Sejarah Kerajaan Gowa

Gowa, atau dikenal sebagai Goa adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Sulawesi Selatan. Apabila membicarakan Kerajaan Gowa tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Tallo. Kedua kerajaan ini disebut-sebut sebagai kerajaan kembar dan memiliki sinergi dalam kekerabatan dan hubungan kerjasama. Konon, beberapa sumber menyebutkan bahwa kedua kerajaan ini awalnya merupakan tanah kekuasaan kerajaan kuno di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Siang.

Tak diketahui secara pasti kapan kerajaan Gowa terbentuk, tetapi diperkirakan raja Gowa pertama, Tumanurunga, mulai memerintah pada abad ke-13. Awal mulanya, di daerah Gowa terdapat sembilan komunitas yang disebut Bate Salapang atau Sembilan Bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bissei, Sero, dan Kalili. Bate Salapang ini kemudian bergabung secara damai untuk membentuk Kerajaan Gowa.

Kerajaan Gowa bersifat maritim, dengan dua kegiatan utama yaitu pelayaran dan perdagangan. Posisinya yang strategis, mendukung Gowa menjadi bandar utama perdagangan di wilayah timur dengan komoditas rempah-rempah. Kerajaan Gowa dikenal memiliki pelaut-pelaut yang tangguh terutama dari wilayah Bugis, bahkan memiliki sebuah tata hukum niaga yang disebut Ade’Allapiang Bicarana Pabbalri’e.

Rakyat Gowa menerapkan pola lapisan sosial dalam kehidupannya. Golongan keturunan raja dan bangsawan disebut dengan Anakarung/Karaeng, sedangkan rakyat biasa disebut dengan to maradeka dan golongan hamba disebut dengan ata. Dalam pemerintahan, Raja merupakan pemegang kekuasaan absolut. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh bawahan-bawahannya. Pabbicarabutta atau dikena pula dengan sebutan Baliempona Sombayya ri Gowa adalah kedudukan tertinggi di bawah raja, setara dengan perdana menteri, serta memiliki kewenangan menjadi pemangku jabatan raja apabila putra mahkota belum cukup umur untuk memerintah. Tumailalang Towa adalah pejabat yang berwenang menyampaikan dan meneruskan perintah raja kepada Dewan Adat Bate Salapanga. Tumailalang Lolo adalah pejabat yang menerima usul dan permohonan yang disampaikan kepada raja. Anrongguru Lompona Tumakkajannang-nganga adalah pejabat yang memiliki kewenangan menjadi panglima pada masa perang, atau menjaga rakyat menaati perintah raja pada masa damai. Bate Anak Karaeng adalah sebutan untuk raja-raja kecil pada tanah kekuasaan Gowa. Terdapat pula beberapa jabatan yang tidak tergolong sebagai pejabat tinggi Kerajaan Gowa, antara lain adalah Lo’mo Tukkajannang-nganga, Anronggurunna Tumakkajannang-nganga, Anrongguru Lompona Tu Bontoalaka, Sabannara’, Karaengta, Gallarrang, Anrongguru, Jannang, Pabbicara, Matowa, dan Daengta.

Kerajaan Gowa mulai berkembang pesat ketika Tumapa’risi’ Kallonna menjadi raja Gowa ke-9 dengan gelar Daeng Matanre Karaeng. Daeng Matanre Karaeng membuat undang-undang perang, mengatur jabatan dalam kerajaan, mengadakan pungutan bea untuk kas kerajaan, serta menaklukkan kerajaankerajaan kecil seperti Selayar, Bulukumba, Cempaga, dan Maros. Pada pemerintahannya pula, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Tamalate ke Somba Opu serta dibangun benteng sebagai basis pertahanan kerajaan. Daeng Matanre Karaeng juga membuat suatu sumpah perjanjian dengan penguasa Kerajaan Tallo yang menyebutkan bahwa kedua kerajaan tersebut tidak boleh saling melawan (ampasiewai).

Pada mulanya, penguasa dan rakyat Gowa maupun Tallo adalah penganut animisme. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Pada tahun 1605, I Mangari Daeng Manrabbia, raja Gowa memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan raja Tallo, Kraeng Mantoaya, bergelar Sultan Abdullah. Dua tahun setelahnya, raja kedua kerajaan menetapkan Islam sebagai agama resmi rakyatnya.

Setelah menjadi kesultanan Gowa yang bercorak Islam, rakyat sangat terikat pada norma adat yang dianggap sakral. Norma adat ini kemudian didasarkan pada ajaran agama Islam yang disebut dengan pangadakkang. Dengan masuknya Islam pula, jabatan dalam struktur pemerintahan ditambah dengan syara’ yang dikepalai seorang qadhi yang memiliki kewenangan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah, seperti penyelenggaraan sholat Jumat, hari-hari besar keagamaan, dan ritual-ritual lainnya.

Sultan Alauddin wafat pada tahun 1639, digantikan oleh I Mannuntungi Daeng Mattola yang bergelar Sultan Malikussaid (1639-11653), kemudian digantikan lagi oleh puteranya yang bernama I Mallombasi Daeng Mattawang yang bergelar Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Belanda berusaha menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi, termasuk Gowa dan Tallo, yang telah bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan terhadap Belanda, dan atas kegigihannya tersebut ia mendapat julukan “Ayam Jantan dari Timur”. Untuk menguasai Kerajaan Makassar, Belanda menjalin kerjasama dengan Kerajaan Bone di bawah pimpinan Aru Palaka. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terdesak, dan harus mengakui kemenangan Belanda dengan menyetujui Perjanjian Bongaya atau Bungayya. Isi dari perjanjian tersebut antara lain adalah bahwa VOC berhak menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi, Kerajaan Makassar harus melepaskan seluruh daerah kekuasaannya dan benteng pertahanannya, Aru Palaka diangkat sebagai raja Bone, serta Kerajaan Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC.

Sepeninggal Sultan Hasanuddin, tahta Kerajaan Makassar masih berlanjut sampai 20 keturunan. Akan tetapi, dengan adanya Perjanjian Bongaya tersebut, raja tidak lagi memiliki kewenangan dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan militer sehingga sering disebut dengan istilah ‘raja boneka’. Raja hanya sebatas simbol dari kebudayaan. Raja terakhir Kerajaan Makassar adalah Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang yang bergelar Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin (1956- 1960).

Peninggalan Kerajaan Gowa yang masih dapat ditemui adalah benteng-benteng yang dibangun pada masa kejayaannya. Benteng-benteng tersebut adalah Somba Opu, Tallo, Sanrobone, Ujung Pandang atau sekarang dikenal dengan Fort Rotterdam, Panakkukang, Barombong, Mariso, Bontomarannu, Garassi, dan Bayoa. Selain itu peninggalan yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Gowa memiliki maritim yang tangguh adalah jenis kapal yang khas, yaitu Pinisi dan Lombo.

0 Response to "Sejarah Kerajaan Gowa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel