Takluknya Kesultanan Barjarmasin pada Kompeni Belanda


Awal Mula Hubungan Kesultanan Banjarmasin dengan Belanda

Kesultanan Banjarmasin yang kaya akan hasil alam menarik pihak asing seperti: VOC, Inggris, dan Portugis. Salah satu komoditas yang saat itu populer dan dicari oleh bangsa Eropa adalah lada. Banjarmasin memiliki barang yang dicari oleh bangsa Eropa tersebut. Alhasil pada akhir abad ke 16, Portugis datang berdagang ke Banjarmasin,  kemudian VOC, selanjutnya disusul oleh Inggris. VOC adalah pihak yang paling tertarik dengan lada. Perusahaan dagang Belanda itu kemudian menjajaki Kesultanan Banjarmasin untuk memonopoli komoditas itu.

Kontak pertama terjadi pada 1635, yang kemudian dilakukan sebuah perjanjian diantara keduanya pada 4 September 1635 di Batavia. Perjanjian ini dilakukan karena ketakutan kesultanan Banjarmasin atas ekspansi yang dilakukan oleh Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Lewat perjanjian itulah VOC dapat mengatur semua kegiatan dalam perdagangan. Tidak hanya itu, VOC juga dapat ikut campur mengenai urusan dalam negeri kesultanan Banjarmasin.

Pihak kesultanan mengizinkan Belanda  memonopoli lada, emas, intan serta mendirikan rumah dan perkantoran. Sebagai imbalannya, VOC memberikan dukungan kepada sultan dalam mengahadapi serangan musuh. Dengan adanya privilege itu, VOC  perlahan-lahan memperluas perkantorannya bahkan pada tahun 1756 VOC dapat mendirikan sebuah benteng Tatas di Banjarmasin. Hak monopoli serta hubungan antar keduanya terus berlanjut hingga VOC runtuh pada tahun 1779.

Pemerintah Hindia Belanda,  Penerus VOC yang Semakin Mengikis Kuasa Sultan

Setelah VOC runtuh, orang Belanda tidak serta merta hilang dari bumi Nusantara. Kekuasaan VOC diteruskan oleh pemerintah Belanda yang kemudian membentuk pemerintahan Hindia-Belanda.
Hubungan antara Belanda dan Kesultanan Banjarmasin juga berlanjut, namun kali ini Belanda bukan lagi berbentuk kongsi dagang melainkan pemerintahan. Pemerintah Hindia-Belanda datang kembali ke Banjarmasin pada tahun 1826 dan telah membuat suatu perubahan yang besar di kesultanan Kesultanan Banjarmasin. Saat itu, kesultanan  sedang dipimpin oleh Sultan Adam Alwasih Billah yang memerintah dari tahun 1825-1857.

Pemerintahan dibawah sultan Adam ini dianggap lemah karena sosoknya dikenal mudah terpengaruh oleh permaisurinya. Belanda memanfaatkan momentum itu untuk mengikat sultan dalam suatu perjanjian. Sultan Adam yang dinilai lemah membuat Belanda semakin mudah dalam menguasai Banjarmasin. Hingga pada akhirnya pemerintah Hindia-Belanda berhasil menyusun suatu perjanjian yang nantinya akan mengikat kesultanan Banjarmasin dibawah pemerintahan Belanda.

Di tanggal 4 mei 1826, terjadilah perjanjian itu. Pemerintah Hindia-Belanda berhasil membuat sultan Adam menandatangai perjanjian, sedangkan perwakilan Belanda yang menandatangainya adalah pejabat senior pemerintah Hindia-Belanda untuk karesidenan Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo yang berkedudukan di Banjarmasin yakni Martinus Henricus Halewijn. Alasan pemerintah pemerintah Hindia mengikat kesultanan Banjarmasin pada perjanjian tahun 1826 ini karena pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk mempertegas dan memperkuat lagi hubungan-hubungan Belanda dengan kesultanan Banjarmasin.  Hal itu bukan berarti Belanda memperlakukan Kesultanan Banjarmasin sebagai kawan, justru Belanda berupaya memperluas daerah jajahannya di Nusantara termasuk pada daerah Kalimantan.

Dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, Belanda berupaya untuk mengeksploitasi daerah-daerah jajahannya agar mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar bagi pemerintah Hindia-Belanda. Apalagi ketika perjanjian tersebut di buat ekonomi pemerintah Hindia-Belanda tidak dalam kondisi yang stabil. Perjanjian ditahun 1826 ini menjadikan awal pemerintah Hindia-Belanda untuk dapat menguasai wialayah-wilayah kalimantan lainnya. Perjanjian itu merupakan gerbang utama pemerintah Hindia- Belanda untuk memasuki daerah lain di Kalimantan, yaitu kesultanan Kutai di Kalimantan timur.

 Isi dari perjanjian 1826 ini sebagian besar sangat menguntungkan bagi pemerintah Hindia-Belanda mulai dari segi politik, ekonomi, maupun Budaya. Namun sangat berbanding terbalik bagi kesultanan Banjarmasin, sebab isi dari perjanjian tersebut sangatlah merugikan, terlebih kekuasaan sultan semakin sempit karena pemerintah Hindia-Belanda yang memegang kekuasaan terbesar di Banjarmasin.

Setiap kebijakan yang sultan Banjarmasin kerjakan harus mendapat izin dari pemerintah Hindia-Belanda. Belum lagi aturan bahwa sultan dan keluarganya dilarang untuk mengirim dan menerima surat-surat maupun utusan-utusan dari orang-orang asing atau kerajaan lain tanpa persetujuan residen Belanda yang ada di Banjarmasin.

Dalam perjanjian tahun 1826 ini terdapat 28 pasal yang mengatur kekuasaan Belanda atas kesultanan Banjarmasin. Pada pasal 1 berisi, “kontrak-kontrak lama yang telah di tandatangai oleh sultan terdahulu maupun pemerintah belanda terdahulu sudah tidak boleh dipakai lagi maka dipakilah perjanjian baru ini dan harus ditaati serta diikuti secara sungguh-sungguh tanpa adanya perubahan lagi didalamnya.”  Berdasarkan pada pasal 1 tersirat bahwa pemerintah Hindia-Belanda ingin lebih mempertegas kedudukannya atas kesultanan Banjarmasin daripada perjanjian sebelumnya,  serta membuat peraturan baru yang harus ditaati oleh kesultanan Banjarmasin.

 Pada perjanjian ini pun Belanda mengatur tentang harga tanah-tanah di Banjarmasin yang telah dimiliki Belanda. Pada pasal 23 berbunyi,  “semua uang yang ditentukan gubenemen Belanda harus diterima di tanah Banjarmasin dan orang-orang kerajaan dari kesultanan Banjarmasin, serta tanah-tanah milik sultan harganya turut ditentukan oleh gubernemen Belanda”.  Hal ini berarti tanah-tanah milik sultan harus dijual kepada Belanda dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Akibatnya tanah-tanah di Banjarmasin dapat dengan mudah menjadi milik pemerintah Hindia-Belanda. Bukan hanya tanah,  Belanda juga menginginkan monopoli dagang di Pelabuhan Banjarmasin.

Hal penting lainnya yang terdapat dalam isi perjanjian tahun 1826 ini adalah pemerintah Hindia-Belanda berhak mengangkat anggota keluarga kesultanan yang disukai oleh pemerintah mereka sebagai putra mahkota dan mengangkat orang yang disenangi untuk menjadi mangkubumi. Sebagai imbalan, pemerintah Hindia-Belanda akan melindungi sultan dari musuh-musuh di dalam maupun diluar nusantara.

Dengan terikatnya kesultanan Banjarmasin pada perjanjaian tersebut membuat kesultanan Banjarmasin resmi dibawah kekuasaan dari pemerintah Hindia-Belanda. Dimana kedudukannya berada di bawah pemerintahan Zuid-en Ooster-kust van Borneo yang berada di Banjarmasin dengan MH Halenwijn sebagai penguasanya. Dengan kata lain Kesultanan Banjarmasin sudah tunduk sepenuhnya pada pemerintah kolonial.

Sumber:
Ahyat, Ita Syamtasiyah, Kesultanan Banjarmasin Pada Abad ke-19 : Ekspansi Pemerintah Hindia-Belanda di Kalimantan, (Tangerang selatan, Serat Alam Media, 2012).
Arsip Nasional RI, Surat-surat perjanjian antara kesultanan Banjarmain dengan pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia-Belanda 1635-1860, (Jakarta, PN Eka Grafika, 1965).

0 Response to "Takluknya Kesultanan Barjarmasin pada Kompeni Belanda"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel