10 Diplomasi Meraih Kedaulatan Penuh Indonesia


Dalam arus sejarah nasional Indonesia, untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia menempu sejumlah cara agar bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Hidup dalam masa pendudukan Jepang bukan berarti Indonesia mendapatkan angin segar untuk mencapai kemerdekaan melalui Jepang yang berhasil mengusir kedudukan Belanda di Hindia Belanda.

Indonesia sendiri kemudian harus hidup dalam pengaruh Jepang dan mendukungnya dalam Perang Asia Timur Raya. Kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan, kemudian menjadi titik terang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Proklamasi bukanlah akhir, melainkan pijakan awal bagi bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh dari ujung barat hingga timur Indonesia. Bangsa Indonesia kemudian melakukan segala upaya seperti pertahanan secara militer dan diplomasi internasional untuk memperoleh pengakuan dunia Internasional.

Berikut 10 Diplomasi Indonesia untuk meraih kedaulatan penuh:

1. Kapitulasi Jepang, September 1945


Tiga hari pasca penghancuran Nagasaki oleh bom atom yang dijatuhkan AS. Panglima Militer Jepang, Jenderal Terauchi Hisaichi pada tanggal 12 Agustus 1945 mengundang Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, Vietnam.

Kehancuran Jepang seperti terlah terlihat oleh Terauchi dan kemudian membiarkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada 2 September secara resmi menyatakan kapitulasi di atas kapal USS Missouri.

2. Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945


Setibanya di Jakarta, Soekarno diculik oleh pemuda PETA ke Rengasdengklok. Di sana ia dipaksa mengumumkan kemerdekaan tanpa Jepang. Golongan Pemuda telah mengetahui berita kekalahan Jepang melalui sambungan radio Jepang dan memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.

Soekarno sendiri kemudian menyetujui bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan Jumat, 17 Agustus 1945 setelah serangkaian perdebatan dengan golongan muda dan mendapatkan jaminan oleh Ahmad Sobardjo. Pada malam hari sebelum proklamasi, Soekarno menyambangi Mayjen Nishimura Otoshi.

Kendati tidak mendukung, Nishimura menawarkan rumahnya untuk dipakai merumuskan naskah proklamasi. Keesokan hari Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur No. 56.

3. Kabinet Sjahrir I, November 1945


Ketika Soekarno dan Hatta kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Berdasarkan Ketetapan Pemerintah Tanggal 14 Oktober 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer  agar dianggap lebih demokratis.

Sutan Sjahrir kemudian menjadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama dan kemudian menjadi diplomat ulung Indonesia dalam menggalang dukungan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir kemudian memiliki peran besar dalam Perundingan Linggarjati.

Pidatonya yang legendaris di sidang umum PBB 1947 hingga kini masih tercatat sebagai momen paling menentukan

4. Perundingan Linggarjati, November 1946


Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.

Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Diantara mereka yang kontra terhadap perjanjian tersebut menilai Perdana Menteri Sjahrir lemah dalam mempertahankan kedaulatan, karena perjanjian tersebut merugikan Indonesia.

Sjahrir kemudian mundur sebagai perdana menteri, sebulan setelah penadatanganan perjanjian.

5. Agresi Militer I, Juli 1947


Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.
Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.

Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri.

Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati.

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Ancaman sanksi PBB membuat Den Haag menarik pasukannya dari Indonesia.

6. Perjanjian Renville, Desember 1947
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda cuma mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan.

Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

7. Agresi Militer II, Desember 1948


Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Mengerahkan 80.000 pasukan Belanda kemudian menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta dan melakukan penangkapan kepada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.

Pemerintah RI kemudian membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Sembilan hari setelah dimulainya agresi, PBB menelurkan dua resolusi yang menentang serangan Belanda.

AS sendiri kemudian berhasil menekan Belanda untuk berunding dalam dengan Indonesia dalam KMB dengan mengancam mencabut Marshall Plan yang harusnya digunakan untuk kepentingan ekonomi, bukan agresi militer.

8. Konferensi Meja Bundar, Agustus 1949


Pasca mendapatkan desakan internasinal dan menjalin kesepakatan dalam perjanjian Roem Roijen , Belanda kemudian bersedia menarik mundur pasukannya dan menghentikan agresi serta membebaskan para pemimpin republik.

Belanda kemudian bersedia berunding dengan Indonesia pada 23 Agustus 1949. Perundingan ini melibatkan perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang dibentuk Belanda di kepulauan Indonesia.


Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer.Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu selambatnya 30 Desember 1949. Belanda sendiri mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS.

Mengenai Papua Barat akan dibahas setahun kemudian. Indonesia sendiri harus bersedia membayar sebagian utang pemerintahan kolonial, termasuk yang dipakai untuk agresi militer selama perang kemerdekaan.

9. Penyerahan Kedaulatan, Desember 1949

Berkas:Hatta-belanda.jpg
Bung Hatta (kedua dari kiri) di Istana Dam, Amsterdam, dan Ratu Juliana (kedua dari kanan) pada saat penyerahan kedaulatan. Image Source

Ratu Juliana menandatangani akta penyerahan kedaulatan kepada RI di Amsterdam pada 27. Dezember 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia tenggelam dalam revolusi buat mengamankan kesatuan republik. Sementara Belanda menghadapi tekanan internasional. Sikap Den Haag soal Indonesia dan Papua bahkan nyaris membatalkan keanggotaan Belanda di NATO, yang kala itu mendukung kemerdekaan Indonesia.

10. Perjanjian New York 1962, Penyerahan Papua Barat


Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.

Dalam perjalanannya pihak Belanda kemudian menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an.

Indonesia menentang rencana ini karena mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua sebagai bagian dari wilayahnya.  PBB sendiri memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB.


Karena tidak mendapatkan dukungan PBB dalam penyelesaian konflik Papua Barat pada awalnya. Presiden Soekarno kemudian mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda.

Presiden Soekarno kemudian menyusun operasi militer untuk merebut secara paksa Papua Barat dari Belanda. Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.



Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika

Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda.

Amerika Serikat sendiri kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah sebelumnya menolak memberikan bantuan militer ke Indonesia. Amerika sendiri takut jika Indonesia bergantung pada blok komunis Uni Soviet dalam situasi Perang Dingin saat itu.

Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.

Pada 15 Agustus 1961 kemudian dilakukan Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua Barat oleh Belanda diperantarai oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Papua Barat kemudian kembali menjadi wilayah Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.

0 Response to "10 Diplomasi Meraih Kedaulatan Penuh Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel