Munculnya Pemerintahan Koloni di Amerika

Dalam fase awal dari perkembangan kolonial, karakteristik luar biasa yang terlihat adalah kurangnya kendali yang berpengaruh dari pemerintah Inggris. Semua koloni kecuali Georgia muncul sebagai perusahaan dengan para pemegang saham, atau sebagai pemilik properti feodal, yang berakar dari piagam yang diberikan oleh kerajaan. tentu saja, fakta bahwa raja telah memindahkan kedaulatannya atas pemukiman Dunia Baru dalam bentuk saham perusahaan dan pemilik properti tidak berarti koloni di Amerika harus bebas tanpa kendali dari luar. menurut kesepakatan undang-undang Perusahaan Virginia, contohnya, otoritas penuh pemerintahan dipegang oleh perusahaan itu sendiri. meski demikian, kerajaan berharap perusahaan itu menjadi penduduk Inggris. Oleh karena itu, penduduk Virginia takkan memiliki suara dalam pemerintahan mereka, sama halnya jika sang raja sendiri yang memegang kekuasaan di sana.

Biar begitu, koloni menganggap diri mereka terutama sebagai persemakmuran atau negara bagian, seperti halnya Inggris dan tidak terkait erat dengan pihak berwenang di London. Bagaimanapun juga, aturan eksklusif dari pihak luar perlahan-lahan menghilang. Warga koloni—pewaris tradisi lama Inggris yang berjuang demi kebebasan politik—menggabungkan konsep kemerdekaan dalam undan-gundang pertama Virginia. Undan-gundang itu menjamin warga koloni Inggris untuk mempraktikkan kebebasan, hak memilih dan kekebalan “seperti jika mereka mematuhi dan dilahirkan dalam realitas Inggris ini.” mereka kemudian menikmati keuntungan Piagam Magna Carta—undang-undang mengenai kebebasan politik dan sipil yang dikeluarkan oleh raja john pada 1215—dan hukum umum— sistem hukum Inggris didasarkan pada konstitusi legal sebelumnya atau tradisi, bukan hukum statuta. Pada 1618, Persekutuan Virginia mengeluarkan instruksi kepada gubernur yang ditunjuk yang menyatakan bahwa setiap penduduk bebas dalam perkebunan harus memilih wakilnya untuk bergabung dengan gubernur dan dewan yang ditunjuk dalam mengesahkan peraturan pemerintah demi kemakmuran koloni.

Langkah ini terbukti menjadi yang salah satu langkah dengan dampak paling jauh ke depan dalam seluruh periode kolonial. Sejak saat itu, masyarakat umum menerima fakta bahwa warga koloni mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mereka sendiri. Dalam banyak kasus, manakala menyusun kebijakan masa depan, raja menjamin dalam undang-undang bahwa setiap manusia bebas dalam koloni harus memiliki suara dalam badan legislatif yang berkaitan langsung dengan mereka. Oleh karena itu, piagam yang di serahkan kepada Calverts di maryland, William Penn di Pennsylvania, tuan tanah di North dan South Carolina, serta tuan tanah di New jersey menekankan bahwa legislasi harus dilaksanakan dengan “izin manusia bebas.

Di New england, selama bertahun-tahun, bahkan terdapat pemerintahan otonomi yang lebih lengkap daripada koloni lainnya. Di atas kapal mayflower, kaum Pilgrim mengadopsi alat untuk pemerintah yang dinamakan “Perjanjian mayflower.” untuk “menyatukan kita semua ke dalam badan politik sipil demi ketertiban dan kelangsungan hidup yang lebih baik... dan sesuai kesepakatan bersama [untuk] menjalankan, menyusun dan menetapkan secara keadilan dan kesetaraan yang sedemikian rupa dalam hukum, peraturan, undang-undang, konstitusi dan jawatan... dan akan dianggap yang paling tepat dan sesuai bagi kebaikan bersama koloni...”

Walaupun tidak ada dasar legal bagi kaum Pilgrim untuk membangun sistem pemerintahan otonomi, tidak ada yang menentang pelaksanaannya dan sesuai kesepakatan itu, selama bertahun-tahun pemukim Plymouth dapat menjalankan urusan mereka sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Situasi yang sama berkembang di Persekutuan teluk massachusetts, yang telah mendapat hak menjalankan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, otoritas penuh berada di tangan penduduk koloni tersebut. Awalnya, sekitar selusin anggota asli persekutuan yang berhasil datang ke Amerika berusaha memerintah secara autokratik. tetapi warga koloni lain menuntut suara dalam masalah publik dan mengindikasikan bahwa penolakan akan berakibat imigrasi massal.

Anggota persekutuan menyerah, dan kendali pemerintahan diserahkan kepada wakil terpilih. Setelah itu, koloni New england lainnya— Connecticut dan rhode Island— juga sukses menjadi pemerintahan otonomi hanya dengan menyatakan bahwa diri mereka berada di luar otoritas pemerintahan mana pun, lalu menyusun sistem politik mereka sendiri dengan mencontoh sistem kaum Pilgrim di Plymouth.

ketentuan pemerintahan otonomi diabaikan hanya dalam dua kasus; yaitu New York, yang dihibahkan kepada saudara laki-laki Charles II, Duke of York (yang kemudian menjadi raja james II) dan Georgia, yang diserahkan kepada suatu “dewan.” Dalam kedua kasus itu, provisi bagi pemerintah tidak berumur panjang, karena warga koloni menuntut wakil legislatif tanpa kenal lelah sehingga para pejabat berwenang pun segera menyerahkan kekuasaan mereka.

Pada pertengahan abad ke-17, perhatian bangsa Inggris terlalu teralihkan oleh Perang Sipil mereka (1642-49) serta upaya Persemakmuran Puritan Oliver Cromwell dalam menyusun kebijakan kolonial yang efektif. Setelah restorasi Charles II dan dinasti Stuart pada 1660, Inggris punya banyak kesempatan untuk mengurus administrasi koloninya. meski demikian, hal itu tidak efisien dan tidak didukung rencana yang koheren. Para koloni sebagian besar tidak mendapat perhatian yang layak dari kerajaan.

Letaknya yang jauh di seberang lautan luas juga mempersulit pengendalian atas koloni tersebut. Lagi pula, hal tersebut menjadi karakter kehidupan awal di Amerika. Dari negara dengan lahan terbatas dan kota padat penduduk, para pendatang tiba di lahan yang seolah tidak berujung. Di benua seperti itu, kondisi alami menciptakan individu yang tangguh, karena orang-orang terbiasa membuat keputusan sendiri. Pemerintah memasuki kota di pinggiran dengan pelan dan kondisi anarki seringkali terjadi di perbatasan.

Namun asumsi pemerintahan otonomi di koloni tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Pada 1670- an, majelis tinggi Perdagangan dan Pertanian yang dibentuk untuk menerapkan sistem perniagaan di koloni terdorong untuk membatalkan Piagam teluk massachusetts karena koloni itu menolak kebijakan ekonomi pemerintah. Pada 1685 james II menyetujui proposal menciptakan Dominion New England dan menempatkan koloni di selatan melewati New jersey di bawah yurisdiksinya, dan dengan demikian mempererat kendali kerajaan atas seluruh wilayah tersebut. Gubernur yang dekat dengan pihak kerajaan, Sir edmund Andros, memungut pajak menggunakan hak perintah eksekutif, memberlakukan sejumlah aturan tegas, dan memenjarakan mereka yang membangkang.

ketika berita tentang revolusi Agung (1688-89), yang menjatuhkan kekuasaan james II di Inggris, tiba di Boston, warga memberontak dan memenjarakan Andros. Pada 1691, di bawah piagam baru, untuk pertama kalinya massachusetts dan Plymouth bersatu sebagai koloni kerajaan teluk massachusetts. koloni New england lainnya segera memulihkan pemerintahan mereka yang terdahulu.

Pada 1689, Undang-Undang hak Azasi dan Undang-Undang toleransi Inggris memastikan kebebasan beragama bagi orang kristen di koloni serta di Inggris dan menerapkan pembatasan terhadap kerajaan. tidak kalah pentingnya, Second Treatise on Government (traktat kedua mengenai Pemerintahan) (1690) karya john Locke tentang justifikasi teoretis utama revolusi Agung, memaparkan teori pemerintah yang tidak berdasarkan hak ilahi, melainkan berdasarkan kontrak. tulisan itu menjelaskan bahwa manusia memiliki hak asasi akan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, serta berhak memberontak bila pemerintah melanggar hak mereka.

Pada awal abad 18, hampir semua koloni berada di bawah yurisdiksi langsung kerajaan Inggris, tetapi mengikuti aturan yang dibentuk oleh revolusi Agung. Gubernur koloni mencoba menerapkan kekuasaan yang menghilang dari tangan raja di Inggris, tetapi majelis koloni yang mengetahui peristiwa tersebut, berupaya mengesahkan “hak” dan “kebebasan” mereka. Dasar tuntutan mereka adalah pada dua kekuatan signifikan yang mirip dengan apa yang dianut oleh Parlemen Inggris: hak untuk memilih dalam masalah pajak, pembelanjaan dan hak memulai legislasi ketimbang hanya bereaksi terhadap proposal dari gubernur.

Legislatur menggunakan hak ini untuk mengawasi kekuasaan gubernur kerajaan dan mengizinkan cara lain untuk memperluas kekuasaan serta pengaruh mereka. Perselisihan yang sering terjadi antara gubernur dan majelis menyebabkan kesemrawutan politik kolonial dan menyadarkan semakin banyak warga koloni tentang perbedaan antara kepentingan Amerika dan Inggris. Dalam banyak kasus, otoritas kerajaan tidak memahami pentingnya tindakan majelis kolonial dan me-ngabaikan mereka begitu saja. meski demikian, preseden dan prinsip yang dibentuk pada saat konflik antara majelis dan gubernur pada akhirnya menjadi bagian “konstitusi tidak tertulis” koloni. Dengan cara ini, badan pembuat undang-undang kolonial menyatakan hak atas pemerintahan otonomi.

0 Response to "Munculnya Pemerintahan Koloni di Amerika"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel