Diplomasi Ekonomi Indonesia: Negosiasi Hutang

Penyederhanaan sistem kurs dan prosedur perdagangan tidak serta-merta dapat meningkatkan ekspor dan devisa. Untuk menyelematkan situasi pada 196 diperlukan langkah yang dapat segera menyelamatkan situasi pada 1966 diperlukan langkah yang dapat segera meringankan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersidaan devisa. Oleh karena itu, jalur kedua yang dilakukan adalah melakukan diplomasi intensif untuk memperoleh penjadwalan utang dan sekaligus mendapatkan pinjaman darurat/baru agar impor untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi dalam negeri dapat segera terpenuhi.

Langkah diplomasi utang ini sebenarnya sudah dimulai sejak Mei 1966. Meskipun beberapa kali sudah diadakan pertemuan dengan para kreditur, kemajuan yang berarti baru dicapai setelah Indonesia merumuskan strategi stabilitasi ekonomi yang komrehensif dengan bantuan teknis dari IMF,yaitu Paket Stabilitasi Oktober 1966. Setelah beberapa kali pertemuan awal, akhirnya usulan Indonesia dibawah ke Paris Club (forum memfasilitasi penjadwalan kembali utang-utanng pemerintah dengan pemerintah-pemerintah lain) pada Desember 1966 yang menyetujui penundaan pembayaran pokok dan bunga sampai 1971 dan jumlah yang ditunda ini akan dibayar dalam 8 kali cicilan tahunan.

Dengan dicapainya kesepakatan Paris Club itu, pintu terbuka bagi Indonesia untuk memperoleh pinjaman baru dengan bunga yang lebih lunak. Dalam pertemuan dengan para kreditr di Amsterdam (Februari 1967), kemudian di Den Haag (April 1967), dan selanjutnya di Schveningen (Juni 1967), para kreditur sepakata untuk memberikan komitmen 3 bentuk pinjaman: pinjaman tunai (pinjaman program) baru sebesar $187.5 juta untuk menolong neraca pembayaran tahun 1967 serta sejumlah pinjaman untuk membiayai pembangunan proyek (pinjama proyek) dan bantuan dalam bentuk barang, seperti pangan, kapas, dan sejumlah komoditi lain (pinjaman komoditas). Pertemuan ini adalah muasal dari forum yang kemudian dikenal sebagai Inter-Govermental Group on Indonesia (IGGI) yang berlangsung setiap tahunnya untuk dasawarsa kemudian. Sebagia catatan, pada 1990 IGGI dihentikan dan dilanjutkan dengan forum serupa yang kurang lebih sama.

Diplomasi penjadwalan utang mencapai keberhasilan besar pada pada April 1970 ketika para kreditur Indonesia di Paris Club menerima usulan dari bankir terkemuka Jerman, Dr.Hermann Abs, yang sebelumnya diminta oleh Paris Club dan didukung Indonesia untuk mempelajari kemampuan Indoneesia membayar kembali utangnya dalam jangka menengah. Dari hasil studinya, Abs mengusulkan agar Indonesia diberi keringanan penundaaan pembayaran bunga dan pokok dari utang lamanya (yang dipinjam sebelum 1966) selama 30 tahun dan pembayaran bunga selama 15 tahun. Kesepakatan ini sangat meringankan Indonesia dalam mengelola ekonominya dalam jangka menengah.

Ringkasnya, diplomasi ekonomi Indonesia berhasil dilaksanakan di 2 forum utama: melalui Paris Club, beban pembayaran utang dapat diperingan; dan melalui IGGI, pinjaman lunak baru dapat diperoleh. Dengan keberhasilan diplomasi itu, Indonesia dapat mengatasi masalah pembiayaan program stabilitasasinya dan selanjutnya juga program pembangunan ekonomi (Repelita I mulai 1969). Peristiwa sejarah selanjutnya menunjukan bahwa pembagunan makin dipermudah dengan terjadinya kenaikan harga minya (oil boom) mulai 1973.

oleh: Prof. Dr. Boediono dalam buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah

source: gu-buk.net

0 Response to "Diplomasi Ekonomi Indonesia: Negosiasi Hutang"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel