Penanaman Modal Asing dan Liberalisasi Pada Masa Orde Baru

Dalam kebijakan liberalisasi ekonomi, pemerintah sebagai otoritas resmi sebuah negara membiarkan ekonomi negaranya berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Perananan terbesar dalam kebijakan liberalisasi ekonomi dilakukan oleh sektor swasta sebagai pemilik modal dan mengakumulasikannya dalama kegiatan ekonomi untuk mendapatkan profit. Pemerintah dalam hal ini hanya menjadi fasilitator serta mengeluarkan perundang-undangan untuk mendukung liberalisasi ekonomi yang terjadi.

Hal besar yang menjadi pembeda antara pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru adalah sistem ekonomi yang dijalankan. Jika Orde Lama mengharamkan liberalisasi ekonomi serta modal asing masuk maka Orde Baru melakukan kebijakan liberalisasi ekonomi. Tanda-tanda liberalisasi mulai terasa ketika desakan ke arah perbaikan akibat rontoknya perekonomian di era sebelumnya.

Dalam hal ini, tim ekonomi Orde Baru melihat bahwasannya liberalisasi ekonomi sebagai obat untuk  menyembuhkan ekonomi Indonesia. Liberalisasi ekonomi dipandang juga sebagai sistem yang membangun ekonomi kedepannya. Kebijakan ini membuka jalur baru bagi perjalanan ekonomi Indonesia dalam periode selanjutnya.

Langkah-langkah pembenahan yang diambil menyangkut pilar-pilar lain, seperti penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri dan sistem kurs ganda, penghapusan bertahap perlakuan khusus bagi BUMN, pengurangan subsidi-subsidi, pembakuan peran modal asing dan dalam negeri melalui undang-undang PMA(1967) dan PMDN(1968), dan sebagainya.

Salah satu bentuk bagian dari liberalisasi ekonomi adalah munculnya UU PMA No.1 1967. UU tersebut membuat Indonesia terbuka bagi investasi asing yang pada masa sebelumnya ditolak mentah-mentah. PMA(Penanaman Modal Asing) pada masa Orde Baru dipandang sebagai langkah untuk melakukan pembangunan perekonomian Orde Baru kedepannya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pengertian Penanaman Modal di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung reksiko tersebut.”

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional.

Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki Indonesia pada saat itu. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercapat proses pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam hal ini proses industrialisasi.

Salah satu aspek penting untuk pembangunan ekonomi adalah terjadinya industrialisasi. Negara berkembang seperti Indonesia tidak punya cukup kapital untuk melakukan industrialisasi. Indonesia seperti negara berkembang lainnya, mempunyai keinginan besar dalam melakukan pembangunan ekonomi namun tidak dibarengi dengan ketersediaan kapital di dalam negerinya.

Indonesia tidak mempunyai alat-alat kapital untuk produksi barang-barang industri. Untuk itu perlu mendatangkan dari negara yang sudah mempunyai industri maju. Untuk itu diperlukan devisa alat pembayaran internasional juga. Ada beberapa cara untuk mendapatkan devisa tersebut. Indonesia memilih cara dengan menarik kapital asing ke dalam negeri untuk di investasikan.

Salah satu cara yang dilakukan Indonesia untuk menarik kapital asing untuk pembangunan industri adalah dengan dikeluarkannya UU PMA tersebut. UU PMA berperan dalam hal industrialisasi yang terjadi di Indonesia. Persetujuan PMA berdasarkan sektor usaha dari tahun 1967 sampai dengan tahun sebagai berikut: Industri kimia nilai investasi sebesar US$ 8.659,5 juta, industri logam dasar sebesar US$ 3.476,8 juta, industri kertas sebesar US$3.369,2 juta dan pertambangan sebesar US$3.269,8 juta. 30 Perincian selengkapnya sebagai berikut:

Sumber:

  • Rowland B.F Pasaribu. Sistem Perekonomian Indonesia. Depok: Gunadarma. 2013 
  • Hidsal Jamik. Perangkap Liberalisasi Ekonomi Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya. 2005
  • Prof. Dr. Boediono. Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Mizan
  • Pandji Anogara. Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing. Jakarta: Pustaka Jaya. 1995
  • Rowland B.F Pasaribu. Investasi dan Penanaman Modal. Depok: Gunadarma, 2013
  • Irawan&M. Suparmoko. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: BPFE. 1987
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "Penanaman Modal Asing dan Liberalisasi Pada Masa Orde Baru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel