Politik Luar Negeri Presiden Soeharto

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, arah kebijakan politik bebas aktif justru cenderung lebih condong kekanan. Ini tentunya sejalan dengan kepentingan nasional Orde Baru yang lebih menonjolkan aspek pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, penonjolan penonjolan aspek pembangunan ekonomi telah memaksa Jakarta berpaling kepada negara-negara pemilik kapital besar yang tentunya pada masa itu dipimpin oleh Amerika Serikat(Sihbudi, 1997:11).

Indonesia pada masa Orde Baru  tidak menengok kembali blok timur karena permasalahan politik pemberontakan orang-orang komunis pada 30 September 1965. Secara ekonomi pun blok timur tidak mempunyai kapital yang banyak layaknya negara-negara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Orde Baru pun nantinya muncul sebagai kekuatan anti komunis di ASEAN yang diandalkan oleh negara-negara barat untuk membendung komunis

Ketika resmi menjabat sebagai presiden, Soeharto keluar dari pakem kebijakan luar negeri pemimpin terdahulunya. Pemimpin terdahulu yaitu presiden Soekarno cenderung konfrontatif dan bermusuhan dengan unsur-unsur barat yang ia sering bilang membawa misi neo kolonialisme. Akibat dari politik konfrontatif tersebut Indonesia lupa membangun ekonomi dan telah menghabiskan uang banyak demi ambisi politik mercusuar Soekarno. Lama-kelamaan situasi semakin memburuk, Presiden Soekarno lalu akhirnya turun pasca kemelut G30S. Ia mewarisi masalah krisis ekonomi yang akut yang harus segera diatasi nantinya oleh Pemerintah Orde Baru.

Ketika pada masa Pemerintah Soekarno, Indonesia lebih suka berhubungan dengan negara-negara blok timur, yakni Uni Soviet dan Cina, sedangkan pada masa awal pemerintahan orde baru dan untuk seterusnya, orde Baru lebih menyukai hubungan dengan negara-negara barat. Soeharto mengembalikan Indonesia pada sistem pasar dan kembali merangkul negara-negara barat. Ini sejalan dengan kepentingan nasional Orde Baru yang menitik beratkan pada rehabilitasi ekonomi dan  pembangunan ekonomi nasional. Presiden Soeharto membutuhkan modal barat demi kepentingan tersebut.

Hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Soeharto dalam kebijakan politik luar negerinya membicarakan restrukturisasi hutang atau penjadwalan hutang kembali kepada negara-negara kreditor dan mencari hutangan baru kepada negara-negara barat dalam upaya ongkos pembangunan ekonomi pertama kali. Pemerintah Orde Lama mewariskan hutang luar negeri sebesar USD2,21 miliar per Juni 1966(Dameria S, 2006:37).

Hutang tersebut harus segera dilunasi, padahal Indonesia tidak mempunyai kemampuan bayar pada waktu itu karena diterjang krisis ekonomi yang dalam. Sebagai solusinya Pemerintah Soeharto mengirimkan delegasinya pada pertemuan Paris Club untuk membicarakan penjadwalan utang kembali.

Pemerintah Indonesia mengajukan gagasan pembentukan konsorsium negara-negara kreditur untuk Indonesia. Pertemuan dengan Paris Club merupakan peluang pertama bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan ekonomi macam apa yang bakal ditempuh guna keluar dari krisis. Setelah berdiskusi panjang-lebar, forum tersebut akhirnya menyetujui adanya moratorium bagi Indonesia. Forum juga sepakat membentuk konsorsium bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia)(Tirto, 20 Februari 2018).

Sebagai bentuk komitmen penanaman kepercayaan terhadap negara-negara kreditur maka Indonesia membuka diri dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. UUPMA tersebut membuat Indonesia terbuka atas bentuk investasi asing. Dengan terbentuknya IGGI tersebut maka membuat Indonesia lebih mantap dalam membangun stabilitas ekonomi kedepannya. Sekaligus menandai semakin kuatnya pemerintahan Presiden Soeharto.

ASEAN adalah organisasi bentukan 5 menteri luar negeri di Asia Tenggara. Salah satu menteri luar negeri Orde Baru yaitu Adam Malik turut mempunyai peran serta dalam pembentukan ASEAN. ASEAN sejak dulu mempunyai peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2018 Indonesia mendorong terpeliharanya stabilitas keamanan regional demi pembangunan ekonomi yang stabil secara nasional maupun regional.

Hal ini disebabkan memanasnya situasi Laut China Selatan. Kehadiran ASEAN membuat Indonesia melakukan kerjasama terkait masalah terorisme. Kerjasama yang solid antar negara ASEAN mengikis potensi terorisme di ASEAN. Situasi ekonomi dan politik global yang tidak pasti membuat Indonesia dan negara-negara ASEAN meningkatkan kerjasama, demi mencapai kesejahteraan bersama. Isu stabilitas keamanan regional, ancaman terorisme, ketidakpastian ekonomi&politik global membuat Indonesia mengambil peranan besar di ASEAN(Kompas, 21 Desember 2017).

Sumber:

  • Sihbudi, Reza. 1997. Indonesia dan Timur Tengah Masalah dan Prosepek, (Jakarta: Gema Insani Pers).
  • Hilda Dameria,S, Felicia Virna I. Barus. 2006. Paris Club. (Jakarta: Bank Indonesia)
  • Tirto, “IGGI dan Asal-Usul Utang Luar Negeri Indonesia” diakses 30 Mei 2018 https://tirto.id/iggi-dan-asal-usul-utang-luar-negeri-indonesia-cEW3
  • Kompas, 21 Desember 2017. “Politik Luar Negeri Indonesia 2017 dan Tantangannya pada 2018 oleh Beginda Pakpahan”, hal 7. (Arsip online kompas)
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

0 Response to "Politik Luar Negeri Presiden Soeharto"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel