasi.

Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 - 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F de Boor, dan van Pool. 

Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn, juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu.

Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok Perundingan Linggarjati antara  lain sebagai berikut:
  1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI.
  2. Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat.
  3. Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda.
  4. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949.
  5. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing.
  6. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara.
  7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.
Naskah persetujuan kemudian diparaf oleh kedua delegasi di Istana Rijswijk Jakarta (sekarang Istana Merdeka). Isi perundingan itu harus disyahkan dahulu oleh parlemen masing-masing (indonesia oleh KNIP). 

Untuk  meratifikasi dan mensyahkan isi Perundingan Linggarjati, kedua parlemen masih enggan dan belum puas. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan No. 6 tentang penambahan anggota KNIP

Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar suara yang pro Perjanjian Linggarjati dalam KNIP. Tanggal 28 Februari 1947 Presiden melantik 232 anggota baru KNIP. Akhirnya isi Perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai tanggal Persetujuan Linggarjati.

Rujukan:

Abdullah, Taufik dkk. 1978. Manusia dalam Kemelut Sejarah. Jakarta: LP3ES
--------, dan A.B. Lapian. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 5 (Masa Pergerakan Kebangsaan). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
--------, dan A.B. Lapian. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Friday, May 5, 2017

Ular Besi Penyelamat Republik : Menghindari Teror Belanda dan Hijrahnya Pemimpin Republik


Harian Sejarah - Pada akhir 1945 situasi Jakarta sangat kacau. Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) kembali membuka kantor di bawah kendali HJ van Mook. Penculikan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin Republik yang baru seumur jagung kerap terjadi. Mobil Perdana Menteri Sutan Sjahrir, misalnya, pada 26 Desember 1945 dikejar segerombolan orang bersenjata yang menggunakan truk. Sjahrir nyaris saja terbunuh. Beruntung Polisi Militer Inggris yang sedang berpatroli datang menyelamatkan.

Dua hari setelah itu giliran Menteri Keamanan Rakyat Amir Sjarifuddin yang dicegat. Amir yang dalam perjalanan menuju rumah Bung Karno ditembak di depan Sekolah Tinggi Guru (sekarang Sekoah Tinggi Teologi Jakarta). Peluru meleset dan hanya mengenai mobil. Sebulan sebelumnya Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Mohammad Roem tertembak di bagian paha kiri.

Situasi Jakarta yang semakin memburuk dan tidak menentu membuat Presiden Sukarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 malam di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Sejarawan dari Yayasan Bung Karno Rushdy Hoesein menyebut rapat tersebut diadakan untuk menyikapi kelanjutan Indonesia setelah Jakarta kemungkinan besar akan jatuh ke tangan NICA. Muncul usulan agar petinggi negara diboyong ke daerah lain dan mengendalikan negara dari daerah itu. Daerah yang menjadi alternatif adalah Yogyakarta.

Masyarakat di dekat lintasan kereta api di belakang kediaman Presiden Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Foto: Repro IPPHOS

"Rapat malam itu memutuskan semua pejabat negara harus meninggalkan Jakarta. Sebelumnya memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah mengirim utusan ke Jakarta. Utusan ini membawa surat untuk Presiden Sukarno yang berisi saran agar ibukota dipindahkan ke Yogyakarta," ujar Rushdy saat pembukaan pameran foto “71th RI Bingkisan Revolusi” di Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Jakarta, Jumat, 19 Agustus. Turut dipamerkan replika mini dan foto-foto gerbong yang berjasa membawa para pemimpin republik menuju Yogyakarta.

Menurut Direktur GFJA sekaligus kurator pameran "71th RI Bingkisan Revolusi" tersebut Oscar Motuloh replika tersebut adalah sumbangan dari Museum Angkut dan diharapkan menjadi primadona selama pameran yang akan berlangsung hingga 19 September 2016.

Usulan untuk memindahkan ibukota ke Yogyakarta disetujui peserta rapat. Lalu direncanakan perpindahan ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946 malam. Sukarno berpesan agar para pejabat negara yang ikut tidak membawa bekal apapun. Namun tranportasi apa yang digunakan belum disepakati. Sebab jika rencana ini bocor dan diketahui NICA seluruh pejabat negara kemungkinan akan disergap dan dibunuh.

Akhirnya Kepala Eksploitasi Barat, Sugandi dipanggil Bung Karno. Bung Karno, kata Rushdy yang juga pembina Komunitas Historia Indonesia, meminta Sugandi mempersiapkan sebuah perjalanan paling bersejarah. Setelah berdiskusi diputuskan perjalanan tersebut menggunakan ular besi alias kereta api. Esok harinya Sugandi bersama kawan-kawannya dari unit Balai Jasa Manggarai menyiapkan delapan gerbong khusus. "Para pegawai kereta api dikenal sigap membantu perjuangan dalam masa revolusi," ujar penulis buku 'Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati' yang diterbitkan Gramedia, 2014 itu.

Untuk memuluskan perjalanan, Dipo Lokomotif Stasiun Jatinegara menyiapkan Lokomotif C28-49. Lokomotif buatan Jerman ini yang terbaik masa itu. Mampu melaju dengan kecepatan 120 kilometer perjam. Djawatan Kereta Api juga diminta menyiapkan dua gerbong kereta khusus yaitu KA IL7 dan IL8 untuk presiden dan wakil bersama keluarganya. Kelak gerbong khusus itu berganti nama menjadi Kereta Luar Biasa (KLB).

Tepat tanggal 3 Januari para pegawai kereta api mulai mengelabui sejumlah tentara Belanda yang berjaga dekat Stasiun Manggarai. Sejak siang hari mereka melangsir beberapa kereta. Pada pukul enam sore Lokomotif C28-49 dengan masinis Hoesein yang dibantu oleh stoker (juru api) Moertado dan Soead bergerak dari Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Manggarai. "Gerbong-gerbong yang sebelumnya ada di jalur tiga lalu dipindah ke jalur lima untuk mengelabui tentara Belanda," kata Rushdy.

Setelah lokomotif dan gerboong menyatu kereta pun berjalan mundur dari Stasiun Manggarai menuju jalur arah Stasiun Cikini. Semua lampu gerbong dimatikan dan jendelanya ditutup. Kereta lalu berhenti di dekat rumah Presiden Sukarno. Sukarno, Hatta, dan sejumlah menteri yang sudah menunggu kemudian mengendap-endap menuju gerbong. Ikut diangkut kereta itu, dua buah mobil kepresidenan Buick 7 seat bercat hitam dan de Soto bercat kuning. "Tidak ada yang boleh bersuara saat itu. Semua dilakukan secara hati-hati. Bahkan menyalakan rokok saja tidak boleh," ujar Rushdy.

Perjalanan pun dimulai. Kereta pembawa rombongan ini berjalan lambat. Kecepatan awalnya hanya 5 km/jam. Setelah lewat lewat Stasiun Jatinegara kecepatan mulai ditambah. Lampu akhirnya dihidupkan ketika rombongan sudah melalui Stasiun Bekasi. Rombongan presiden tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 4 Januari 1946 pagi, disambut Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VII, dan rakyat Yogyakarta. Usai upacara penerimaan di Stasiun Tugu, rombongan menuju Pura Pakualaman, istana Sri Paku Alam.

Setelah istana siap, Bung Karno dan keluarga meninggalkan Pakualaman dan pindah ke bekas rumah gubernur Belanda di Jalan Malioboro, persis di depan Benteng Vredeburg. Bung Karno sempat berpidato di RRI Yogyakarta untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Pemerintah RI sejak saat itu.

Maulwi Saelan, mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa (pasukan pengawal presiden di era Sukarno) mengenang saat itu Sukarno, Fatmawati, Guntur, dan Hatta dikawal 13 polisi pengawal presiden. Diantaranya Soekasah yang kemudian menjadi Duta Besar di Arab Saudi, Winarso yang selanjutnya menjabat Kepala Kepolisan Daerah Jawa Tengah, dan Mangil Martowidjojo (Komandan Detasemen Kawal Pribadi Tjakrabirawa). Mereka bersenjata rangkap, senjata laras panjang M-95 dan revolver. "Kelak momentum mengawal presiden hijrah ke Yogyakarta dijadikan sebagai Hari Bhakti Paspampres," ujar Mangil seperti tertulis dalam buku 'Maulwi Saelan, Penjaga Terakhir Soekarno.”

Lokomotif yang disandingkan dengan rangkaian gerbong Kereta Luar Biasa yang pernah ditumpangi Presiden Soekarno. (Foto: Diana Tri/Kompas)

Bung Karno pernah menulis "Formasi kereta api yang dinamakan KLB ini, mechanis technis dan personil technis adalah salah satu formasi yang bersejarah dengan formasi ini saya meninggalkan Jakarta dengan cara rahasia memindahkan pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta dan sejak itu formasi KLB ini masih sering menjalankan tugas-tugas yang penting bagi presiden. Saya bangga dengan KLB ini".

Gerbong-gerbong bersejarah itu kini tersimpan di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.Sayangnya, kata Rushdy, Lokomotif C28-49 belum diketemukan. Dari 58 lokomotif C28 yang digunakan Djawatan Kereta Api, saat ini hanya tersisa 1 buah yaitu C28 21 buatan pabrik Henschel. "Lokomotif C28 21 itu dipajang di Museum Kereta Api Ambarawa," ujar Rushdy.

Putri sulung Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta mengenang dirinya dilahirkan saat dalam pengungsian di Yogyakarta. Meutia menyebut bahwa ayahnya pernah menuturkan peristiwa pengungsian itu berlangsung amat menegangkan. "Sekarang rel di belakang rumah Bung Karno itu sudah tidak ada karena sudah dipindahkan ke atas," ujarnya.

Yang patut disayangkan adalah lok C28 49 yang menjadi penarik kereta bersejarah ini sudah musnah karena dijagal/dikilokan. Dari 58 unit loko C28 hanya tersisa lok C28 21 di Ambarawa


Rujukan:  X.Detix.com. Ular Besi.Penyelamat Republik. Tertanggal 26 Agustus 2016.

Sunday, November 20, 2016

Tentara Keamanan Rakyat Indonesia (TKR RI)


Harian Sejarah - Badan Keamanan Rakyat terbentuk berdasarkan keputusan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara secara khusus.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Pemerintah mengeluarkan Maklumat tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), untuk merubah sistem BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946. Wakil Presiden Mohammad Hatta lalu memanggil bekas perwira KNIL, Mayor Oerip Soemohardjo ke Jakarta untuk menyusun organisasi tentara.

Pada tanggal 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian mengangkat Oerip menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Komite Nasional Indonesia Pusat Pada tanggal 9 Oktober 1945 menyerukan kepada seluruh pemuda rakyat Indonesia baik yang belum maupun yang sudah pernah memperoleh latihan militer, untuk dimobilisasi menjadi TKR. Pada tanggal 14 Oktober 1945 para perwira bekas tentara KNIL bangsa Indonesia, mengeluarkan penyataan kepada pemerintah Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa para perwira tersebut berdiri di belakang pemerintah Indonesia dan siap menerima perintah apapun.

Pada tanggal 20 Oktober 1945 Suprijadi diangkat sebagai Pimpinan Tertinggi TKR dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum. Tetapi Suprijadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya. Setelah Mayor Oerip diangkat sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal, Oerip dengan segera menyusun organisasi Markas Tertinggi TKR (MT-TKR), meniru Departemen Peperangan Hindia Belanda. Kemudian disusun juga organisasi Markas Besar Umum (MBU) yang merupakan bagian Markas Besar Tertinggi TKR.

Organisasi dan Markas

Markas TKR pertama, terletak di Gondokusuman, Yogyakarta; saat ini menjadi Museum Dharma Wiratama

Pada Awalnya Markas Tertinggi TKR ditetapkan di Purwokerto, tetapi akhirnya markas dipindahkan ke Yogyakarta berdasarkan saran dan pertimbangan strategi dari Oerip. Purwokerto terletak di daerah yang lebarnya kira-kira 100 km, sedangkan Yogyakarta terletak di daerah yang jauh lebih luas.
Pada saat pertama disusun struktur organisasi TKR terdiri dari tiga bagian yaitu Markas Tertinggi TKR, Markas Besar Umum TKR yang terdiri dari bagian-bagian (administrasi, keuangan, 

persenjataan, perhubungan, kesehatan, urusan kereta api, pendidikan, perlengkapan, penyelidikan) dan Komandemen yang terdiri dari empat komandemen (komandemen I Jawa Barat, Komandeman II Jawa Tengah, Komandemen II Jawa Timur dan Komandeman Sumatera). Tanggal 12 Desember 1945 dibentuk bagian penerbangan dibawah kedudukan Markas Besar Umum.

TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut dan TKR Jawatan Penerbangan yang semuanya berasal dari perubahan BKR Darat, BKR Laut dan BKR udara.

TKR tidak memiliki pimpinan tertinggi sampai dengan awal bulan November 1945 karena Suprijadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya. Maka untuk memilih pimpinan tertinggi, TKR mengadakan sebuah konferensi pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta. Di bawah pimpinan Kepala Staf Umum TKR, dilakukan pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR. Yang dihari oleh para panglima divisi dan komandan resimen. Hadir pula Paku Buwono XII, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mangkunegoro VIII dan Paku Alam VIII.

Pengangkatan Sudirman

Saat Soedirman dilantik menjadi pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Foto: Istimewa.

Dalam konferensi itu, Kolonel Soedirman sebagai terpilih Panglima Divisi V Komandeman Jawa Tengah dan Pemimpin Tertinggi TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pengangkatan Soedirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia

Sumber:

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR). Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).
Hatta, Mohammad (2011). Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan, Sebuah Otobiografi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Saturday, November 19, 2016

Badan Keamanan Rakyat Indonesia (BKR)

Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Harian Sejarah - Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan suatu badan yang diperuntukan untuk mengawal dan menjaga keamanan serta stabilitas negara yang dilakukan bersama rakyat semesta dan penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus

Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan dibentuknya BKR. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda, bekas PETA, Heiho, dan Kaigun untuk berkumpul pada tanggal 24 Agustus 1945 di daerahnya masing-masing.

Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin.

Di Jakarta, para pemuda dan bekas PETA berhasil merumuskan struktur BKR sesuai dengan struktur keorganisasian zaman pendudukan Jepang. Para pemuda ini menamakan dirinya sebagai pengurus BKR tingkat pusat yang terdiri dari Kaprawi, Sutaklasana, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrachman, Machmud dan Zulkifli Lubis.

Foto: Havebe

Sementara itu pembentukan BKR di luar Jakarta dipelopori oleh Arudji Kartawinata (Jawa Barat), Drg Mustopo (Jawa Timur), dan Soedirman (Jawa Tengah). Disamping BKR unsur darat, juga dibentuk BKR Laut yang dipelopori oleh bekas murid dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi dan para pelaut dari Jawatan Pelayaran yang terdiri dari Mas Pardi, Adam, RE Martadinata dan R. Suryadi. Khusus di Jawa Barat, Hidayat dan Kartakusumah sebagai bekas perwira KNIL bergabung dan memimpin BKR Balai Besar Kereta Api Bandung dan stasiun kereta api yang lain.

Karena keterbatasan sarana komunikasi saat itu, tidak semua daerah di Indonesia mengetahui pembentukan BKR. Di Sumatera bagian timur dan Aceh, tidak pernah terbentuk BKR. Tetapi umumnya para pemuda-pemuda di daerah tersebut, membentuk organisasi yang kelak menjadi inti pembentukan tentara. 

Di Aceh para pemuda mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan para
Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik.

Hasil Sidang PPKI 22 Agustus 1945 antara lain :

  1. Membentuk Komite Nasional Indonesia
  2. Komite Nasional Indonesia Pusat
  3. Membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Negara
  4. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Diplomasi menjadi andalan utama para politisi Indonesia dalam memperoleh pengakuan pasca Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang, menjadi salah satu pertimbangan juga, untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Selain itu bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara sekutu yang akan datang ke Indonesia


Selain BKR, Pemuda di daerah lainpun membentuk badan-badan perjuangan antara lain adalah :
  1. Pemuda Republik Indonesia (PRI) bermarkas di toko Ciyoda. Organisasi ini semula bernama Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yg bermarkas di jalan Tamblong.
  2. Angkatan Pemuda Indonesia (API) bermarkas di jalan Lengkong Besar
  3. Laskar Wanita Indonesia (Laswi) dibentuk atas inisiatif ibu Aruji Kartawinata pada 12 Oktober 1945. Dengan anggota lebih dari 300 orang yg tediri dari pasukan tempur, palang merah, penyelidikan dan perbekalan.
  4. Hizbullah
  5. Sabilillah. Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang merupakan cabang dari BPRI Surabaya. Anggotanya sebagian besar bekas anggota Pasukan Pelopor di masa Jepang yg dipimpin oleh Duyeh Suharsa. Kemudian BPRI dipimpin oleh Suryadi & Rivai.
  6. Barisan Banteng Republik Indonesia yg bermarkas di sekitar banceuy
  7. Barisan Berani mati
  8. Pemuda Indonesia Maluku
  9. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi
  10. Laskar Rakyat
  11. Pasukan Istimewa
  12. Pasukan Garuda Putih
  13. Pasukan Beruang Merah dikepalai oleh Adullah Saleh di CIgereleng
  14. Polisi Istimewa dimpimpin oleh M.Harsono di Kebonjati
  15. Angkatan Muda PTT dan AM Kota Besar Bandung dengan tokohnya Ir.Juanda
  16. Angkatan Muda Kereta Api pimpinan A. Supian & Akhmad Tirto
Sumber :

Rahardjo, Pamoe (1995). Badan Keamanan Rakyat (BKR): Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).