Showing posts with label Sejarah Umum-12. Show all posts
Showing posts with label Sejarah Umum-12. Show all posts

Saturday, April 22, 2017

Piagam Jakarta (Jakarta Charter)


Piagam Jakarta merupakan dokumen historis yang menggambarkan kompromi antara golongan Islam dan Nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta disebut juga "Jakarta Charter." Piagam Jakarta disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945.

Kesembilan tokoh tersebut adalah Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, K.H Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. BPUPKI dibentuk 29 April 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945.
Foto: Pinterest

Sesudah itu dibentuk panitia kecil sejumlah delapan orang untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Preambule UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta berisi nilai-niali perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta sebagai awal dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piagam Jakarta lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945). Dokumen ini merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.

Bunyinya "Piagam Jakarta" adalah seperti berikut:

Piagam Jakarta (Jakarta Charter)


"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan. 

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja. 

Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dan kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia."

Djakarta, 22-6-2605

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)
Panitia Sembilan

  • Ir.Sukarno
  • Drs. Mohammad Hatta
  • Mr .A.A. Maramis 
  • Abikusno Tjokrosujoso 
  • Abdulkahar Muzakir
  • H.A. Salim
  • Mr Achmad Subardjo
  • K.H Wachid Hasjim 
  • Mr Muhammad Yamin

Dalam naskah tersebut terdapat antara lain kata-kata: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut Jepang yang menyampaikan keberatan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemakaian kata-kata tersebut, sebab berarti rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Penyampaian ini dilakukan untuk menghindari perpecahan esoknya sebelum sidang PPKI.

Hatta kemudian mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata tersebut dan menggantinya dengan kata "Yang Maha Esa," dengan rumusannya menjadi " Ketuhanan Yang Maha Esa." Kesepakatan ini diterima oleh sidang PPKI, meskipin tidak oleh semua golongan Islam. Piagam Jakarta yang sudah mengalami perubahan itu kemudian ditetapkan sebagai pembukaan UUD 1945.

Piagam Jakarta itulah yang menjadi Mukaddimah (preambule) Konstitusi Republik Indonesia serta Undang-undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi politik yang ditentukan di dalam piagam-persetujuan itu. Piagam Jakarta berisi pula kalimat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta itulah yang menandai Proklamasi dan Konstitusi.

Panitia Sembilan

Foto: Pinterest

Panitia Sembilan adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI dengan beranggotakan sembilan orang yang memiliki bertugas merumuskan "dasar negara" Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.
Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
  4. Mr. Mohammad Yamin (anggota)
  5. KH. Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. H. Agus Salim (anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

Panitia Sembilan pada tangga; 22 Juni 1945 berhasil menghasilkan rumusan dasar negarayang dikenal dengan Piagam Jakarta, disebut juga Jakarta Charter yang berisikan lima poin:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. Dokumen ini dihasilkan setelah terjadi kompromi antara empat golongan nasionalis dan empat golongan Islam mengenai rumusan dasar negera.

Piagam Jakarta sendiri kemudian akan ditinjau ulang dan mengalami revisi dengan mengganti kalimat pada poin pertama yaitu,

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Saturday, January 14, 2017

PPKI dan Persiapan Proklamasi Kemerdekaan


Pada tanggal 6 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, yang sedikitnya menewaskan 78.000 orang. Penjatuhan bom atom ini menunjukan tahap akhir dari perang Pasifik. Jepang kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 membentuk suatu badan baru untuk mengkukuhkan persiapan Indonesia di Jakarta, badan tersebut dikenal sebagai Dotkuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI ini sendiri beranggotakan 21 orang dari pelbagai perwakilan di Indonesia. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.

Anggota PPKI terdiri dari 21 Orang yang terdiri dari 12 orang Jawa, 3 irang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang daru Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghua. Kemudian anggota kemudian ditambah sekitar 6 orang dari golongan pergerakan nasional tanpa sepengetahuan Jepang.

Anggota Awal
  1. Sukarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
  2. Hatta, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
  3. Ir. Soekarno (Ketua)
  4. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  5. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
  6. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
  7. R. P. Soeroso (anggota)
  8. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
  9. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
  10. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
  11. Otto Iskandardinata (anggota)
  12. Abdoel Kadir (anggota)
  13. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
  14. Pangeran Poerbojo (anggota)
  15. Dr. Mohammad Amir (anggota)
  16. Mr. Abdul Maghfar (anggota)
  17. Teuku Mohammad Hasan
  18. Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
  19. Andi Pangerang (anggota)
  20. A.A. Hamidhan (anggota)
  21. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
  22. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
  23. Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)
Anggota Tambahan
  1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
  2. Sajoeti Melik (anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
  4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
  5. Kasman Singodimedjo (anggota)
  6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting PPKI yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk mendengarkan instruksi Jepang terhadap langkah selanjutnya dari PPKI. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauci mengatakan bahwa pengumuman kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah yang meliputi bekas Hindia Belanda dahulu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, jepang menyerah kepada sekutu dan menyuruh jepang mempertahankan status quo. Karena peritiwa ini seakan-akan memupuskan harapan untuk memerdekakan Indonesia.

Tiga tokoh penting PPKI yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moch. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Sesampainya di Dalat pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayah negara meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Sebelumnya pada tanggal 8 Agustus PPKI mengadakan sidang pertama dengan hasil pengubahan pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengasdengklok dimana terjadinya penculikan karena terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai waktu dan tempat untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan kabar Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 yang diketahui oleh Sjahrir.

Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik.

Kesepakatan pun terjadi setelah Ahmad Soebardjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan esok hari dan kemudian para golongan tua dan muda menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No 1. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Draft Naskah Asli Teks Proklamasi Kemerdekaan RI Ditemukan Di Tempat Sampah

Sidang Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Esoknya pada 18 Agustus PPKI mengadakan sidang kembali.
  • Sidang PPKi kemudian menghasilkan antara lain:
  • Pengesahan UUD
  • Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama RI
  • Membentuk suatu Komite Nasional yang bertujuan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Lalu, keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945 diadakan rapat yang menghasilkan suatu keputusan yaitu:
  • Penetapan 12 menteri yang membantu presiden
  • Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi
  • Pada tanggal 22 Agustus 1945, diadakan rapat yang menghasilkan:
  • Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berada di bawah wewenang KNIP.
Daftar Gubernur 8 Provinsi Awal Indonesia
  1. Sumatera : Teuku Mohammad Hasaan
  2. Jawa Barat :  Sutardjo Kartohadikusumo
  3. Jawa Tengah : R. Panji Surono
  4. Jawa Timur : R.M. Suryo
  5. Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I. Gusti Ketut Puja
  6. Maluku : . J. Latuharhary
  7. Sulawesi : G.S.S.J. Ratulangi
  8. Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
BKR kemudian pada tanggal 1 Januari 1946, diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan tanggal 26 Januari diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Untuk menyempurnakannya, maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 7 Juni 1946. Hal ini dikarenakan datangnya pasukan NICA yang diboncengi oleh AFNEI yang dinilai oleh bangsa Indonesia ingin menegakan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. -Harian Sejarah

BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara


Perdana Menter Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan dikemudian hari sesudah teracapainya kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Jepang sebenarnya mengharapkan kedatangan sekutu yang akan datang ke Indonesia akan disambut sebagai penyerbu negara mereka, hal ini karena Jepang mulai menyadari dekatnya kekalahan dalam perang Pasifik.

Jepang kemudian mengumumkan pembentukan atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret atau 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang).

Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (Dewan Rakyat), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta.

Anggota BPUPKI
  • K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
  • R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
  • Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua), orang jepang
  • Ir. Soekarno
  • Drs. Moh. Hatta
  • Mr. Muhammad Yamin
  • Prof. Dr. Mr. Soepomo
  • KH. Wachid Hasyim
  • Abdoel Kahar Muzakir
  • Mr. A.A. Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejo
  • H. Agoes Salim
  • Mr. Achmad Soebardjo
  • Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  • Ki Bagoes Hadikusumo
  • A.R. Baswedan
  • Soekiman
  • Abdoel Kaffar
  • R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  • K.H. Ahmad Sanusi
  • K.H. Abdul Salim
  • Liem Koen Hian
  • Tang Eng Hoa
  • Oey Tiang Tjoe
  • Oey Tjong Hauw
  • Yap Tjwan Bing.
Agenda sidang diawali dengan pembahasan mengenai pandangan tentang bentuk negara Indonesia. Pembahasan tersebut menyepakati mengenai bentuk negara "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI). Agenda sidang kemudian dilanjutkan untuk merumuskan konstitusi negara. BPUPKI kemudian diagendakan merumuskan mengenai dasar negara Indonesia yang akan menjiwai isi dari UUD NKRI, sebab UUD merupakan awal dari konstirusi Indonesia yang berdaulat.

Sidang Pertama

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945
Sidang pertama BPUPKI diadakan di sebuah gedung yaitu gedung Chuo Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan gedung Pancasila. Rapat pertama dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan dimulai pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 yang bertemakan Dasar Negara. Nah, pada sidang pertama ini ada 3 orang yang memberikan pendapat mengenai Dasar Negara, sobat. Mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno.
Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengemukakan lima asas dari dasar Negara, diantaranya yaitu:
  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

Dua hari kemudian, Prof. Dr.Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengajukan Dasar Negara Indonesia sebagai berikut:
  1. Persatuan
  2. Mufakat dan Demokrasi
  3. Keadilan Sosial
  4. Kekeluargaan
  5. Musyawarah

Nah, pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno pun mengajukan lima asas Negara yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila.
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Menurut Ir. Soekarno, kelima asas tersebut masih dapat diperas menjadi Ekasila atau Trisila. Selanjutnya Lima Asas tersebut disebut dengan Pancasila dengan urutan yang berbeda.
Nah, pembentukan sila tersebut menjadi perdebatan diantara peserta yang menghadiri sidang BPUPKI. Perdebatan ini membahas penetapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.
Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 dan belum menghasilkan suatu keputusan apapun akhir dari Dasar Negara Indonesia Merdeka hingga diadakan masa reses selama 1 bulan.
Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuka panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan disebut dengan panitia Sembilan. Anggota dari panitia Sembilan yaitu:
  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moch. Hatta
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. Muhammad Yamin
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdul Kahar Muzakir
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso
  8. H. Agus Salim
  9. Mr. A.A. Maramis
Naskah Asli "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945
Setelah dilakukannya musyawarah dengan Panitia Sembilan, menghasilkan suatu rumusan yang mendeskripsikan maksud dan tujuan dari pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Oleh Mr. Muhammad Yamin, rumusan tersebut dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan tersebut adalah:
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang Kedua

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945
Pada rapat kedua dari BPUPKI berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan topic bahasan yaitu bentuk Negara, wilayah Negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan Negara, pendidikan serta pengajaran. Pada rapat kedua ini dibentuk panitia yang berjumlah 19 orang yang membahas rancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno sendiri sobat. Tak lupa pula dibentuk Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moch. Hatta.
Berdasarkan hasil pemungutan suara, wilayah Indonesia Merdeka telah ditentukan. Wilayah tersbut mencakup wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis serta pulau-pulau disekitarnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil yang beranggota 7 orang, yaitu:
  1. Prof. Dr. Mr. Soepomo
  2. Mr. Wongsonegoro
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. A.A. Maramis
  5. Mr. R.P. Singgih
  6. H. Agus Salim
  7. Dr. Soekiman
Persidangan Kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945, dalam rangka menerima laporan Panitia Perancang UUD , Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil, yaitu:
  • Pernyataan Indonesia Merdeka
  • Pembukaan UUD
  • Batang Tubuh dari UUD
BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. -Harian Sejarah


Persiapan Awal Kemerdekaan Indonesia


Rencana persiapan kemerdekaan Indonesia dilatarbelakangi oleh janji dari PM Jepang, Kuniaki Koiso.

Kondisi yang menyudutkan Jepang pada Perang Asia Timur Raya membuat kerapuhan dan baying kekalahan yang menanti untuk Jepang. Meskipun demikian, Jepang tetap berusaha meyakinkan rakyat Indonesia sebagai wujud menarik simpati dengan “menjanjikan kemerdekaan dikemudian hari.” Untuk menyakinkan janjinya kepada rakyat Indonesia. Pada 17 September 1944 Parlemen mengadakan siding Istimewa. Dan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia akan janji kemerdekaan tersebut, setelah mendengar kondisi pasukan Jepang yang terus menurut.

Pembentukan PETA oleh Jepang merupakan bentuk dari realisasi Jepang menyiapkan Indonesia dapat merdeka dan mempertahankannya. PETA merupakan organisasi yang dibentuk murni secara militer oleh Jepang dibandingkan Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai yang disiapkan secara semi militer.

Penggunaan bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya dan Pengibaran Bendera Merah Putih membuat semangat bangsa Indonesia yakin untuk siap merdeka. Para tokoh perjuangan yang percaya dengan janji Jepang antara lain Soekarno dan Hatta terus memantau berita yang akan diberikan, sedangkan golongan pemuda memperhatikan berita mengenai kondisi perang di Pasifik melalui radio pemancar Jepang.

Jatuhnya Pulau Guam dan Saipan pada tahun 1945 ke tangan sekutu membuat Jepang mengambil langkah cepat dengan mendirikan Dokuritsu Junbii Chōsakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. -Harian Sejarah