Cirebon di Bawah Pemerintah Pendudukan Jepang

Menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Balatentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati Subang berarti berakhirlah pemerintahan Kolonial Belanda. Untuk menjaga ketertiban dan mengatur pemerintahan, Pendudukan Militer Jepang membagi wilayah bekas Hindia Belanda menjadi dua bagian pemerintahan, yaitu:
1. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura yang berada di bawah kekuasaan pemerintah militer Angkatan Darat (Rikugun). Di dalamnya dibagi lagi atas dua daerah pemerintahan, yaitu:
(1) Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Tentara ke-23 yang berkedudukan di Bukittinggi,
(2) Pulau Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Tentara ke-16 yang berkedudukan di Jakarta.

2. Pulau Kalimantan dan wilayah Timur Besar yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Angkatan Laut (Kaigun) dan berkedudukan di Makasar. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, penguasa militer Jepang berpegang pada beberapa prinsip utama, yaitu:
1) Mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat (untuk memenangi perang) dan mempertahankan ketertiban umum;
2) Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada;
3) Meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutahan penduduknya sendiri.

Panglima Tentara ke-16 yang pertama di Pulau Jawa ialah Letena Jenderal Imamura Hitoshi dengan kepala stafnya Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Mereka ditugasi membentuk pemerintahan militer sementara di Jawa. Pemerintahan militer tingkat pusat dinamakan Gunseikanbu; sedangkan pemerintahan militer setempat (daerah) disebut Gunseibu,5 yang dibentuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan pusatnya mesing-masing di Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Di wilayah Jawa Barat terdapat pemerintahan Gunseibu dengan tempat kedudukan pemimpinnya di Bandung. Yang diangkat menjadi Kepala Gunseibu (Gubernur) Jawa Barat ialah Kolonel Matsui. Ia diwakili seorang wakil berbangsa Indonesia, yaitu R. Pandu Suradiningrat dan Atik Suardi sebagai pembantu wakil gubernur.

Pada tanggal 29 April 1942 diangkat empat orang menjadi residen di wilayah Jawa Barat, yaitu:
(1) R.A.A. Hilman Jayadiningrat sebagai residen Banten berkedudukan di Serang.
(2) R.A.A. Suyajayanagara sebagai residen Bogor berkedudukan di Bogor.
(3) R.A.A. Wiranatakusumahnsebagai residen Priangan berkedudukan di Bandung.
(4) Pangeran Aria Suriadi sebagai residen Cirebon berkedudukan di Cirebon.

Pemerintah militer sementara itu berlangsung hingga bulan Agustus 1942. Pada bulan tersebut dikeluarkan Undang-Undang No. 27 dan No. 28 yang mengakhiri eksistensi Gunseibu. Berdasarkan Undang-Undang No. 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyireikan yang membawahi syucokan (residen) dan dua kotico (kepala daerah istimewa). Di bawah syucokan adalah kenco (bupati) dan syico (walikota). Di bawah kenco adalah gunco (wedana); di bawah gunco adalah sonco (camat), dan di bawah sonco adalah kunco (kepala desa).

Di wilayah Jawa Barat terdapat lima syucokan, yaitu Syucokan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Sejak itu jabatan syucokan (residen) dipegang oleh orang Jepang. Beberapa di antarnya adalah Onokuchi, Matsui, Ichibangase, masing-masing sebagai residen untuk Banten, Priangan, dan Cirebon.

Cirebonsyu dikepalai oleh Syucokan Ichibangase; wilayahnya meliputi kabupaten-kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Sejak 1 Desember 1944 Ichibangase diganti oleh R.M.A.A. Suriatanubrata. Adapun para bupati yang memerintah Cirebonsyu waktu itu adalah:
1) Di Kuningan: R. Umar Said (1940 – 1942) dan Rifai (1942 – 1945);
2) Di Majalengka: R.M.A. Suriatanubrata (1922 – 1944) dan R.A. Umar Said (1944 – 1945);
3) Di Indramayu: R.A.A. Moh. Sediono (1933 – 1944) dan Dr. Mujani (1944 – 1945).

Sumber: Makalah Cirebon Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) oleh Mumuh Muhzin Z.

0 Response to "Cirebon di Bawah Pemerintah Pendudukan Jepang"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel