Sistem Ekonomi Ali Baba dan Dampaknya

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonmian Kabinet Ali I periode Juli 1953 - Juli 1955 ), dan kuasa ini diresmikan pada tanggal 8 September 1953, dimana Kementerian perekonomian dibawah Menteri Iskaq mengeluarkan sebuah surat edaran yang menyatakan bahwa bagi para importir nasional disediakan 80-90% dari lisensi devisa. Program ini diwujudkan dengan adanya hak-hak istimewa lainnya yang diberikan kepada importir Indonesia dalam bentuk alokasi lisensi devisa. Sebelum diberlakukannya program Benteng, apa yang dinamakan importir pendatang baru menggunakan sekitar 7% dari devisa. Pada tahun 1952 sekitar 42,7% dari devisa diberikan kepada importir Indonesia, 30,7% diberikan kepada importir Eropa, 24,4% kepada importir Cina, 2,2% kepada importir Asia lainnya.

Di samping itu kategori barang-barang benteng ditambah dengan satu jenis komoditi lagi, dan komoditi tersebut hanya boleh diimpor oleh importir asli yakni: segala macam tekstil, segala macam barang kelontong, alat tulis, seng atap dan alumunium, semen, gelas,paku, ban mobil, onderdil sepeda, kertas HVS, sekrup dan kunci, kamera, karung goni, kaustik soda, dan tepung terigu. Yang menarik adalah bahwa tentangan yang paling berpengaruh datang dari Dewan Moneter, di mana Iskaq sebagai Menteri Perekonomian merupakan salah seorang dari ketiga anggotanya, bersama dengan Menteri Keuangan Dr. Ong Eng Die dan Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Di kemudian hari terungkap bahwa Menteri Iskaq tidak membicarakan surat edaran itu terlebih dulu dengan Dewan Moneter, yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan ekspor dan impor Pemerintah serta distribusi devisa. Melalui Sjafruddin Dewan Moneter menentang keras surat edaran tersebut. Hanya dalam tempo lima hari, yakni pada 12 September 1953 Menteri Iskaq mencabut surat edaran tersebut.

Tiga hari setelah surat edaran itu dicabut kembali, kantor berita Antara menyiarkan pernyataan Sjafruddin dengan panjang lebar. Sjafruddin menyatakan bahwa ia menganut gagasan pengalihan kegiatan impor dari orang-orang asing kepada orang Indonesia, tak peduli apakah mereka pribumi atau keturunan asing. Ia berpendapat bahwa bantuan yang bagaimanapun, yang diberikan kepada importir Indonesia hendaknya tidak melampaui kamampuan mereka untuk menggunakan bantuan itu, agar tidak terjadi panyalahgunaan lebih lanjut dari lisensi-lisensi yang cadangan devisanya berkurang. Dalam kasus seperti itu yang selalu dirugikan adalah fihak konsumen serta para importir Indonesia yang bonefide, yang memanfaatkan bantuan itu secara jujur dan konstruktif. Pada perkembangannya, Iskaq menerangkan bahwa keputusannya untuk mencabut surat edaran itu tidak akan mengubah kebijaksanaan untuk memberi dorongan kepada importir nasional. Pada bulan-bulan selanjutnya, menjadi jelas bahwa pencabutan surat edaran itu hanya merupaka suatu formalitas saja, karena dalam prakteknya sebagian besar peraturan itu masih diperlakukan.

Untuk mewujudkan kebijaksanaan menyalurkan sebanyak mungkin impor melalui imporit-importir nasional, Kabinet Ali menganut dua prinsip: menyediakan kategori-kategori komoditi tertentu sepenuhnya bagi para importir nasional dan memberikan prioritas kepada permohonan importir nasional untuk mengimpor semua jenis komoditinya. Iskaq juga manegaskan wewenang untuk mendistribusikan devisa berada di tangannya, dan karena itu pencabutan surat edaran tidak ada pengaruhnya terhadap kebijaksanaan itu. Dalam pandangan Kabinet, 40% dari devisa yang telah dialokasikan kepada importir nasional sejak bulan Januari sampai Agustus 1953 (dibawah Kabinet Wilopo) tidak mencerminkan kebutuhan kaum importir nasional. Proporsi lisensi impor yang telah diberikan kepada importir nasional telah sangat meningkat sejak Iskaq memangku jabatan pada bulan Agustus 1953. Sejak 1 September sampai 7 November 1953 importir nasional menerima 76,2% dari permit devisa. Seperti dikemukakan oleh Mr. Tjikwan dalam Parlemen pada bulan April 1954, yang paling pokok dari persoalan itu adalah prosedur dan cara pemberian lisensi.

Masa itu merupakan masa di mana sejumlah besar lisensi istimewa yang terkenal itu dibagi-bagikan oleh Menteri Iskaq. Lisensi-lisensi itu tidak lagi diberikan melalui saluran-saluran resmi, melainkan melalui prosedur-prosedur istimewa yakni dialokasikan oleh Menteri Iskaq pribadi.

Kita ketahui bahwa program Ali-Baba ini menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi. Akan tetapi, kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan baru hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan-persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orangorang Cina, yakni apa yang disebut perusahaan-perusahaan “Ali-Baba”, dimana seorang Indonesia “Ali” mewakili seorang pengusaha luar negeri/Cina “Baba” yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut. Peristiwa-peristiwa korupsi dan skandal-skandal yang melibatkan tokoh-tokoh PNI menjadi semakin dominan.

Seperti dalam berita majalah Monitor berikut ini :
Dalam praktek modal asing masih bisa masuk ke sektor-sektor tertutup. Dalam bisnis di Indonesia terkenal dengan istilah “ Ali-Baba”, atau “AliJohnson”. Maksudnya Ali (orang Indonesia) secara formal membuka sebuah usaha. Namun yang sebenarnya memiliki modal, dan dengan begitu bisa menentukan segala sesuatu adalah Baba (Cina/Jepang) atau Johnson (Amerika/Eropa). Praktek ini bisa berjalan subur karena Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk tidak meneliti asal-usul modal. Yang penting ada penanam modal, dan modal asing sendiri tidak memusingkan masalah bentuk. Yang penting adalah prospek keuntungan apapun bentuknya.


Dampak Ekonomi Ali Baba

Pada masa kepemimpinan Kabinet Ali Sastroamodjojo I, kebijakan ekonomi yang dilakukan lebih menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi. Program ini diwujudkan dengan adanya Sistem Ekonomi Ali-Baba. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya program ini memberikan banyak kerugian bagi Indonesia. Kenyataanya banyak perusahaanperusahaan baru yang hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuanpersetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang-orang Cina, yang disebut dengan perusahaan-perusahaan “Ali-Baba”, dimana seorang Indonesia (“Ali”) mewakili seorang pengusaha Cina (“Baba”) yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut. Peristiwa-peristiwa korupsi dan skandal-skandal yang melibatkan tokoh-tokoh PNI semakin mendominasi.

Pada masa kepemimpinan Kabinet Ali Sastroamodjojo I, kebijakan ekonomi yang dilakukan lebih menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi. Program ini diwujudkan dengan adanya Sistem Ekonomi Ali-Baba.25 Akan tetapi, dalam pelaksanaanya program ini memberikan banyak kerugian bagi Indonesia. Kenyataanya banyak perusahaanperusahaan baru yang hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan-persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang-orang Cina, yang disebut dengan perusahaan-perusahaan “Ali-Baba”, dimana seorang Indonesia (“Ali”) mewakili seorang pengusaha Cina (“Baba”) yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut. Peristiwa-peristiwa korupsi dan skandal-skandal yang melibatkan tokoh-tokoh PNI semakin mendominasi.

Setelah harga relatif stabil pada tahun 1952-3, inflasi melonjak lagi. Selama masa Kabinet Ali I, persediaan uang meningkat 75% dan nilai tukar rupiah pada pasar bebas turun dari 44,7% dari nilai resmi menjadi 24,6%. Para eksportir, di antaranya banyak pendukung Masyumi di luar Jawa, terkena dampak yang sangat buruk. Penyelundupan meningkat, dan satuan-satuan tentara yang miskin ikut serta dalam penyelundupan tersebut.

Masalah tersebut ditambah dengan berkembangnya favoritism dari PNI, partai Ali Sastroamidjojo berasal. Walaupun senantiasa digembar-gemborkan bahwa perekonomian kolonial sedang diubah menjadi perekonomian nasional, namun strukturnya tidaklah berubah. Membangun struktur perekonomian nasional tampaknya sama dengan membangun partai. Importir-importir yang diistimewakan adalah The Big Five Belanda. Sekarang importir-importir yang diistimewakan adalah kawan-kawan pendukung PNI dan lain-lainny yang memberikan sumbangan pada PNI.

Sumber: KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959) oleh Ika Septi Handayani

0 Response to "Sistem Ekonomi Ali Baba dan Dampaknya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel