Kondisi Awal Perekonomian Orde Baru dan Masalahnya

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mewarisi kondisi ekonomi yang buruk dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Sukarno lebih memfokuskan dari dalam pembangunan politik dengan proyek-proyek politik mercusuarnya, dibandingkan membangun sektor ekonomi.

Hal ini ditandai dengan memburuknya indikator ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno.  Pada periode pemerintahannya laju pertumbuhan PDB sangat rendah, laju inflasi sangat tinggi mencapai 635% pada tahun 1966.  Penyakit ekonomi yang kronis ini menjadi warisan utama yang harus segera dibenahi oleh Jendral Soeharto.

Warisan penyakit ekonomi yang kronis, dibarengi dengan krisis politik pasca peristiwa G30S. Jenderal Soeharto dan Angkatan Darat menghadapi situasi kritis. Mereka harus memilih strategi ekonomi tertentu untuk memerangi warisan Sukarno serta membangun kembali sistem perekonomian. Peristiwa penting terjadi ketika Angkatan Darat,  atas prakarsa Suwarto, menyelenggarakan Seminar Angkatan Darat Kedua pada Agustus 1966.

Dalam seminar ini, yang juga dihadiri oleh Soeharto, Widjojo, dan teman-temannya di teman-temannya ditempatkan di Subkomite Masalah Ekonomi dengan tugas menyusun naskah mengenai jalan keluar untuk menstabilkan dan merehabilitasi perekonomian.  Widjojo dan teman-temannya ini nanti akan menjadi arsitek dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Orde Baru sampai nanti pertengahannya.

Pemerintahan Orde Lama dibawah Presiden Soekarno juga mewarisi utang luar negeri yang cukup besar yang mana harus dibayar oleh pemerintahan Soeharto. “Pemerintah Orde Lama mewariskan utang luar negeri sebesar USD 2.21 miliar(per juni 1966)”.     Kurang lebih seperempat dari total utang Pemerintahan Orde Lama  tersebut sudah jatuh tempo pada awal Jendral Soeharto berkuasa.

Masa itu ditandai dengan keharusan membayar segunung utang US$ 530 juta. Padahal, pendapatan negara dari ekspor migas dan nonmigas hanya US$ 430 juta. Sehingga penjadwalan utang menjadi hal yang mendesak. Begitu pun cadangan devisa masih tak cukup untuk mengimpor barang barang penting, seperti makanan, bahan baku, dan barang modal. Selama pemerintahan sebelumnya  Indonesia lebih disibukan oleh konflik politik yang berkepanjangan yang menguras kas negara, sehingga tidak ada warisan pembangunan ekonomi yang kuat untuk kedepannya.

Ketika masa awal Jendral Soeharto berkuasa, belum ada konsep pembangunan ekonomi yang pasti karena pada awal masa pemerintahannya ia juga harus menyelesaikan konflik politik yang terjadi. Penyelesaian konflik politik itu menjadi syarat penting dalam membangun ekonomi. Situasi  politik yang stabil dengan sendirinya akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Jendral Soeharto dengan wewenang supersemarnya mengambil tindakan awal dengan membubarkan PKI agar terwujudnya situasi aman dan stabil di dalam negeri. Setelah situasi mulai menunjukan kondusif, maka fokus utama ekonomi Jenderal Soeharto adalah melakukan rehabilitasi dan stabilisasi.

Soeharto mengangkat guru-guru ekonominya semasa belajar di Seskoad sebagai tim penasihat. Meletakan dasar pembangunan. Ada lima ekonom utama yang mana nantinya akan menjadi think tank Soeharto di awal kepemimpinannya yaitu Widjojo Nitisastro pemimpin utamanya, M. Sadli, Subroto, Ali Wardhana, dan Emil Salim. Orang-orang ini dijuluki sebagai Mafia Berkeley.
Bisa dikatakan, merekalah yang menjadi arsitek utama dalam bidang ekonomi pada masa awal Pemerintahan Orde Baru. Mereka juga terkenal  sebagai ekonom yang berorientasi pasar bebas, yang turut mengeluarkan Indonesia dari ekonomi terpimpin di bawah Pemerintahan Orde Lama.

Tim ekonomi tersebut dihadapkan dua masalah besar, pertama adalah masalah ekonomi dalam negeri berupa hiperinflasi, kedua masalah utang luar negeri.  Untuk menyelesaikan masalah pertama, langkah pertama yang dilakukan tim ekonomi itu adalah menurunkan defisit anggaran, dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah.

Selama pemerintahan Orde Lama defisit anggaran belanja ini diatasi dengan cara dibiayai dari dalam negeri dengan cara melakukan pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi dengan inward looking policy, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang hebat. Tetapi sejak Orde Baru, defisit anggaran ini ditutup dengan pinjaman luar negeri yang nampaknya relatif aman terhadap tekanan inflasi.

Permasalahan utang luar negeri terutama yang sudah jatuh tempo pembayaran, Soeharto mengirim delegasi ke berbagai negara kreditor guna membahas moratorium utang luar negeri.  Yang dituju: London dan Paris Club — Kelompok informal kreditur di pentas internasional. Melalui diplomasi yang intensif dalam London dan Paris Club,  pemerintah Indonesia mengajukan gagasan pembentukan konsorsium negara-negara kreditur untuk Indonesia.

Pertemuan dengan Paris Club merupakan peluang pertama bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan ekonomi macam apa yang bakal ditempuh guna keluar dari krisis.  Dalam hal ini menunjukan keseriusan dan meyakinkan para kreditur bahwa Pemerintah Indonesia mampu menangani krisis ekonomi yang terjadi. Indonesia layak mendapatkan moratorium utang luar negeri dalam London dan Paris Club.

Setelah berdiskusi panjang-lebar, forum tersebut akhirnya menyetujui adanya moratorium bagi Indonesia. Forum juga sepakat membentuk konsorsium bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang beranggotakan Australia, Belgia, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Inggris, Amerika, Austria, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, serta OECD pada 1967.

Tujuan pembentukan konsorsium ini ialah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. Indonesia bisa dibilang mendapatkan dua keuntungan sekaligus, pertama Indonesia mendapatkan moratorium utang, dan kedua Indonesia berhasil mendapatkan pembiayaan ekonomi dari dana multilateral IGGI. Diplomasi ekonomi yang dijalankan pemerintah Orde Baru bisa dibilang berhasil dan berperan penting dalam melakukan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru.

Sumber:

  • https://tirto.id/iggi-dan-asal-usul-utang-luar-negeri-indonesia-cEW3
  • Adwin S. Atmadja. “Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber Penyebab dan Pengendalian”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999
  • Hilde Dameria. S dan Felicia Virna I. Barus, Paris Club, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kesentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2006
  • Rizal Malarangeng. Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986 – 1992.  Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2008
  • Tim Penulis.  Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1959-1966,  Jakarta:Unit Khusus Museum Bank Indonesia.
  • Gatra, Jejak Ekonomi Indonesia, Edisi Khusus Agustus 2005
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "Kondisi Awal Perekonomian Orde Baru dan Masalahnya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel