Hak Memberontak dan Kewajiban Revolusi

"Kerusuhan adalah bahasa dari mereka yang terbungkam." - Martin Luther King Jr.
.
Pada abad ke-11 SM, Dinasti Zhou merebut kekuasaan dari Dinasti Shang, sebagai upaya justifikasi terhadap pemberontakan mereka, diciptakanlah konsep yang dikenal sebagai Mandate of Heaven atau Mandat Surgawi yang menetapkan bahwa Surga mendukung penguasa yang bertanggung jawab pada rakyat dan membenci penguasa yang lalim (tiran).

Dalam konsep ini, dicetuskan bahwa ketika dinasti baru lahir, mereka berkuasa dengan bijak, membangun jalan, membagikan tanah, dan melindungi rakyat. Namun seiring waktu dinasti penguasa ini menjadi dekaden dan mulai menindas rakyat, memunggut pajak tinggi, dan membiarkan korupsi merajalela. Menurut tradisi Cina, kekuatan alam akan menolak penguasa dekaden, dan akan muncul berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, dan kekeringan, bila penguasa mengabaikan bencana ini, maka benar bahwa mereka sudah kehilangan mandat surgawi, dan pemberontakan menjadi kebenaran.

Dari Cina, fokus berganti ke Eropa, selama sejarahnya, kaum Republikan dan Pro-Demokrasi Eropa begitu mengidolakan Republik Roma dan Athena sebagai contoh demokrasi yang sempurna, namun selama abad pertengahan, gereja memusuhi Yunani dan Romawi klasik karena dianggap pagan, sehingga pengetahuan tentang dua peradaban tua ini baru muncul kembali di ingatan publik setelah reformasi Gereja dan masa Reinaisans, dimana tokoh humanis mencetuskan berbagai konsep tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk melawan tirani. Mari kita lihat perkembangannya di abad pertengahan.

Di Swedia tahun 1018, Þorgnýr the Lawspeaker mengecam raja Swedia dengan menyatakan bahwa raja bertanggung jawab pada rakyat, sehingga rakyat Swedia berhak menggulingkan sang raja bila ia tetap melanjutkan perang melawan Norwegia. Kemudian tahun 1215 di Inggris lahir Magna Carta dimana secara tertulis disebutkan bahwa raja bertanggung jawab pada kaum bangsawan dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang, bila raja tetap berbuat sesukanya, maka bangsawan dibolehkan memberontak. Disusul oleh Hongaria pada tahun 1222 dalam "Golden Bull" oleh Raja Andrew II dimana bangsawan berhak melawan raja bila sang raja berbuat melanggar hukum.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pemberontakan di Cina adalah kebangkitan massal oleh rakyat untuk menentang penguasa, dengan dipimpin oleh tokoh yang karismatik, biasanya tokoh agama, yang kelak akan menjadi kaisar baru menggantikan kaisar lama. Sedangkan hak pemberontakan di Eropa abad pertengahan cenderung berpusat pada kaum bangsawan, dikarenakan oleh sistem Feodalisme yang tertanam lama.

Ratusan tahun berlalu di Eropa hingga tiba masa Pencerahan, dimana John Locke dalam Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa revolusi merupakan kewajiban setiap rakyat untuk mencegah munculnya Tirani. Thomas Paine dalam Common Sense juga membawa narasi tersebut sebagai dasar para kolonis Amerika memberontak melawan Tirani raja Inggris yang membuat rakyat sengsara. Revolusi Perancis turut membawa hak pemberontakan sebagai justifikasi untuk melawan Raja Louis Capet.

Setelah munculnya Sosialisme yang melahirkan konsep perang kelas, perlawanan terhadap tirani bergeser dari pemberontakan terbuka menjadi mogok kerja, demonstrasi dan aksi massa. Metode ini juga menjadi hak esensial dalam negara demokrasi sebagai bentuk mengeskpresikan pendapat. Hingga kini, perlawanan dalam aksi massa dapat dibilang menjadi bentuk yang paling lazim dijumpai di Era Modern.

Dalam rezim demokratis, hak memberontak secara inheren telah tertanam dalam sistem pemakzulan dan mosi tidak percaya, sehingga pemberontakan militer dianggap sudah tidak relevan lagi. Meskipun demikian, gelombang pemberontakan di Timur Tengah setelah pergantian milenium atau dikenal sebagai Arab Spring menunjukkan bahwa semangat perlawanan dengan pemberontakan di era modern masih belum padam.

~Lorraine/Lloegyr
Sumber: OA Historypedia

0 Response to "Hak Memberontak dan Kewajiban Revolusi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel