Kehidupan Politik dan Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam

Kehidupan Politik dan Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam
Dalam menjalankan pemerintahannya, Panembahan Senopati selaku raja Mataram menghadapi banyak rintangan. Di mana para bupati di pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara, dan Kudus yang dulunya tunduk kepada Pajang masih terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka.

Panembahan Senopati yang bercita-cita menguasai tanah Jawa, terus melakukan berbagai persiapan di daerah dengan memperkuat pasukan Mataram. Pada saat Panembahan Senopati mengadakan perluasan wilayah kerajaan dan menduduki daerahdaerah pesisir pantai Surabaya, adipati Surabaya menjalin persekutuan dengan Madiun dan Ponorogo untuk menghadapi Mataram. Sayangnya, Ponorogo dan Madiun justru dapat dikuasai oleh Mataram. Tidak berselang lama, Pasuruan, Kediri, dan akhirnya Surabaya juga berhasil direbut. Dalam waktu yang cukup singkat, Mataram berhasil merebut semua wilayah yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Mas Jolang (1602-1613 M),  Kerajaan Mataram semakin diperluas dengan mengadakan pendudukan terhadap daerah-daerah di sekitarnya.

Pada tahun 1613 M, Mas Jolang wafat di desa Krapyak kemudian dimakamkan di pasar Gede dan diberi gelar Pangeran Seda ing Krapyak. Yang menggantikan Mas Jolang setelah wafat adalah Mas Martapura. Namun karena kesehatan Mas Martapura sering sakit-sakitan, ia turun dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing alogo Ngabdurrahman. Mas Rangsang adalah raja pertama di Mataram yang menggunakan gelar Sultan sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 M) inilah Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya.

Selain menjabat sebagai seorang raja, Sultan Agung juga sangat tertarik dengan ilsafat, kesusastraan, dan seni. Ia pun kemudian menulis buku ilsafat yang berjudul Sastro Gending. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataran sudah dua kali melakukan penyerangan ke Batavia (tahun 1628 M dan 1629 M), namun semua serangan itu gagal. Alasan penyerangan itu adalah karena Sultan Agung memiliki tujuan untuk mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda yang berada di Batavia. Dengan demikian, beliau adalah salah satu penguasa yang secara besar-besaran memerangi VOC yang kala itu telah menguasai Batavia. Setelah mengalami kegagalan itu, Sultan Agung kemudian memperketat penjagaan di daerah perbatasan-perbatasan yang dekat dengan Batavia agar pihak Belanda sulit untuk menembus daerah Mataram.

Pada saat pemerintahan Sultan Agung, wilayah Kerajaan Mataram hampir meliputi seluruh pulau Jawa. Wilayah kerajaan pun dibagi menjadi dua: Wilayah Pusat dan Mancanegara.

1. Wilayah pusat dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
a. Kutanegara atau Kutagara sebagai pusat pemerintahan dengan pusatnya adalah istana atau keraton yang berkedudukan di ibukota kerajaan.
b. Negara Agung, merupakan wilayah yang mengitari Kutanegara. Menurut Serat Pustaka Raja Purwa, wilayah Negara Agung di bagi menjadi empat daerah dan masing-masing daerah dibagi menjadi dua bagian:
1. Daerah Kedu, dibagi menjadi Siti Bumi dan Bumijo yang terletak di sebelah barat dan timur sungai Progo,
2. Daerah Siti Ageng atau Bumi Gede, dibagi menjadi Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen,
3. Daerah Bagelen, dibagi menjadi Sewu yang terletak antara sungai Bogowonto dan Sungai Donan di Cilacap dan Numbak Anyar yang terletak antara sungai Bogowonto dan sungai Progo,
4. Daerah Pajang, dibagi menjadi Panumpin yang meliputi daerah Sukowati dan Panekar.

2. Wilayah Mancanegara adalah daerah yang berada di luar wilayah Negara Agung tapi tidak termasuk daerah pantai. Mancanegara meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga dibagi menjadi Mancanegara Timur (Mancanegara Wetan) dan Mancanegara Barat (Mancanegara Kilen). Sedangkan wilayah kerajaan yang terletak di tepi pantai disebut Pasisiran yang kemudian dibagi lagi menjadi Pesisir Timur (Pasisiran Wetan) dan Pesisir Barat (Pasisiran Kilen). Sebagai batas kedua daerah pasisiran adalah sungai Tedunan atau sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara.

Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 M, kekuasaan dipegang oleh putranya yang bergelar Amengkurat I (1645-1677 M). Berbeda dengan ayahnya yang sangat membeci orang-orang Belanda, Amengkurat I justru membiarkan orang-orang Belanda masuk ke daerah Kerajaan Mataram. Bahkan Amengkurat I menjalin hubungan yang sangat erat dengan Belanda dan mereka diperkenankan untuk membangun benteng di Kerajaan Mataram.

Setelah diizinkan membangun benteng di wilayah Kerajaan Mataram, ternyata tindakan Belanda semakin sewenangwenang. Akhirnya muncullah pemberontakan yang dipimpin oleh pangeran Trunajaya dari Madura. Berbekal koneksi dengan bupati di daerah pesisir pantai, Pangeran Trunajaya hampir menguasai ibu kota Mataram. Namun karena perlengkapan persenjataan pasukan Belanda jauh lengkap, pemberontakan itu berhasil dipadamkan.

Pada saat terjadi pertempuran di pusat Ibukota Kerajaan Mataram, Amengkurat I menderita luka-luka dan dilarikan oleh putranya ke Tegalwangi dan meninggal dunia di sana. Amengkurat II pun menggantikan ayahnya memimpin Mataram (1677-1703 M). Ternyata di bawah pemerintahannya, Mataram menjadi semakin rapuh sehingga wilayah yang dikuasainya semakin sempit karena sudah dikuasai oleh Belanda. Karena merasa bosan tinggal di ibu kota kerajaan, Amengkurat II kemudian mendirikan sebuah ibu kota baru di Desa Wonokerto yang diberi nama Kartasura.

Di Kartasura, Amengkurat II menjalankan pemerintahan nya dengan sisa-sisa Kerajaan Mataram dan meninggal di sana pada tahun 1703 M. Setelah Amengkurat II meninggal, Kerajaan Mataram menjadi semakin suram dan sudah tidak mungkin untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah direbut oleh Belanda. Naik menggantikan Amengkurat II, Sunan Mas (Sunan Amengkurat III) menuruni sifat kakeknya yang sangat menentang kegiatan VOC. Karena mendapat pertentangan dari Amengkurat III, VOC tidak menyetujui pengangkatan Sunan Amengkurat III sebagai Raja Mataram sehingga VOC mengangkat Pangeran Puger yang merupakan adik dari Amangkurat II (Paku Buwono I) sebagai calon Raja tandingan. Maka pecahlah perang saudara (memperebutkan mahkota I) antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger dan akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Puger. Pada tahun 1704, Pangeran Puger dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Sunan Paku Buwono I.

Paku Buwono I meninggal tahun 1719 dan diganti oleh Sunan Prabu (Amangkurat IV) pada tahun 1719-1727 M. Di masa pemerintahan Amengkurat IV terjadi banyak pemberontakan terhadap pemerintahannya yang dilakukan oleh para bangsawan. Di sini, lagi-lagi VOC ikut campur sehingga kembali terjadi perang antar saudara (memperebutkan mahkota II). Sepeninggal Sunan Amangkurat IV pada tahun 1727, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah melalui Perjanjian Giyati. Wilayah pertama adalah Daerah Kesultanan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) dengan Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I sebagai rajanya. Mangkubumi menjabat sebagai raja di Ngayogyakarta Hadiningrat dari tahun 1755-1792 M. Sedangkan wilayah yang kedua adalah Daerah Kesuhunan Surakarta yang diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono pada tahun 1749-1788 M.

Struktur birokrasi Kerajaan Mataram disusun secara hirarki mengikuti sistem pembagian wilayah kerajaan. Adapun sistem pemerintahannya dibedakan sebagai berikut:
1. Pemerintahan Dalam Istana (Peprintahan Lebet). Tugasnya adalah mengurusi pemerintahan dalam istana dan diserahkan pada empat orang pejabat Wedana Dalam (Wedana Lebet) yang terdiri dari Wedana Gedong Kiwa, Wedana Gedong Tengen, Wedana Keparak Kiwa, dan Wedana Keparak Tengen. Adapun tugas Wedana Gedong adalah mengurusi masalah keuangan dan perbendaharaan istana, sedangkan tugas Wedana Keparak adalah mengurus keprajuritan dan pengadilan. Gelar yang digunakan oleh para wedana adalah Tumenggung, atau Pangeran jika pejabat itu merupakan keturunan raja. Masing-masing Wedana Lebet dibantu oleh seorang Kliwon (Papatih atau Lurah Carik) yang memakai gelar Ngabehi. Di bawahnya lagi terdapat Kebayan dan 40 orang Mantri Jajar. Sebelum tahun 1744, di atas jabatan Wedana terdapat jabatan Patih Dalam (Patih Lebet) dengan tugas untuk mengoordinasikan wedana-wedana tersebut. Namun sejak tahun 1755 jabatan Patih Dalam (Patih Lebet) dihapus.

Pemerintahan di Kutagara diurusi oleh dua orang Tumenggung yang langsung mendapat perintah dari raja. Kedudukan Tumenggung bersama empat Wedana Lebet cukup penting, yaitu sebagai anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Berbeda dengan Kartasura yang pada tahun 1744 menugaskan 4 orang pejabat untuk mengurusi daerah Kutagara, di mana salah satu diantaranya diangkat sebagai kepala.

Wilayah Negara Agung termasuk bagian dari pusat kerajaan, di mana setiap daerah dipimpin oleh Wedana Luar (Wedana Jawi). Sesuai dengan nama daerah masing-masing, maka terdapat sebutan: Wedana Bumi, Wedana Bumija, Wedana Sewu, Wedana Numbak Anyar, Wedana Siti Ageng Kiwa, Wedana Siti Ageng Tengen, Wedana Panumping dan Wedana Panekar. Para wedana ini juga dibantu oleh Kliwon, Kebayan dan 40 orang Mantra Jajar. Sedangkan yang mengoordinasi para wedana ini adalah seorang Patih Luar (Patih Jawi) dengan tugas mengurusi wilayah Negara Agung dan Wilayah Daerah (Mancanegara). Sedangkan di tanah-tanah lungguh (tanah garapan), para bangsawan mengangkat seorang Demang atau Kayi Lurah.

2. Pemerintahan Luar Istana (Pemerintahan Jawi). Tugasnya adalah mengurusi daerah-daerah di wilayah mancanegara baik Mancanegara Timur (Mancanegara Wetan) maupun Mancanegara Barat (Mancanegara Kilen). Untuk mengurusi daerah Mancanegara ini, raja mengangkat seorang Bupati yang dipimpin oleh Wedana Bupati. Adapun tugas Wedana Bupati adalah mengoordinasi dan mengawasi semua bupati yang menjadi kepala di daerah masing-masing, serta bertanggung jawab langsung kepada raja atas pemerintahan daerah dan kelancaran pengumpulan hasil-hasil daerah yang harus diserahkan pada pusat.

Untuk daerah pesisir, wilayah Pesisir Timur (Pesisiran Wetan) dipimpin oleh Wedana Bupati yang berkedudukan di Jepara, sementara wilayah Pesisir Barat (Pesisiran Kilen) dipimpin oleh Wedana Bupati yang berkedudukan di Tegal. Dalam bidang kemiliteran (keprajuritan) juga disusun gelar kepangkatan secara hierarkis dari atas ke bawah: Senapati, Panji, Lurah, dan Bekel Prajurit. Selain itu juga terdapat petugas mata-mata (telik sandi) dan semacam petugas kepolisian untuk menjaga keamanan umum dalam kerajaan.

Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram Islam ialah:
1. Danang Sutawijaya (Raden ngabehi Loring Pasar) atau Panembahan Senopati (1586-1601 M).
2. Mas Jolang atau Seda Ing Krapyak (1602- 1613 M)
3. Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Hanyakrakusuma atau Sultan Agung Senopati ing alogo Ngabdurrahman (1613-1646 M)
4. Amangkurat I (1646- 1676 M)
5. Amangkurat II dikenal juga sebagai Sunan Amral (1677- 1703 M)
6. Sunan Mas atau Amangkurat III pada 1703 M
7. Pangeran Puger yang bergelar Paku Buwono I (1703-1719 M)
8. Sunan Prabu atau Amangkurat IV (1719-1727 M)
9. Paku Buwono II (1727-1749 M)
10. Paku Buwono III pada 1749 M pengangkatannya dilakukan oleh VOC
11. Sultan Agung

0 Response to "Kehidupan Politik dan Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel