Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman

Politik luar negeri adalah perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri dicetuskan berdasarkan kepentingan politik dalam negeri. namun, kebijakan tersebut tentunya mendapat pengaruh dari konstelasi perpolitikan internasional. Setiap negara harus Independen dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dari ancaman negara luar. pada dasarnya, sama seperti halnya individu, negara-negara hidup dalam dunia yang dilanda ketakutan, ketidak percayaan, kewaspadaan, serta kecurigaan satu dengan yang lainnya.

Terlebih ketika Masa perang dingin, yang dimulai pada Tahun 1950-an. Dua negara pemenang perang Dunia II yang bersinggungan ideologi ingin menyebarkan hegemoninya di Dunia. Lantas dunia terbagi antara blok barat (Amerika Serikat) yang berideologi Liberal-Kapitalis dan blok timur (Uni Soviet) yang berideologi komunis. Mereka menyebarkan Ideologi masing-masing diseluruh dunia, negara-negara baru merdeka atau negara dunia ketiga pun jadi sasarannya, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selain menyebarkan Ideologi tentunya ada hal lain yang mereka ingin kuasai, yaitu sumber ekonomi. kekayaan alam Indonesia membuat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bahan mentah dan juga pasar produksi. Oleh karena itu, RI senantiasa berjaga-jaga atas maksud kedua negara tersebut.

Ketegangan dunia atas perang dingin, membuat Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam artian tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Aktif dalam artian aktif untuk turut serta mendukung perdamaian Dunia, seperti yang termaktub dalam UUD 1945. Itulah kurang lebihnya makna politik bebas aktif yang ditafsirkan para Nasionalis. Tetapi dalam perkembangannya, tafsiran arti politik itu tidak demikian.Masalah pembangunan ekonomi dan keamanan serta kelemahan-kelemahan yang dialami Indonesia pada tahun 1951 membuat Kabinet Sukiman dilema. Pemberontakan DI/TII yang membebani pemerintah serta biaya untuk penumpasan, serta berbagai macam masalah ekonomi negara, membuat pemerintah tergiur dengan bantuan Barat. Akhirnya Soebarjo selaku menteri luar negeri melakukan pertukaran nota diplomatik berisi perjanjian MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serkat.

Mutual Security Act merupakan produk Undang-Undang Amerika yang ditanda tangani oleh Presiden Harry S.Truman pada 10 Oktober 1951. MSA merupakan program gabungan US AID ( Act International Development) dan DSA (Defence Asistance Act). MSA diberikan dalam lima Kawasan: Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Pasifik. Tujuan Amerika Serikat mengeluarkan bantuan ini adalah Untuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat dan mengembangkan politik luar negeri Amerika Serikat. Bantuan tersebut berupa bantuan militer, ekonomi, atau teknis kepada negara sahabat. Dimana bantuan itu untuk memperkuat keamanan negara masing-masing, pertahanan kolektif dari dunia luar (terutama negara komunis), untuk mengembangkan sumber daya mereka demi kepentingan nasional Amerika Serikat, dan untuk memfasiltasi partispasi kolektif negara-negara tersebut dalam sistem keamanan kolektif  Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alasan pemilihan Indonesia adalah dikarenakan Kekayaan sumber daya alam yang melimpah sangat menggiurkan bagi Amerika Serikat yang pada saat itu telah melakukan Industrialisasi. Selain itu, Trauma psikologis para pemimpin Indonesia terhadap kekuatan komunis yang ditandai dengan pembrontakan 1948. Apalagi pemerintah Kabinet Sukiman adalah pemerintahan yang Anti-Komunis, bahkan ketika Ia menjabat sebagai perdana menteri, simpatisan-simpatisan PKI banyak yang ditangkap dan dihukum. Oleh karena itu, Amerika Serikat "senang” dengan pemerintahan ini.
Proses Pemberian bantuan ini terkesan diam-diam, karena Menteri luar negeri Soebardjo tidak membicarakan ini dengan parlemen.

Duta Besar AS,  Merle H Cochran Melakukan pendekatan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Subardjo. Terjadi tukar menukar nota diplomatik yang diawalnya di prakarsai oleh Dubes AS 4 Januari 1952, Dubes menawarkan bantuan ekonomi. Jika hendak terus menerima bantuan ekonomi maka akan mendapatkan perlengkapan senjata AS. Tanggal 8 Januari Achmad Subardjo menyetujui hal itu, Tanpa sepengetahuan Kabinet dan Hanya diketahui oleh PM Soekiman. Tentunya hal ini mendapat reaksi keras dari kalangan politisi dalam negeri baik yang ada dalam pemerintahan, maupun pihak oposisi. Sorotan Kalangan politisi diantaranya adalah Prosedur yang ditempuh Soebardjo. Mereka tidak suka gaya politik luar negeri “rahasia” Soebardjo. Anggota parlemen marah karena Soebardjo mengambil keputusan ini secara sepihak. Mereka juga menilai bahwa jika Indonesia menyetujui  Isi yang dikandung MSA maka Indonesia dinilai melepaskan politik bebas Aktif, dan menjadi pengikut Blok Barat. Kritik-kritik tersebut datang tiada henti. Para oposisi menyuarakan kritik pedasnya di berbagai media massa. Alhasil Kabinet Sukiman pun semakin tidak berdaya, yang kemudian pada tahun 1953, mengembalikan mandatnya ke Presiden.

Penulisa: Nana
www.kitatulis.com

0 Response to "Mutual Security Act Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel