Kebijakan Banjir Jakarta oleh Pemerintah Kolonial Belanda

Pembangunan Drainase di Jembatan Lima tahun 1910

Pengendalian banjir oleh Pemerintah Hindia Belanda dimulai dengan pembentukan Waterstaat van Batavia tahun 1854 kemudian berubah menjadi Burgelijke Openbare Werken (BOW). BOW bertugas melakukan pemeliharaan sungai situ, dan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan. Masalah banjir yang ada di Batavia sebenarnya telah ditanggulangi sebelum dibangunnya kanal banjir barat.

Daerah Jembatan Lima, Blandongan dan Klenteng yang langganan banjir merupakan daerah aliran Sungai Krukut untuk menanggulangi banjir di daerah ini kotapraja Batavia menganggarkan f 25.000 untuk mengalirkan air dari limbah rumah tangga dan aliran kotoran ke saluran sehingga tidak terjadi penimbunan, kedua memperdalam dan normalisasi saluran dengan melapisi semen, ketiga menimbun saluran-saluran yang sudah tidak terpakai yang menjadi sarang penyakit, keempat meninggikan lahan dan rawa-rawa dengan tanah yang berasal dari saluran-saluran yang diperdalam. Kali Krukut sebelah timur menjadi daerah prioritas normalisasi

Tabel Rekapituasi Proyek dan Pembiayaan Proyek di Jembatan Lima, Blandengan, Klenteng


Pembangunan Kanal Banjir Kali Malang dan Pintu Air Matraman (Kanal Banjir Barat)

Sebelum kanal banjir Kali Malang dibangun, Muhammad Husni Thamrin dan D. Van der Zee mengadakan diskusi dan Thamrin mengemukakan gagasannya tentang pembangunan sebuah kanal besar untuk mengatasi banjir. Kanal yang dimaksud adalah menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Sungai krukut untuk mengatasi banjir, dari pertemuan ini akhirnya Mr. Herman Van Breen diberi tugas untuk membangun fasilitas pengontrol banjir.

Pada tanggal 10 Oktober 1911 diserahkan sebuah laporan mengenai sungai-sungai di Batavia kepada Dewan Kota Canne. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa endapan di sungai-sungai terkait dengan semakin luasnya pembangunan perkebunan the di Bogor sehingga air yang mengalir ke Batavia semakin besar, penggundulan hutan juga menjadi salah satu penyebab.

Tim peneliti memberikan rekomendasi perbaikan pengairan kota diantaranya normalisasi Sungai krukut karena adanya pengendapan sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Pada tahun 1913 pemerintah colonial mengadakan penelitian ulang terhadap sungai-sungai yang ada dan tugas ini diserahkan pada Ir. Herman Van breen yang kemudian mengusulkan pembuatan penggalian banjir kanal dari Matraman sampai karet. Pada bulan Agustus 1913 pemerintah memutuskan membangun pintu air matraman dengan biaya 275.600 gulden.
Tabel Rincian Pembangunan Kanal Banjir Barat
Proyek pada tahun 1913 ditetapkan atas proyek saluran pembuangan dan pengaliran air permukaan yang meliputi kanal banjir di Matraman dimulai dari Ciliwung dan bermuara di Sungai Kali Angke mengalir ke laut, dari Karet diteruskan melalui kanal Krukut yang sudah ada. Banjir dari Ciliwung, Krukut dan Sungai Cideng ditampung kemudian dialirkan ke luar kota.

Saluran banjir kanal dari matraman sampai Karet kemudian dikenal sebagai kanal banjir Kali Malang atau kanal banjir Barat. Tujuan pembuatan kanal ini untuk melindungi daerah Menteng, gambir Senen, Harmoni, Kota, Pasar Ikan dan Priok. Pembangunan kanal banjir tersebut selesai pada tahun 1919 yang ditunjukkan pada plakat yang ditujukan pada Ir. Herman Van Breen yang terletak di pintu air Manggarai.

Dampak Pembangunan Kanal Banjir Barat

Pada 1918 terjadi banjir besar di Batavia namun hal ini karena Kanal Banjir belum selesai dikerjakan. Pada 1919 wilayah Weltervreden terjadi banjir dikarenakan Kanal Banjir Barat belum digunakan pada 1923 ketika Banjir kanal barat sudah berfungsi Banjir tidak terlalu besar karena hanya sebagian kampung yang terkena banjir. Kemungkinan besar manfaat kanal banjir sudah dirasakan oleh sebagian warga elit di kawasan Menteng dan sekitarnya, sementara di kawasan kampong bumiputera namun pada banjir tahun 1932 banjir justru meluas di daerah aliran Sungai Angke ini menunjukkan kanal banjir barat hanya mampu mengatasi banjir selama 10 tahun.

Sumber:

  • Gunawan, R. (2008). Kala Air Tidak Lagi Menjadi Sahabat: Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta tahun 1911-1985, Desertasi. Depok: Universitas Indonesia.
  • Heering, B. (2003). Mohammad Hoesni Thamrin: Tokoh Betawi, nasionalis Revolusioner Perintis kemerdekaan. Jakarta: Hasta Mitra.
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "Kebijakan Banjir Jakarta oleh Pemerintah Kolonial Belanda"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel