Kebijakan Ekonomi Australia Di bawah Julia Gillard

1. Menurunkan Pajak Pertambangan

Salah satu sektor penting yang berkontribusi besar dalam ekonomi Australia sektor pertambangan. Benua Australia sendiri sangat kaya akan mineral-mineral yang berharga. Perusahaan pertambangan banyak menambang mineral tersebut.   Mereka mempekerjakan ribuan orang. Perusahaan ini menghasilkan uang miliaran dolar bagi ekonomi nasional. Kebanyakan mineral tersebut dijual ke luar negeri. Jadi, orang-orang di negara lain juga memperoleh manfaat dari sumber-sumber mineral ini. Pertambangan merupakan hal yang sangat penting bagi ekonomi Australia. Sektor pertambangan ini merupakan salah satu sumber penerimaan utama pajak pemerintah Australia.

Pemerintah Australia melihat bahwasannya bahwasannya sektor pertambangan bisa menambah pendapatan negara. Dalam hal ini,. Pemerintah sebelumnya yang dipegang oleh Perdana Menteri Kevin Rudd, memutuskan untuk menaikan pajak pertambangan sebesar 40% pada tahun Mei 2010 . Hal ini sendiri didasari karena komoditas tambang terutama bijih besi mengalami kenaikan yang ditopang oleh permintaan besar akan komoditas tambang. Pajak tersebut diambil dari keuntungan perusahaan tambang yang ada. Kenaikan pajak tersebut berlaku pada tahun 2012. Pemerintah Australia di bawah Kevin Rudd menilai “perusahaan pertambangan harus bersikap adil setelah memperoleh keuntungan besar miliar dollar AS setelah permintaan bahan tambang, terutama dari Asia, tumbuh pesat”.

Dalam sudut pandang para pengusaha tambang, kenaikan pajak berarti menghalangi ekspansi usaha dan menciptakan kelesuan investasi dalam pertambangan. Pemerintah berargumen bahwasannya kenaikan pajak tidak menghalangi kegiatan pertambangan serta investasi yang telah berjalan.  Menteri Keuangan dari PM Ruud, Wayne Swann membela diri “ membantah apabila pajak baru tersebut akan menahan laju investasi di sektor itu. Ia menegaskan sepanjang 10 tahun pemerintah hanya menerima tambahan 9 miliar dollar Australia dari penguatan sektor sumber daya alam. Sementara keuntungan perusahaan pertambangan mencapai lebih dari 80 miliar dollar Australia, Guna meringankan beban perusahaan tambang, Swan mengatakan, Australia saat ini memberikan potongan pajak untuk mengganti biaya eksplorasi mulai juli 2011 ”.

Dengan adanya kenaikan pajak tersebut paling tidak berpengaruh terhadap popularitas PM Australia Kevin Rudd yang semakin menurun. Kebijakan pajak sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang sensitif bagi pemerintahan yang berkuasa. Kebijakan pajak pada pertambangan bisa dikatakan menurunkan level persaingan atas komoditas tersebut di pasaran internasional. Selang sebulan kemudian pasca pengumuman kenaikan pajak pertambangan pada 24 Juni 2010 ia mengundurkan diri karena popularitasnya merosot dan Wakilnya Julia Gillard naik menjadi Perdana Menteri.

Ketegangan antara pemerintah dengan pihak pertambangan harus segera diselesaikan untuk menghindari kemacetan dalam kegiatan pertambangan. Ketika Pemerintah Gillard berkuasa terjadi negosiasi untuk menyelesaikan masalah kenaikan pajak pertambangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian antara dua belah pihak.    Kepala pemerintahan baru Australia, Julia Gillard, menelurkan kompromi dalam konflik seputar kenaikan pajak untuk industri pertambangan. Nantinya setiap perusahaan yang menambang biji besi dan batubara akan mendapatkan kenaikan pajak sebesar 30%. Hal ini tentunya berbeda dengan pendahulunya sebesar 40%.  Pajak pertambangan akhirnya disahkan pada 19 Maret 2012 dan mulai berlaku per 1 Juli 2012. Masyarakat  juga mendapatkan bagiannya melalui pajak yang dibayarkan oleh pihak pertambangan, dan akan dinikmati melalui berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh negara. Hal ini sekaligus menandai Pemerintahan Julia Gillard berhasil menemukan solusi yang tepat, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah sendiri serta memberikan rasa kepastian terhadap para pelaku usaha selama ini yang resah akan kenaikan pajak.

2. Pajak Emisi Karbon

Pajak emisi karbon merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Istilah populernya adalah pajak karbon. Karbon yang dimaksud disinilah adalah sisa hasil pembakaran dari bahan bakar fosil. Emisi gas buang tersebut merusak atmosfer dan menyebabkan pemanasan global dan menyebabkan dunia semakin rusak. Pihak yang mengeluarkan gas karbon tersebut dikenai pajak. “Mereka harus membayar kepada negara per satuan ton yang dikeluarkan atau diemisikan.” Pajak tersebut tentunya yang membayar adalah para pengusaha sebagai pelaku industri yang melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar ke langit. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengontrol gas keluaran ke langit, serta membuat perusahaan untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih bersih. Hal ini sebenarnya bersandar pada ratifikasi Protokol Kyoto.

Pada 1 Juli 2012 PM Gillard mulai memberlakukan pajak emisi karbon. Kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Aktivis lingkungan memandang kebijakan Gillard tersebut sudah tepat dengan alasan menjaga kelestarian lingkungan kedepan dan menekan perubahan iklim. Australia sendiri dikenal sebagai salah satu negara penyumbang emisi gas karbon per kapita tertinggi di dunia. Sedangkan para pelaku ekonomi khususnya kaum industri menentang kebijakan tersebut.

Dilansir dari BBC Online 1 Juli 2012, pajak tersebut merupakan pajak beracun. Penerapan pajak tersebut mempengaruhi kegiatan perekonomian terutama dalam bidang pertambangan dan perusahaan energi. Kebijakan pajak terhadap gas buang secara tidak langsung akan mengerek kenaikan harga energi. Kenaikan energi sendiri bisa dikatakan akan mengakibatkan cost push inflation yang mau tidak mau perusahaan akan berusaha mengurangi biaya produksinya. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi karyawan. Tentunya pengurangan karyawan ini sendiri akan mengakibatkan naiknya pengangguran di Australia. Pemerintah Australia membela diri bahwasannya pemerintah akan terus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan cara mencari sumber energi alternatif dan menerapkannya.

Pajak emisi karbon dikenakan pada hamper 350 perusahaan dan pemerintah kota yang paling banyak mencemari lingkungan. Mulai dari pembamgkit listrik bertenaga batubara hingga peleburan besi dan baja diwajibkan membayar 23 dollar Australia (sekitar Rp. 221.500) untuk setiap ton karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Pajak yang dikenakan Australia, salah satu negara penghasil polusi karbon terbesar di dunia ini, terbilang cukup besar. Nilainya lebih dari dua kali lipat pajak serupa di uni Eropa yang sebesar 8,15 uero (sekitar Rp. 96.500) per ton emisi karbon dioksida.

Namun pajak tersebut bukan berarti ditentang oleh semua para pengusaha dan pebisnis.    300 pebisnis Australia yang akan terdampak pajak emisi karbon ini justru bersikap positif mendukung peraturan baru ini. Hampir 300 perusahaan terbesar Australia bersatu menandatangani statement yang menyatakan dukungan bagi pungutan atas emisi karbon.Kelompok yang menamakan diri “Bisnis pendukung Ekonomi Bersih” itu mengatakan kebijakan baru tersebut akan mendorong inovasi.Mereka yakin, pajak atas karbon diperlukan untuk memastikan Australia tetap kompetitif sementara bagian dunia lainnya melangkah menuju ekonomi yang bersih.

Walaupun begitu, kebijakan pajak emisi karbon Julia Gillard salah satu kebijakan yang tidak populer dikalangan masyarakat Australia. Para pengusaha tambang yang telah dibebani pajak 30% atas usaha tambang mereka sekarang harus membayar gas buang karbon dioksida yang mereka bayarkan. Pada masa pemerintahan selanjutnya yang dipegang oleh Partai Liberal dibawah PM Tonny Abbot menghapuskan pajak karbon tersebut. Sesuai dengan janjinya ketika sebelum pemilu. Ia beranggapan bahwasannya pajak karbon tersebut merugikan perekonomian serta mengurangi kesejahteraan masyarakat Australia.

3. Pajak Bencana Alam

Banjir parah melanda Australia pada awal tahun 2011. Banjir menggenangi negara bagian Queensland dan Victoria. Banjir ini telah menghancurkan wilayah Australia  dan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap perekonomian Australia. “Kerugian akibat banjir di Queensland dan Victoria diperkirakan mencapai AUD 3 miliar atau hamper 27 triliun. Kerugian terbesar datang dari sektor pertanian dan tambang batubara.” Selain itu pasca banjir tentunya pembangunan atau konstruksi terhadap wilayah yang terkena dampak banjir akan memakan waktu yang lama. Karena banjir tersebut secara tidak langsung melumpuhkan beberapa sektor ekonomi penting Australia.

Menteri Keuangan Australia Swan Wayne, mengatakan, banjir yang melanda Australia ini merupakan bencana terbesar dan termahal jika dibandingkan dengan yang pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Banjir Queensland menghancurkan ribuan rumah dan bisnis, mengganggu ekspor batu bara yang amat strategis, menyapu bersih tanaman dan merusak semua infrastruktur, serta menyebabkan biaya ekonomi amat besar.

Dengan kerugian ekonomi yang banyak tersebut, tentunya pemerintahan PM Julia Gillard memutar otak untuk mendapatkan dana rekonstruksi kota-kota yang terdampak pasca bencana banjir tersebut.  Pemerintah Julia Gillard melihat peluang dalam pajak. Ia berkeinginan untuk memberlakukan pajak bagi yang tidak terkena bencana banjir. “Warga Australia berpenghasilan di atas 50.000 dollar per tahun akan harus membayar pajak pendapatan tambahan selama setahun”.   Hal ini sebenarnya dilandasi agar pemerintah Australia tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk melakukan rekonstruksi pasca bencana alam. Dalam pengumpulan pajak tersebut diharapkan dana yang terkumpul “1,.8 milyar dollar untuk biaya pemulihan pasca-bencana”. Kebijakan pajak banjir tersebut mendapatkan pertentangan dari pihak oposisi PM Julia Gillard.  Bagi oposisi pengenaan pajak menjadi beban baru bagi masyarakat Australia.

Sumber:

Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "Kebijakan Ekonomi Australia Di bawah Julia Gillard"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel