Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia

 
Konsepsi mengenai Demokrasi terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunannya di bidang ekonomi, Ekonomi Terpimpin. Sistem ini pada hakikatnya mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk "memimpin" ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Dan semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komrehensif.

Konsepsi ini sebagian merupakan reaksi terhadap pengalaman pada tahun 1950-an yang meninggalkan kesa ketidakberdayaan negara mengendalikan dan mengarahkan ekonomi nasional. Sebagian lagi terkesan dan terinspirasi oleh "kesuksesan" sistem ekonomi berencana yang diterapkan di negara-negara sosialis berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terbangunnya industri-industri dasar sebagai landasan pembangunan industri mereka. Sebagai kilas maju, baru dua dasawarsa kemudian sejarah menjatukan vonis bahwa sistem perencanaan sentral, meski sering menunjukan prestasi awal yang mengesankan, ternyata tidak dapat berlanjut dalam jangka panjang. Sebab utamanya adalah karena kontradiksi mendasar dalam sistem intensifnya dan kerancuan antara pengolalahan politik dan pengelolaan ekonomi. Setelah itu, satu demi satu negara yang menerapkan sistem perencanaan sentral meninggalkannya dan mengadopsi berbagai variasi kombinasi antara perencanaan negara dan mekanisme pasar.

Berikut ini beberapa asas yang melandasi Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia:

1.Negara dengan konsepsi politiknya menjadi penjuru utama ekonomi nasional. Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan ekonomi (fiskal, moneter, sektoral) harus mengacu dan tunduk pada tujuan besar politik negara.

2. Dirumuskan Rencana Pembangunan Nasional 8-Tahun untuk dijadikan acuan bagi semua kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan negeri ini.

3. BUMN menjadi tulang punggung dan pelaku sentral ekonomi nasional, memimpin sektor-sektor ekonomi utama dan sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat. Mereka mendaptkan dukungan penuh dari APBN dan perbankan untuk melaksanakan tugasnya.

4. Sektor perbankan diorganisasi sebagai satu jaringaan pembiayaan dengan jalur komando dengan jalur komando yang tegas (sistem "bank tunggal") untuk mendukung semua kegiatan ekonomi yang diprioritaskan oleh negara dengan Bank Sentral (BI) sebagai pemegang kendali utama. Dan BI sendiri adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah.

Peluang bagi eksperimen sistem baru ini untuk sukses memang tidak besar sejak awal. Pertama, karena eksperimen ini dilaksanakan dalam kondisi makro-moneter yang semakim memburuk. Kedua, karena perangkat pelaksanaa sistem baru tersebut tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Ketiga, karena politik luar negeri Indonesia pada waktu itu tidak disukai oleh negera-negara Barat sehingga akses Indonesia ke sumber-sumber keuangan dunia tambah sulit. Keempat, karena dengan berjalannya waktu, situasi politik dalam negeri makin tegang dan makin tidak kondusif bagi pelaksaaan kebijakan ekonomi nasional.

Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah oleh Prof. Dr. Boediono

0 Response to "Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel