Pro-kontra Demokrasi Terpimpin

Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno banyak menuai pro-kontra dari kalangan aparatur Negara ketika itu. Mereka mengganggap Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan lima tahun tersebut (Undang-Undang Dasar memungkin seorang Presiden untuk dipilih kembali). Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketetapan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil dari pemilihan umum tahun 1955, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai pengganti DPR yang lalu, ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan.

Lagi pula pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian, ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada Presiden sebagai badan Eksekutif untuk campur tangan di bidang lain dari pada bidang Eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.

Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (PenPres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagi pula didirikan badan-badan Ekstra Konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak Komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik menjadi kacau dibidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri menjadi tambah suram.

Sumber: Skripsi Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin) oleh Hamdan Hamid

0 Response to "Pro-kontra Demokrasi Terpimpin"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel