GBHN dan Repelita sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Industri

Sumber: Kompasiana.com 

Dalam menetapkan pembangunan ekonomi, Orde Baru menggunakan GBHN dan Repelita sebagai peta pembangunan ekonomi Indonesia secara menyeluruh baik secara jangka pendek dan maupun jangka panjang.

Arah umum kebijakan industri jangka panjang Indonesia ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dirumuskan tiap lima tahun oleh Majelis Permusyawaratan rakyat(MPR), badan pemegang kedaulatan yang tertinggi.

Garis dasar pembangunan industri ditetapkan dalam GBHN tahun 1978, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah mencapai ‘struktur ekonomi yang seimbang di mana industri manufaktur yang kuat dan maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh’[1].

Poinnya dalam hal ini sama seperti Pemikiran Widjojo Nitisastro bahwasannya diperlukan sektor pertanian yang tangguh untuk melakukan pembangunan industri yang kuat sebagai penopang ekonomi nasional kedepannya.

Di dalam GBHN 1978 poin tentang industri, dikatakan bahwasannya pembangunan industri bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi yang terlalu berorientasi dengan bahan mentah dan pertanian. Dengan adanya situasi tersebut diperlukan adanya pengolahan barang mentah tersebut menjadi olahan setengah jadi dan barang jadi yang tentunya membawa nilai tambah lebih banyak dalam ekonomi.

Setelah itu perlu menciptakan iklim yang baik guna menunjang pertumbuhan industri baik industri kecil, menengah, dan besar. GBHN menekankan juga perlu dibangunnya industri di daerah tertentu (Cluster-Based Economy) yang tetap memperhatikan prinsip dan efisiensi ekonomi, serta tidak lupa juga pembangunan industri memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Pemerintah juga tetep memperhatikan industri rakyat kecil yang hasil produksinya dibutuhkan orang banyak, serta tidak lupa juga mengembangkan industri untuk menunjang sektor pertanian dimana masih banyak orang Indonesia hidup dibidang tersebut. Pada akhirnya tercipta industri manufaktur yang kuat maju.

Di dalam GBHN tersebut pembangunan industri tertuang jelas dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Untuk menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, pembangunan sektor industri manufaktur harus dilaksanakan menurut urutan beberapa tahap, yang meliputi empat Repelita pertama, yakni kurun waktu 1969/70- 1988/89.

Selama Repelita I (1969/70-1973/74) prioritas diberikan pembangunan industri manufaktur yang mendukung sektor pertanian, sedangkan Repelita II (1974/75 – 1978/79) prioritas diberikan pada industri pengolahan sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku. Selama Repelita III (1979/80 – 1983/84) industri menjadi produk-produk industri manufaktur, sedangkan Repelita IV (1984/85 – 1988/89) dibangun industri barang-barang hasil rekayasa(barang modal)[2].

Meskipun pedoman untuk perkembangan industri dijabarkan dalam GBHN dan Repelita yang memberikan pengetahuan umum arah perkembangan industri, namun kedua hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan prioritas pemerintah yang sebenarnya atau langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam mengejar tujuan-tujuan ini.

Kebijakan industri sebenarnya dari waktu ke waktu dapat dilihat lebih baik dari berbagai arahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian yang mempunyai wewenang dalam mengejar sasaran dan tujuan secara spesifik. Kementrian Perdagangan berhubungan dengan rezim perdagangan (khususnya mengenai pembatasan impor, seperti bea masuk dan pembatasan impor kuantitatif), dan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menganai aplikasi perizinan investasi di berbagai bidang[3].

Sumber:

  1. Thee Kian Wie. Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian. Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 20 
  2. Ibid., hlm 20
  3. Thee Kian Wie, “Industrial and Foreign Invesment Policy in Indonesia since 1967”, Southeast Asian Studies, Vol.25, No.3, December 1987: 384-396, hlm. 387  
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "GBHN dan Repelita sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Industri"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel