Du Contrat Social: Keabsahan dan Legitimasi Kekuasaan Politik

Perkara utama dan paling mendesak bagi pemerintahan dan legislator dalam merumuskan peraturan dan undang-undang serta memerintah masyarakat yang memberikan mandat kepada mereka untuk mengatur urusan publik dengan cara yang sudah diatur dalam legislasi yang sudah dirumuskan dengan segala batasan dan wewenangnya adalah legitimasi. Begitulah yang dapat disimpulkan setelah membaca karangan Jean-Jacques Rousseau yang berjudul "The Social Contract".

Legitimasi yang dimaksud dalam konteks ini sendiri merupakan sebuah keabsahan dan persetujuan yang didapatkan dari masyarakat terhadap berlakunya sebuah perundang-undangan dan penegakan hukum. Hal ini merupakan hal yang sangat krusial bagi Rousseau dalam mendirikan sebuah masyarakat yang beradab. Tidak hanya legitimasi memberikan kepastian kepada para legislator dan anggota pemerintah bahwa undang-undang dan peraturan yang mereka rumuskan dapat bertahan mengikuti tuntutan masyarakat di masa yang akan datang, namun legitimasi ini sendiri dalam konteks yang lebih luas memberikan sebuah landasan konstitusional bagi pemerintahan tersebut untuk menjalankan tugasnya. Tanpa restu dari masyarakat, pemerintahan yang sedang menjalankan akan kehilangan keabsahan dan alasan untuk memerintah masyarakat di bawah mereka.

Rousseau berpendapat bahwa dalam "the state of nature" atau keadaan alamiah (tanpa korupsi kerumitan interaksi sosial dan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh kepemilikan materi dalam dunia yang modern) manusia merupakan mahkluk yang baik, namun korupsi yang ditimbulkan oleh hubungan antara individu dengan kepemilikan materi menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tidak terhindarkan dan akhirnya secara perlahan tereskalasi menjadi konflik antar-individu yang kemudian dalam tingkatan yang lebih lanjut menjadi konflik antar-kelompok masyarakat seperti suku dan tumbuh seiring dengan berkembangnya intensitas interaksi sosial antar manusia menjadi konflik antar-kontrak politik berbentuk negara.

Rousseau tidak melihat konflik yang terjadi sebagai suatu hal yang harus dihilangkan; beliau melihatnya sebagai suatu kesadaran yang beranjak dari sifat primitif yang terdapat pada diri manusia dalam keadaan alamiah atau "state of nature" yang memperbolehkan manusia untuk melakukan apapun yang dia kehendaki sehingga harus diregulasi dengan menciptakan sebuah kontrak sosial dalam bentuk legislasi dan hukum yang diterima dan dipatuhi secara universal oleh sebuah masyarakat untuk membangun sebuah masyarakat yang beradab.

Untuk menghimpun sebuah legislasi dalam membentuk sebuah struktur kemasyarakatan yang beradab berarti juga dalam prosesnya setiap individu yang menjadi anggota dalam masyarakat yang dimaksud tanpa kecuali harus menyerahkan kebebasan primitif mereka untuk diberikan kebebasan sipil oleh masyarakat sebagai imbalan.

Jika semua individu sudah menyetujui untuk berkompromi dan menyerahkan kebebasan primitif mereka agar mampu hidup berdampingan bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat tersebut dengan segala kebebasan dalam bentuk hak dan batasan dalam bentuk hukum, maka akan tercipta sebuah kontrak sosial.

Kembali lagi kepada legitimasi, bagaimana cara legislator memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk legislasi dan hukum yang dirumuskan?

Legitimasi dalam penjabaran Rousseau didapatkan dengan menyelaraskan perencanaan dan penerapan undang-undang yang disinggung dengan kontrak sosial yang dibuat oleh sebuah masyarakat yang membuat perjanjian politik di saat pertama mereka membentuk sebuah entitas politik, yang dalam kasus ini adalah sebuah negara.

Kontrak sosial yang dibuat oleh individu-individu dalam masyarakat yang disinggung akan menjadi sebuah konsensus yang melandasi bagaimana pemerintahan mereka bekerja dan menjalani urusan-urusan keseharian publik, dan karena pemerintahan dan instansi negara sendiri merupakan badan yang dibentuk dari persetujuan para pendiri entitas politik yang merepresentasikan kepentingan, pemikiran, dan pertimbangan banyak individu dan banyak kelompok di saat pendiriannya maka agenda dan bentuk pemerintahan yang bertentangan dengan kontrak sosial di mana pemerintahan itu berdiri di atasnya membuatnya bertentangan juga dengan kehendak umum.

Rousseau memandang bahwa legislasi yang bagus tidak hanya dilihat dari isi dan esensi legislasi itu sendiri; legislasi dapat dinilai sebagai bagus apabila isi dari legislasi tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat di mana legislasi itu diperuntukan dan berkorespondensi dengan konsensus bersama yang terdapat pada kontrak sosial yang dibuat oleh masyarakat tersebut.

Setelah menyelaraskan legislasi kepada kebutuhan masyarakat secara relevan dan berkorespondensi dengan konsensus masyarakat tersebut, sang legislator dalam pemerintahan kemudian harus mencari cara agar masyarakat menerima dan mengakui legislasi yang sudah dibuat secara universal, sehingga dapat diberlakukan secara menyeluruh dan sebisa mungkin tanpa pengecualian. Oleh karena itu, samg legislator harus menyandangkan dan mengatasnamakan legislasi yang dia buat dalam bingkai sebuah konstitusi kepada suatu elemen yang keabsahannya diterima oleh sebagian besar dari masyarakat dan memiliki kekuatan untuk menyatukan individu-individu yang berbeda kepada menerima berlakunya suatu undang-undang dan hukum.

Elemen ini dapat berupa kepercayaan, adat istiadat, dan unsur non-material dan berada di alam bawah sadar manusia yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Dalam tulisan Rousseau secara eksplisit kepercayaan kepada unsur non-material ini disematkan kepada kepercayaan terhadap Tuhan, bahwa konstitusi yang melandaskan keabsahan berjalannya suatu pemerintah didasarkan kepada kehendak Tuhan.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa semua konstitusi di dunia ini menyandang dan mengatasnamakan Tuhan agar mampu mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana konstitusi itu berlaku. Kembali lagi kepada pendapat Rousseau bahwa sebuah konstitusi dan legislasi serta hukum harus berkorespondensi dengan konsensus yang terbentuk dari kesadaran akumulatif dari individu-individu yang menjadi bagian dari kontrak sosial suatu masyarakat; jika ada masyarakat yang tidak menginginkan konstitusinya disematkan pada nama Tuhan, hal itu boleh saja terjadi. Seperti yang terjadi di Perancis pada akhir abad ke-18 pasca revolusi, di mana kaum revolusioner dalam membuat sebuah kontrak sosial baru untuk menggantikan kontrak sosial lama yang sudah usang tidak menyandangkan nama Tuhan untuk menjaga netralitas negara dan pemerintah terhadap agama-agama yang ada.

Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika dalam dunia ini masing-masing negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda dan unik untuk menjadi landasan berjalannya pemerintahan mereka dan terciptanya masyarakat yang beradab dan sipil. Hal ini terjadi karena masing-masing masyarakat memiliki kepercayaan, bentuk kompromi, dan kontrak sosial yang berbeda. Dan pemerintah serta legislator dalam tugasnya untuk mengayomi masyarakat sesuai dengan konsensus yang terdapat dalam kontrak sosial yang sudah ada memiliki metode dan cara yang berbeda untuk memperoleh legitimasi.

Sumber: OA Historypedia Line
Admin Lee Kuan Yew

0 Response to "Du Contrat Social: Keabsahan dan Legitimasi Kekuasaan Politik"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel