Kebijakan Ekonomi Awal Pemerintahan Orde Baru

Ketika menjadi presiden, Soeharto mengambil kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya. Jika pendahulunya mengembangkan sistem ekonomi terpimpin maka Soeharto mengembangkan ekonomi yang berbasiskan mekanisme pasar ala barat dan merangkul mereka, hal ini terlihat jelas dengan kehadiran lembaga IGGI.

Sukarno sendiri tidak menyukai perekonomian model barat serta mengecam mereka dengan kata-kata terkenalnya “Go the hell with your aid”. Sukarno lebih menyukai bangsa Indonesia harus bisa mandiri dan berdikari. Soeharto lebih suka berhubungan dengan negara barat serta lembaga internasionalnya untuk menarik modal mereka.

Dalam strategi pembangunan ekonominya, tampaknya Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto lebih cenderung pada model ekonomi neoklasik, hal tersebut dilatarbelakangi keinginan oleh beberapa hal, pertama keinginan mengejar ketertinggalan ekonomi dari negara-negara dunia pertama, keinginan mengejar ketertinggalan ekonomi dari negara dunia pertama akibat kejatuhan ekonomi pemerintah Sukarno dimana produksi dan investasi berbagai sektor menunjukan kemunduran sejak tahun 1950 serta nilai utang luar luar negeri yang telah mencapai US$2 milyar dan berdampak pada laju inflasi 50% per bulan, kedua faktor dari suksesnya Marshall Plan dalam rekonstruksi Eropa pasca Perang Dunia II. Dua alasan tersebutlah yang kemudian juga menjadi pembenaran Orde Baru guna “mengebiri” hak-hak politik rakyat, yakni lebih mendahulukan fokus pembangunan pada pembenahan ekonomi ketimbang aspek politik.

Ada beberapa aspek penting dalam pembangunan ekonomi klasik, pertama adalah pentingnya akumulasi modal yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi kedepannya. Setelah adanya akumulasi modal maka yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi yang bersifat gradual. Para penganut paham tersebut optimis dengan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, yang selain itu juga mereka menekankan perlunya terintegrasi dengan perekonomian internasional. Hal tersebut amat diperlukan karena demi memasarkan produk industri dalam negeri ke pasaran internasional.

Dalam hal akumulasi modal terlihat pada kebijakan ekonomi Orde Baru yaitu UU No.1 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada bulan Januari 1967, Indonesia mengadopsi undang-undang investasi asing yang bertujuan menarik asing luar negeri agar masuk ke Indonesia.   Aset yang disita sebelumnya dikembalikan ke pemilik asing mereka. Investasi asing langsung serta usaha patungan didorong oleh pemerintah Indonesia. Pada Maret 1972, 476 proyek dengan total $ 1.701,3 juta telah disetujui oleh Badan Penanaman Asing Indonesia, yang dipimpin oleh Profesor M. Sadli. Bisa dibilang kebijakan PMA adalah kebijakan penting dalam bidang ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru.

Selain kebijakan PMA dan pengembalian ekonomi pada mekanisme pasar, Soeharto juga menjalin hubungan kembali dengan lembaga donor keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Tokoh penting Orde Baru Sri Sultan Hamengku Buwono  IX mendapat pengaruh dari Widjojo Nitisastro dan tema-temannya terutama gagasan tentang pemulihan ekonomi Indonesia, ia mendukung gagasan modal asing atau pun modal domestik sebagai elemen ekonomi yang berguna dalam pembangunan dalam pidatonya di depan forum American Men’s Association 1967 di Jakarta.

Dengan gagasan seperti itu tidaklah mengherankan bila salah satu langkah Pemerintah Soeharto yang paling awal adalah mengirim kawat kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berisi pesan bahwa Indonesia ingin memperbarui keanggotaannya. Demikianlah, tim pertama IMF tiba di Indonesia, dan bulan berikutnya menyusul tim Bank Dunia. Keputusan untuk menghidupkan kembali hubungan dengan kedua lembaga liberal Bretton Woods tersebut diambil bukan hanya karena tim ekonomi Soeharto memerlukan bantuan teknis dalam menyusun rencana yang masuk akal, tetapi juga, dan ini yang terpenting, karena pemerintah baru ingin menunjukan niatnya yang sungguh-sungguh dalam membuka diri pada komunitas keuangan dunia.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Orde Baru berusaha menghidupkan kembali kegiatan perekonomian yang sempat mati suri dibawah Pemerintahan Orde Lama. Rencana pembangunan Orde Baru secara garis besar tertuang pada Repelita yang disusun secara bertahap dengan target-target yang ingin   dicapainya.    Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru:  meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraka pembayaran. Kebijakan pasar terbuka serta keterbukaan terhadap modal asing atau domestik pada dasarnya ditujukan untuk membangun masyarakat industri yang mapan menuju tahap era konsumsi tinggi seperti era konsumsi tinggi seperti tahap akhir teori pembangunan W.W Rostow.

Sumber:

  • Rowland B.F Pasaribu. Sistem Perekonomian Indonesia. Depok: Gunadarma. 2013
  • Irawan&M. Suparmoko.  Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: BPFE. 1987
  • Guy J. Pauker, The Indonesian Economic And Political Miracle, The Rand Paper Series, 1973
  • Rizal Malarangeng. Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986 – 1992.  Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2008
  • Wahyu Budi Nugroho, Konstelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Era Orde Baru, Disampaikan dalam peringatan “19 Tahun Reformasi” yang diselanggarakan oleh BM-PM Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 27-28 Mei 2017
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "Kebijakan Ekonomi Awal Pemerintahan Orde Baru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel