A.H Nasution Tokoh Besar yang Terpinggirkan

Tak seoarang pun bisa menolak ajal. Tapi, ketika ia harus menjemput putra terbaik negeri ini, rakyat tetap saja merasa kehilangan. Begitulah yang terjadi ketika Jendral Besar Abdul Harus Nasution, yang akrab disapa Pak Nas, tutup usia, pada Rabu 6 September tahun 2000. Pak Nas wafat pada usia 82 tahun.

Begitu kabar kepergian Pak Nas beredar, rumahnya di Jalan Teuku Umar 40, Menteng, Jakarta Pusat, segera disesaki masyarakat dari berbagai kalangan. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat tinggi negara. Mereka memberi penghormatan terakhir sebelum jenazah Pak Nas dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut mantan Pangkostrad Letjen(Purn.) Almarhum Kemal Idris, Pak Nas, benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Pak Nas juga terkenal dengan  kejujuran dan kesederhanannya yang luar biasa. Ali Mochtar Ngabalin yang tiga tahun terakhir mendampingi Pak Nas, melihat sendiri kesederhanaan tersebut. Ali begitu terharu ketika mengetahui Pak Nas harus menjual barang kesayangannnya dirumah, hanya untuk membayar pajak rumahnya. Pernah pula suatu ketika Pak Nas kedatangan tamu dari Padang. Ketika pulang, mereka minta ongkos dari Pak Nas. Tapi mau dikata, sang jendral besar tidak punya uang. Merasa kasihan, Pak Nas merelakan jam tangannya dijual buat ongkos para tamunya tadi.

Kesederahanaan itu tentu saja tidak sebanding dengan prestasinya di dunia militer, ia bukan saja saja pemimpin yang dihormati, tapi juga seorang pemikir. Pokok-pokok pikirannya tentang perang gerilya telah dituangkan dalam 10 jilid buku dan menjadi bacaan wajib di akademi militer berbagai belahan dunia. Ia pulalah yang merumuskan konsep "jalan tengah" TNI. Artinya, TNI bukan sekedar alat sipil, tapi juga tidak mendominasi kekuasaan.

Ironisnya, di era Orde Baru, mantan KSAD itu justru terpinggirkan. Praktis, jabatan ketua MPRS merupakan posisi terpenting terakhir yang diraihnya. Selain itu, karir pak Nas tenggelam. Bahkan selepas pemilu 1971, upaya untuk mengasingkan Pak Nas kian gencar. Isu pemangkasan posisi ketua MPR mulai digulirkan Ali Moertopo, Kepala Operasi Khusus(Opsus) yang juga asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, Usulannya agar ketua MPR disatukan dengan ketua DPR ternyata didukung banyak partai, termasuk Golkar sebagao pemenang suara mayoritas.

Puncaknya, pada 8 Oktober 1971, ketika Presiden mengeluarkan maklumat yang menyatakan MPRS tidak berfungsi lagi, "Saya tidak pernah di konsultasikan oleh Presiden, tahu-tahu muncul di koran bahwa kamu tidak berfungsi lagi", kata Pak Nas ketika masih hidup. Padahal, masa kerja MPRS sendiri seharisya sampai 28 Oktober 1972, saat MPR terpilih bersidang pertama kali. Pak Nas sangat yakin bahwa faktor rekayasalah yang menyebabkan hal itu terjadi.

Sejak itu Pak Nas tidak lagi memiliki posisi strategis di arena kekuasaan. Ia kian dikucilkan. Boleh jadi, Soeharto khawatir suatu ketika Pak Nas justru akan menggeser posisinya. Yang lebih menyedihkan lagi, oleh Ali Moertopo, saat itu Pak Nas dijuluki "gelandangan politik". Tak cuma di panggung politik, karir militer Pak Nas pun telah berakhir pada usia 53 tahun. Pada pertengahan Aprik 1972, Kapuspen ABRI Brigjen August Marpaung mengumumkan Pak Nas telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Padahal, menurut Pak Nas, umur antara 53-55 itu adalah umur yang paling baik dan matang.

Selain dipinggirkan, kegiatan Pak Nas juga dibatasi. Ia tidak diperbolehkan memberi ceramah ke kampus-kampus dan melakukan diskusi. Bahkan, ia juga sering dihalangi menghadiri acara perkawinan. Pernah suatu ketika, Pak Nas dan istrinya datang menghadiri undangan pernikahan anak mendiang Mayjen D.I Panjaitan di Balai Kartini, Jakarta. Begitu turun dari mobil, Pak Nas yang tengah memasuki ruang resepsi langsung distop polisi militer. Rupanya Pak Harto ketika itu sedang berada di dalam. Akhirnya Pak Nas memutuskan pulang tanpa sempat bertemu dengan pengantin.

Keterlibatan dalam Kelompok Peitisi 50 pada 1980 kian membuat posisi Pak Nas semakin sulit. Jangankan pergi ke luar negeri, didalam negeri pun mantan guru itu harus sembunyi-sembunyi untuk menghadiri suatu acara. Selain itu, media massa pun tak pernah "diizinkan" mengutip pernyataannya. Menurut Pak Nas, pengawasan yang ketat itu berlangsung sampai sekitar tahun 1988.

Baru pada awal 1990-an, penguasa Orde Baru mulai berubah sikap seiring dengan munculnya era keterbukaan. Dalam hal itu, Menristek kala itu, B.J. Habibie, yang juga Ketua Umum ICMI, berperan besar dalam proses rekonsiliasi antara pemerintah dan A.H. Nasution. Langkah pertama di mulai dengan mendekati sejumlah tokoh Petisi 50. Awal rekonsiliasi itu terjadi pada 1993 ketika Habibie mengundang sejumlah tokoh Petisi 50, termasuk Ali Sadikin, mengunjungi PT PAL, salah satu industri strategis yang dipimpinnya. Pak Nas sendiri, meskipun diundang, tidak bisa datang karena kondisi kesehatan memburuk.

Dan, puncak rekonsiliasi itu terjadi pada 24 Juli 1993. Saat itu Soeharto bersedia bertemu dengan Pak Nas yang diundang menghadiri acara wisuda taruna Akabri di Istana Negara. Kebetulan, salah satu seorang cucu Pak Nas, Taufik Nasution, ikut dilantik, sebagai perwira muda. Saat itu, Pak Nas sempat bertegur sapa dan bercanda dengan Soeharto. Tapi sayang, ketika ia mulai membuka pembicaraan tentang persoalan bangsa dan perbedaan antarkeduanya, Pak Harto buru-buru "kabur" dengan alasan ingin buang air. Dan, pertemuan bersejarah itu pun boleh dibilang berakhir "tanpa pesan".

Cuma, sejak itu perhatian pemerintah, terutama petinggi ABRI, terhadap Pak Nas mulai terlihat. Terbukti, ketika Faisal Tanjung naik sebagai Panglima ABRI, pihaknya membantu mengobati mata pencetus dwifungsi ABRI itu ke San Fransisco, Amerika Serikat. Maklum, memasuki usia senjanya, Pak Nas digerogoti banyak penyakit, diantaranya prostat. Ia juga sempat menjalani operasi jantung dua kali.

Sepulang dari Amerika Serikat, semakin banyak petinggi ABRI yang datang membesuknya. Lalu, pada HUT ke-48 ABRI, Pak Nas diundang sebagai tamu kehormatan. Pada acara itu, Pak Nas kembali bertemu dengan Pak Harto dan sempat bertegur sapa. Pada perhelatan itu pula Pak Nas bersama Soeharto dan Jendral Sudirman dianugerahi gelar Jendral Besar. Maka, jika ada yang mensinyalir bahwa pemerintah berusaha mengambil hati Pak Nas, dugaan itu pun tidak salah. Rupanya Pak Nas telah menerima langkah rekonsiliasi itu dengan jiwa besar ketika di penggalan akhir hidupnya, ia sempat disia-siakan.


Sumber: Majalah Forum No.24 Tahun IX, 17 September 2000
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "A.H Nasution Tokoh Besar yang Terpinggirkan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel