Perkembangan Pemerintahan Orde Baru

Orde Baru merupakan orde di mana masyarakat mengabdi dengan semangat jiwa Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru lahir setelah Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

1. Supersemar 
Soekarno dibantu dengan Basuki Rakhmat, Subur, M. Yusuf, Cakrabirawa dan Amir Machmud merumuskan Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966. Super Semar berisi tentang:
a. Pembubaran dan larangan PKI beserta ormas-ormasnya.
b. Pengamanan menteri-menteri yang terlibat G 30 S/PKI.
c. Pembentukan dan penyempurnaan Kabinet Dwikora.
d. Pembersihan lembaga legislatif, yaitu MPRS dan DPRGR dari G 30 S/PKI.
e. Pemisahan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif.

Pemilu pertama berlangsung pada 3 Juli 1971. Asas Pemilu di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemerintah Orde Baru juga menggalakkan Pembangunan Jangka Panjang (PJP), Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan pembangunan tahunan untuk mencapai stabilisasi nasional (ekonomi dan politik) serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan, stabilitas nasional yang sehat dan dimanis serta pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia adil dan makmur dengan tercapainya swasembada pangan.

Peningkatan sektor pertanian di Indonesia dilakukan dengan mengadakan revolusi hijau. Produksi pangan dapat ditingkatkan jika dilakukan beberapa usaha seperti intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Selain meningkatkan produksi di sektor pertanian juga dilakukan usaha peningkatan perindustrian sehingga SDM dapat terserap dan IPTEK menjadi lebih maju. Di masa Orde Baru juga berhasil didirikan organisasi negara seperti KORPRI, PGRI, KNPI, PWI dan SPSI.

Masa kepemimpinan Soeharto dalam menumbuhkan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan cara meminjam bantuan dana dari IMF, World Bank serta IGGI (CGI). Pembangunan Indonesia juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti meningkatnya kawasan industri sehingga lahan semakin sempit, banyak pemodal asing di Indonesia, timbul berbagai macam pencemaran lingkungan serta dapat menimbulkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2. Politik Luar Negeri Indonesia
Indonesia menjadi anggota PBB kembali serta menghidupkan kembali politik bebas aktif Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia juga ikut serta dalam berbagai organisasi internasional PBB seperti ILO (International Labour Organization), WHO (World Health Organization) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNICEF (United Nations Children Fund), FAO (Food Agriculture Organization) dan IMF (International Monetary Fund).

a. Persetujuan Bangkok 
Indonesia terlibat perselisihan dengan Malaysia. Untuk meredakan perselisihan tersebut diadakan Persetujuan Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966) melibatkan dua delegasi, yaitu Tun Abdul Razak (Malaysia) dan Adam Malik (Indonesia). Hasil persetujuan Bangkok, yaitu:
1) Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2) Kedua pemerintah menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
3) Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

b. ASEAN 
Pembentukan ASEAN diwakili oleh lima menteri luar negeri, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), S. Rajaratman (Singapura) dan Narsisco Ramos (Filipina). ASEAN dibentuk 8 Agustus 1967 di Bangkok.

3. Proses Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru
Pada masa Orde Baru partai GOLKAR selalu menang mutlak sehingga Soeharto dapat menjabat sebagai Presiden RI. Pada masa ini banyak terjadi tindak kriminalitas, KKN dan krisis moneter di Indonesia. Kemunculan Amin Rais yang mengemukakan kelemahan Orde Baru di Indonesia menandakan dimulainya masa reformasi.

Puncak runtuhnya Orde Baru, yaitu terjadinya aksi bentrok mahasiswa Trisakti yang anti Soeharto pada 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut menyebabkan wafatnya mahasiswa yang bernama Hari Hartanto, Elang Mulia, Hendriawan dan Hafidin Royan. Mahasiswa berhasil menguasai gedung MPR/DPR dan mendesak Presiden Soeharto turun serta mengubah Orde Baru menjadi reformasi.

Reformasi merupakan perubahan secara menyeluruh untuk perbaikan. Reformasi bertujuan untuk mencapai demokratisasi serta menciptakan kehidupan di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.

0 Response to "Perkembangan Pemerintahan Orde Baru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel